makalah integritas vera.pdf PDF

Preview

Summary

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang Sejak runtuhnya era orde baru dengan ditandainya turunnya presiden soeharto, maka dibentuklah era reformasi yang berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat berhak untuk memilih secara langsung tanpa adanya intervensi dari pihak pemerintah seperti...

Description

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Sejak runtuhnya era orde baru dengan ditandainya turunnya presiden soeharto, maka dibentuklah era reformasi yang berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat berhak untuk memilih secara langsung tanpa adanya intervensi dari pihak pemerintah seperti yang sudah sudah, pasalnya jika kita melihat sejarah pemilihan pada era orde baru kita di suguhkan pada kenyataan bahwa UUD 1945 hanya sebagai wacana tanpa adanya pengaplikasian secara riil, kita melihat dan kita mendengar bahawasannya memang benar rakyatlah yang memilih secara langsung presiden mereka, tetapi selama 30 tahun lamanya mereka hidup dalam penekanan, mereka harus memilih pemimpin yang sama setiap periode 5 tahun sekali. Maka dari itu setelah era reformasi berlangsung, bagaikan angin segar untuk rakyat indonesia, dengan system demokrasi mereka bebas berpendapat dalam bentuk apapun asalakan masih berdasarkan UUD 1945 dan KUHP. Mengerucut kepada pembahasan, dalam latar belakang ini akan membahas sedikit tentang sejarah pemilihan kepala daerah beserta dengan Undang-Undang yang mengatunya. Setelah Indonesia merdeka, undang - undang yang menyinggung kedudukan kepala daerah adalah undang - undang nomor 1 tahun 1945, tentang peraturan mengenai kedudukan komite nasional daerah yang diundangkan pada tanggal 23 November 1945. dalam undang - undang tersebut dinyatakan bahwa kepala daerah menjalankan fungsi eksekutifnya sebagai pemimpin komite nasional daerah, juga menjadi anggota dan ditetapkan sebagai ketua legislatif dalam badan perwakilan daerah. Pada masa undang -undang nomor 1 tahun 1945, kepala daerah

yang diangkat adalah kepala daerah pada masa sebelumnya, hal itu dilakukan karena situasi politik, keamanan, dan hukum ketatanegaraan pada saat itu tidak baik dan peraturan ini hanya bertahan selama 3 tahun lalu setelahnya mengalami bebrapa perubahan tetapi tetap belum ada undang-undang yang mengatur tentang rakyatlah yang memilih kepala daerahnya sendiri hingga jatuhnya rezim soeharto. Sampai pada tahun 2004 terbitlah undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemilihan Kepala Daerah pun diberlakukan. Disana disebutkan, pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, Karena pada dasarnya yang mengetahui suatu daerah tersebut adalah rakyat yang bertempat tinggal disana bukan yang lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, saat hak pilih sudah di tangan rakyat, yang menjadi pembahasan selanjutnya adalah penyeleggaranya. Bagaima penyeleggaraan pemilu bisa sesuai dengan ekspektasi masyarakat, maka di sini integritas penyelenggara dan partai politik yang di pertanyakan. 1.2 Rumusan masalah Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka kita dapat menyimpulkan beberapa rumusan permasalahan adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pentingnya suatu integritas dalam penyelenggaraan PEMILUKADA? 2. Apakah integritas penyelenggaraan PEMILUKADA sudah terwujud nyata? 3. Bagaimana cara menjaga integritas penyelenggaraan PEMILUKADA?

1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari makalah ini adalah sebagai berikut: 1. Mengetahui

makna

integritas

dalam

suatu

lembaga

khususnya

dalam

penyelenggaraan PEMILUKADA. 2. Memahami bahwa pentingnya integritas dalam penyelenggaraan PEMILUKADA. 3. Dapat membangun integritas dalam penyelenggaraan PEMILUKADA

BAB II LANDASAN TEORI Di bab ini akan di bahas tentang pokok-pokok pikiran yang berkenaan tentang landasan teori yaitu : (1) definisi atau pengertian PEMILUKADA (2) Definisi atau pengertian tentang integritas. 1.1 Definisi PEMILUKADA Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan penjabaran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian dirubah dengan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 dari dimulainya era perubahan paradigma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dari sentralistik menjadi desentralisasi. Salah satu dampak dari otonomi daerah adalah perubahan dalam tata cara pemilihan kepala daerah, dari tidak langsung menjadi pemilihan langsung. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim (1988) mengatakan bahwa pemilihan umum tidak lain adalah suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat, dan karenanya bagi negara yang menyebutnya sebagai suatu Negara yang demokrasi, pemilihan umum itu harus dilaksanakan dalam waktu-waktu tertentu.

