MAKALAH SISTEM ANGGARAN NEGARA PUSAT DAN DAERAH upload PDF

Preview

Summary

1 I. PENDAHULUAN Keuangan negara meliputi seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan semua hak dan kewajiban negara. Dan seluruh rangkaian kegiatan ini memiliki akibat-akibat keuangan sehingga memerlukan adanya suatu perencanaan keuangan yang cermat (budgeting atau penganggaran). A...

Description

Accelerat ing t he world's research.

MAKALAH SISTEM ANGGARAN NEGARA PUSAT DAN DAERAH upload Lilik Handayani

Related papers

Download a PDF Pack of t he best relat ed papers 

Sumber-sumber keuangan negara Chu-ank Chu-ank SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMAT ERA UTARA MEDAN 2007 WIWAHA MM T UGAS PEMERINTAHAN DAERAH Rezeky Lest ari Hut abarat

1

I. PENDAHULUAN Keuangan negara meliputi seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan semua hak dan kewajiban negara. Dan seluruh rangkaian kegiatan ini memiliki akibat-akibat keuangan sehingga memerlukan adanya suatu perencanaan keuangan yang cermat (budgeting atau penganggaran). Anggaran ini memiliki fungsi diantaranya sebagai pedoman dalam mengelola negara dalam periode tertentu, sebagai alat pengawasan dan pengendalian masyarakat terhadap kebijakan yang telah dipilih oleh pemerintah dan sebagai alat pengawasan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan yang telah dipilih. Budget atau anggaran dalam pengertian umum diartikan sebagai suatu rencana kerja untuk suatu periode yang akan datang yang telah dinilai dengan uang. Kata budget yang digunakan di Inggris sendiri merupakan serapan dari istilah bahasa Perancis yaitu bouge atau bougette yang berarti “tas” di pinggang yang terbuat dari kulit, yang kemudian di Inggris kata budget ini berkembang artinya menjadi tempat surat yang terbuat dari kulit, khususnya tas tersebut dipergunakan oleh Menteri Keuangan untuk menyimpan surat-surat anggaran. Sementara di negeri Belanda, anggaran disebut begrooting, yang berasal dari bahasa Belanda kuno yakni groten yang berarti memperkirakan. Di Indonesia sendiri, pada awal mulanya (pada jaman Hindia-Belanda) secara resmi digunakan istilah begrooting untuk menyatakan pengertian anggaran. Namun sejak Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, istilah “Anggaran Pendapatan dan Belanja” dipakai secara resmi dalam pasal 23 ayat 1 UUD 1945, dan di dalam perkembangan selanjutnya ditambahkan kata Negara untuk melengkapinya sehingga menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. II. PENGERTIAN DAN PERKEMBANGAN SISTEM ANGGARAN NEGARA 2.1

PENGERTIAN ANGGARAN Anggaran merupakan salah satu bagian dari proses pengendalian manajemen

yang berisi rencana tahunan yang dinyatakan secara kuantitatif, diukur dalam

2

satuan moneter. Anggaran merupakan taksiran sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan program kerja. Anggaran negara adalah suatu pernyataan tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi dalam suatu periode di masa depan, serta data dari pengeluaran dan penerimaan yang sungguh-sungguh terjadi di masa yang lalu” (JohnF. Due:1975). Anggaran negara, gambaran dari kebijaksanaan pemerintah yang dinyatakan dalam ukuran uang, berupa kebijaksanaan pengeluaran untuk periode di masa depan maupun penerimaan untuk menutup pengeluaran pemerintah tersebut. Dari anggaran negara dapat diketahui realisasi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah di masa lalu. Dapat diketahui pula tercapai atau tidaknya serta maju atau mundurnya kebijaksanaan yang hendak dicapai. Anggaran negara bukan hanya sekadar laporan keuangan, namun juga laporan kebijakan yang diambil. Anggaran negara menggambarkan suatu dokumen politik negara. Perencanaan merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari proses manajemen organisasi. Demikian juga, anggaran mempunyai posisi yang penting. Anggaran mengungkapkan apa yang dilakukan di masa mendatang. Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Di dalam tampilannya, anggaran selalu menyertakan data penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di masa lalu. Dan menurut Mulyadi (2001:488), Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain yang mencakup jangka waktu satu tahun. Sedangkan, Menurut National Commitee on Governmental Accounting (NCGA) yang saat ini telah menjadi Governmental Accounting Standards Board (GASB), definisi anggaran (budget) adalah sebagai rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu. Kadang-kadang pengertian anggaran negara dibedakan dalam arti luas dan dalam arti arti sempit. Dalam arti sempit anggaran negara berarti rencana pengeluaran dan penerimaan dalam satu tahun saja. Dalam arti luas anggaran

