MAKALAH DAMPAK PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) TERHADAP MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK PDF

Preview

Summary

MAKALAH DAMPAK PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) TERHADAP MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK Disusun Oleh : Andre Randicky GAB 117 036 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS PALANGKA RAYA PALANGKA RAYA 2020 DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL DAFTAR ISI…………………………………………………………………… i KATA PENGANTAR…………………...

Description

MAKALAH DAMPAK PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) TERHADAP MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK

Disusun Oleh : Andre Randicky GAB 117 036

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS PALANGKA RAYA PALANGKA RAYA 2020

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL DAFTAR ISI…………………………………………………………………… i KATA PENGANTAR………………………………………………………….

ii

BAB I PENDAHULUAN………………………………………………………

1

1.1.

Latar Belakang………………………………………………………….

1

1.2.

Rumusan Masalah………………………………………………………

2

1.3.

Tujuan…………………………………………………………………..

3

BAB II PEMBAHASAN 2.1

2.2

Dampak Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) Terhadap Manajemen Pelayanan Publik……………………………………………………….

4

2.1.1

Pandemi Covid-19 di Indonesia……………………………….

4

2.1.2

Studi Kasus……………………………………………………

6

2.1.3

Solusi………………………………………………………….

7

Solusi Dalam Mengatasi dan Menekan Dampak Dari Pandemi Covid-19 Terhadap Manajemen Pelayanan Publik………………………………………….

8

BAB III PENUTUP 3.1.

Kesimpulan……………………………………………………………..

10

3.2.

Saran……………………………………………………………………

10

DAFTAR PUSTAKA

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Berkah dan Rahmat-Nya sehingga dapat terselesaikannya tugas makalah yang berjudul “Dampak Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) terhadap Manajemen Pelayanan Publik” ini. Dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Iin Aprillina, S.Sos.,M.AP selaku dosen pengampu mata kuliah Studi Manajemen Pelayanan Publik sehingga dengan adanya tugas makalah ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan penulis dan para pembaca. Adapun tujuan dari penulisan dari makalah ini adalah untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Studi Manajemen Pelayanan Publik dan juga di harapkan dapat menambah wawasan serta sebagai literatur para pembaca sekalian. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sekalian, yang mana kritik dan saran ini menjadi tolak ukur penulis untuk memperbaiki di dalam pembuatan makalah ataupun karya tulis selanjutnya.

Palangka Raya, 15 Mei 2020

Andre Randicky

ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1

LATAR BELAKANG

Saat ini dunia sedang dihadapi dengan situasi sulit akibat munculnya Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) yang membawa dampak signifikan ke berbagai aspek perubahan dunia, salah satunya terhadap pelayanan publik sejak pandemi virus corona pertama kali muncul akhir Desember 2019 lalu. Sejak diumumkan kasus positif virus Covid-19 di Indonesia pada 2 Maret 2020 lalu, pemerintah telah meningkatkan langkah-langkah dalam menangani pandemi global dari Covid-19. Sebelum itu, pemerintah juga telah meningkatkan kesiagaan banyak rumah sakit dan peralatan yang sesuai dengan standar internasional, termasuk pada anggaran yang secara khusus dialokasikan bagi segala upaya pencegahan dan penanganan covid-19 ini. Sejak awal Maret 2020, berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Mulai dari membatasi hubungan sosial (social distancing), menghimbau untuk bekerja di rumah (work from home) bagi sebagian besar Aparatur Sipil Negara (ASN), meniadakan kegiatan ibadah, dan meminta masyarakat untuk tetap di rumah serta mengurangi aktivitas sosial di luar rumah. Kebijakan tersebut bermaksud baik, namun dampak dari kebijakan tersebut memiliki resiko tinggi, hingga akhir Maret 2020 kebijakan pemerintah bukan hanya social distancing tapi dilanjutkan dengan Physical Distancing, dan juga pemerintah telah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Layanan dasar kepada masyarakat harus menjadi prioritas selama masa (pandemi) ini, mulai dari layanan kesehatan, perlu ditegaskan bagaimana mekanisme pelayanan terhadap masyarakat dengan keluhan umum selain covid-19, setelah pemerintah menetapkan sejumlah rumah sakit untuk menjadi pusat rujukan

