PANCASILA SEBAGAI NILAI ETIKA EKONOMI PDF

Preview

Summary

PANCASILA SEBAGAI NILAI ETIKA EKONOMI Disusun Oleh : Ekarista Dennis Daniel / 672017133 Timothy Yosefo Zebua / 672017137 Yonsi Rendra Hanggawan / 672017144 Tabita Mida Theresa / 672017146 Krestian Tiwow / 672017229 PANCASILA-G TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS KRISTEN SATYA...

Description

PANCASILA SEBAGAI NILAI ETIKA EKONOMI

Disusun Oleh : Ekarista Dennis Daniel Timothy Yosefo Zebua Yonsi Rendra Hanggawan Tabita Mida Theresa Krestian Tiwow

/ 672017133 / 672017137 / 672017144 / 672017146 / 672017229

PANCASILA-G TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA 2018

Kata Pengantar

Dengan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang masih memberikan kita nafas kehidupan dan kesehatan, sehingga kami bisa menyelesaikan tugas kelompok dalam membuat makalah tentang “Pancasila sebagai nilai etika ekonomi”. Makalah ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pancasila. Dalam makalah ini kami mengulas tentang pengertian etika, pengertian ekonomi, pengertian etika ekonomi, pengertian etika ekonomi pancasila dan hubungan antara Pancasila dengan nilai etika ekonomi . Kami mengucapkan terima kasih sebesar - besarnya kepada pihak yang sudah boleh membantu kami dalam menyusun makalah ini. Kami penulis juga berharap semoga makalah ini dapat memberi manfaat bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati, kami mengharapkan kritik dan saran para pembaca sebagai bahan evaluasi kami dalam pembuatan makalah berikutnya. Mudah - mudahan itu semua bisa menjadi pelajaran bagi kami agar lebih meningkatkan kualitas pembuatan makalah ini di waktu mendatang.

Salatiga, Januari 2018

Penyusun

DAFTAR ISI COVER KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan Penulisan

BAB II ISI 2.1 Pengertian Etika 2.2 Pengertian Ekonomi 2.3 Prinsip Etika Ekonomi 2.4 Pengertian Prinsip Etika Ekonomi pancasila

BAB IV PENUTUP 3.1 Kesimpulan 3.2 Kritik Dan Saran

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Di dalam dunia ilmu ekonomi terdapat istilah yang kuat yang menang,sehingga lazimnya pengembangan ekonomi mengarah pada persaingan bebas dan jarang mementingkan moralitas kemanusiaan. Hal ini tidak sesuai dengan Pancasila yang lebih tertuju kepada ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang humanistic yang mendasarkan pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas (Mubyarto,1999). Pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja melainkan demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh masyarakat. Maka sistem ekonomi Indonesia mendasarkan atas kekeluargaan seluruh bangsa. Pancasila merupakan pandangan hidup, dasar negara, dan pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk. Mengapa begitu besar pengaruh Pancasila terhadap bangsa dan negara Indonesia? Kondisi ini dapat terjadi karena perjalanan sejarah dan kompleksitas keberadaan bangsa Indonesia seperti keragaman suku, agama, bahasa daerah, pulau, adat istiadat, kebiasaan budaya, serta warna kulit jauh berbeda satu sama lain tetapi mutlak harus dipersatukan. Pancasila merupakan landasan yang mendasari segala kegiatan, termasuk kegiatan ekonomi dan pembangunan nasional. Ekonomi Negara haruslah berlandaskan pada sila-sila dalam pancasila, dan pancasila memiliki peran sebagai dasar dari berlangsungnya kegiatan ekonomi, sehingga perekonomianpun berjalan sesuai jati diri bangsa dan tidak terpengaruh pada globalsasi yang bisa merugikan perekonomian Negara. Dalam hal ini perokonomian di Indonesia tidak bisa lepas dari masyarakat dimana kita tahu bersama bahwa masyarakat sangat memiliki pengaruh penting dalam dunia ekonomi.

1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan penjabaran di atas, maka tersusunlah beberapa rumusan masalah sebagai berikut : 1. Apa definisi dari pancasila sebagai nilai etika ekonomi.

2. Bagaimana hubungan antara pancasila dengan nilai etika ekonomi. 3. Nilai apa saja yang terkandung dalam pancasila sebagai nilai etika ekonomi.

