MAKALAH REVIEW JURNAL HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH PDF

Preview

Summary

MAKALAH REVIEW JURNAL HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH (Anotasi Penataan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo Berdasarkan Asas Pembentukannya) Diajukan untuk memenuhi tugas Pemerinthan Daerah yang diampuh oleh Bapak Abdul Hamid Tome S.H, M.H DISUSUN OLEH: Monica Cristina Mangolo (1011419060) Kela...

Description

MAKALAH REVIEW JURNAL HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH (Anotasi Penataan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo Berdasarkan Asas Pembentukannya) Diajukan untuk memenuhi tugas Pemerinthan Daerah yang diampuh oleh Bapak Abdul Hamid Tome S.H, M.H

DISUSUN OLEH: Monica Cristina Mangolo (1011419060) Kelas C/ semester 3

S1 ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO 2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat petunjuk dan bimbingan-Nya,penulis berhasil menyelesaikan makalah yang berisi review jurnal bagi mahasiswa sebagai saran belajar agar siswa lebih aktif dan kreatif. Dalam penyusunan makalah ini, penulis banyak sekali mengalami banyak kesulitan karena kurangnya ilmu pengetahuan. Namun berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak akhirnya makalah ini dapat terselesaikan meskipun banyak kekurangan. Penulis menyadari sebagai seorang pelajar yang pengetahuannya belum seberapa dan masih perlu banyak belajar dalam penyusunan makalah ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang positif untuk kesempurnaan makalah ini. Penulis berharap muda-mudahan makalah ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagai bahan pembelajaran di masa yang akan datang. Amin .

Gorontalo, 19 November 2020

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR………………………………………………………….. DAFTAR ISI……………………………………………………………………. BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang………………………………………………………….. B. Rumusan Masalah C. Tujuan…………………………………………………………………….. D. Manfaat…………………………………………………………………… BAB II •

REVIEW TEORI………………………………………………………..

BAB III •

REVIEW JURNAL…………………………………………………………………..

BAB IV •

Kesimpulan……………………………………………………………………….

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari beberapa provinsi yang tersebar dibeberapa pulau. Masing-masing provinsi tersebut telah memiliki kewenangan penuh dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Sehingga dalam pelaksanaanya pun dibutuhkan sebuah administrasi pemerintah daerah. Saat

orde

baru

muncul

dengan

pemeritahan

yang

bertumpu

pada

stabiltas,sentralisasi dan penguasaan daerah muncullah UU No.5/1974. Undangundang yang lebih menekankan kedudukan yang sama pentingnya di antara dekosentrasi,desentralisasi dengan menggunakan konsep rill dan bertanggung jawab yang sangat kabur akibatnya dekosentrasi menjadi overshadowing terhadap desentralisasi. Kekuasaan pusat menjadi terlalu besar. Di era reformasi dimana terjadi perubahan dari kesesakan,penekanan, pembatasan terhadap kemandirian empowering dan lebih memberikan keluasan dan pemanfaatan potensi daerah pleh masing-masing daerah sendiri. Sejak digulirkannya reformasi pada tanggal 21 mei 1998 maka sistem politik dan pemerintahan di indonesia berubah paradigmanya dari monolitik sentralistik ke “demokrasi”terutama demokrasi lokal atau desentralisasi atau otonomi. Selama lebih kurang 53 tahun di dalam kungkungan sentralistik yang otoritarian, kebebasan di rasakan sangat kurang, baik dalam kalangan masyarakat maupun daerah-daerah. Masayarakat dan daerah menjadi sangat bergantung ,tidak saja kepada birokrasi pemerintah pusat atau pun provinsi ,tetapi juga masyarakat dan daerah menjadi seakan akan terbelenggu sehingga tidak memiliki inisiatif dan kreativitas sendiri. Dengan bergulirnya demokratisasi, kebebasan menjadi dimiliki oleh daerah dan masyarakat , meskipun euphoria yang terlalu berlebihan. Dampaknya adalah sering terjadi aktivitas –aktivitas, baik yang dilakukan masyarakat maupun daerah yang keluar dari tatanan,kesepakatan, hukum peraturan,pranata,maupun kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat dan daerah. Di dalam kebebasan, kemandirian ini, masyarakat pada umumnya khususnya elit politik dan elit kekuasaan sering lepas kendali, disebabkan oleh belum ditemukannya wujud dan makna sesungguhnya dari reformasi maupun demokrasi.