1

covid-19. Pelayanan dasar akhirnya harus berinovasi dengan kondisi saat ini. Hal ini akan sangat mudah jika setiap pelayanan yang dilakukan telah memiliki standar pelayanan yang baku. Dari sebuah standar pelayanan yang telah tersedia, penyelenggara pelayanan dalam hal ini pemerintah daerah akan dengan mudah melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap sejumlah kegiatan yang sifatnya wajib maupun tambahan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pelayanan Publik, standar pelayanan bukan hanya berfungsi sebagai penataan pelaksanaan pelayanan publik, tetapi lebih dari itu untuk mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik dan pelayanan administratif. Dalam Menghadapi situasi pandemi saat ini diharapkan fokus atas pelayanan publik tidak berkurang mengingat kebijakan pemerintah untuk melakukan percepatan penanganan dan pencegahan covid-19 telah dilaksanakan dengan pembatasan sosial. Mengatasi situasi pandemi covid-19 tentunya akan maksimal jika tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga oleh seluruh komponen warga negara, baik pemilik modal (swasta), maupun masyarakat pada umumnya. Perlu gerakan bersama untuk menghadapi situasi ini sesuai perannya masing-masing, mulai dari pemerintah melakukan beberapa kebijakan dan program untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal.

1.2

RUMUSAN MASALAH 1. Bagaimana dampak pandemi coronavirus disease (covid-19) terhadap manajemen pelayanan publik ? 2. Bagaimana solusi dalam mengatasi dan menekan dampak dari pandemi Covid-19 terhadap manajemen pelayanan publik ?

2

1.3

TUJUAN 1. Untuk menganalisis dampak pandemi coronavirus disease (covid-19) terhadap manajemen pelayanan publik 2. Untuk menganalisis dan mencari solusi dalam mengatasi dan menekan dampak dari pandemi Covid-19 terhadap manajemen pelayanan publik.

3

BAB II PEMBAHASAN

2.1

DAMPAK PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) TERHADAP MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK 2.1.1

Kasus Pandemi Covid-19 di Indonesia Sejak

pemerintah

Indonesia

mengumumkan

secara

resmi

ditemukannya penderita Corona Virus Disease (Covid-19) di Depok, Jawa Barat pada 2 Maret 2020 silam sebanyak dua orang. Satu bulan kemudian angka prevalensi penderita Covid-19 pada 2 April 2020, sudah mencapai angka 1.790 kasus. Jumlah pasien Covid yang meninggal (170 orang) masih lebih banyak dibanding yang sembuh (112 orang). Sebaran wilayah penderita Covid sudah mencapai 32 provinsi. Sementara data Worldmeters, jumlah kasus Covid-19 di seluruh dunia tercatat 1.015.466 dan yang meninggal tercatat sudah 53.190 pasien. Data tersebut sesuai prediksi Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus (Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia-WHO) saat konferensi pers di Jenewa (Rabu, 1/4/2020) yang memprediksi bahwa dalam beberapa hari ke depan angka kasus terinfeksi virus corona yang dikonfirmasi akan mencapai 1 juta dan jumlah kematian lebih 50.000 kasus. Puncak pandemi Covid-10 di Indonesia belum bisa diketahui dengan pasti. Tetapi berbagai prediksi secara ilmiah telah dilakukan beberapa pihak, seperti diantaranya Ikatan Alumni (ILUNI) Matematika UI yang membuat model untuk menghitung waktu pandemi mereda. Data yang digunakan untuk simulasi adalah data kasus kumulatif rentang waktu 2-29 Maret 2020 yang bersumber dari website kawalcovid19.id dengan model SIRU yakni Infected dan Unreported Case. Sementara perhitungan merujuk

4

pada fungsi laju antarmanusia dihubungkan dengan kebijakan pemerintah seperti kebijakan Work From Home dan Physical Distancing. Hasil perhitungannya, ada tiga skenario yakni skenario pertama puncak pandemi akan terjadi pada 4 Juni 2020 dengan 11.318 kasus baru dan akumulasi kasus positif mencapai ratusan ribu. Skenario pertama dapat terjadi jika pada 1 April 2020 tidak ada kebijakan signifikan dan tegas dalam mengurangi interaksi antar manusia sehingga kegiatan berjalan seperti biasa tanpa ada pencegahan. Skenario kedua, puncak pandemi akan terjadi 2 Mei 2020 dengan 1.490 kasus baru dan akumulasi kasus positif mencapai 60.000 kasus. Skenario kedua dapat terjadi jika kebijakan sudah ada namun kurang tegas dalam mengurangi interaksi manusia sehingga tidak disiplin mengimplementasikan physical distancing. Sedangkan skenario ketiga, puncak pandemi akan terjadi pada 16 April 2020 dengan 546 kasus baru dan akumulasi kasus positif mencapai 17.000 kasus. Pandemi Covid-19 diperkirakan akan mereda pada akhir bulan Mei atau awal Juni 2020. Skenario ketiga dapat terjadi jika kebijakan diberlakukan dengan tegas dalam mengurangi interaksi antar manusia dan masyarakat dengan disiplin melaksanakan kebijakan pemerintah seperti physical distancing dan work from home. Dari tiga skenario diatas, tentunya skenario ketiga menjadi yang diharapkan tercapai agar virus korona segera mereda. Apalagi pemerintah sudah mengeluarkan dua kebijakan penting dalam penanganan Covid-19 yakni mengeluarkan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 pada 31 Maret 2020 yang memutuskan adanya Darurat Kesehatan di seluruh Indonesia akibat wabah Covid-19 dan Peraturan Pemerintah No. 21/2020 yang mengatur pelaksanaan pembatasan Sosial Berskala Besar. Jika wabah Covid-19 segera mereda maka tragedi kesehatan pandemi Flu Spanyol atau biasa disebut Great Influenza Pandemic pada tahun 1918 dapat dihindari terjadi pada tahun 2020. Pandemi Flu Spanyol

