MODERN CONSTITUTIONS PDF

Preview

Summary

MODERN CONSTITUTIONS ( BY. K.C. WHEAR ) TUGAS (RESUME) KELOMPOK Disusun untuk memenuhi persyaratan dalam mengikuti Matakuliah HUKUM DAN TEORI KONSTITUSI pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum - Universitas Islam As-Syafi‟iyyah (UIA) Jakarta Dosen : Prof. Dr. Zaenal Arifin Hoesin, SH., MH. Dis...

Description

Accelerat ing t he world's research.

MODERN CONSTITUTIONS Muhammad Eko Purwanto Hukum Konstitusi

Related papers Rangkuman Pengant ar Ilmu Polit ik Fauziah Hidayat

Art ikel -2017.docx Husen Laode RINGKASAN X Herdanang Cahyokusumo

Download a PDF Pack of t he best relat ed papers 

MODERN CONSTITUTIONS ( BY. K.C. WHEAR )

TUGAS (RESUME) KELOMPOK Disusun untuk memenuhi persyaratan dalam mengikuti Matakuliah HUKUM DAN TEORI KONSTITUSI pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum - Universitas Islam As-Syafi‟iyyah (UIA) Jakarta

Dosen : Prof. Dr. Zaenal Arifin Hoesin, SH., MH.

Disusun oleh : Muhammad Eko Purwanto, NIM : 2220150017

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM, UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFI’IYYAH JAKARTA, 2017

Modern Constitution By. K.C. Whear

I.

What a Constitution Is. (Pengertian Konstitusi) K.C. Wheare mengemukakan dua pengertian Constitusi, yaitu :

Pertama

Kedua

: Kata Constitution digunakan untuk menggambarkan seluruh sistem ketatanegaraan suatu negara, kumpulan peraturan yang mendasari dan mengatur atau mengarahkan pemerintahan (Pengertian dalam arti luas). : Kata Konstitusi digunakan dalam pengertian yang lebih sempit bukan untuk menggambarkan seluruh kumpulan peraturan baik legal maupun non legal, tetapi hasil seleksi dari peraturan-peraturan yang biasanya terwujud dalam suatu dokumen yang terkait secara erat.

Dengan demikian terdapat dua dimensi pemahaman yang diberikan . Pertama, konstitusi merupakan gambaran keseluruhan sistem pemerintahan suatu negara (the whole system of government of a country ), dan Kedua, konstitusi merupakan kumpulan aturan yang membentuk dan mengatur pemerintahan suatu negara (the collection of rules which establish and regulate or govern the government). Hampir disetiap negara, kecuali di Inggris, kata „Konstitusi‟ digunakana dalam pengertian yang lebih sempit ketimbang pengertian„pertama.‟ Kata „Konstitusi‟ digambarkan untuk menggambarkan, BUKAN seluruh kumpulan peraturan, baik legal maupun non legal, melainkan kumpulan peraturan yang biasanya dihimpun dalam satu dokumen atau dalam beberapa dokumen yang berkaitan erat. Tidak hanya itu, hasil seleksi ini hampir selalu merupakan seleksi dari peraturan-peraturan hukum semata. Dengan demikian, Konstitusi, bagi sebagian besar negara-negara di dunia, merupakan hasil seleksi dari peraturanperaturan hukum yang mengatur pemerintahan negara tersebut dan telah dihimpun dalam sebuah dokumen. Makna „konstitusi‟ yang lebih luas merupakan makna yabg lebih tua. Boling Broke menyatakan dalam bukunya „ On Parties‟ bahwa yang kita maksud dengan konstitusi, jika kita ingin membicarakannya secara tepat dan pasti, adalah kumpulan hukum, institusi, dan adat kebiasaan yang berasal dari prinsipprinsip nalar tertentu ... yang membentuk sisterm umum, yang dengan itu masyarakat setuju untuk diperintah. “a constitution is indeed the resultant of parallelogram of forces political, economic, and social which operate at the time its adoption” (konstitusi merupakan hasil

