. MAKALAH KEWARGANEGARAAN - Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani (Revise) PDF

Preview

Summary

MAKALAH BUDAYA DEMOKRASI MENUJU MASYARAKAT MADANI TUGAS INI DIBERIKAN UNTUK MEMENUHI TUGAS MATA KULIAH KEWARGANEGARAAN Disusun Oleh Semester 2B : ARYANTO SANJAYA PUTRA 171011524 MITRANIA AGUSTIN ANGGRAINI 171011532 YULIANA SETIYANINGSIH 171011549 RINDA MARETHA HANDAYANI 171011540 SEKOLAH TINGGI ILMU...

Description

Accelerat ing t he world's research.

. MAKALAH KEWARGANEGARAAN - Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani (Revise) Ary Too

Related papers

Download a PDF Pack of t he best relat ed papers 

MAKALAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DEMOKRASI INDONESIA Asfar Syafar

demokrasi pancasila farhan muhammad Makalah Pendidikan Kewarganegaraan - UNDERSTANDING DEMOCRACY.pdf M. Dwi Set iyo

MAKALAH BUDAYA DEMOKRASI MENUJU MASYARAKAT MADANI TUGAS INI DIBERIKAN UNTUK MEMENUHI TUGAS MATA KULIAH KEWARGANEGARAAN

Disusun Oleh Semester 2B : ARYANTO SANJAYA PUTRA

171011524

MITRANIA AGUSTIN ANGGRAINI

171011532

YULIANA SETIYANINGSIH

171011549

RINDA MARETHA HANDAYANI

171011540

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN KEPELABUHANAN (STIAMAK) BARUNAWATI SURABAYA 2018

MAKALAH BUDAYA DEMOKRASI MENUJU MASYARAKAT MADANI TUGAS INI DIBERIKAN UNTUK MEMENUHI TUGAS MATA KULIAH KEWARGANEGARAAN

Disusun Oleh Semester 2B : ARYANTO SANJAYA PUTRA

171011524

MITRANIA AGUSTIN ANGGRAINI

171011532

YULIANA SETIYANINGSIH

171011549

RINDA MARETHA HANDAYANI

171011540

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN KEPELABUHANAN (STIAMAK) BARUNAWATI SURABAYA 2018

KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum wr. wbkt. Puji syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami berhasil menyusun dan menyajikan makalah ini yang berjudul ‘‘BUDAYA DEMOKRASI MENUJU MASYARAKAT MADANI’’. Makalah ini diharapkan dapat menambah pengetahuan kita semua, tentang bagaimana budaya demokrasi akan membawa masyarakat menjadi madani. Kami menyadari bahwa makalah ini jauh dari sempurna. oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun selalu kami harapkan guna menyempurnakan makalah ini, dan dapat menjadi acuan dalam menyusun makalah-makalah atau tugas-tugas selanjutnya. Kami juga mohon maaf apabila dalam penulisan makalah ini terdapat kesusahan pengertian dan kekeliruan, sehingga membingungkan pembaca dalam memahami maksud kami. Terima kasih kami ucapkan kepada dosen mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang telah memberikan tugas ini sehingga mempermudah kami dalam memahami tentang bagaimana budaya demokrasi akan membawa masyarakat menjadi madani. Akhir kata, semoga makalah ini bermanfaat bagi bagi kita semua dan semoga ALLAH SWT senantiasa meridhoi segala usaha kami. Amin.