Kebebasan, kemerdekaan,kemandirian yang diinginkan dan dirasakan belum memaknai kehidupan seluruh lapisan masyrakat diindonesia

B. Rumusan Masalah ➢ Apa itu anotasi penataan perangkat daerah pemerintah? ➢ Bagaimana penataan perangkat daerah pmeerintah provinsi Gorontalo? ➢ Apa saja asas-asas yamg mendasari pembentukan tersebut? C. Tujuan ➢ Agar mengetahui apa uang dimaksud dengan anotasi penataan perangkat daerah perintah. ➢ Mengetahui cara penataan perangkat di daerah provinsi Gorontalo. ➢ Agar mengetahui asas-asas yang mendasari pembentukan terseb

.

BAB II REVIEW TEORI

A. DEFINISI ANOTASI PENATAAN PERANGKAT DAERAH PERINTAH Pemerintahan daerah merupakan suatu kegiatan yang sangat terkait dengan kemajuan suatu organisasi untuk mempertahankan keberadaannya. Suatu organisasi yang di dalamnya terdapat sekelompok manusia menunjukkan perilaku yang menggambarkan keterkaitan antara manusia dan organisasi tersebut. Sedarmayant mengungkapkan bahwa perilaku organisasi terdiri atas dua aspek yaitu pengaruh organisasi terhadap manusia dan pengaruh manusia terhadap organisasi. Perubahan organisasi merupakan beralihnya kondisi organisasi dari kondisi yang berlaku kini menuju kondisi masa yang akan datang yang diinginkan guna meningkatkan efektivitasnya. Perubahan merupakan sesuatu hal yang harus terjadi dalam suatu organisasi karena tuntutan perkembangan zaman. Sedarmayanti mengungkapkan bahwa untuk dapat tetap bertahan dan berkembang, maka organisasi harus terus tumbuh dan mengadakan penyesuaian. Organisasi harus berinovasi, mengembangkan sesuatu yang baru, berekspansi ke pasar yang baru, menata kembali status hukum, organisasi, dan struktur permodalan termasuk memperkenalkan dan memanfaatkan teknologi baru, mengubah metode dan praktek kerja. B. BAGAIMANA PENATAAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO Penataan Organisasi organisasi

pada

Perangkat

Satuan

Daerah serta

KerjaPerangkat

penyusunan

Daerah

(SKPD)

struktur saat

ini

dilakukan berdasarkan pada kerangka regulasi serta kebutuhan obyektif dan kondisi

lingkungan

strategis daerah.

dimaksud adalah Peraturan

Pemerintah

Kerangka

Nomor

41

regulasi Tahun

yang

2007 sebagai

perubahan terhadap PeraturanPemerintah sebelumnya. Selain PP No. 41/2007, penataan kelembagaan perangkat daerah juga memperhatikan peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan program penataan organisasi. Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perangkat

daerah provinsi

dan

kabupaten/kota ditetapkan

Peraturan Daerah dengan bentuk sebagai berikut.

melalui

Perangkat Daerah Provinsi : Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota : Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan. Pembentukan organisais perangkat daerah yang berupa Dinas atau Badan diklasifikasikan berdasarkan Tipe A (beban kerja yang besar), Tipe B (beban kerja yang sedang) dan Tipe C (beban kerja yang kecil). Penentuan beban kerja bagi Dinas didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, besaran masing-masing Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan kemampuan keuangan Daerah untuk Urusan Pemerintahan Wajib dan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk Urusan Pemerintahan

Pilihan.

Sedangkan

besaran

beban

kerja

pada

Badan

berdasarpada jumlah penduduk, luas wilayah, kemampuan keuangan Daerah, dan cakupan tugas.

C. ASAS-ASAS

YANG

MENDASARI

PEMBENTUKAN

PENATAAN

PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa kepala daerah, dan

DPRD

dibantu

Daerah menyelenggarakan pemerintahan daerah

berpedoman

oleh Perangkat pada

asas

penyelenggaraan pemerintahan negara terdiri atas :

1. Kepastian Hukum Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. 2. Tertib Penyelenggara Negara

Tertib penyelenggara negara merupakan asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara. 3. Kepentingan Umum Asas tersebut merupakan asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. 4. Keterbukaan Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia. 5. Proporsionalitas Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. 6. Profesionalitas Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Akuntabilitas Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil

akhir

dari

kegiatan

penyelenggara

negara

harus

dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 8. Efisiensi Asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik. 9. Efektivitas Asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. 10. Keadilan Asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