1.3 Tujuan Penulisan Tujuan dari penulisan makalah ini adalah : 1. Mengetahui definisi dari pancasila sebagai nilai etika ekonomi. 2. Memahami apa hubungan antara pancasila dengan nilai etika ekonomi. 3. Mengetahui apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila sebagai nilai etika ekonomi.

BAB II ISI 2.1 Pengertian Etika Etika adalah kelompok filsafat praktis (filsafat yang membahas bagaimana manusia bersikap terhadap apa yang ada) dan dibagi menjadi dua kelompok. Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran tertentu atau bagaimana kita bersikap dan bertanggung jawab dengan berbagai ajaran moral. Kedua kelompok etika itu adalah sebagai berikut : 1. Etika Umum, mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. 2. Etika Khusus, membahas prinsip-prinsip tersebut di atas dalam Hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu (etika individual) maupun mahluk sosial (etika sosial) .

2.2 Pengertian Ekonomi Ekonomi adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Ekonomi secara umum atau secara khusus adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Ekonomi juga dikatakan sebagai ilmu yang menerangkan cara-cara menghasilkan,mengedarkan, membagi serta memakai barang dan jasa dalam masyarakat sehingga kebutuhan materi masyarakat dapat terpenuhi sebaikbaiknya. Kegiatan ekonomi dalam masyarakat adalah mengatur urusan harta kekayaan baik yang menyangkut kepemilikkan, pengembangan maupun distribusi. Manusia hidup dalam suatu kelompok yang membentuk suatu sistem. Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai interaksi, kaitan, atau hubungan dari unsur-unsur yang lebih kecil membentuk satuan yang lebih besar dan komplek sifatnya.

Dengan demikian sistem ekonomi adalah interaksi dari unit-unit yang kecil (para konsumen dan produsen) ke dalam unit ekonomi yang lebih besar disuatu wilayah tertentu.

2.3 Prinsip Etika Ekonomi Secara umum prinsip yang dipakai sama dengan kehidupan sehari hari yaitu : 1. Prinsip Kejujuran Kejujuran adalah modal utama untuk memperoleh kepercayaan dari pelaku ekonomi lainnya, baik itu kepercayaan komersial, material ataupun moril. 2. Prinsip Keadilan Dalam hal keadilan, para pelaku ekonomi menjalankan kegiatan ekonomi nya secara adil sesuai dengan aturan dan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan 3. Prinsip Integritas Moral Prinsip ini mengarahkan untuk menjaga nama baik, tidak menjelekan pihak pihak pelaku ekonomi lain nya dalam berbagai hal. Dari semua prinsip itu, prinsip keadilan lah yang paling penting, karena didalamnya telah mewakili prinsip prinsip lainnya.

2.4 Pengertian Etika Ekonomi Pancasila Dalam konsep kita, pembangunan nasional adalah pengamalan Pancasila. Pembangunan ekonomi kita pun harus berlandaskan Pancasila, sebagai dasar, tujuan dan pedoman dalam penyelenggaraannya. Dengan dasar pemikiran tersebut, maka sistem ekonomi yang ingin kita bangun adalah sistem ekonomi Pancasila. Kita mengetahui bahwa banyak pakar telah mencoba merumuskan apa yang dimaksud dengan Ekonomi Pancasila. Tampaknya selama ini belum tercapai konsensus ke arah satu pengertian. Bahkan banyak yang mencoba menghindari menggunakan istilah itu.

Kita bisa memahami kalau selama ini ada kekhawatiran dalam merumuskan Ekonomi Pancasila, oleh karena memang kondisi ekonomi kita pada waktu yang lalu masih begitu tertinggalnya, sehingga berbicara mengenai idealisme yang demikian akan dirasakan bertentangan dengan kenyataan dalam kehidupan yang sesungguhnya. Namun, dewasa ini bahwa sudah saatnya kita menentukan sikap dan membulatkan niat untuk membangun ekonomi menuju arah sesuai cita-cita para pendiri Republik ini. Pembangunan selama ini telah memberikan hasil yang cukup nyata dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi nasional, sehingga memberikan modal dan kesempatan kepada kita untuk memikirkan lebih jauh idealisme pembangunan dan menjabarkannya dalam konsep-konsep yang operasional, yang secara bertahap membawa kita ke tujuan itu. Jelas tidak akan mudah bagi kita untuk mengembangkan konsep ini, karena sebagai konsep ekonomi dan konsep pembangunan harus memenuhi berbagai syarat, di samping idealisme atau pandangan-pandangan yang normatif, harus juga memenuhi kaidah-kaidah ilmiah, sehingga ada asas-asas objektif dan rasional yang dapat dikembangkan. Namun, kita juga tidak berhenti mengupayakannya semata-mata karena belum ada atau belum banyak literatur yang secara mendalam mengkaji konsep ini. Justru kita harus memulainya dan mengembangkan konsensus ke arah itu. Sistem ekonomi kita, menganut paham ekonomi pasar, atau menurut istilah yang digunakan oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) ekonomi pasar terkendali (tahun 1990) atau ekonomi pasar terkelola (tahun 1996). Kata kuncinya adalah terkelola. Kemudian yang dimaksud dengan sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi pasar yang terkelola dan kendali pengelolaannya adalah nilainilai Pancasila. Dengan perkataan lain ekonomi Pancasila tentulah harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila.

