Title | Naskah Akademis Perubahan PP 99 |
---|---|
Author | Integrasi Ditjenpas |
Pages | 44 |
File Size | 76.1 KB |
File Type | DOCX |
Total Downloads | 141 |
Total Views | 613 |
NASKAH AKADEMIS PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Fungsi hukum sebagai suatu alat adalah untuk mengatasi kejahatan yang terjadi ditengah masyarakat, pada perkemba...
NASKAH AKADEMIS PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Fungsi hukum sebagai suatu alat adalah untuk mengatasi kejahatan yang terjadi ditengah masyarakat, pada perkembangannya hukum nyatanya telah mengalami serangkaian perubahan dan perkembangan sebagai bentuk dari suatu proses berkembangnya peradaban manusia. Paradigma hukum dimana dahulu merupakan suatu cara yang bersifat pembalasan terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, hukum telah bertransformasi pula menjadi alat untuk melindungi individu dari gangguan individu lainnya, dan perlindungan masyarakat dari gangguan kejahatan. Tentunya kedepan akan terus mengalami perubahan, dimana saat ini fungsi yang dimiliki salah satunya sebagai wadah guna melakukan pembinaan bagi para pelaku tndak pidana untuk nantnya kembali ketengah-tengah masyarakat. Pemenjaraan dijadikan sebagai upaya pembalasan dendam dan itu dianggap sesuai dengan fungsinya. Penjara dibuat bertujuan untuk membuat jera para terpidana dan tentunya diasumsikan guna memberikan rasa keadilan bagi masyarakat sebagai pihak yang "dirugikan". Terjadinya perkembangan atau pergeseran nilai dari tujuan pidana penjara tersebut yang dimulai dari tujuan balas dendam (retaliatonn kepada pelaku tndak pidana kemudian berubah menjadi pembalasan yang setmpal (retributonn bagi sipelaku tndak pidana yang selanjutnya diikut dengan tujuan untuk menjerakan (deterencen pelaku tndak pidana dan kemudian diikut juga pada awal abad ke-19 sampai dengan permulaan abad ke-20, tujuan tersebut tdak lagi 1...