resultan dari segi kekuatan politik, ekonomi, dan social yang beroperasi pada saat diadopsi). Tetapi sejak dulu, orang menganggap perlu untuk mendokumentasi prinsip-prinsip fundamental yang akan menjadi dasar dan pedoman bagi pemerintahan mereka yang akan datang. Konstitusi mestinya mempunyai beberapa tingkat keunggulan di atas legislatif; konstitusi mestinya lebih tinggi daripada hukum biasa. Konstitusi membentuk institusi-institusi utama pemerintah, seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sedangkan penentuan komposisi dan cara pengangkatan lembaga-lembaga ini seringkali diserahkan pada hukum biasa (ordinary law). Di beberapa negara, terutama di dataran Eropa dan Amerika Serikat, hukum-hukum digambarkan sebagai Hukum Organik (Organic Laws/Lois Organoques), yakni hukum yang mengorganisir institusi-institusi, mengatur perilaku pejabat publik melalui organ-organ yang telah ditetapkan konstitusi. Jika kita mengkaji asal-muasal konstitusi modern, konstitusi-konstitusi itu, tanpa kecuali, dalam prakteknya, disusun dan diterapkan karena rakyat ingin membuat permulaan yang baru, yang berkaitan dengan sistem pemerintahan mereka. Dan, konstitusi muncul dari keyakinan akan pemerintahan yang dibatasi (limited government). Tetapi masing-masing negara berbeda dalam hal batasanbatasan apa yang hendak mereka tetapkan. Sifat pembatasan yang diperlukan bagi pemerintahan, dan juga sejauh mana konstitusi berposisi lebih tinggi dari pemerintah, bergantung pada sasaransasaran yang hendak dicapai oleh para pembuat konstitusi. Sementara, di Inggris tidak ada konstitusi seperti yang ada di negara-negara lainnya. Boleh dikatakan bahwa negara Inggris tidak memiliki konstitusi. Pertimbangan bahwa Inggris tidak memiliki konstitusi antara lain, bahwa di negara Inggris tidak memiliki pengalaman untuk membuat permulaan yang baru. Hal ini karena di Inggris terjadi keterputusan sejarah. Keterputusan sejarah ini terjadi bersamaan dengan perang sipil pada 1642 dan eksekusi Charles I pada 1649. Pada masa persemakmuran dan protektorat (1649-1660), dilakukan berbagai upaya untuk menyusun konstitusi bagi kepulauan Britania (Inggris, scotlandia dan Irlandia). Pada tahun 1653 di Inggris berhasil dibuat instrumen pemerintahan (instrument government) yang menunjukkan semua ciri konstitusi. Namun, pada tahun 1660 Charles II kembali menduduki singgasana dan selanjutnya terjadi restorasi. Kembalnya Charles II tanpak seperti sebuah awal baru, tetapi sebenarnya tidak. Sehingga, ada keterputusan, dan upaya untuk membuat sebuah permulaan yang baru dengan konstitusi tetap gagal, yang kemudian kekuasaan kembali kepada tatanan yang lama, yakni sistem kerajaan.

Pada tahun 1668 terjadi perang sipil di Inggris. Sehingga, akibat dari revolusi 1668 ini adalah perkembangan supremasi dan kedaulatan parlemen, sebagai persoalan hukum dalam sistem pemerintahan di Inggris. Kedaulatan ini menjadikan parlemen dominan. Parlemen dikontrol oleh sarana-sarana politik dan bukan oleh aturan perundangan. Tidak ada konstitusi yang lebih tinggi dari parlemen. Hal ini juga merupakan kemenangan parlemen atas raja mereka. Alasan lain, mengapa suatu negara memerlukan konstitusi, adalah bahwa ketika negara-negara itu berserikat dengan negara lainnya, maka mereka ingin mempertahankan kekuasaan tertentu untuk mereka sendiri atau untuk menetapkan pasal-pasal tertentu dalam upaya mereka untuk bersatu atau berserikat. Dengan menempatkan konstitusi pada kedudukan yang tinggi (supreme) ada semacam jaminan bahwa : ―Konstitusi itu akan diperhatikan dan ditaati dan menjamin agar konstitusi tidak akan dirusak dan diubah begitu saja secara sembarangan. Perubahannya harus dilakukan secara hikmat, penuh kesungguhan dan pertimbangan yang mendalam. Agar maksud ini dapat dilaksanakan dengan baik maka perubahannya pada umumnya mensyaratkan adanya suatu proses dan prosedur yang khusus atau istimewa‖. Jika kita mengkaji asal-muasal konstitusi modern, Konstitusi-konstitusi itu, tanpa kecuali, dalam prakteknya disusun dan diterapkan karena rakyat ingin membuat permulaan yang baru, yang berkaitan dengan sistem pemerintahan mereka. Sebagaimana Austria, Hongaria atau Cekoslovakia setelah tahun 1918, komunitas-komunitas itu terbebas dari Kerajaan sebagai akibat dari sebuah peperangan dan sekarang bebas memerintah diri mereka sendiri; atau karena sebagaimana Perancis pada 1789 dan Uni Soviet pada 1917, sebuah Revolusi menghancurkan masa lalu dan rakyat menghendaki sebuah bentuk pemerintahan baru yang berdasarkan asas-asas baru atau karena, sebagaimana di Jerman setelah tahun 1918, kekalahan perang telah menghancurkan kelangsungan hidup pemerintah dan diperlukan sebuah permulaan yang baru setelah perang. Karena alasan yang sama, ingin memulai lagi dan paling tidak mereka menulis garis besar sistem ketatanegaraan yang mereka usulkan maka diperlukanlah sebuah Konstitusi. Konstitusi-konstitusi itu dalam batas tertentu biasanya diberi status yang lebih tinggi sebagai kenyataan hukum daripada peraturan-peraturan hukum yang lain dari sistem ketatanegaraan. Ketika didapati bahwa semua peraturan hukum yang dimaksudkan untuk mengatur ketatanegaraan secara hukum berposisi sejajar dengan hukum biasa atau disebut (ordinary law), maka negara tersebut pada dasarnya tidak mempunyai konstitusi sama sekali. Banyak negara merasa perlu menempatkan konstitusi pada posisi lebih tinggi secara hukum daripada peraturan-peraturan hukum yang lain. Penjelasan singkat tentang fenomena ini ialah bahwa di banyak negara konstitusi dianggap sebagai instrumen yang