3

negara berarti jangka waktu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Jadi, anggaran dalam arti luas meliputi suatu daur anggaran. Anggaran

negara

merupakan

salah

satu

alat

politik

fiskal

untuk

mempengaruhi arah dan percepatan pendapatan nasional. Adapun mengenai anggaran yang akan digunakan tergantung pada keadaan ekonomi yang dihadapi. Dalam keadaan ekonomi yang normal dipergunakan anggaran negara yang seimbang, kemudian dalam keadaan ekonomi yang deflasi biasanya dipergunakan anggaran negara yang defisit dan sebaliknya dalam keadaan ekonomi yang inflasi dipergunakan anggaran negara yang surplus. Umumnya anggaran negara dapat diklasifikasikan atas 2 kategori: 1.

Anggaran Berimbang (Balanced Budgeting) Anggaran berimbang disusun sedemikian rupa sehingga setiap pengeluaran pemerintah dapat dibiayai oleh penerimaan dari sektor pajak atau sejenisnya, yaitu suatu kondisi dimana penerimaan pemerintah sama dengan pengeluaran pemerintah.

2.

Anggaran Tidak Seimbang (Unbalanced Budgeting) Anggaran tidak seimbang terdiri dari anggaran surplus dan anggaran defisit. Anggaran

surplus

yaitu

pengeluaran

lebih

kecil

dari

penerimaan

sedangkananggaran defisit yaitu pengeluaran lebih besar dari penerimaan. Anggaranbelanja yang tidak seimbang biasanya akan mempunyai pengaruh yangberlipat ganda terhadap pendapatan nasional. 2.1.1

FUNGSI ANGGARAN NEGARA

Anggaran yang dimiliki oleh suatu negara mengandung tiga fungsi fiskal utama yaitu: 1.

Fungsi Alokasi Pemerintah mengadakan alokasi terhadap sumber-sumber dana untuk mengadakan barang-barang kebutuhan perseorangan dan sarana yang dibutuhkan untuk kepentingan umum. Semuanya itu diarahkan agar terjadi keseimbangan antara uang beredar dan barang serta jasa dalam masyarakat.

2.

Fungsi Distribusi

4

Pemerintah

melakukan

penyeimbangan,

menyesuaikan

pembagian

pendapatan dan mensejahterahkan masyarakat. 3.

Fungsi Stabilitas Pemerintah

meningkatkan

kesempatan

kerja

serta

stabilitas

harga

barang-barang kebutuhan masyarakat dan menjamin selalu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mantap. 2.1.2

PRINSIP-PRINSIP ANGGARAN NEGARA

Prinsip-prinsip dalam anggaran negara: 1.

Demokratis, mengandung makna bahwa anggaran negara (di pemerintahan Pusat maupun di pemerintahan Daerah), baik yang berkaitan dengan pendapatan maupun yang berkaitan dengan pengeluaran, harus ditetapkan melalui suatu proses yang mengikutsertakan sebanyak mungkin unsur masyarakat selain harus dibahas dan mendapatkan persetujuan dari lembaga perwakilan rakyat.

2.

Adil, berarti bahwa anggaran negara haruslah diarahkan secara optimum bagi kepentingan orang banyak dan secara proporsional, dialokasikan bagi semua kelompok dalam masyarakt sesuai dengan kebutuhannya.

3.

Transparan, yaitu proses perencanaan, pelaksanaan serta pertanggung jawaban anggaran negara harus diketahui tidak saja oleh wakil rakyat, tetapi juga oleh masyarakat umum.

4.

Bermoral Tinggi, berarti pengelolaan keuangan negara harus berpegang kepada peraturan perundangan yang berlaku, dan juga senantiasa mengacu pada etika dan moral yang tinggi.

5.

