Pelanggaran Etika PT. Indosat Multimedia PDF

Preview

Summary

MAKALAHKasus Pelanggaran Pajak Yang Terjadi Pada PT. Indosat Multimedia Disusun Untuk Memenuhi Tugas Matakuliah Etika Bisnis dan Profesi yang dibimbing oleh Bapak Dr. Wahyudin Nor, SE,M, Ak, CADisusun Oleh : Eva Khofifah (1710313320019) Medi Enda Loena C. Sembiring (1710313620047) Mutia Rahmi (17103...

Description

MAKALAH Kasus Pelanggaran Pajak Yang Terjadi Pada PT. Indosat Multimedia Disusun Untuk Memenuhi Tugas Matakuliah Etika Bisnis dan Profesi yang dibimbing oleh Bapak Dr. Wahyudin Nor, SE,M.Si, Ak, CA

Disusun Oleh : Eva Khofifah

(1710313320019)

Medi Enda Loena C. Sembiring

(1710313620047)

Mutia Rahmi

(1710313620069)

Ika Rahmafitri N

(1710313620036)

Sri Utami Ningsih

(1710313620097)

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI BANJARMASIN 2020

KATA PENGANTAR Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunianya kami dapat menyelesaikan pembuatan

makalah ini tepat pada waktunya. Makalah ini

berjudul Kasus Pelanggaran Pajak Yang Terjadi Pada PT. Indosat Multimedia.

Makalah ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi. Dalam upaya Meningkatkan wawasan dan meningkatkan kemampuan Mahasiswa. Di dalam pembuatan makalah ini, kami berusaha menguraikan dan menjelaskan mengenai Etika Akuntan pada Kasus Pelanggaran Pajak yang terjadi pada PT. Indosat Multimedia (Penggelapan Pajak).

Penulisan dan perbaikan makalah ini telah diusahakan semaksimal mungkin. Akhir kata kami menyadari bahwa pembuatan makalah ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangannya, oleh karena itu kami mengharapkan saran, kritik dan petunjuk dari berbagai pihak untuk pembuatan makalah ini menjadi lebih baik dikemudian hari. Semoga makalah yang telah kami buat ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan informasi pada masa yang akan datang.

Banjarmasin, 17 April 2020

Penyusun

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..................................................................................................................i DAFTAR ISI..............................................................................................................................ii BAB I.........................................................................................................................................1 PENDAHULUAN......................................................................................................................1 1.1 LATAR BELAKANG....................................................................................................1 1.2 RUMUSAN MASALAH...............................................................................................1 1.3 TUJUAN........................................................................................................................2 BAB II........................................................................................................................................3 PEMBAHASAN........................................................................................................................3 2.1 KRONOLOGI PELANGGARAN PAJAK YANG TERJADI PADA PT. INDOSAT MULTIMEDIA...............................................................................................................3 2.2 PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PT. INDOSAT MULTIMEDIA.......5 2.3 PENYEBAB TERJADINYA PELANGGARAN PENGGELAPAN PAJAK OLEH PT. INDOSAT MULTIMEDIA.............................................................................................6 2.4 SANKSI YANG DIBERIKAN KEPADA PT. INDOSAT MULTIMEDIA...................7 2.5 ANALISIS PELANGGARAN ETIKA AKUNTANSI YANG TERJADI PADA PT. INDOSAT MULTIMEDIA.............................................................................................9 BAB III.....................................................................................................................................10 PENUTUP................................................................................................................................10 3.1 KESIMPULAN............................................................................................................10 DAFTAR PUSTAKA...............................................................................................................11

ii

BAB I PENDAHULUAN 1.1

LATAR BELAKANG Dalam penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen perusahaan tentunya berpotensi terdapat pengaruh kepentingan pribadi, sedangkan pihak principal yaitu pemilik modal (investor) sebagai pengguna laporan kuangan sangat berkepentingan untuk mendapatkan laporan keuangan yang akurat, dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan atas dana yang telah diinvestasikan. Dengan adanya pihak yang berkepentingan pada laporan keuangan perusahaan maka diperlukan pihak independen untuk menengahi kepentingan dari pengguna laporan keuangan yaitu dengan dilakukannya audit oleh auditor. Auditor sebagai salah satu profesi akuntan memiliki peran penting dalam memberi penilaian dalam laporan keuangan perusahaan yang diaudit tentunya memilii kode etik akuntan. Belakangan ini, etika akuntan telah menjadi issue yang banyak didiskusikan dan dikaji secara ilmiah (Ludigdo dan Machfoedz, 1999). Di Indonesia, issue ini berkembang seiring dengan telah terjadinya beberapa pelanggaran etika yang dilakukan oleh akuntan publik. Pelanggaran etika oleh akuntan publik misalnya dapat berupa pemberian opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi tertentu menurut norma pemeriksaan akuntan. Berdasarkan issue mengenai pelanggaran etika pada profesi akuntan. Penulis tertarik untuk menulis makalah mengenai pelanggaran etika khususnya mengenai penggelapan pajak yang terjadi pada PT. Indosat Multimedia. Kronologi pelanggaran kasus mengenai penggelapan pajak akan dibahas pada makalah ini.

