DESAIN PEMERINTAHAN DAERAH YANG IDEAL DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA PDF

Preview

Summary

FISIPOL-UIR Jurnal Siasat., Volume 10 (1), hal 69-79 (2016) DESAIN PEMERINTAHAN DAERAH YANG IDEAL DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA Sri Maulidiah., M.Si a Ilmu b Pemerintahan,, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Riau Jalan Kharuddin Nasution No 113, Pekanbaru, 28284, Riau, Indones...

Description

Accelerat ing t he world's research.

DESAIN PEMERINTAHAN DAERAH YANG IDEAL DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA Eva NofitaMika Evanofita

Related papers

Download a PDF Pack of t he best relat ed papers 

Cont oh Lat ihan Soal CPNS Helmi Fadlan Naskah akademik ruu t ent ang hubungan kewenangan pemerint ah pusat dan daerah Pugar Agung Sejarah UU Pemda Kurnia Salim

FISIPOL-UIR

Jurnal Siasat., Volume 10 (1), hal 69-79 (2016)

DESAIN PEMERINTAHAN DAERAH YANG IDEAL DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA Sri Maulidiah., M.Si a

Ilmu Pemerintahan,, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Riau b Jalan Kharuddin Nasution No 113, Pekanbaru, 28284, Riau, Indonesia Email:

Abstract In government areas, there are elements of the local authorities and Representatives of the region, such as those in the know the regional House of representatives as one of the tools to embody the values of democracy ". In the course of a long system of local governance in Indonesia, the House of representatives in the institutional Area experienced the ups and downs of the function and its existence in accordance with the legislation. The position of the House of representatives of the regional institutional relationship to local governments and Representatives of the region. In the system of national Government Representatives run the legislative power was entrusted to the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945, so the House of representatives is called with the Legislature, but the regional House of representatives either province or district/city can run "executive power". This condition resulted in the decline in the balance of power in the system of Government in the area of Government of Indonesia, because only the elements organizer of local governance, and the absence of institutions in the region called by the legislature of the region, therefore this paper discusses the design of Government derah under law No. 5 of 1974, the design of local governance under law number 22 in 1999, design local governance under Law Number 23 of 2004 local governance and design berdasaarkan the ACT Number 23 2014. Keywords: government, law, Indonesia

Abstrak Dalam pemerintahan daerah, terdapat unsur pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, seperti yang di ketahui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai salah satu alat untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi”. Dalam perjalanan panjang sistem pemerintahan daerah di Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara kelembagaan mengalami pasang surut dari sisi fungsi dan keberadaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berpengaruh terhadap hubungan kelembagaan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam Sistem Pemerintahan Nasional Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan kekuasaan legislatif yang diamanahkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Dewan Perwakilan Rakyat disebut dengan Lembaga Legislatif, akan tetapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik provinsi maupun Kabupaten/Kota pada hakekatnya menjalankan ”kekuasaan eksekutif”. Kondisi ini tentu berakibat berkurangnya keseimbangan kekuasaan pemerintahan di daerah Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia, karena yang ada hanya unsur penyelenggara pemerintahan daerah, dan tidak adanya lembaga di daerah yang disebut dengan legislatif daerah, oleh karena itu tulisan ini membahas tentang desain pemerintahan derah berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1974, desain pemerintahan daerah berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999, desain pemerintahan daerah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2004 dan desain pemerintahan daerah berdasaarkan UU Nomor 23 Tahun 2014. Kata Kunci : pemerintahan daerah, undang-undang, indonesia.

69

SRI MAULIDIAH

PENDAHULUAN Pemerintahan daerah merupakan subsistem dari sistem pemerintahan nasional. Keberadaan pemerintahan daerah diakui dan dilindungi dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 maupun dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Amandemen. Kertapraja (2010;1), menyatakan bahwa; ”Sumber utama dan prinsip dasar yang dianut dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan di daerah adalah berdasarkan pada pasal 18 UndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum amandemen), yang berbunyi sebagai berikut; ”Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan UndangUndang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”. Dalam pemerintahan daerah, terdapat unsur pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, seperti dinyatakan Wasistiono dan Wiyoso (2009;1), bahwa; ”Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai salah satu alat untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi”. Dalam perjalanan panjang sistem pemerintahan daerah di Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara kelembagaan mengalami pasang surut dari sisi fungsi dan keberadaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti dinyatakan Wasistiono dan Wiyoso (2009), bahwa; Pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, memberikan peranan lebih dominan pada pemerintah daerah (Executive Heavy).