Berhati-hati, berarti pengelolaan anggaran negara harus dilakukan secara berhati-hati, karena jumlah sumber daya yang terbatas dan mahal harganya. Hal ini semakin terasa penting jika dikaitkan dengan unsur hutang negara.

6.

Akuntabel, berarti bahwa pengelolaan keuangan negara haruslah dapat dipertanggung jawabkan setiap saat secara intern maupun ekstern kepada rakyat. Kebanyakan sektor publik melakukan pembedaan krusial antara tambahan

modal dan penerimaan, serta tambahan pendapatan dan pengeluaran. Dampaknya

5

adalah pemisahan penyusunan anggaran tahunan dan anggaran modal tahunan. Jenis anggaran sektor publik adalah: 1.

Anggaran Negara dan Daerah APBN/APBD (Budget of State)

2.

Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP), yaitu anggaran usaha setiap

BUMN/BUMD

serta

badan

hukum

publik

atau

gabungan

publik-swasta. 2.1.3

KARAKTERISTIK ANGGARAN NEGARA

Karakteristik anggaran sektor publik, adalah sebagai berikut: 1.

Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan non keuangan

2.

Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun

3.

Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan

4.

Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusun anggaran

5. 2.2

Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. PERKEMBANGAN SISTEM ANGGARAN NEGARA Sistem anggaran negara saat ini terdiri dari 2 (dua) komponen utama:

1.

Anggaran untuk pemerintah pusat yang dibagi dalam: a. Anggaran rutin yang besarnya kira-kira 62 persen dari total pengeluaran meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan subsidi (BBM dan bukan BBM) b. Anggaran pembangunan yang besarnya kira-kira 14 persen dari total pengeluaran meliputi pembiayaan rupiah dan pembiayaan proyek. Untuk anggaran pembangunan, peranan dana yang berasal dari negara-negara donatur saat ini masih cukup besar.

2.

Anggaran belanja untuk daerah, yang besarnya kira-kira 24 persen dari total pengeluaran. Anggaran ini terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana tersebut di transfer ke pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten maupun kota.

6

Sebagai sebuah sistem, pengelolaan anggaran negara telah mengalami banyak perkembangan. Dengan keluarnya tiga paket perundang-undangan di bidang keuangan negara, yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, sistem pengelolaan anggaran negara di Indonesia terus berubah dan berkembang sesuai dengan dinamika manajemen sektor publik. Pemerintah telah menerapkan pendekatan anggaran berbasis kinerja, anggaran terpadu dan kerangka pengeluaran jangka menengah pada tahun anggaran 2005 dan 2006. Ternyata masih banyak kendala yang dihadapi, terutama karena belum tersedianya perangkat peraturan pelaksanaan yang memadai, sehingga masih banyak terjadi multi tafsir dalam implementasi di lapangan. Dalam periode itu pula telah dikeluarkan berbagai peraturan pemerintah, peraturan menteri keuangan. Sistem perencanaan anggaran negara pada saat ini telah mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan dinamika manajemen sektor publik dan tuntutan yang muncul di masyarakat, yaitu sistem penganggaran dengan pendekatan New Public Management (NPM). 1.1

Anggaran dengan Pendekatan New Public Management (NPM) Sejak pertengahan tahun 1980-an, telah terjadi perubahan manajemen sektor

publik yang cukup drastis dari sistem manajemen tradisional yang terkesan kaku, birokratis,dan hierarkis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Perubahan tersebut bukan sekedar perubahan kecil dan sederhana, tetapi perubahan besar yang telah mengubah peran pemerintah terutama dalam hal hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Paradigma baru yang muncul dalam manajemen sector publik tersebut adalah pendekatan New Public Management (NPM). Model NPM berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan pada kebijakan. Penggunaan paradigma baru tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi pada pemerintah, diantaranya adalah tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya (cost cutting), dan kompetisi tender.

7

1.2. Perubahan Pendekatan Anggaran Negara Reformasi sektor publik yang salah satunya ditandai dengan munculnya era New Public Management telah mendorong upaya di berbagai negara untuk mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis dalam perencanaan anggaran negara. Seiring dengan perkembangan tersebut, muncul beberapa teknik penganggaran sektor publik, antara lain: a) Teknik Anggaran Kinerja (Performance Budgeting) b) Zero Based Budgeting (ZBB) c) Planning, Programming, and Budgeting System (PPBS) III.ANGGARAN KEBIJAKAN

NEGARA

SEBAGAI

ALAT

PUBLIK,

TARGET

FISKAL

PERNYATAAN DAN

ALAT

PENGENDALIAN Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif

dan

legislatif.

