PARAF PIHAK I PIHAK II PDF

Preview

Summary

PERJANJIAN KERJASAMA PRODUKSI DAN NOTIFIKASI PRODUK antara PT. PRODERMA SUKSES MANDIRI dengan ……………………………………………….. Pada hari ini ... tanggal ... bulan Juni tahun Dua Ribu Tujuh Belas (... - ... -2017), dan antara pihak-pihak yang bertandatangan di bawah ini : 1. PRODERMA SUKSES MANDIRI yang beralama...

Description

PERJANJIAN KERJASAMA PRODUKSI DAN NOTIFIKASI PRODUK antara PT. PRODERMA SUKSES MANDIRI dengan ………………………………………………..

Pada hari ini ... tanggal ... bulan Juni tahun Dua Ribu Tujuh Belas (... - ... -2017), dan antara pihak-pihak yang bertandatangan di bawah ini :

1. PRODERMA SUKSES MANDIRI yang beralamat di Jalan Palem VII blok F No.1026, Jakamulya, Bekasi Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh SUMARWOTO selaku Direktur Utama, dan untuk selanjutnya keduanya disebut PIHAK PERTAMA. 2. ……………………… yang beralamat di Jl. ……………………………………………. … ………………………, dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama dalam Perjanjian ini disebut Para Pihak.

Para Pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam suatu bentuk perjanjian kerjasama dibidang produksi dan notifikasi, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 OBJEK PERJANJIAN Yang menjadi objek dari Perjanjian ini adalah bidang usaha produksi dan notifikasi, berupa :

1. Pihak Pertama dalam kerjasama ini sebagai Pemilik Izin Industri Kosmetika No.HK.07.IKOS/V/559/14 Tentang Izin Produksi Kosmetika, menyediakan fasilitas produksi untuk setiap produk pesanan Pihak Kedua. 2. Pihak Kedua dalam kerjasama ini sebagai Pemilik Hak Merk atas nama ………… yang terdaftar dalam HAKI Departemen Hukum & HAM RI. 3. Para Pihak dalam menjalin kerjasama ini tunduk pada Undang-Undang dan/atau peraturan yang dikeluarkan instansi pemerintah lainnya yang berkaitan dengan objek kerjasama ini.

Halaman 1 dari 9

PARAF PIHAK I PIHAK II

4. Pihak Pertama yang dalam kerjasama ini sebagai produsen telah menerapkan system CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik), maka Pihak Kedua telah memahami dan sepakat untuk mengikuti aturan yang berlaku sesuai dengan ketentuan BPOM (Badan Pengawas Obat & Makanan). 5. Pihak Kedua memberikan kuasa kepada Pihak Pertama untuk memproduksi dan menotifikasi produkproduk ; (Terlampir)

6. Produk-produk yang disebut dalam Point 5 diatas adalah produk Pihak Kedua yang akan diproduksi dan dinotifkasi oleh Pihak Pertama dengan jumlah pemesanan yang sama atau lebih disetiap bulannya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. (permohonan terlampir) 7. Dalam kegiatan Marketing dan Distribusi, Pihak Pertama telah menunjuk PT. Whoto Indonesia Sejahtera sebagai mitra dalam kegiatan Marketing & Distribusi yang berdasarkan Akta Perjanjian Penunjukan, Notaris Sugeng Widodo,S.Y. No.2 Tanggal 6 Desember 2016 dengan Pradipta Surasebastian, SH sebagai Direktur Utama. Dalam perjanjian kerjasama ini, akan disebut sebagai PT.WIS