1.2 Definisi integritas Dalam kamus KBBI in. teg.ra.si n paemburan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat, sedangkan menurut Sunyoto Usman (1994:1) integritas bangsa adalah sebagai suatu proses ketika kelompok social dalam masyarakat saling menjaga keseimbangan untuk mewujudkan kedekatan social, ekonomi dan politik. Sedangkan integritas politik sendiri menurut pandangan Nazaruddin Sjamsuddin (1989) tentang integrasi politik menekankan pada aspek integrasi sebagai proses. Integrasi politik mengandung bobot politik dan karenanya prosesnya bersifat politik pula. Ronald L. Watts : “integrasi politik adalah penyatuan kelompok yang berbeda, masyarakat maupun wilayah, kedalam suatu organisasi politik yang bisa bekerja atau bertahan hidup.” proses integrasi politik di Indonesia sejak lama telah berlangsung sampai saat ini. Proses integrasi bangsa Indonesia menurut A. Sartono Kartodirjo dapat dibagi dalam 2 jenis yaitu : pertama, integrasi geopolitik yang dimulai sejak jaman prasejarah sampai awal abad 20, dan kedua, proses integrasi politik kaum elite sejak awal abad 20 sampai jaman Hindia Belanda berakhir.Dalam proses integrasi geo politik di Indonesia mulai menonjol pada awal abad 16 dan dalam proses integrasi bangsa Indonesia tersebut banyak faktor yang berperan antara lain pelayaran dan perdagangan antar pulau serta adanya bahasa Melayu sebagai bahasa pergaulan. Para pedagang-pedagang Islam mejadi motor penggerak terjadinya proses integrasi, hal ini karena dalam ajaran Islam tidak membedakan manusia baik berdasarkan kasta, agama, suku/etnis atau golongan.

BAB III METODE PENELITIAN 1. DATA DAN SUMBER DATA Data makalah ini diperoleh dari berbagai sumber yaitu buku dan internet. Adapun yang kami kutip dari buku adalah tentang pengertian PEMILUKADA dan pengertian INTEGRITAS, dari kitab undang-undang dasar 1945 dan selebihnya kami dapat berdasarkan penelitian kami di internet dengan memperhatikan domain dan juga sumber yang valid yang bisa dipertanggungjawabkan di kemudian hari.

BAB IV PEMBAHASAN Di bab ini kita akan masuk kepada pokok pembahasan makalah, bagaimaba telah dijabarkan di atas arti daripada pilkada dan integritas maka pengertian tersebut akan kita pakai sebagai landasan pembahasan di bab ini. 1.1

Bagaimana pentingnya suatu integritas dalam penyelenggaraan PEMILUKADA? Integritas sendiri adalah suatu pola saling menjaga keseimbangan hubungan sosial

bernegara, jadi jika timbul bertanyaan seberapa penting, maka jawabannya adalah sangat penting, kita membahasa tentang PEMILUKADA yang di agendakan setiap 5 tahun sekali, di sana banyak sekali partai poitik yang mencalonkan pemimpin dan wakil, dan bawaslu sebagai badan pengawas pemilihan umum, mereka bertugas untuk mengawasi jalannya pemilu. Disini integritas sangat berperan penting karena ketika pemilu berlangsung kecurangan-kecurangan partai politik mulai tanpak, hal ini di lihat dari banyaknya parpol yang menggunakan trik money politik, suap korupsi dan masih banyak lagi, yang seharusnya hal ini di larang oleh pemerintah karena akan merusak keseimbangan hubungan sosial dan kepercayaan atau trust. Seyogyanya partai politik menggunakan cara yang lebih efektif dan efisien bagaimana

caranya agar para kandidat calon menang dalam pemilihan, yaitu menyiapkan figure pemimpin dan calon yang sudah di ketahaui bagus track recordnya, tidak pernah melakukan tindak pidana, dan jika kita mencontoh pada parpol luar negeri, mereka menyiapkan dan mematangkan calon kandidat mereka jauh sebelum pemilihan, jadi kandidat sendiri sudah di ketahui integritasnya, dan tidak akan pernah mengecewakan parpol maupun masyarakat. 1.2

Apakah integritas penyelenggaraan PEMILUKADA sudah terwujud nyata? Masih banyak sekali kecurangan yang dilakukan oleh pihak penyelenggara maupun

parpol itu sendiri, contohnya adalah korupsi. Pilkada serentak yang pertama kali dilakukan menjadi ujian besar bagi penyelenggara baik KPU dan Bawaslu. Sesungguhnya modus dan pola kecurangan pemilu tidak berubah secara signifikan dari waktu ke waktu. Korupsi menjadi kata kunci untuk mewakili fenomena ini. Menurut Marcin Walecki (2003), masalah utama dalam korupsi pemilu adalah berkaitan dengan masalah keuangan dalam hal ini pengumpulan modal pemenangan menjadi sumber perdebatan korupsi politik. Lebih lanjut walecki menyebutkan jenis-jenis politik yang berhubungan dengan korupsi dalam pilkada diantaranya : 1. Pengeluaran illegal termasuk membeli suara 2. Pendanaan dari sumber yang tidak jelas 3. Menjual jabatan, jasa dan akses informasi 4. Penyalahgunaan sumber daya Negara 5. Memperkaya diri. 6. Meminta bantuan dari pegawai negara/ politisasi birokras 7. Aktivitas yang bertentangan dengan pendaaan politik 8. Kontribusi untuk mempengaruhi kontrak dan atau kebijakan 9. Memaksa swata untuk menyetor uang keamanan