Surabaya, 01 Maret 2018

Kelompok 11

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang

1

I.2 Rumusan Masalah

2

I.3 Tujuan dan Manfaat

2

I.3.1 Tujuan Penulisan

2

I.3.2 Manfaat Penulisan

3

BAB II PEMBAHASAN II.1 Pengertian Budaya Demokrasi

4

II.2 Prinsip-prinsip Budaya Demokrasi

4

II.3 Pengertian Masyarakat Madani

6

II.4 Ciri-ciri Masyarakat Madani

7

II.4.1 Karakteristik Masyarakat Madani

8

II.5 Manfaat Masyarakat Madani

9

II.6 Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani

9

II.7 Kendala Mewujudkan Masyarakat Madani dan Bagaimana Mengatasinya

11

BAB III PENUTUP III.1 Kesimpulan

14

III.2 Saran

14

DAFTAR PUSTAKA

15

ii

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Wacana dan praksis tentang civil society belakangan ini semakin surut. Kecenderungan ini sedikit mengherankan karena dalam “transisi” menuju demokrasi, seharusnya wacana dan praksis civil society semakin kuat, bukan melemah. Alasannya, eksistensi civil society merupakan salah satu diantara tiga prasyarat pokok yang sangat esensial bagi terwujudnya demokrasi. Mewujudkan masyarakat madani adalah membangun kota budaya bukan sekedar merevitalisasikan adab dan tradisi masyarakat lokal, tetapi lebih dari itu adalah membangun masyarakat yang berbudaya agamis sesuai keyakinan individu, masyarakat berbudaya yang saling cinta dan kasih yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Ungkapan lisan dan tulisan tentang masyarakat madani semakin marak seiring dengan bergulirnya proses reformasi di Indonesia. Proses ini ditandai dengan munculnya tuntutan kaum reformis untuk mengganti Orde Baru yang berusaha mempertahankan tatanan masyarakat yang status quo menjadi tatanan masyarakat yang madani. Untuk mewujudkan masyarakat madani tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Namun, memerlukan proses panjang dan waktu serta menuntut komitmen masing-masing warga bangsa ini untuk mereformasi diri secara total dan konsisten dalam suatu perjuangan yang gigih. Berbagai upaya perlu dilakukan dalam mewujudkan masyarakat madani, baik yang berjangka pendek maupun yang berjangka panjang. Untuk yang berjangka pendek dilaksanakan dengan memilih dan menempatkan pemimpin-pemimpin yang dapat dipercaya, dapat diterima, dan dapat memimpin. Untuk jangka panjang antara lain adalah dengan menyiapkan sumber daya manusia yang berwawasan dan berperilaku madani melalui perspektif pendidikan. Perspektif pendidikan penting untuk dikaji mengingat konsep masyarakat madani sebenarnya merupakan bagian dari tujuan pendidikan nasional. 1

2

Selanjutnya, wacana tentang masyarakat madani oleh banyak bangsa dan masyarakat di negara berkembang, secara antusias ikut dikaji, dikembangkan, dan di eliminasi, sebgaimana realitas empiris yang dihadapi.

I.2 Rumusan Masalah 1. Apa pengertian Budaya Demokrasi ? 2. Apa prinsip-prinsip Budaya Demokrasi ? 3. Apa pengertian Masyarakat Madani ? 4. Apa ciri-ciri Masyarakat Madani ? 5. Apa manfaat Masyarakat Madani ? 6. Seperti apa Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani ? 7. Apa dan Bagaimana mengatasi kendala mewujudkan Masyarakat Madani ?

I.3 Tujuan dan Manfaat I.3.1 Tujuan Penulisan 1. Mengetahui pengertian Budaya Demokrasi. 2. Mengetahui prinsip-prinsip Budaya Demokrasi. 3. Mengetahui pengertian Masyarakat Madani. 4. Mengetahui ciri-ciri Masyarakat Madani. 5. Mengetahui manfaat Masyarakat Madani. 6. Mengetahui Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani. 7. Mengetahui kendala dan cara mengatasinya dalam mewujudkan Masyarakat Madani.

3 I.3.2 Manfaat Penulisan Di harapkan kita lebih memahami apa Budaya Demokrasi itu beserta prinsip-prinsipnya, dan memahami apa Masyarakat Madani itu serta manfaat dan ciri-cirinya, beserta dapat mengetahui seperti apa Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani. Kendala yang dihadapi dan cara mengatasinya.

BAB II PEMBAHASAN

II.1 PENGERTIAN BUDAYA DEMOKRASI Budaya demokrasi terdiri atas dua kata, yaitu budaya dan demokrasi. Budaya berarti hasil kemampuan akal manusia dalam lingkungan kehidupannya. Adapun pengertian demokrasi adalah keadaan negara yang sistem pemerintahannya berkedaulatan rakyat. Artinya kedaulatan dalam pemerintahannya berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Berdasarkan asal katanya, budaya demokrasi mempunyai pengertian kemampuan manusia yang berupa sikap dan kegiatan yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi seperti menghargai persamaan, kebebasan, dan peraturan. Budaya demokrasi juga dapat dikatakan sebagai bentuk aplikasi atau penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip demokrasi itu sendiri. Dengan demikian, tercerminlah prinsip-prinsip demokrasi dalam budaya demokrasi. Atau dalam arti lain, Demokarsi adalah dari raykat, oleh rakyat, untuk rakyat.