PASAL 2 TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK 1. Para Pihak dalam melaksanakan pekerjaan adalah untuk kepentingan Para Pihak, sehingga formula, prosedur produksi, hasil pekerjaan dan segala informasi yang didapat oleh kedua belah pihak dilarang dibicarakan atau diberitakan ke pihak lain selain ke kedua belah pihak. 2. Pihak Kedua berkewajiban menerbitkan Surat Pemesanan (PO) kepada Pihak Pertama melalui PT.WIS secara tertulis untuk setiap order yang diajukan maksimal 7 (tujuh) hari kerja sampai dengan maksimal 14 (empatbelas) hari kerja sebelum Barang Jadi dikirim ke Pihak Kedua. 3. Pihak Kedua akan memberikan Surat Pemesanan (PO) melalui surat elektronik (electronic mail) yang memuat antara lain hal-hal sebagai berikut : a. Tanggal Pesanan, b. Nama barang dan spesifikasi barang yang dipesan, c. Jumlah barang yang dipesan, d. Harga satuan barang yang dipesan berdasarkan harga yang telah disepakati, e. Total dari jumlah barang yang dipesan, f. Tanggal pengiriman yang harus dilakukan PT.WIS kepada Pihak Kedua, g. Alamat tujuan barang yang harus dikirimkan PT.WIS kepada Pihak Kedua, h. Sistem pembayaran yang telah disepakati dan yang telah dituangkan dalam perjanjian ini. 4. Pihak Pertama tidak diperkenankan memproduksi produk untuk Pihak Kedua kepada Pihak lain yang disebutkan dalam pasal 1 butir 3 yang telah disepakati, apabila dilakukan maka Pihak Pertama

Halaman 2 dari 9

PARAF PIHAK I PIHAK II

dikenakan denda Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per Produk tanpa melihat jumlah yang diproduksi. 5. Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk menggunakan jasa pihak lain untuk memproduksi produk tersebut yang diproduksi dan notifikasi oleh Pihak Pertama, apabila dilakukan maka Pihak Kedua dikenakan denda Rp 200.000.000,- (dua ratus rupiah) per produk tanpa melihat jumlah yang diproduksi dan distribusi. 6. Pihak Pertama bertanggung jawab untuk proses produksi dan kualitas produk sampai dengan diterimanya produk oleh Pihak Kedua. 7. Pihak Pertama berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memperbaiki serta menyempurnakan kembali hasil produksi yang sesuai pemesanan Pihak Kedua yang terlampir dalam perjanjian kerjasama ini.

PASAL 3 HARGA PRODUK, CARA PEMBAYARAN Dan KETENTUAN DISKON/ BONUS 1. Produk dan Harga sebagai berikut : (Terlampir) Harga diatas tersebut belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. 2. Produk-produk serta harga produk yang belum disebutkan dalam pasal ini akan dimasukan dalam addendum. 3. Pembayaran terhadap produk-produk diatas ialah (Terlampir)

PASAL 4 KEBIJAKAN PERUBAHAN HARGA Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan ekonomi dunia, apabila terjadi peningkatan nilai tukar Dollar US terhadap Rupiah yaitu pada poin Rp 15,500.- per Dollar US yang mana mempengaruhi pula harga pada produk-produk tersebut, maka Pihak Pertama berhak menaikan harga produk-produk tersebut dan wajib memberitahukan kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum terjadinya perubahan harga tersebut. Begitu pula jika terjadi penurunan nilai tukar Dollar US terhadap Rupiah yaitu pada poin Rp 12,000.- per Dollar US, maka Pihak Kedua berhak mendapatkan penurunan harga produkproduk tersebut.

Halaman 3 dari 9

PARAF PIHAK I PIHAK II

PASAL 5 JANGKA WAKTU KERJASAMA 1. Perjanjian kerjasama ini berlaku 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal … Maret 2017 sampai dengan … Maret 2018 dan dapat otomatis diperpanjang kembali sesuai dengan jangka waktu izin edar (Notifikasi) BPOM 3(tiga) tahun. 2. Jika salah satu pihak akan memutuskan perjanjian kerjasama ini, minimal 3 (tiga) bulan sebelum pemutusan, memberitahukan ke salah satu pihak.

PASAL 6 AHLI WARIS Dalam hal terjadi kematian pada Pihak Kedua yang kemudian menerbitkan ahli waris, hal hal yang menyangkut pemesanan, tagihan, dan pembayaran akan dibebankan pada ahli waris tersebut. PASAL 7 FORCE MAJEUR/KEADAAN KAHAR 1. Hal-hal yang termasuk dalam force majeur/keadaan kahar dalam Perjanjian ini adalah peristiwa diluar kekuasaan manusia, termasuk kebijakan pemerintah, bencana alam, huru hara, ordonansi undangundang pemerintah, peperangan, dan hal hal lain yang berada diluar kekuasaan kedua belah pihak.