5

yang terjadi pada 1918 juga melanda sebagian besar dunia, termasuk masyarakat di Indonesia (saat itu masih Hindia Belanda). Data Center for Disease Control and Prevention (CDC) Amerika Serikat yang terjadi mulai 1918 sampai 1920 terjadi selama dua tahun dan merata seluruh dunia sehingga mengakibatkan 50 juta orang meninggal. Sementara korban yang meninggal di Indonesia mencapai 1,5 juta jiwa menurut Colin Brown dalam “The Influenza Pandemic of 1918 in Indonesia”.

2.1.2

Studi Kasus Sejak kasus positif COVID-19 meningkat drastis hampir sebulan

terakhir, banyak rumah sakit di daerah kewalahan menangani lonjakan pasies yang terinfeksi coronavirus atau biasa yang di sebut covid-19. Tak hanya di Indonesia, pandemi Covid-19 menyebabkan banyak rumah sakit di seluruh dunia mengalami kesulitan baik secara manajemen maupun sarana prasarana dalam memberikan pelayanan karena jumlah pasien melonjak dalam waktu singkat. Terlebih COVID-19 merupakan penyakit menular mematikan dengan waktu dari mulainya penyakit sampai dengan menjadi parah terjadi dalam satu minggu. Pasien dapat mengalami kegagalan sistem pernafasan akut dan membutuhkan sarana dan prasarana khusus seperti ICU, ruangan isolasi khusus, oksigen atau ventilator. Sebuah riset berbasis pemodelan memprediksi pekan depan rumah sakit di Jakarta dan lima provinsi terbanyak kasus terinfeksi virus corona akan makin susut kemampuannya merawat pasien parah akibat COVID-19 yang membutuhkan ruang perawatan intensif (ICU) dan ventilator karena terbatasnya fasilitas tersebut. Keadaan buruk ini sangat berdampak pada keselamatan pasien, apalagi jika rumah sakit tidak menegakkan secara ketat rencana penanggulangan bencana di rumah sakit (Hospital Disaster Plan (HDP)), sebuah mekanisme dan prosedur untuk menghadapi pandemi di layanan rumah sakit.

6

2.1.3

Solusi Melihat dari kasus dampak terhadap pelayanan rumah sakit diatas,

beberapa alternatif ini mungkin bisa menjadi sebuah solusi bersama untuk mengatasi serta menekan pandemi covid-19. Pertama, rumah sakit rujukan COVID-19 sebaiknya hanya melayani pasien Covid-19 saja. Rumah sakit dipilih berbasis wilayah sehingga tidak semua rumah sakit di kabupaten/kota menjadi rumah sakit rujukan. Dengan strategi ini pemerintah pusat dan daerah, dalam waktu sangat pendek, dapat menambah jumlah tempat tidur atau ruang perawatan secara signifikan, memfokuskan pemenuhan kekurangan tenaga kesehatan, memberikan pelatihan yang tepat, alat pelindung diri yang lengkap dan terstandar, serta memenuhi kebutuhan sarana prasarana yang lain. Dengan demikian pengendalian infeksi di tingkat rumah sakit dan pemberian pelayanan yang efektif akan lebih terkontrol pada akhirnya akan meningkatkan keselamatan pasien dan tenaga kesehatan. Kedua, pemerintah perlu membuat sistem penilaian yang lebih komprehensif terhadap HDP dalam akreditasi rumah sakit Indonesia. Misalnya menjadikan HDP menjadi bab penilaian tersendiri, bukan merupakan bagian kecil dari Manajemen Fasilitas Rumah Sakit. Hal ini penting karena Indonesia adalah daerah rawan bencana dan HDP harus menjadi bagian dari operasional rumah sakit. Dengan demikian, rumah sakit akan memberikan perhatian yang lebih besar dan mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk mengimplementasikan mitigasi bencana di rumah sakit.