digunakan untuk mengontrol pemerintahan, konstitusi muncul dari keyakinan akan pemerintahan yang dibatasi (limited government).

II.

How Constitutions may be Classified.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Westminster, 1931, terdapat contoh mengenai konvensi (tradisi) konstitusional yang mengikat parlemen Kerajaan Inggris dan wilayah-wilayah kekuasaannya (Dominion) dalam ungkapan sebagai berikut : Sesuai dengan posisi konstitusi yang mapan dari semua anggota persemakmuran dalam hubungannya satu sama lain, perubahan apapun dalam peraturan mengenai suksesi Ketahtaan dan Sebutan atau Gelar Raja memerlukan persetujuan parlemen dari semua Dominion dan Parlemen dari Kerajaan Inggris. K.C. Whear mengklasifikasikan konstitusi sebagai berikut : 1.

Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak dalam bentuk tertulis (written constitution and unwritten constitution). Konstitusi tertulis (written constitution) dan konstitusi tidak tertulis (unwritten constitution) ini diartikan seperti halnya hukum tertulis (geschreven recht) yang termuat dalam undang-undang dan hukum tidak tertulis (ongeschreven recht) yang berdasar adat kebiasaan. Hampir semua negara di dunia mempunyai konstitusi tertulis, kecuali Inggris dan Kanada.

2.

Konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid (flexible and rigid constitution). Konstitusi fleksibel, yaitu konstitusi yang mempunyai ciri-ciri seperti elastic (dapat disesuaikan dengan mudah), dan dinyatakan serta dilakukan perubahan dengan mudah seperti mengubah undang-undang. Konstitusi rigid mempunyai ciri-ciri pokok, yaitu memiliki tingkat dan derajat yang lebih tinggi dari undang-undang, dan hanya dapat diubah dengan tata cara khusus/istimewa.

3.

Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tidak tinggi (supreme and not supreme constitution). Konstitusi derajat tinggi adalah konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam negara (tingkatan peraturan perundang-undangan). Konstitusi tidak derajat tinggi adalah konstitusi yang tidak mempunyai kedudukan seperti yang pertama.

4.

Konstitusi negara serikat dan negara kesatuan (federal and unitary constitution). Bentuk negara akan sangat menentukan konstitusi negara yang bersangkutan. Dalam suatu negara serikat terdapat pembagian kekuasaan

antara pemerintah federal (pusat) dengan negaranegara bagian. Hal itu diatur di dalam konstitusinya. Pembagian kekuasaan seperti itu tidak diatur dalam konstitusi negara kesatuan karena pada dasarnya semua kekuasaan berada di tangan pemerintah pusat. 5.

Konstitusi pemerintahan presidensial dan pemerintahan parlementer (president executive and parliamentary executive constitution). Konstitusi dalam sistem pemerintahan presidensial terdapat ciri-ciri, antara lain sebagai berikut :   

  

III.

Presiden memiliki kekuasaan nominal sebagai kepala negara, tetapi juga memiliki kedudukan sebagai kepala pemerintahan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat atau dewan pemilih. Presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif dan tidak dapat memerintahkan pemilihan umum. Konstitusi dalam sistem pemerintahan parlementer memiliki ciri-ciri, yaitu sebagai berikut. Kabinet dipimpin oleh seorang perdana menteri yang dibentuk berdasarkan kekuatan yang menguasai parlemen. Anggota kabinet sebagian atau seluruhnya dari anggota parlemen. Presiden dengan saran atau nasihat perdana menteri dapat membubarkan parlemen dan memerintahkan diadakan pemilihan umum.