2. Dalam hal force majeur/keadaan kahar, salah satu pihak wajib memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender setelah terjadinya force majeur/keadaan kahar tersebut. PASAL 8 BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA dan PENYELESAIAN PERSELISIHAN SENGKETA Perjanjian kerjasama ini berakhir berdasarkan Jangka Waktu Kerjasama dan berakhirnya jangka waktu Izin Edar Notifikasi (BPOM) pada pasal 5 (lima) butir 1. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. PASAL 9 ADDENDUM Dalam hal penambahan objek kerjasama setelah ditandatanganinya perjanjian ini atau hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini, akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang dibuat secara tertulis, serta ditandatangani oleh kedua belah pihak atau wakil yang sah dan addendum tersebut merupakan bagian yang tidak terpsahkan dalam perjanjian ini. Halaman 4 dari 9

PARAF PIHAK I PIHAK II

PASAL 10 PENUTUP Perjanjian ini dapat diubah, dan atau ditambah dan atau diperbaharui apabila ditandatangani oleh para pihak, atau seperti yang disebutkan dalam pasal 9 mengenai addendum. Demikian perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh Para Pihak Bekasi, … Maret 2017

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

PT. PRODERMA SUKSES MANDIRI

SUMARWOTO

.........................................

Direktur Utama

Halaman 5 dari 9

PARAF PIHAK I PIHAK II

FORMULIR KERJASAMA PRODUKSI & NOTIFIKASI Nama Merk :

No

Pemilik Sertifikat Merk :

Nama Produk

DIP - Proderma

Kemasan

KETENTUAN : 1. Jumlah diatas adalah jumlah yang dipesan setiap bulannya. 2. Perubahan setelah formulir ini ditandatangani tidak akan diterima. 3. Pemilihan warna diluar standar,dengan spesifikasi tertentu minimal produksi sebanyak 500 (lima ratus) pcs. 4. Produksi diluar DIP-Proderma,dengan kandungan tertentu minimal 4. produksi sebanyak 500 (lima ratus) pcs.

Disetujui oleh

Supervisor

Sales Manajer

Warna

Jumlah

Harga

Total

Diajukan oleh Marketing Executive

Pemilik Merk

………………………………….

……………………………………..

Diketahui Oleh

Direktur Operasional

Halaman 6 dari 9

PARAF PIHAK I PIHAK II

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya: Nama

: ...................................................

Alamat

: ...................................................

Menyatakan bahwa Sertifikat Merek ....................................... adalah Hak Atas Kepemilikan Merk yang telah saya daftarkan ke Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (fotocopy terlampir) Saya memberikan kuasa untuk proses produksi dan notifikasi dengan Industri Kosmetik PT PRODERMA SUKSES MANDIRI yang beralamat di Jl. Bunga Sakura Blok F2 No.8 RT 001/RW 017, Sakura Regency, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih. Bekasi Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Saya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pernyataan ini.

… , … Maret 2017

Meterai 6000 ……………………………………

Halaman 7 dari 9

PARAF PIHAK I PIHAK II

Surat Kuasa Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

: .....................................

Alamat

: .....................................

Sebagai pemilik merk dari …………………………… Memberi kuasa kepada; Nama Perusahaan

: PT Proderma Sukses Mandiri

Alamat Kantor

: Jl. Palem VII Blok F 1026 RT 003/RW 08 Kel. Jakamulya – Bekasi Selatan

Alamat Pabrik

: Jl. Bunga Sakura Blok F2 No. 8, Sakura Regenci Jati Asih, Kecamatan Jati Asih. Bekasi

Nama Penanggung Jawab

:

Sumarwoto

Jabatan

:

Direktur Utama

Sebagai Pemilik Izin Industri Kosmetika No.HK.07.IKOS/V/559/14 Untuk melakukan proses notifikasi dan memproduksi produk kosmetik bermerek untuk produk-produk di bawah ini: a. ................................ b. ................................ c. ................................ d. ................................... e. ................................... f. ................................. Demikian Surat Kuasa saya buat dengan sebenar-benarnya. Saya bertanggung jawab sepenuhnya.

Halaman 8 dari 9

PARAF PIHAK I PIHAK II

… , ... Juni 2017

Yang Diberi Kuasa

Yang Memberi Kuasa

PT Proderma Sukses Mandiri

Sumarwoto Direktur Utama

Pemilik Sertifikat Merek

Halaman 9 dari 9

PARAF PIHAK I PIHAK II...