BAB III REVIEW JURNAL

Pada jurnal ini telah melakukan penelitian

terhadap pentingnya asas

pembentukkan dalam produk hukum maupun tindakan pemerintahan, didasarkan dalam metode penelitian hukum normatif, peneliti menggunakan 3 bahan penelitian yang berupa; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dengan tujuan khusus, sehingga penelitian dilakukan secara searah dan telah terencana, tujuan khusus yang dimaksud adalah untuk melakukan anotasi terhadap susunan perangkat daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo berdasarkan asas pembentukannya. Peneliti telah menegaskan bahwa betapa pentingnya suatu asas dalam pembentukkan hukum dan pemerintahan, dengan mencantumkan suatu pandangan menurut H. Faried Ali dan Murlina Muhidin yakni, asas hukum adalah asas yang menjadi dasar pembentukan kaidahkaidah hukum. Hal ini kembali menarik suatu paham tentang asas yang menjadi dasar pembentukkan kaidahkaidah hukum yang dimana, Kaidah atau norma adalah ketentuan-ketentuan tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah-laku dalam pergaulan hidupnya dengan manusia lainnya. Ketentuan yang mengatur tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah-laku pada dasarnya untuk memberikan jaminan terhadap perlindungan hak-hak individu yang terlibat dalam pergaulan hidup: baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jurnal penelitian ini menghasilkan delapan asas penting yang dikonstruksi kedalam pembahasan dalam jurnal ini berdasarkan Susunan perangkat daerah pemerintah Provinsi Gorontalo berjumlah 5 organ, Susunan perangkat ini yang nantinya

akan

dibedah

menggunakan

asas

pembentukan

perangkat

daerah sebagai pisau analisisnya. Dari sinilah muncul hasil penelitian mengenai asas yang dibutuhkan dalam pembentukan perangkat daerah. 1. Asas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Asas ini mengarahkan agar kiranya dalam penentuan organisasi perangkat daerah harus didasarkan atas kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

2. Asas

intensitas

urusan

pemerintahan

dan

potensi

daerah.

Asas ini menghendaki agar pembentukan organisasi perangkat daerah harus didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan atau mendukung dan menunjang urusan pemerintahan. 3. Asas efisiensi. Asas efisiensi dimaknai bahwa pembentukan perangkat daerah ditentukan berdasarkan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh. 4. Asas efektivitas. Asas efektivitas adalah pembentukan perangkat daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. 5. Asas pembagian habis tugas. Asas ini dimaksudkan agar pembentukan perangkat daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada perangkat daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu perangkat daerah. 6. Asas rentang kendali. Asas rentang kendali adalah penentuan jumlah perangkat daerah dan jumlah unit kerja pada perangkat daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan. 7. Asas tata kerja yang jelas. Asas ini dimaksudkan agar pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal. 8. Asas fleksibilitas. Asas fleksibilatas adalah asas yang mengarahkan agar penentuan tugas dan fungsi perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah PP tentang Perangkat Daerah ditetapkan. Kedelapan asas ini telah dikemukakan guna mendasari pembentukkan hukum dan perangkat daerah Gorontalo, dengan tujuan mendasarkan segala pembentukan dalam hukum agar lebih sesuai dengan penerapan hukum yang ada agar nanti produk hukum dapat terjamin dengan lebih baik.

BAB IV KESIMPULAN Penelitian ini memfokuskan pada betapa pentingnya asas hukum untuk mendasari segala pelaksanaan hukum yang ada khususnya bagi pembentukkan perangkat pemerintahan provinsi Gorontalo dalan tatanan yang lebih berkaidah dan berdasar. Melalui jurnal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat 8 asa penting yang harus diterapkan guna menghasilkan tujuan yang dimaksud yakni, untuk mengetahui arti penting asas dalam peraturan perundang-undangan dan untuk mengetahui ketaatan penataan organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo terhadap asas pembentukannya dan untuk melakukan anotasi terhadap susunan perangkat daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo berdasarkan asas pembentukannya. Dalam penarikan suatu pembahasan dalam jurnal ini terdapat singgungan mengenai Penataan susunan perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Gorontalo mengalami kecacatan yuridis karena telah bertentangan dengan Pasal 18 ayat (5) PP No. 18 Tahun 2016, yang memerintahkan penggabungan urusan pemerintahan hanya dibatasi sebanyak 3 (tiga) urusan pemerintahan. Tetapi Perda Provinsi Gorontalo No. 11 Tahun 2016 telah melakukan penggabungan 4 (empat) urusan pemerintahan dalam satu perangkat daerah....