Atas dasar itu maka Ekonomi Pancasila tidak semata-mata bersifat materialistis, karena berlandaskan pada keimanan dan ketakwaan yang timbul dari pengakuan kita .

2.4.1 Sila Pertama (Ketuhanan yang Maha Esa) Keimanan dan ketakwaaan menjadi landasan spiritual, moral dan etik bagi penyelenggaraan ekonomi dan pembangunan. Dengan demikian sistem ekonomi pancasila dikendalikan oleh kaidah-kaidah moral dan etika, sehingga pembangunan nasional kita adalah pembangunan yang berakhlak.

2.4.2 Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) Menghormati martabat kemanusiaan serta hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan ekonomi. Dengan dasar-dasar moral dan kemanusiaan seperti di atas, ekonomi pancasila meskipun tidak menghalangi motivasi ekonomi untuk memperoleh keuntungan, namun tidak mengenal predator-predator ekonomi, yang satu mangsa yang lain. 2.4.3 Sila Ketiga (Persatuan Indonesia) Mengamanatkan kesatuan ekonomi sebagai penjabaran wawasan nusantara di bidang ekonomi. Globalisasi kegiatan ekonomi tidak menyebabkan internasionalisasi kepentingan ekonomi. Kepentingan ekonomi kita tetap diabdikan untuk kepentingan bangsa Indonesia. Ekonomi Pancasila dengan demikian berwawasan kebangsaan dan tetap membutuhkan sikap patriotik meskipun kegiatannya sudah mengglobal. 2.4.4 Sila Keempat (Kerakyatan yang Dipimpin kebijaksanaan Dalam Pemusyawaratan Perwakilan)

Oleh

Hikmat

Pancasila menunjukkan pandangan bangsa Indonesia mengenai kedaulatan rakyat dan bagaimana demokrasi dijalankan di Indonesia. Di bidang ekonomi, Ekonomi Pancasila dikelola dalam sebuah sistem demokratis yang dalam Undang-undang Dasar secara eksplisit disebut demokrasi ekonomi.

2.4.5 Sila Kelima (Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia) Menunjukkan betapa seluruh upaya pembangunan kita, untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi dikaitkan dengan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

2.5 Hubungan System Ekonomi Indonesia dan Filsafah Pancasila Pancasila adalah khas milik Indonesia dan tidak dimiliki oleh bangsa dan Negara lain.Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah pandangan hidup dalam ber masyarakat, khususnya dalam bernegara. Oleh karena itu system ekonomi pun tidak luput dari pengaruh Pancasila. Negara Indonesia memiliki system ekonomi yang berbeda dengan system – system lain yang digunakan Negara lain. System ekonomi Indonesia disebut ekonomi pancasila. Ekonomi pancasila dari segi filsafat di bidang kehidupan ekonomi sebagai implikasi langsung dari diterimanya Pancasila di Indonesia 2.5.1 Teori dari Ahli-Ahli Ekonomi Indonesia Istilah ekonomi pancasila atau ekonomi kerakyatan, diperkenalkan sejak 1980 selalu identik dengan figure Mubyarto, namun tidak banyak yang tahu bahwa sebelum Mubyarto menyempurnakan ekonomi pancasila ada seorang Emil Salim yang telah memperkenalkan ekonomi pancasila sejak tahun 1965 (Nugroho, 2006). Pada tahun itu Emil Salim mempublikasikan dua tulisan yang telah diterbitkan. Pada tulisan karangannya Emil Salim membahas tentang empat model system ekonomi, yaitu ekonomi sastra, ekonomi control, ekonomi kolektif, dan ekonomi perencanaan sentral. motivasi beliau menulis karangan tentang system ekonomi tersebut adalah untuk menemukan dan merumuskan system ekonomi yang sesuai dengan Indonesia. Pada akhir tulisannya Emil Salim menyimpulkan system ekonomi yang cocok dengan Indonesia dengan sebutan 'Sistem ekonomi Sosialisme Pancasila ( Nugroho,2006) yang kemudian berubah dengan sebutan “ekonomi pancasila”.