Ketiga,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, memberikan peranan berimbang antara susunan pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/Kota) sebagai keseimbangan antara Kepala Daerah dengan DPRD. (Equilebrium Decentralization). Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berpengaruh terhadap hubungan kelembagaan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam Sistem Pemerintahan Nasional Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan kekuasaan legislatif yang diamanahkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Dewan Perwakilan Rakyat disebut dengan Lembaga Legislatif, akan tetapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik provinsi maupun Kabupaten/Kota pada hakekatnya menjalankan ”kekuasaan eksekutif” . Kondisi ini tentu berakibat berkurangnya keseimbangan kekuasaan pemerintahan di daerah Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia, karena yang ada hanya unsur penyelenggara pemerintahan daerah, dan tidak adanya lembaga di daerah yang disebut dengan legislatif daerah, oleh karena itu makalah ini membahas tentang desain pemerintahan, dengan judul “DESAIN PEMERINTAHAN DAERAH YANG IDEAL DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA” PERMASALAHAN 1.

2. Kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, memberikan peranan lebih dominan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislative Heavy).

70

Terjadinya perbedaan pandangan dan penafsiran dari berbagai komponen masyarakat terhadap konsep otonomi daerah, sehingga dapat menimbulkan kekeliruan dan kesalahan dalam penerapannya di Indonesia. Terjadinya Penempatan asas`otonomi daerah pada dua tingkatan pemerintahan yakni pada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, sehingga terdapat dua tingakatan daerah otonom di Indonesia. Hal ini akan berakibat terjadinya kekaburan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

DESAIN PEMERINTAHAN DAERAH YANG IDEAL DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

3.

4.

Gambaran umum menunjukkan terjadinya kecenderungan dari pemerintah dan masyarakat daerah yang lebih menuntut hak dan kewenangan dari pada memikirkan tentang kewajiban daerah seperti yang diatur dalam Pasal 1 Ketentuan Umum UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004. Secara umum masih banyak urusan pemerintah daerah yang harus ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah masih tetap sangat bergantung dengan pemerintah pusat walaupun dalam UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 secara tegas menyatakan asas Penyelenggaraan pemerintahan adalah asas otonomi daerah dan asas tugas pembantuan.

PERUMUSAN MASALAH Berdasarkan permasalahan dan uraian di atas, maka dapat diturunkan Perumusan masalah dalam penulisan ini adalah; Bagaimanakah konsep otonomi daerah dalam sistem pemerintah daerah dalam suatu Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ?

ANALISIS DAN PEMBAHASAN DESAIN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1974 Sehubungan dengan keberadaan pemerintahan daerah, Marbun (1983;23) menyatakan, bahwa; “Mengingat Negara satu organisasi raksasa harus tunduk kepada mekanisme organisme, merupakan konsekuensi logis apabila penataan organisasi Negara dibagi dalam tingkatan sesuai dengan besar kecilnya organisasi. Negara Kesatuan Republik Indonesia negara besar, baik dilihat dari luas wilayah maupun jumlah penduduk, ditinjau luas wilayah maupun jumlah penduduk, ditinjau kerumitan organisasinya wajar apabila struktur organisasinya mengenal pembagian kekuasaan, pendelegasian kekuasaan berikut pengendalian terpusat dan tersebar.Undang-Undang Dasar Republik

71

Indonesia Tahun 1945 menggariskan bentuk pengaturan pemerintah daerah, saling hubungan dalam sistem Negara Republik Kesatuan Republik Indonesia. Struktur pemerintah daerah merupakan penjabaran struktur organisasi Negara Republik Indonesia dalam arti terbatas. Yakni; 1. Pemerintah daerah adalah satu keharusan dalam struktur Negara Republik Indonesia; 2. Pemerintah daerah mempunyai kepala daerah; 3. Pemerintah daerah dijalankan secara demokrasi “bersendi atas dasar permusyawaratan” ; 4. Kepada daerah diberi prinsip otonom; 5. Pembentukan suatu daerah ditetapkan dengan suatu undang-undang dan; 6. Pemberian otonomi diseseuaikan dengan situasi dan kondisi daerah yang bersangkutan”. Kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 adalah Kepala Daerah, seperti dinyatakan Kertapraja (2010;168), bahwa; “Kekuasaan tertinggi pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 bukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melainkan Kepala Daerah, karena perangkat pemerintah daerah menurut Undang-Undang adalah Kepala Daerah. Walaupun UndangUndang tersebut dinyatakan pemerintah daerah adalah kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Pimpinan penyelenggaraan pemerintahan daerah diletakkan pada kepala daerah. Dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban kepala daerah menurut hierarkhi bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, tidak kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. menurut Kertapraja (2010;169), bahwa: “Satu-satunya batasan mengenai hubungan pertanggungjawaban kepala daerah berkewajiban memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