II.2 PRINSIP-PRINSIP BUDAYA DEMOKRASI Negara Demokrasi adalah Negara yang menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara. Dalam masyarakat demokratis (pancasila) kebijakan pemerintahan ditentukkan secara bersama-sama oleh rakyat, kekuasaan dibagi sedemikian rupa menurut system pembagian kekuasaan dan hak-hak rakyat dilindungi dan dijamin pelaksanaannya. Ada sembilan prinsip-prinsip budaya demokrasi yang kita kenal, yaitu sebagai berikut: a. Pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab, adalah pemerintahan yang bersedia menyebarluaskan berbagai informasi yang dibutuhkan masyarakat luas.

4

5 b. Dewan

Perwakilan

Rakyat

(DPR)

yang

representatif,

dalam

melaksanakan tugasnya DPR harus bertindak secara representative, artinya benar-benar mewakili rakyat yang memilihnya. c. Peradilan yang bebas dan merdeka, peradilan merupakan lembaga yang menegakkan hukum. Negara demokrasi adalah Negara hukum, yaitu adanya supremasi hukum dalam segala bidang. d. Pers yang bebas, pers yang bebas dapat turut serta dalam mengawasi jalannya pemerintahan memberi masukkan atau kritik, dan penilaian terhadap kebijakan yang dibuatnya. e. Prinsip Negara hukum, Negara hukum berarti kekuasaan Negara terikat pada hukum, namun bukan berarti Negara hukum sama dengan Negara demokratis. f. System dwipartai/ multipartai, system dwi partai adalah adanya dua partai besar yang saling berkompetisi. g. Prinsip mayoritas, adalah pengambilan keputusan oleh badan perwakilan rakyat yang dilakukan secara kompromi, kesepakatan, dan musyawarah. h. Jaminan akan hak-hak dasar dan hak-hak minoritas, dalam Negara demokrasi, setiap warga Negara dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas. Hak–hak dasar warga Negara itu dijamin sepenuhnya dalam konstitusi Negara. i. Pemilu yang demokratis, Negara demokrasi harus menjalankan pemilu yang demokratis, yaitu pemilu yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: ➢ Adanya pengakuan terhadap hak pilih universal, artinya semua warga Negara diberi hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. ➢ Adanya

keleluasaan

untuk

membentuk

suatu

tempat

penampungan aspirasi masyarakat yang beranekaragam. ➢ Tersedia mekanisme rekruitmen politik bagi calon-calon wakil yang demokratis. ➢ Ada kebebasan memilih untuk mendiskusikan dan menentukkan pilihan sehingga pemilih tidak dibawah ancaman atau tekanan dari pihak manapun.

6 ➢ Ada keleluasaan bagi setiap kontestan untuk bersaing secara sehat sehingga peluang kompetisi ini diberikan secara adil dan sama pada semua tahapan pemilu. ➢ Adanya komite atau panitia pemilihan yang independen, artinya komite pemilu tidak boleh memihak dan tidak merekayasa hasil akhir pemilu. ➢ Penghitungan suara yang jujur. ➢ Pemilu yang demokratis dan kompetitif membutuhkan birokrasi yang netral dan tidak memihak, artinya birokrasi tidak boleh menjadi perpanjangan tangan salah satu kekuataan politik yang ikut dalam pemilu.

II.3 PENGERTIAN MASYARAKAT MADANI Pengertian Masyarakat Madani menurut para ahli: 1. Mun’im (1994) mendefinisikan istilah civil society sebagai seperangkat gagasan etis yang mengejawantah dalam berbagai tatanan sosial, dan yang paling penting dari gagasan ini adalah usahanya untuk menyelaraskan berbagai konflik kepentingan antarindividu, masyarakat, dan negara. 2. Mahasin (1995) menyatakan bahwa masyarakat madani sebagai terjemahan bahasa Inggris, civil society. Kata civil society sebenarnya berasal dari bahasa Latin yaitu civitas dei yang artinya kota Illahi dan society yang berarti masyarakat. Dari kata civil akhirnya membentuk kata civilization yang berarti peradaban. Oleh sebab itu, kata civil society dapat diartikan sebagai komunitas masyarakat kota yakni masyarakat yang telah berperadaban maju. 3. Istilah madani menurut Munawir (1997) sebenarnya berasal dari bahasa Arab madaniy. Kata madaniy berakar dari kata kerja madana yang berarti mendiami, tinggal, atau membangun. Kemudian berubah istilah menjadi madaniy yang artinya beradab, orang kota, orang sipil, dan yang bersifat sipil atau perdata. Dengan demikian, istilah madaniy dalam bahasa Arabnya mempunyai banyak arti. 4. Hall (1998) mengemukakan bahwa masyarakat madani identik dengan civil society, artinya suatu ide, angan-angan, bayangan, cita-cita suatu komunitas yang dapat

7 terjewantahkan dalam kehidupan sosial. Pada masyarakat madani pelaku social akan bepegang teguh pada peradaban dan kemanusiaan.