Pada tahun 19 September 1980, atas inisiatif Mubyarto gagasan ekonomi pancasila untuk pertama kalinya diseminarkan. Menurut Mubyarto Ekonomi Pancasila memiliki lima ciri, yaitu: 1. Roda perekonomian digerakan oleh rangsangan ekonomi, social dan moral 2. Kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah pemerataan social (egalitarianism), sesuai asas kemanusiaan. 3. Prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi. 4. Koperasi merupakan saka guru perekonomian dan merupakan bentuk paling konkret dari usaha bersama. 5. Adanya imbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi yang menjamin keadilan social. 2.5.2. Profil Ekonomi Indonesia Yang Mampu Menata Kehidupan Ekonomi Bangsa dan Rakyat Indonesia Salah satu indikator yang dijadikan acuan perkembangan suatu Negara adalah perkembangan sektor ekonominya. Suatu Negara dikatakan maju jika memiliki struktur sistem ekonomi yang kuat yang tidak mudah goyah oleh penyakit – penyakit perekonomian seperti deflasi, inflasi, devaluasi dan lain sebagainya. Sejak Indonesia merdeka Negara ini telah mencoba beberapa jenis system ekonomi yang pada akhirnya pada tahun 1980 diperkenalkan ekonomi pancasila oleh Mubyarto yang digunakan dan dikembangkan sampai sekarang. Dengan era globalisasi seperti sekarang ini bukan tidak mungkin sedikit demi sedikit akan mengikis arti dari system ekonomi pancasila sendiri. Jadi profil ekonomi yang paling ideal adalah mengembalikan Indonesia pada karakter yang menjadi ciri khas bangsa ini yaitu Pancasila di segala sector termasuk ekonomi. Dalam system perekonomian Indonesia terdapat 3 pilar penyangga perekonomian yaitu BUMS (Badan Usaha Milik Swasta), BUMN (Badan Usaha Milik Negara), dan koperasi. Masing – masing badan usaha tersebut memiliki peran dan andil yang berbeda dalam menggerakan roda perekonomian Indonesia, namun sangat disayangkan koperasi adalah badan usaha yang paling lambat perkembangannya.

Hal tersebut sangat disayangkan, padahal koperasi adalah badan usaha yang sangat didukung oleh pemerintah dan mendapat kedudukan istimewa dalam perekonomian Indonesia sesuai dengan pasal 1 UUD 1945, khususnya ayat 1 yang menyebutkan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan”. Dalam penjelasan UUD1945 itu dikatakan bahwa bangun usaha yang paling cocok dengan asas kekeluargaan itu adalah koperasi. Hal ini didukung pula dengan kondisi budaya bangsa Indonesia yang pada dasarnya rakyat Indonesia memang bukan “homo ekonomikus” melainkan lebih bersifat “homo societas”, lebih mementingkan hubungan antar manusia daripada kepentingan materi/ekonomi. Berdasarkan data resmi dari Departemen Koperasi dan UKM, sampai dengan bulan Desember 2013, jumlah koperasi di seluruh Indonesia tercatat sebanyak 203.701 unit dengan rincian 143.177 unit aktif dan 60.548 unit tidak aktif, dengan jumlah keanggotaan ada sebanyak 35 juta orang. jumlah itu jika dibanding dengan jumlah koperasi per-Juni 2013 sebanyak 200.808 unit (naik 1,44%) dengan rincian 142.387 unit aktif (naik 0,51%) dan 58.421 unit tidak aktif (naik 3,70). Jumlah koperasi memang mengalami kenaikan namun kenaikan ini juga diiringi dengan naiknya koperasi tidak aktif yang jauh lebih besar. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan modal yang dialami banyak koperasi untuk mengembangkan usaha mereka. Hal ini merupakan salah satu imbas kenaikan harga bahan bakar minyak tahun 2014 lalu, sehingga anggota koperasi kekurangan modal untuk tabungan.Penyebab lainnya, pemerintah kurang menjalankan perannya sebagai pembina koperasi, dan kebijakan yang digulirkan tidak mendukung pengembangan koperasi rakyat. Contoh : kebijakan pemerintah yang menyebabkan koperasi pasar tradisional semakin tersingkir oleh pasar modern. Menurutnya, perbankan juga kerap tidak berpihak pada koperasi kecil. Koperasi kecil kerap kesulitan mendapat pinjaman modal untuk pengembangan usaha. Dari penjelasan di atas terlepas dari kelebihan dan kekurangannya koperasi di Indonesia selalu mendapatkan tempat istimewa dalam roda perekonomian Indonesia. Jika dibandingkan dengan BUMN dan BUMS koperasi adalah badan usaha yang paling gampang di akses langsung oleh