Isi Konstitusi

Konstitusi yang tertua di dunia sebenarnya dari negara Amerika Serikat, konstitusi di negara tersebut lahir pada tahun 1787 setelah terjadinya Revolusi Amerika dan Revolusi Perancis bangsa Amerika menyatakan: Kita bangsa Amerika…...menobatkan dan menegakkan konstitusi ini bagi Amerika Serikat‟. Sejak saat itu praktek penyusunan dokumen tertulis yang berisi prinsip-prinsip organisasi kepemerintahan menjadi sangat lazim dan „konstitusi‟ pun mempunyai makna seperti ini. KC Wheare, mencagkup : 1. 2. 3. 4.

mengemukakan

materi

muatan

Konstitusi

minimal

Susunan pemerintahan (structure of government), yakni tentang lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudisial; Hubungan timbal balik antara lembaga negara tesebut satu sama lain; Hubungan antara lembaga-lembaga negara dengan masyarakat (community) atau warga negara (citizen); Pernyataan perlindungan hak-hak warga negara (declaration of the guarantee of the right of the subject); dan

5.

Tujuan atau cita-cita politik ini menjadi sumber dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang mengikat secara hukum (legaly binding) badan legislatif, badan eksekutif, dan badan yudisial.

IV.

Otoritas Konstitusi

K.C. Wheare konstitusi mengklaim diri mempunyai otoritas dengan dasar moral. K. C. Wheare memberikan pertimbangan sebagai berikut, sepertinya moral mempunyai otoritas untuk memerintah seperti halnya semua hukum dapat memerintah suatu komunitas untuk menaatinya. Adapun teori moral yang digunakan untuk mendefinisikan ketaatan terhadap hukum, berlaku pula bagi konstitusi. Jadi secara con-stitutional phylosophy jika aturan konstitusi bertentangan dengan etika moral, ia dapat disimpangi. Sebagai contoh konstitusi yang mengesahkan perbudakan. Sebaliknya jika aturan konstitusi itu justru menopang etika moral, maka konstitusi mempunyai daya berlakunya di tengahtengah masyarakat. Dalam hal apa konstitusi bisa mengklaim mempunyai “Otoritas Hukum”?. Jawaban atas pertanyaan ini adalah bahwa ia mesti dibuat atau disetujui atau diundangkan oleh badan yang kompeten membuat hukum, tetapi adakah badan yang kompeten membuat hukum sebelum konstitusi itu ada? Bukankah konstitusi itu sendiri menciptakan badan-badan pembuat hukum. Jika dilihat dari sudut pandang hukum, konstitusi mempunyai otoritas, karena dibuat oleh badan yang dianggap kompeten memberi kekuatan hukum konstitusi. Badan yang memberi kekuatan hukum pada konstitusi, bisa Badan Legislatif, atau rakyat disuatu wilayah, Dewan Konstituante dan diakui mempunyai otoritas yang membuat konstitusi. Sebagian besar konstitusi mengklaim mempunyai otoritas “bukan hanya hukum”, tetapi juga “hukum tertinggi”. Bagaimana klaim ini bisa disahkan ? Dengan argumen apa bisa dikatakan bahwa hukum dalam konstitusi lebih tinggi dari hukum yang dibuat oleh otoritas legislatif yang ditetapkan oleh Konstitusi dalam suatu negara. Ada dua jenis jawaban atas pertanyaan ini : Pertama, bisa dideskripsikan sebagai jawaban yang didasarkan pada logika situasi. Logika ini menyatakan bahwa sifat dasar dari konstitusi mempunyai otoritas terhadap institusi-institusi yang diciptakan. Ide umum dari konstitusi adalah bahwa konstitusi bukan hukum biasa, yang lebih dulu ada sebelum legislatif. Fungsi Konstitusi disini adalah mengatur institusi-institusi dan mengarahkan pemerintahan, karena Konstitusi berkedudukan sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara maka semua keputusan legislatif yang bertentangan dengan konstitusi menjadi tidak sah.

Kedua, Konstitusi juga bertujuan membatasi kekuasaan dalam pengertian membatasi kekuasaan institusi-institusi yang dibentuknya termasuk legislatif. Argumen lain yang dapat dikemukakan untuk menunjukkan supremasi hukum konstitusi adalah “bahwa konstitusi merupakan produk dari badan yang mempunyai kekuasaan untuk membuat hukum tertinggi.”

V.

