Membangun Basis Data Pertanahan Desa Melalui Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Partisipatif DOCX

Title	Membangun Basis Data Pertanahan Desa Melalui Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Partisipatif
Author	Hary L. Prabowo
Pages	9
File Size	6.3 MB
File Type	DOCX
Total Downloads	600
Total Views	879

Summary

Description

FIT-ISI dan CGISE 2016 Membangun Basis Data Pertanahan Desa Melalui Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Partisipatif Hary L. Prabowoa a, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kantor Wilayah BPN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ([email protected]) ABSTRAK Sesuai amanat TAP MPR IX/2001 bahwa untuk merumuskan Arah Kebijakan Pembaruan Agraria perlu diselenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan landreform. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T). IP4T adalah kegiatan pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, yang diolah dengan sistem informasi geografis, sehingga menghasilkan peta dan informasi mengenai penguasaan tanah oleh pemohon. Sayangnya, capaian kegiatan IP4T tersebut belum dapat memenuhi harapan. Basis data pertanahan belum terbangun secara menyeluruh. Untuk itu perlu ditempuh upaya untuk meningkatkan capaian dengan melibatkan partisipasi stake holder terkait. Kegiatan IP4T selama ini diselengarakan oleh ATR/BPN, dan di sisi lain masyarakat merupakan obyek/sasaran kegiatan tersebut. Kegiatan IP4T itu sendiri terdiri dari (i) penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat, (ii) pengumpulan data P4T, sket dan toponimi, (iii) pengumpulan data potensi desa, (iv) pembuatan peta P4T desa, (v) analisa data dan (vi) pelaporan. Dalam tulisan ini akan dijelaskan mekanisme kegiatan IP4T yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah desa mulai dari penyusunan kelompok masyarakat sadar tertib pertanahan (pokmasdartibnah); proses pengumpulan dan pengolahan data; integrasi dengan peta desa dan pembangunan basis data pertanahan desa; dan proyeksi pemanfaatan hasil IP4T dalam pelayanan pertanahan oleh pemerintah desa. Penyelenggaraan kegiatan IP4T oleh masyarakat dan pemerintah desa tidak akan menghilangkan peran ATR/BPN. ATR/BPN menyusun norma, standar dan kontrol kualitas pelaksanaan kegiatan IP4T. Diharapkan hasil kegiatan IP4T partisipatif tersebut dapat meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan di tingkat desa sehingga memperlancar kegiatan sertipikasi tanah oleh ATR/BPN. Kata kunci Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T), pemetaan partisipatif, peta desa Pendahuluan Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan " 1 Makalah pada CGISE (Conference on Geospatial Information Science and Engineering) Ke-3 dan FIT- ISI (Forum Ilmiah Tahunan Ikatan Surveyor Indonesia) tanggal 27 Oktober 2016 di Yogyakarta....