Makalah Si A 2 - Privasi - Jurnal PDF

Preview

Summary

MAKALAHPENGENDALIAN KERAHASIAAN DAN PRIVASISTUDI KASUS DIREKTORAT JENDRAL KEPENDUDUKAN DANPENCATATAN SIPILDisusun Oleh : Fianiko Willia Putra 18312034SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 2PROGRAM STUDI AKUNTANSIFAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKAUNIVERSITAS ISLAM INDONESIAYOGYAKARTADAFTAR ISIHALAMAN SAMPUL............

Description

MAKALAH PENGENDALIAN KERAHASIAAN DAN PRIVASI STUDI KASUS DIREKTORAT JENDRAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Disusun Oleh : Fianiko Willia Putra

18312034

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 2 PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA 2018

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL…………………………….………………………………….....1 DAFTAR ISI……………………………………………………………………………..2 BAB

I

PENDAHULUAN………………………………………………………………..3 1.1 Latar Belakang…………………………………………………………...3 1.2 Rumusan Masalah………………………………………………………..4 1.3 Tujuan……………………………,,,,……………………………………4 BAB

II

ISI………………………………………....

……………………………………..5 2.1 Pentingnya Perlindungan Privasi……....………………………………...5 2.2 Macam-macam Perlindungan Privasi........................................................5 2.3 Ancaman Bahaya terhadap Data Pribadi...................................................7 BAB III KESIMPULAN…………………………....…………………………………… 8 DAFTAR PUSTAKA……………………………....……………………………………9

2

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Keamanan informasi merupakan prinsip fundamental dari keandalan sistem. Meliputi dua prinsip lain dari keandalan sistem dalam Trust Service Framework: menjaga kerahasiaan kekayaan intelektual sebuah organisasi dan menjaga privasi informasi pribadi yang dikumpulkan dari pelanggan, pegawai, pemasok, dan rekan bisnis. Kita juga membahas topik enkripsi secara mendetail karena ia merupakan alat penting untuk melindungi baik kerahasiaan maupun privasi. Organisasi memiliki informasi sensitive yang tak terhitung, termasuk rencana strategis, rahasia dagang, informasi biaya, dokumen legal, dan peningkatan proses. Kekayaan intelektual ini sering kali sangat penting sebagai keunggulan kompetitif dan kesuksesan jangka panjang organisasi. Oleh karenanya, menjaga kerahasiaan kekayaan intelektual organisasi dan informasi serupa yang dibagi dengan rekan bisnis. Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) memberi akses Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) kepada swasta yang bekerja sama dengan Dukcapil dengan anggapan dapat menunjang layanan perusahaan tersebut. Akibat keputusan tersebut jagad sosial media menjadi ramai membahas hal itu. Masyarakat resah apabila data personal mereka berpotensi disalah gunakan. Hal ini juga membuktikan bahwa perlindungan keamanan data pribadi masyarakat oleh pemerintah dianggap sepele. Namun menurut beberapa riset, masyarakat sebenarnya masih memiliki kesadaran rendah terhadap privasi 3

mereka. Masyarakat dianggap kurang serius saat dihadapi kasus seperti ini, apalagi ditambah belum adanya payung hukum yang kuat yang memberi jaminan perlindungan privasi.

1.2 Rumusan Masalah -

Mengapa masyarakat Indonesia kurang menyadari potensi bahaya dari data pribadi yang tidak dijaga secara serius?

-

Apa saja ancaman bahaya jika data pribadi kita tersebar atau terpublikasi?

-

Apa saja yang harusnya dilakukan pemerintah dalam melindungi data pribadi masyarakat?

1.3 Tujuan -

Mengetahui pentingnya perlindungan privasi.

-

Mengetahui macam-macam perlindungan privasi.

-

Mengetahui ancaman bahaya dari tersebarnya privasi

4

BAB II ISI

2.1 Pentingnya Perlindungan Privasi Data pribadi merupakan aset paling berharga kita di Internet, disisi lain data pribadi paling riskan yang dapat disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Perlindungan privasi tidak hanya semata-mata untuk melindungi data pribadi kita namun juga melindungi hak-hak dasar dan kebebasan individu serta bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam melindungi

rakyatnya.

Kebocoran

data

pribadi

akan

menyebabkan

penyalahgunaan dan memengaruhi reputasi seseorang, tidak terkecuali membawa konsekuensi hukum. Tidak adanya regulasi perlindungan privasi membuat rentannya perlindungan data seseorang. Hal ini menyebabkan kerugian dalam ekonomi bahkan mengancam jiwa seseorang. Menurut

Wahyudi

Djafar,

Deputi

Direktur

Riset

ELSAM

mengungkapkan bahwa perlindungan data pribadi harus memiliki prinsip-prinsip seperti : 1. Adil, sah, dan transparan. 2. Ketepatan. 3. Batasan tujuan. 4. Batasan penyimpanan. 5. Akuntabilitas. 6. Minimalisasi. 7. Integritas dan kerahasiaan.