10. Membatasi akses pendanaan bagi partai oposisi. Berdasarkan kajian dan pemantauan oleh ICW, hampir keseluruhan praktek demikian (terkecuali huruf j )terjadi dalam proses pemilu termasuk di dalamnya pilkada. Tiga praktek terbesar adalah jual beli suara, suap dan penyalahgunaan fasilitas Negara. 1.3

Bagaimana cara menjaga integritas penyelenggaraan PEMILUKADA Integrasi akan tercipta ketika ada kepercayaan antara satu dengan yang lainnya, jadi

pada dasarnya jika ingin menciptakana hal tersebut banyak faktor yang harus di benahi, dari segi parpol sendiri harus bisa menjaga keharmonisan antar anggota parpol sehingga tidak terjadi konflik atau hal-hal yang tidak di inginkan, selain itu parpol harus bertindak bersih dan mealukan transparansi atas calon yang di junjung kepada masyarakat dengan tidak menutupi track recordnya dan tidak adanya pemutihan rekam jejak. Sedangkan untuk penyelenggara sendiri yang dibutuhkan adalah transparansi data dan mulai dari tahun 2015 hal itu sudah dilaksakan ketika pemilihan kepala daerah serentak. Untuk pihak KPU sendiri harus bisa menyikapi ketika adanya konflik yang pasti terjadi setiap pemilihan, dengan cara dibuatnya prosedur atau mekanisme penyelesaian konflik baik pada level administratif, etik maupun pidana. Ketika hal itu bisa terwujud maka integritas akan terbangun.

BAB V PENUTUP 1.1 Kesimpulan Sampai dengan saat ini di indonesia sendiri jiwa integritas sangat minim, sehingga berpengaruh kepada tatanan pemerintahan. Sangat minimnya jiwa integritas dapat dilihat dari contoh penyelenggaraan PEMILUKADA yang terkadang para parpol menggunakan mekanisme-mekanisme yang di larang oleh UUD tapi masih di lakukan. Suap menyuap dan jual beli suara masih marak di lakukan dan bahkan sudah menjadi pandangan yang wajar

ketika pemilu terjadi, seakan hak rakyat bisa di beli dengan memberikan sejumlah uang. Hal itu sangat relevan karena secara tidak sengaja mereka mencitrakan pasangan calon yang mereka junjung ketika menjabat menjadi pemimpin mereka akan banyak melakukan kecurangan-kecurangan. Bukankah integritas sebagai seorang pemimpin itu sangat penting? Lalu ketika belum menjadi seorang pemimpin mereka sudah berbuat curang, bagaimana mereka akan memimpin kedepannya. 1.2 Saran Setelah membaca dan meneliti guna mencari materi untuk pembuatan makalah ini, kami pun sebagai generasi penerus bangsa merasa tergugah untuk memberikan kritikan guna memperbaiki hirarki yang sudah lama rusak. Saran dari kami adalah bukan hanya untuk parpol dan penyelenggara yang seharusnya bisa bermain bersih, tidak ada suap menyuap, korupsi dan sebagainya, tetapi juga untuk masyarakat yang jangan hanya diam ketika disekitar terjadi beberapa hal tersebut di atas, sebagai rakyat indonesia kita harus bisa berfikir kritis guna membenahi tatanan birokrasi indonesia, ketika memilih pemimpin gunakan hak suara kalian dengan sebaik baiknya, karena hak suara tersebut yang menentukan kelangsungan daerah selama 5 tahun kedepan, terus pantau kinerja mereka sehingga mereka tidak bisa melakukan hal yang menyimpang dari peramalan pancasila serta UUD 1945.

Daftar Pustaka Prihatmoko,

Joko J. 2005. Pemilihan Kepala Daerah Langsung; Filosofi, Sistem, dan

Problema Penerapan di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Kusnadi, Muhammad dan Harmaily Ibrahim. 1998. Pengantar hukum tata Negara Indonesia. Jakarta:Budi chaniago Ardiantoro, Juri. 2015. Cegah konflik pilkada lewat profesionalisme penyelenggara. Suara KPU. Hal:10 Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintaha daerah Tahun 1999. Sekretariat Negara. Jakarta. Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Tahun 2004. Sekretariat Negara. Jakarta. Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 12 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Tahun 2008. Sekretariat Negara. Jakarta....