Title | MATERI KULIAH HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH Hukum Pemerintahan Daerah |
---|---|
Author | Manches Lah |
Pages | 28 |
File Size | 66.4 KB |
File Type | DOCX |
Total Downloads | 580 |
Total Views | 715 |
MATERI KULIAH HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH Hukum Pemerintahan Daerah PEMDA Pengertian Hukum Pemerintahan Daerah Pemerintahan daerah adalahpenyelenggaraan urusan pemerintahanoleh pemerintah daerah dan DPRDmenurut asas otonomi dan tugaspembantuan dengan prinsip otonomiseluas-luasnya dalam sistem dan pr...
MATERI KULIAH HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH Hukum Pemerintahan Daerah PEMDA Pengertian Hukum Pemerintahan Daerah Pemerintahan daerah adalahpenyelenggaraan urusan pemerintahanoleh pemerintah daerah dan DPRDmenurut asas otonomi dan tugaspembantuan dengan prinsip otonomiseluas-luasnya dalam sistem dan prinsipNegara Kesatuan Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonomioleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi. PemerintahanDaerahdanPemerintahan Pusat Pemerintahan daerah :penyelenggaraan pemerintahan daerah otonomi oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut atau berdasarkan asasdesentralisasi Pemerintahan pusat : seluruh penyelenggaraanpemerintahanyangtidakdiselenggarakandaerahotonomi Dua aspek otonomi Otonomi penuh : semua urusan dan fungsi pemerintahan yang menyangkut baik menyangkut isi substansi maupun tata cara penyelenggaraannya (dalam bahasa sehari-hari disebut otonomi)...