Intinya, berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat madani pada prinsipnya memiliki multimakna atau bermakna ganda yaitu: demokratis,

menjunjung

tinggi

etika

dan

moralitas,

transparansi,

toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotivasi, berpartisipasi, konsistensi, memiliki perbandingan, komparasi, mampu berkoordinasi, simplifikasi, sinkronisasi, integrasi, mengakui emansipasi, dan hak asasi, sederhana, namun yang paling dominan adalah masyarakat yang demokratis. Dengan mengetahui makna madani, maka istilah masyarakat madani secara mudah dapat difahami sebagai masyarakat yang beradab, masyarakat sipil, dan masyarakat yang tinggal di suatu kota atau berfaham masyarakat kota yang pluralistik.

II.4 CIRI-CIRI MASYARAKAT MADANI Ciri utama masyarakat madani adalah demokrasi. Demokrasi memiliki konsekuensi luas di antaranya menuntut kemampuan partisipasi masyarakat dalam sistem politik dengan organisasi-organisasi politik yang independen sehingga memungkinkan kontrol aktif dan efektif dari masyarakat terhadap pemerintah dan pembangunan, dan sekaligus masyarakat sebagai pelaku ekonomi pasar. Hidayat Nur Wahid mencirikan masyarakat madani sebagai masyarakat yang memegang teguh ideology yang benar, berakhlak mulia, secara politik-ekonomibudaya bersifat mandiri, serta memiliki pemerintahan sipil. Sedangkan menurut Hikam, ciri-ciri masyarakat madani adalah : a. Adanya kemandirian yang cukup tinggi diantara individu-individu dan kelompokkelompok masyarakat terhadap negara. b. Adanya kebebasan menentukan wacana dan praktik politik di tingkat publik. c. Kemampuan membatasi kekuasaan negara untuk tidak melakukan intervensi.

8 II.4.1 Karakteristik Masyarakat Madani

Karakteristik masyarakat madani adalah sebagai berikut : a. Free public sphere (ruang publik yang bebas), yaitu masyarakat memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik, mereka berhak melakukan kegiatan secara merdeka

dalam

menyampaikan

pendapat,

berserikat,

berkumpul,

serta

mempublikasikan informasikan kepada publik. b. Demokratisasi, yaitu proses untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi sehingga muwujudkan masyarakat yang demokratis. Untuk menumbuhkan demokratisasi dibutuhkan kesiapan anggota masyarakat berupa kesadaran pribadi, kesetaraan, dan kemandirian serta kemampuan untuk berperilaku demokratis kepada orang lain dan menerima perlakuan demokratis dari orang lain. c. Toleransi, yaitu kesediaan individu untuk menerima pandangan-pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda dalam masyarakat, sikap saling menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh orang/kelompok lain. d. Pluralisme, yaitu sikap mengakui dan menerima kenyataan mayarakat yang majemuk disertai dengan sikap tulus, bahwa kemajemukan sebagai nilai positif dan merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. e. Keadilan sosial (social justice), yaitu keseimbangan dan pembagian yang proporsiaonal antara hak dan kewajiban, serta tanggung jawab individu terhadap lingkungannya. f. Partisipasi sosial, yaitu partisipasi masyarakat yang benar-benar bersih dari rekayasa, intimidasi, ataupun intervensi penguasa/pihak lain, sehingga masyarakat memiliki kedewasaan dan kemandirian berpolitik yang bertanggung jawab. g. Supremasi hukum, yaitu upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan. Keadilan harus diposisikan secara netral, artinya setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan hukum yang sama tanpa kecuali.