7

2.2

SOLUSI DALAM MENGATASI DAN MENEKAN DAMPAK DARI PANDEMI COVID-19 TERHADAP MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK Terbitnya Surat Edaran Menteri PANRB NO. 34 tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem kerja ASN berdampak langsung pada pelayanan kepada masyarakat. Beberapa instansi pemerintah melakukan sistem Work From Home sehingga tidak melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat. Penyelenggara pelayanan publik yang tugas pokok melakukan pelayanan administrasi bahkan menghentikan sama sekali pelayanannya seperti pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan keimigrasian, sementara pelayanan pendidikan diselenggarakan secara online (daring). Tetapi

Surat

Edaran

ini

nampaknya

tidak

berlaku

bagi

penyelenggara pelayanan publik di bidang kesehatan sebagai garda depan penanggulangan penderita Covid-19.

Meski sebagian besar petugas

kesehatan berstatus ASN tetapi kepada mereka ditugaskan oleh negara untuk melakukan pelayanan publik, utamanya pelayanan dibidang jasa publik. Beberapa solusi yang diperlukan untuk memastikan pelayanan publik dapat berjalan dengan baik, yaitu diantaranya : 1) Pemerintah Harus Transparan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan harus lebih transparan terkait perubahan anggaran dan program dan jenis bantuan yang disalurkan melalui pemerintah, baik dari pemerintah (pusat), pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. 2) Koordinasi yang Baik dari Pemerintah Selain Transparansi dari pemerintah, pemerintah juga harus meningkatkan

koordinasi.

Koordinasi

yang

diperkuat

layanan

pendidikan, kesehatan dan ekonomi sehingga masyarakat dan

8

khususnya warga dengan kebutuhan layanan itu tetap dapat menerima layanan tersebut. Koordinasi yang dilakukan bukan saja penanganan covid-19 baik dari sisi kesehatan maupun penertiban masyarakat, tetapi juga penanganan dampak covid-19 setelah adanya pembatasan sosial.

3) Kerjasama dan Proaktif Dalam Berkoordinasi Kepada Pemerintah dari Masyarakat dan Pihak Swasta Masyarakat sebagai kelompok yang menerima layanan pemerintah, perlu lebih proaktif dan mengikuti secara baik setiap arahan pemerintah dengan ikut melakukan pembatasan sosial tetapi juga membantu warga lain yang tidak memiliki kemampuan ekonomi dengan tidak ikut mengambil hak warga lain (misalnya terkait bantuan sembako), juga ikut melakukan pembatasan sosial di lingkungan masing-masing. Selanjutnya pedagang dan atau pekerja harian yang juga terdampak dari situasi ini, harus lebih proaktif berkoordinasi dengan pemerintah agar memperoleh informasi yang jelas dan benar.

9

BAB III PENUTUP

3.1

KESIMPULAN Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Mulai dari membatasi hubungan sosial (social distancing), menghimbau untuk bekerja di rumah (work from home) bagi sebagian besar Aparatur Sipil Negara (ASN), meniadakan kegiatan ibadah, dan meminta masyarakat untuk tetap di rumah serta mengurangi aktivitas sosial di luar rumah. Tentunya Pandemi Covid19 ini juga akan berdampak langsung dan di hadapi oleh masyarakat, pemerintah, dan serta pihak swasta. Salah satunya terhadap manajemen pelayanan publik Mengatasi situasi pandemi covid-19 tentunya akan maksimal jika tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga oleh seluruh komponen warga negara, baik pemilik modal (swasta), maupun masyarakat pada umumnya. Perlu gerakan bersama untuk menghadapi situasi ini sesuai perannya masing-masing, mulai dari pemerintah melakukan revisi atas anggaran dan program untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan optimal. Beberapa solusi yang diperlukan untuk memastikan pelayanan publik dapat berjalan dengan baik selama pandemi Covid-19, yaitu diantaranya pemerintah harus transparan, koordinasi yang baik dari pemerintah, serta di dukung kerjasama dan proaktif dalam berkoordinasi kepada pemerintah dari masyarakat dan pihak swasta.

3.2

SARAN Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih banyak kekurangan dan sangat jauh dari kata sempurna. Untuk itu harapannya kepada para pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang membangun mengenai makalah ini.

10

DAFTAR PUSTAKA

Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No/KEP/25/M.PAN/2/2014 Surat Edaran Menteri PANRB NO. 34 tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN Rinaldi, Runi. 2012. Analisis kualitas pelayanan publik. Vol 1 No.1. https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_koronavirus_di_Indonesia https://www.kompas.tv/article/70388/inilah-kronologi-munculnya-6-wni-positifvirus-corona

https://jubi.co.id/pelayanan-publik-di-tengah-covid-19/ https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--dampak-pandemi-covid-19-bagipenyelenggaraan-pelayanan-publik

11...