SRI MAULIDIAH

sekurang-kurangnya sekali setahun, atau jika dipandang perlu atau diminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Adanya perbedaan makna bertanggungjawab kepada dan memberikan pertanggungjawaban. Dalam pengertian pertama, kepala daerah seyogyanya tunduk dibawah kewibawaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kenyataannya tidak. Selanjutnya Pengertian kedua mengimplikasikan kesederajatan, kalau bukan supermasi posisi kepala daerah terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Pemerintah Derah berdasarkan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, adalah; “Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan bagian pemerintah daerah, sehingga diartikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berada pada “kamar eksekutif” daerah bukan pada “kamar legislatif” daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, ada pembagian tugas dalam kedudukan sama tinggi antara kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah memimpin badan eksekutif daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bergerak dalam bidang legislatif. Menurut Marbun (1983;85), bahwa; “Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dirasakan agak kontradiktif dengan batasan (limitasi) terdapat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, yaitu; “Kiranya perlu ditegaskan, walaupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah unsur pemerintah daerah, tetapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak bulat mencampuri bidang eksekutif, tanpa mengurangi hak-haknya. Bidang eksekutif adalah wewenang dan tanggungjawab kepala daerah sepenuhnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tidak mengenal Badan Pemerintah Harian atau Dewan Pemerintah Daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dibentuk sekretariat Daerah dan Dinas-Dinas Daerah, diatur pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, bahwa; “Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dibentuk sekretariat Daerah dan Dinas-Dinas Daerah”. Sekretariat Daerah menurut pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 adalah; “unsur staf yang membantu Kepala Daerah dalam

72

menyelenggarakan pemerintah daerah”. Dari sisi struktur keorganisasian, sekretariat daerah dipimpin seorang Sekretaris Daerah. Urusan yang diselenggarakan Dinas Daerah adalah urusan yang menjadi urusan rumah tangga daerah, seperti diatur poin (i) Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 5 Tahun 1974, berbunyi; “Urusan-urusan yang diselenggarakan oleh DinasDinas Daerah adalah urusan-urusan yang telah menjadi urusan rumah tangga daerah. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Daerah berada sepenuhnya di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.” Keberadaan dinas daerah, menurut Marbun (1983;96), yakni; “Oleh karena dinas daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah, maka pembentukan dinas daerah dimaksudkan disini adalah menyelenggarakan urusan yang oleh pemerintah pusat telah diserahkan kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Dengan demikian pembentukan dinas daerah untuk melaksanakan urusan yang masih menjadi wewenang pemerintah pusat dan belum diserahkan kepada daerah otonom dengan suatu undang-undang atau peraturan pemerintah menjadi urusan rumah tangganya, tidak dibenarkan”. Asas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 terdiri dari; Asas Dekonsentrasi, Asas Desentralisasi dan Asas Tugas Pembantuan, seperti dinyatakan pada Konsiderans UndangUndang pada bagian “Menimbang” huruf (f), berbunyi: “bahwa penyelenggaraan pemerintah di daerah, selain didasarkan pada asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi juga dapat diselenggarakan berdasarkan asas Tugas Pembantuan”. Keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam sistem pemerintahan daerah terjadi pasang surut dari sisi kewenangan, seperti dinyatakan Marbun (1983;35), bahwa; “Sejak tahun 1945 hingga sekarang lembaga legislatif daerah mengalami perkembangan cukup menarik. Baik dilihat dari segi hukum maupun praktek legislatif daerah. Pertumbuhan dan pergeseran kedudukan legislatif daerah selalu dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur tentang pemerintahan