masyarakat dari semua golongan dan strata sosial. Hal ini bisa menjadikan koperasi sebagai alat pemerataan kesejahteraan yang efektif dalam perekonomian Indonesia. Salah satu alternative solusi untuk menggairahkan kembali koperasi di Indonesia adalah melibatkannya dalam system kerja sama dengan berbagai pelaku dalam dunia usaha nasional. Lebih lanjut juga dapat dijelaskan melalui tinjauan yang sederhana dari sudut pandang ekonomi terhadap diperlukannya koperasi yaitu tidak lain adalah dalam rangka meningkatkan efisiensi. Penggabungan usaha yang sama yang berskala kecil menjadi usaha bersama yang berskala lebih besar dan sangat mungkin untuk menghasilkan efisiensi yang lebih besar karena adanya penggunaan secara bersama terhadap factor produksi, manajemen, dan berbagai aspek ekonomi. Sementara kebersamaan juga sangat memungkinkan untuk memperbesar cakupan usaha sehingga akses usaha yang dapat dimanfaatkan oleh masing – masing akan semakin besar. Kebersamaan pada tingkat operasional juga sangat penting untuk memperkecil resiko secara kolektif serta mengatasi informasi yang bercampur dalam proses operasional. Melalui usaha bersama dalam bentuk koperasi, resiko kolektif dapat diperkecil sehingga juga dapat memperkecil kerugian. Meskipun koperasi memiliki banyak keuntungan dalam menggerakkan roda perekonomian, namun pengembangannya bagi Negara yang sedang berkembang (Suhartono,2012). Oleh karena itu diperlukan peran serta dari pihak luar karena masih terdapat kesulitan menumbuhkan koperasi yang sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat lapisan bawah. Salah satu peranan pihak ketiga adalah akademisi dari kalangan perguruan tinggi. Pengamatan para ahli di berbagai Negara – Negara Asia menunjukan masih pentingnya peranan pihak ketiga terutama pemerintah dalam mengembangkan koperasi seperti disebutkan “in the developing countries of Asia, the cooperative movement was introduced by government “( Suhartono,2012). Untuk mencapai sasaran pengembangan koperasi pada umumnya sebagaimana yang diinginkan, maka perlu ditempuh langkah langkah, antara lain :

a) Meningkatkan prakarsa, kemampuan dan peran serta gerakan koperasi melalui peningkatan kualitas SDM dalam rangka mengembangkan dan memantapkan kelembagaan dan usaha untuk mewujudkan peran utamanya di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat. b) Menciptakan iklim usaha yang makin kondusif sehingga memungkinkan koperasi mendapat kesempatan atau akses kepada berbagai sumber daya yang penting. Guna mengatasi kelemahan koperasi maka langkah-langkah di atas dapatdioperasionalisasikan dalam bentuk : a)

Meningkatkan akses dan pangsa pasar. Operasionalisasi ini dilaksanakan antara lain dengan cara meningkatkan keterkaitan usaha,kesempatan usaha, kepastian usaha, perluasan akses terhadap informasi usaha, penyediaan saran dan prasarana usaha untuk mewujudkan peran utamanya di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat. b) Menciptakan iklim usaha yang makin kondusif sehingga memungkinkankoperasi mendapat kesempatan atau akses kepada berbagai sumber daya yang penting. c) Memperluas akses terhadap sumber permodalan. Hal ini dilakukan antara lain dengan cara memperkukuh struktur permodalan dan meningkatkan kemampuan pemanfaatan permodalan. Secara lebih rinci program yang dilaksanakan melip...