Makalah Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah DOCX

Title	Makalah Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah
Author	Harmelisa Dianasari
Pages	15
File Size	35.1 KB
File Type	DOCX
Total Downloads	136
Total Views	797

Summary

Description

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dijelaskan bahwa Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun dalam pelaksanaannya birokrasi pemerintah daerah sampai saat ini masih jauh dari prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan bagi masyarakat. Hal ini karena fungsi aparatur daerah sebagai subyek dalam melaksanakan kewenangan tersebut cenderung berfungsi sebagai buruh pabrik, mengejar setoran dari hasil produksi tanpa memperdulikan kondisi dan tatanan yang ada untuk kepentingan masyarakat. Bertitiktolak dari uraian tersebut diatas, sebagai upaya untuk mengembalikan kondisi birokrasi pemerintahan daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, perlu melakukan reformasi secara menyeluruh. Reformasi itu sesungguhnya harus dilihat dalam kerangka teoritik dan empirik yang luas, mencakup didalamnya penguatan masyarakat sipil (civil society), supremasi hukum, strategi pembangunan ekonomi dan pembangunan politik yang sating terkait dan mempengaruhi. Dengan demikian, reformasi birokrasi juga merupakan bagian tak terpisahkan dalam upaya konsolidasi demokrasi kita saat ini. 1...