Anggaran

mengkoordinasikan

aktivitas

belanja

pemerintah dan memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah untuk suatu periode tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan atau untuk jangka waktu lebih atau kurang dari satu tahun. Anggaran negara sebagai alat perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan dalam satuan mata uang (rupiah) sekaligus dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Agar fungsi perencanaan dan pengawasan dapat berjalan dengan baik, maka sistem anggaran dan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis. Berdasarkan fungsinya, anggaran berfungsi sebagai berikut : 1. Anggaran sebagai alat perencanaan Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi.Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dan belanja pemerintah tersebut. 2. Anggaran sebagai alat pengendalian

8

Anggaran merupakan suatu alat yang esensial untuk menghubungkan antara proses perencanaan dan proses pengendalian. Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan-pemborosan

pengeluaran.

Bahkan

tidak

berlebihan

jika

dikatakan bahwa Presiden, menteri, gubernur, bupati, dan manajer publik lainnya dapat dikendalikan melalui anggaran. Anggaran sektor publik dapat digunakan untuk mengendalikan (membatasi kekuasaan) eksekutif. 3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. 4. Anggaran sebagai alat politik Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan political tool sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu, pembuatan anggaran publik membutuhkan political will, coalition building, keahlian berorganisasi, dan pemahaman prinsip manajemen keuangan publik oleh para manajer publik. 5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi Setiap unit kerja pemerintahan terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Disamping itu, anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar

9

unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan. 6. Anggaran adalah alat penilaian kinerja Anggaran merupakan wujud komitmen dan budget holder (eksekutif) kepada pemberiwewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan berapa yang berhasil ia capai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian. 7. Anggaran sebagai alat motivasi Anggaran sebagai instrumen untuk memotivasi masyarakat manajemen agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Agar dapat memotivasi, anggaran hendaknya bersifat challenging but attainable atau demanding but achieveable. Maksudnya adalah target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, namun juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai. 8. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang public Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan DPR/DPRD. Masyarakat, LSM, Perguruan tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik. Kelompok masyarakat yang terorganisir akan mencoba mempengaruhi anggaran pemerintah untuk kepentingan mereka. Kelompok lain dari masyarakat yang kurang terorganisasi akan mempercayakan aspirasinya melalui proses politik yang ada. Pengangguran, tuna wisma dan kelompok lain yang tak teroganisasi dengan mudah dan tidak berdaya mengikuti tindakan pemerintah. Jika tidak ada alat untuk menyampaikan suara mereka, maka mereka akan mengambil tindakan dengan jalan lain seperti dengan tindakan massa melakukan boikot, dan sebagainya.

10

IV. PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN Penganggaran sebagai suatu sistem adalah suatu proses yang mengatur penyusunan dokumen anggaran. Di Indonesia dibedakan menjadi dua jenis dokumen,yaitu: 1.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

2.

Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum (RDP-BUN) Proses penganggaran merupakan uraian mengenai proses dan mekanisme

penganggarannya dimulai dari Pagu Indikatif sampai dengan penetapan Pagu Alokasi Anggaran yang bersifat final. Sitem penganggaran ini harus dipahami secara baik dan benar oleh pemangku kepentingan (stakeholder) agar dapat dihasilkan APBN yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses penyiapan penganggaran (budget preparation) mengatur tiga hal pokok, yaitu: 1.

Pendekatan penyusunan anggaran

2.

Klasifikasi anggaran

3.

Proses Penganggaran Terdapat tiga pendekatan penyusunan anggaran, yaitu:

1.

Pendekatan Penganggaran Terpadu Penganggaran terpadu merupakan unsur yang paling mendasar bagi penerapan pendekatan penyusunan anggaran lainnya. Dengan kata lain bahwa pendekatan

anggaran

mengintegrasikan

seluruh

terpadu proses

merupakan

kondisi

perencanaan

dan

yang

harus

penganggaran

di

lingkungan K/L untuk menghasilkan dokumen RKA...