2.2 Macam – Macam Perlindungan Privasi

5

Untuk kasus Dukcapil tersebut pemerintah harusnya memiliki peran penuh terhadap perlindungan data rakyatnya. Namun untuk sekarang ini sayang sekali pemerintah masih terlalu abai atau tidak serius dalam mengatur hal tersebut.

Butuh payung hukum spesifik Regulasi mengenai privasi dan perlindungan data pribadi di Indonesia masih sangat kurang kuat. Saat ini hal tersebut diatur dalam 30 undang-undang maka dari itu dibutuhkan penyatuan. Namun UU ITE tidak mendefinisikan apa itu data pribadi. Pada UU Nomor 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya. Selanjutnya, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menerangkan bahwa data pribadi mencakup riwayat dan kondisi keluarga, pendapatan, hasil evaluasi yang berhubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, serta catatan pribadi terkait Pendidikan. Indonesia harusnya mencontoh dari negara lain tentang melinndungi privasi warga negara di dunia maya. Uni Eropa memberlakukan General Data Protection Regulation (GDPR) untuk menangani kasus tentang privasi pengguna internet dengan cara memberi kontrol pada pengguna internet atas datanya di dunia digital dan menghadirkan transparansi penggunaan serta pemrosesan data oleh platform digital. Regulasi seperti GDPR ini juga diterapkan di beberapa negara lain seperti Australia, Jepang, Korea Selatan, Thailand, dan Brazil. Untuk Indonesia sendiri sedang memperjuangkan UU Perlindungan Data Pribadi agar dapat disahkan Dewan Perwakilan Rakyat. Harus disikapi dengan serius

6

Sehubungan dengan kurangnya kesadaran atas isu privasi dan tidak adanya payung hukum kuat, masyarakat Indonesia masih menganggap sepele perlindungan terhadap privasi mereka di dunia internet. Padahal pelanggaran privasi perlu disikapi serius karena resiko bahaya yang besar, seperti penjualan data, peretasan dan kejahatan siber lain bahkan ancaman terhadap proses demokrasi. Global Economic Forum mengungkapkan penyalahgunaan data pribadi sudah menjadi salah satu risiko global. Hal ini disebabkan perkembangan teknologi dan pertumbuhan pengguna internet yang tidak dibarengi kecepatan reaksi pemerintah dan tingkat kesadaran pengguna yang rendah akan data mereka serta risikonya. Diduga ada 7,5 miliar data pribadi pengguna internet disalahgunkan dalam 15 tahun terakhir. Undang-undang perlindungan data pribadi diharap dapat memberi jawaban atas penting perlindungan data pribadi secara komprehensif. Namun juga harus diimbangi dengan kesadaran masyarakat sendiri agar tercipta perlindungan privasi yang sempurna. 2.3 Ancaman Bahaya terhadap Data Pribadi Untuk kasus data masyarakat di Dukcapil sendiri memiliki beberapa ancaman seperti dijualnya data kependudukan ke pihak swasta ataupun negara lain, kebocoran data oleh peretas maupun orang dalam, bahkan pemalsuan identitas.

7

BAB III KESIMPULAN

Perlindungan data pribadi seharusnya sudah menjadi bahasan utama sekarang ini oleh pemerintah Indonesia karena menyangkut keamanan warga negaranya. Disisi lain masyarakat juga harus melek akan ancaman-ancaman yang menghantui dibalik data pribadinya yang dimiliki oleh banyak perusahaan. Undang-undang Perlindungan Data Pribadi sudah harus disahkan dalam dekat-dekat ini karena kemajuan teknologi semakin cepat dan sangat bebas.

8

DAFTAR PUSTAKA Romney, Marshall B. dan Paul John Steinbart. 2014. Accounting Information System, 13th Edition. Terjemahan oleh Kikin Sakinah Nur Safira dan Novita Puspitasari. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Angendari, Dewa Ayud Diah. Kasus Data Dukcapil: Pelajaran Terkait Privasi dan Data Pribadi di Indonesia. https://almi.or.id/2019/08/03/kasus-data-dukcapilpelajaran-terkait-privasi-dan-data-pribadi-di-indonesia/ . Diakses 3 September 2020 Pukul 11.32 Rizkinaswara,

Leski.

Pentingnya

Melindungi

Data

Pribadi.

https://aptika.kominfo.go.id/2019/05/pentingnya-melindungi-data-pribadi/ . Diakses 3 September 12.07

9...