9 II.5 MANFAAT MASYARAKAT MADANI

Manfaat yang diperoleh dengan terwujudnya masyarakat madani ialah terciptanya masyarakat Indonesia yang demokratis sebagai salah satu tuntutan reformasi di dalam negeri dan tekanan-tekanan politik dan ekonomi dari luar negeri. Di samping itu, melalui masyarakat madani akan mendorong munculnya inovasiinovasi baru di bidang pendidikan. Selanjutnya, dengan terwujudnya masyarakat madani, maka persoalan-persoalan besar bangsa Indonesia seperti: konflik-konflik suku, agama, ras, etnik, golongan, kesenjangan sosial, kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan pembagian anggaran antara pusat dan daerah, saling curiga serta ketidakharmonisan pergaulan antarwarga dan lain-lain yang selama Orde Baru lebih banyak ditutup-tutupi, direkayasa dan dicarikan kambing hitamnya itu diharapkan dapat diselesaikan secara arif, terbuka, tuntas, dan melegakan semua pihak, suatu prakondisi untuk dapat mewujudkan kesejahteraan lahir batin bagi seluruh rakyat. Dengan demikian, kekhawatiran akan terjadinya disintegrasi bangsa dapat dicegah. Guna mewujudkan masyarakat madani dibutuhkan motivasi yang tinggi dan partisipasi nyata dari individu sebagai anggota masyarakat. Hal ini intinya menyatakan bahwa untuk mewujudkan masyarakat madani diperlukan proses dan waktu serta dituntut komitmen masing-masing warganya untuk mereformasi diri secara total dan selalu konsisten dan penuh kearifan dalam menyikapi konflik yang tak terelakkan. Tuntutan terhadap aspek ini sama pentingnya dengan kebutuhan akan toleransi sebagai instrumen dasar lahirnya sebuah konsensus atau kompromi.

II.6 BUDAYA DEMOKRASI MENUJU MASYARAKAT MADANI

Bangsa yang berkomitmen hidup dalam sistem politik demokrasi perlu terusmenerus mengembangkan budaya demokrasi. Budaya demokrasi adalah pola-pola sikap dan orientasi politik yang bersumber pada nilai-nilai dasar demokrasi. Di negara demokrasi penting dibangun civil society. Civil Society merupakan lahan tempat tumbuh kembangnya demokrasi. Sebab, tidak ada demokrasi tanpa civil society. Istilah civil Society atau lebih dikenal dengan nama masyarakat madani, di Indonesia menjadi perhatian kalangan pada tahun 1990-an, pada masa-masa akhir

10 pemerintahan Orde Baru. Sebab pada masa itu muncul keinginan untuk mengakhiri pemerintahan Orde Baru yang otoriter dan membangun sistem politik baru yang lebih demokratis. Sejak berdiri sebagai negara baru, Indonesia berkeinginan mendirikan sistem politik demokrasi. Semua konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia menyatakan (secara eksplisit ataupun implisit) bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi. Namun demikian, upaya untuk mewujudkan negara demokrasi itu mengalami pasang surut. Pasang surut demokrasi di Indonesia setidaknya bisa dipilah menjadi empat masa, sebagai berikut : ➢ Demokrasi liberal/parlementer (17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959) ➢ Demokrasi terpimpin ( 5 Juli 1959 – 1965 ) ➢ Demokrasi Orde Baru (1966 - 1998 ) ➢ Demokrasi ala Reformasi ( 1998 – sekarang ) Civil society atau lebih akrab dengan sebutan masyarakat madani adalah masyarakat

yang

mampu

mengisi

ruang

publik,

sehingga

dapat

menjadi bumper kekuasaan negara yang berlebihan. Dalam pemikiran reformasi ini masyarakat madani merupakan tujuan pemerintah demokrasi. Masyarakat madani merupakan jaringan berbagai organisasi kemasyarakatan. Ciri masyarakat madani adalah sebagai berikut : ➢ Lahir atas prakarsa warga masyarakat sendiri, bukan penguasa negara. ➢ Keanggotaannya bersifat sukarela atau atas dasar kesadaran masing-masing anggota. ➢ Mencukupi kebutuhannya sendiri (swadaya), paling tidak untuk sebagian, sehingga tidak tergantung pada bantuan pemerintah mandiri terhadap kekuasaan negara, sehingga bisa mengawasi kekuasaan negara. ➢ Tunduk pada aturan hukum yang berlaku dan nilai-nilai bersama. Untuk

menuju

masyarakat

madani

perlu

proses

demokrasi

(demokratisasi). Demokra...