Panduan Kerja Nasional : Manifestasi Visi Gerakan KAMMI DOC

Title	Panduan Kerja Nasional : Manifestasi Visi Gerakan KAMMI
Author	Adhe Nuansa Wibisono
Pages	6
File Size	192.5 KB
File Type	DOC
Total Downloads	285
Total Views	376

Summary

Adhe Nuansa Wibisono, S.IP1 Kajian Terorisme dan Keamanan Internasional FISIP UI Anggota Biasa KAMMI “Panduan Kerja Nasional : Manifestasi Visi Gerakan KAMMI” Catatan Gerakan Untuk KAMMI – Konstitusi dan Sistem Organisasi KAMMI Penilaian dengan Hati Apa yang membuat arahan kerja-kerja organisasi dap...

Description

Adhe Nuansa Wibisono, S.IP1 Kajian Terorisme dan Keamanan Internasional FISIP UI Anggota Biasa KAMMI "Panduan Kerja Nasional : Manifestasi Visi Gerakan KAMMI" Catatan Gerakan Untuk KAMMI – Konstitusi dan Sistem Organisasi KAMMI Penilaian dengan Hati Apa yang membuat arahan kerja-kerja organisasi dapat menjadi terukur dan terarah? Pikiran kita kemudian beralih kepada visi, sebuah organisasi dibentuk atau didirikan dengan sebuah visi besar yang menyertainya. Jika kita berbicara sebuah visi gerakan lalu bagaimana caranya kita dapat mewujudkan visi gerakan itu menjadi sesuatu yang dapat diterapkan, kemudian dapat diukur secara rigid dan mendetail? Pada mulanya penulis melihat adanya suatu kegamangan yang terlihat pada organisasi KAMMI, tepatnya pada level struktur kepengurusan Pusat. Ketika itu pada bulan maret 2011, di kota Banda Aceh, penulis dan kawan-kawan dari KAMMI Daerah Sleman dan KAMMI Wilayah Yogyakarta menghadiri Muktamar VII KAMMI. Saat itu proses muktamar mulai memasuki masa-masa penilaian Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Pusat (LPJ PP) KAMMI. Keanehan mulai dirasakan ketika para muktamirin harus memberikan penilaian kepada kinerja kepengurusan Pusat kala itu, satu pertanyaan kemudian mengemuka, "bagaimana mekanisme melakukan penilaian LPJ PP KAMMI?". Terjadi keriuhan diantara muktamirin menanggapi pertanyaan tersebut, muncul banyak opsi untuk melakukan penilain terhadap LPJ tersebut. Sampai-sampai ada guyonan, "sebaiknya kita melakukan penilaian dengan hati saja, jadi antum menolak atau menerima LPJ tersebut berdasarkan penilaian subyektif delegasi daerah". Sebenarnya penyebabnya sederhana saja, penulis melihat mengapa para muktamirin mengalami kebingungan dalam melakukan penilaian LPJ, dikarenakan tidak adanya suatu mekanisme penilaian yang baku yang ditetapkan dalam sebuah indikator-indikator keberhasilan yang parameter penilaiannya bersifat kuantitatif, dengan angka-angka yang bisa diukur. Problem ini pun disadari juga oleh delegasi daerah dan wilayah KAMMI Yogyakarta yang kemudian memberikan usulan bahwa LPJ ini harus dinilai dengan sebuah indikator kuantitatif yang terukur dan kemudian diberikan persentase keberhasilan. Akhirnya usulan itupun diterima oleh para muktamirin dan menjadi alat ukur yang digunakan dalam proses penilaian LPJ tersebut. Pada saat itu Pengurus Pusat KAMMI Periode 2009-2011 telah melakukan suatu perumusan Panduan Kerja Nasional (PKN) yang telah mencakup beberapa bidang bahasan seperti : Organisasi, Kaderisasi, Jaringan Gerakan, Sosial Politik dan Administrasi Keuangan. Pembahasan yang cukup detail juga terdapat dalam poin, "Terbinanya kader baru sejumlah 10.000 AB 1, 5000 AB 2, 2000 AB 3", "terciptanya 10 KAMMI Wilayah, 50 KAMMI Daerah, 275 Komisariat"2 , "Terbentuknya Tim Pengkader di semua level", dan "Terbitnya buku manhaj kaderisasi".3 Walaupun masih banyak ditemui beberapa poin yang sifatnya cukup normatif dan agak kesulitan jika kita akan melakukan suatu pengukuran yang sifatnya 1 Mahasiswa Pasca Sarjana Kajian Terorisme dan Keamanan Internasional FISIP UI, anggota biasa KAMMI 2 AB yang dimaksud adalah Anggota Biasa KAMMI, yang terdiri atas tiga jenjang yaitu AB 1, AB 2 dan AB 3 3 Rijalul Imam dan Amin Sudarsono, "Panduan Kerja Nasional KAMMI : Periode Masa Juang 2009-2010", hal 7 1...