Bagaimana Konstitusi Berubah : Beberapa Kekuatan Utama

Perubahan konstitusi merupakan suatu hal yang menjadi perdebatan panjang, terutama berkaitan dengan hasil-hasil yang diperoleh dari proses perubahan itusendiri. apakah hasil perubahan itu mengganti konstitusi yang lama ataukah hasil perubahan itu tidak menghilangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konstitusi yang lama. Dalam sistem ketatanegaraan modern, paling tidak ada dua sistem yang berkembang dalam perubahan konstitusi yaitu renewal (pembaharuan) dianut di negara-negara Eropa Kontinental dan amandement (perubahan) seperti dianut di negara-negara Anglo-Saxon. Sistem perubahan konstitusi dengan model renewal merupakan perubahan konstitusi secara keseluruhan sehingga yang diberlakukan adalah konstitusi yang baru secara keseluruhan. Di antara negara yang menganut sistem ini antara lain Belanda, Jerman, dan Perancis. Sedangkan perubahan yang menganut sistem amandement, adalah apabila suatu konstitusi diubah (di-amandement), maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Dengan kata lain hasil amandemen tersebut merupakan bagian atau lampiran yang menyertai konstitusi awal. Di antara negara yang menganut sistem ini antara lain adalah Amerika Serikat. Adapun cara yang dapat digunakan untuk mengubah Undang-Undang Dasar atau konstitusi melalui jalan penafsiran, menurut K.C. Wheare ada 4 (empat) macam cara, yaitu melalui: 1. 2. 3. 4.

Beberapa kekuatan yang bersifat primer (some primary forces); Perubahan yang diatur dalam konstitusi (formal amandement); Penafsiran secara hukum (judicial interpretation); Kebiasaan yang terdapat bidang ketatanegaraan (usage and convention).

VI.

Bagaimana Konstitusi Berubah : Amandemen Formal

Menurut pengertian ini,konstitusi modern pada umumnya adalah „kaku‟; sangat sedikit konstitusi, salah satu contoh adalah Selandia Baru, yang di ubah dengan proses legislatif biasa.

Secara umum sepertinya proses amandemen dalam sebagian besar konstitusi modern dimaksudkan untuk melindungi satu atau lebih dari empat tujuan berikut : 1. 2. 3. 4.

Konstitusi hanya boleh diubah dengan pertimbangan yang matang, dan bukan karena alasan sederhana atau secara serampangan; Rakyat mesti diberi kesempatan mengemukakan pendapat mereka sebelum dilakukan perubahan; Dalam sistem federal , kekuasaan unit-unit dan pemerintah pusat tidak bisa diubah oleh satu pihak; Hak individu atau masyarakat misalnya hak minoritas bahasa, agama, atau kebudayaan mesti dilindungi

Kehendak rakyat bisa diungkap dengan bermacam cara. Legislatif sendiri bisa diberi kekuasaan untuk melakukan amandemen, tetapi ia diminta menunda keputusan sampai dilaksanakan pemilu, jadi menjamin bahwa rakyat, ketika memberikan suara, bisa mengemukakan pendapat mereka mengenai usulan amandemen dengan memilih wakil-wakil mereka pada waktu pemilihan umum. Bisa disimpulkan bahwa, secara umum, negara-negara yang menjalankan konstitusi mereka dengan serius bisa melaksanakan proses amandemen formalnya sehingga dapat kita katakan bahwa prosesnya tidaksepenuhnya kaku atau tidak praktis. Juga mesti diakui dan ditekankan bahwa terdapat penyakit politik atau pertentangan politik yang tidak bisa ditangani dengan memuaskan menggunakan proses amandemen konstitusi, betapapun sederhana atau „fleksibel‟ nya proses tersebut. VII.

Bagaimana Konstitusi Berubah : Pernafsiran Hukum

Bagaimana Pengadilan dan Hakim bisa melaksanakan fungsi penafsiran kosntitusi. Jawabannya bisa dikemukakan secara singkat sebagai berikut : Tugas Hakim memang untuk memutuskan apa yang dimaksud dengan hukum, dalam kasuskasus yang dipersengketakan. Konstitusi adalah bagian dari hukum, dan karenanya ia merupakan bidang Hakim. Dalam membahas mengenai perubahan konstitusi secara informal, K.C. Wheare menjelaskan mengenai terdapatnya kekuatan-kekuatan yang mampu menimbulkan perubahan konstitusi itu sendiri. Kekuatan itu sendiri oleh Wheare dibagi menjadi dua, yaitu; pertama, kekuatan yang dapat menciptakan berubahnya kondisi di suatu ...