DESAIN PEMERINTAHAN DAERAH YANG IDEAL DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

daerah. Praktek ini sejalan dengan ide dasar pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan penjelasannya, yaitu pembentukan pemerintah daerah berikut badan permusyawaratan daerah yang mendampingi unsur pemerintah daerah”. Menurut Wasistiono dan Wiyoso (2009;27), bahwa; “Undang-Undang nomor 5 Tahun 1974 memiliki nuansa bercorak sentralistik.Kepala wilayah penguasa tunggal di bidang pemerintahan. Konsep penguasa tunggal sebenarnya konkordansi dengan kedudukan Presiden sebagai mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebagai penguasa tunggal kepala wilayah (Gubernur, Bupati/walikotamadya) menjadi koordinator instansi vertikal di daerah, dalam wadah Musyawarah Pimpinan daerah. Melalui forum Musyawarah Pimpinan Daerah, kepala daerah juga kepala wilayah melakukan hubungan koordinasi. Anggaran pelaksanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dijadikan satu dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Derah. Konkordan dengan dominasi Presiden mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat, Kepala Daerah juga Kepala Wilayah memegang peranan dominan dalam pemerintahan daerah (Executive heavy). Perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah dikuasai eksekutif, legislatif daerah lebih banyak sebagai stempel karet (Ruber Stam). Karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bukan legislatif daerah tetapi merupakan bagian eksekutif (pemerintah) daerah, Kepala daerah hanya menyampaikan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat daerah. Tetapi apabila Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai legislatif daerah, sesuai teori trias politik unsur eksekutif bertanggungjawab kepada legislatif, kepala daerah (eksekutif) bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif). Sehubungan dengan hubungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah menurut Kertapraja (2010;169) bahwa; “Konstruksi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 menetapkan pemerintah daerah

73

adalah menunjukkan pemerintah daerah sebagai lembaga otonom bertugas menjalankan semua hak, wewenang dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam pengertian mengatur dan mengurus rumah tangganya, bahwa kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik sendiri maupun bersama-sama menyelenggarakan pengaturan dan pengurusan pemerintahan yang diserahkan menjadi urusan rumah tangganya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak hanya berfungsi mengatur (regeling), tetapi berfungsi mengurus (bestuur) rumah tangga daerahnya sendiri. Setiap tahunnya Kepala Daerah membuat laporan pertanggungjawaban kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi Gubernur Kepala Daerah, kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi Bupati/Walikota. Kepala daerah sekurang-kurangnya sekali setahun memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

DESAIN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR TAHUN 1999. Menurut pasal 1 poin (d) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, bahwa; “Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Sedangkan Pemerintah Daerah berdasarkan pasal 1 point (b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 bahwa; “Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah Otonom sebagai badan eksekutif daerah”. Kepala Daerah merupakan pimpinan daerah, seperti diatutr pasal 30 UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999, bahwa; “Setiap Daerah dipimpin seorang Kepala Daerah sebagai Kepala Eksekutif Daerah dibantu Wakil Kepala Daerah”. Kepala Daerah Provinsi disebut Gubernur dan bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, seperti dinyatakan pada pasal 31 , yakni: 1.Kepala Daerah Provinsi disebut Gubernur; 2.Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagai Kepala daerah, Gubernur bertanggungjawab kepada

SRI MAULIDIAH

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan 3.Tata cara pelaksanaan pertanggungjawaban, ditetapkan dengan peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

pemerintahan daerah, dan tidak mempunyai kekuasaan legislasi, karena dalam sistem pemerintahan negara yang berbentuk Negara Kesatuan (Unitary state) hanya ada satu parlemen yang tugas utamanya antara lain membentuk undang-undang “.

Berdasarkan pasal 60 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, bahwa; “Perangkat Daerah terdiri sekretariat daerah, Dinas Daerah, dan lembaga teknis daerah lainnya”. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan; “Di daerah dapat dibentuk lembaga teknis daerah sesuai kebutuhan daerah”. Khusus pemerintah kabupaten/kota dibentuk Kecamatan dan Kelurahan sebagai bagian perangkat daerah.

Sehubungan hal tersebut, maka Marbun (1983), menyatakan; “Kedudukan legislatif daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam setiap peraturan berlaku selama ini merupakan panorama sangat menarik. Dalam kurun waktu dari tahun 1945 hingga saat ini terjadi pergeseran kedudukan Dewan perwakilan rakyat Daerah cukup fundamental. Perubahan ketentuan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari satu peraturan ke peraturan lainnya sangat signifikan dan merupakan perubahan total, terkadang substansi peraturan tersebut kembali atau mendekati kepada sebelumnya. Dalam setiap perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah, secara otomatis ikut mengatur tentang kelembagaan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Titik sentralnya ialah tentang peranan dan ruang lingkup tugas dan hak dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Dae...