1.2

RUMUSAN MASALAH 1.

Bagaimana kronologi pelanggaran pajak yang terjadi pada PT. Indosat Multimedia?

2.

Apa pelanggaran etika yang dilakukan PT. Indosat Multimedia?

3.

Apa penyebab terjadinya pelanggaran penggelapan ajak oleh PT. Indosat Multimedia?

4.

Apa sanksi yang diberikan kepada PT. Indosat Multimedia?

5.

Bagaimana analisis pelanggaran etika profesi akuntansi yang terjadi PT. Indosat Multimedia? 1

1.3

TUJUAN 1.

Mengetahui kronologi pelanggaran pajak yang terjadi pada PT. Indosat Multimedia.

2.

Mengetahui pelanggaran etika yang dilakukan PT. Indosat Multimedia

3.

Mengetahui penyebab terjadinya pelanggaran penggelapan ajak oleh PT. Indosat Multimedia.

4.

Mengetahui sanksi yang diberikan kepada PT. Indosat Multimedia.

5.

Mengetahui penjelasan analisis pelanggaran etika profesi akuntansi yang terjadi PT. Indosat Multimedia.

2

BAB II PEMBAHASAN 2.1

KRONOLOGI PELANGGARAN PAJAK YANG TERJADI PADA PT. INDOSAT MULTIMEDIA Kasus Pelanggaran Pajak PT. Indosat Multimedia (IM3) IM3 diduga melakukan penggelapan pajak dengan cara memanipulasi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai ( SPT Masa PPN) ke kantor pajak untuk tahun buku Desember 2001 dan Desember 2002. Jika pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, dapat direstitusi atau ditarik kembali. Karena itu, IM3 melakukan restitusi sebesar Rp 65,7 miliar. 750 penanam modal asing (PMA) terindikasi tidak membayar pajak dengan cara melaporkan rugi selama lima tahun terakhir secara berturut-turut. Dalam kasus ini terungkap bahwa pihak manajemen berkonspirasi dengan para pejabat tinggi negara dan otoritas terkait dalam melakukan penipuan akuntansi. Manajemen juga melakukan konspirasi dengan auditor dari kantor akuntan publik dalam melakukan manipulasi laba yang menguntungkan dirinya dan korporasi, sehingga merugikan banyak pihak dan pemerintah. Kemungkinan telah terjadi mekanisme penyuapan (bribery) dalam kasus tersebut. Secara rinci berita yang dikutip dalam suatu media tertentu, dijabarkan sebagai berikut : 

Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Pajak, Djangkung Sudjarwadi, menyatakan bahwa Ditjen Pajak akan mengusut laporan adanya penggelapan pajak yang dilakukan PT Indosat Multimedia (IM3). Menurut master hukum dari Harvard Law School tersebut, adanya laporan dari Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat, M Rosyid Hidayat, bahwa IM3 telah menggelapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 174 miliar, merupakan informasi yang harus ditindak lanjuti aparat ditjen pajak. Dalam pandangan Djangkung, informasi apapun yang berkaitan tentang penyimpangan pajak, baik yang dilakukan wajib pajak maupun aparat pajak sendiri akan ditindaklanjuti secara serius oleh pihak ditjen pajak.



Adanya bantahan dari Direktur Utama IM3, Yudi Rulianto, kata Djangkung, tidak menyebabkan permasalahan menjadi selesai. Pengusutan tetap diperlukan untuk 3

mencari tahu duduk permasalahan yang sebenarnya dengan memeriksa wajib pajak yang bersangkutan dan memeriksa kebenaran laporan atau pengaduan yang diterima. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang No 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan bahwa Ditjen Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban wajib pajak. 

Proses pengusutan tersebut, menurut Djangkung, saat ini sudah dilimpahkan ke Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini dikarenakan kantor pusat IM3 berada di wilayah kerja Kanwil VII. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, M Rosyid Hidayat mengungkapkan kecurigaan adanya dugaan korupsi pajak atau penggelapan pajak yang dilakukan PT Indosat Multimedia (IM3). Rosyid mengungkapkan, IM3 melakukan penggelapan pajak dengan cara memanipulasi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) ke kantor Pajak untuk tahun buku Desember 2001 dan Desember 2002. Untuk SPT masa PPN 2001 yang dilaporkan ke kantor pajak pada Februari 2002 dilaporkan bahwa total pajak keluaran tahun 2001 sebesar Rp 846,43 juta. Sedangkan total pajak masukan sebesar Rp 66,62 miliar sehingga selisih pajak keluaran dan masukan sebesar Rp 65,77 miliar. Sesuai aturan, jika pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, maka selisihnya dapat direstitusi atau ditarik kembali. Karena itu, IM3 melakukan restitusi sebesar Rp 65,7 miliar.



Menurut Rasyid, selintas memang tidak terjadi kejanggalan dari hal tersebut. Namun, jika lampiran pajak masukan dicermati, IM3 menyebut adanya pajak masukan ke PT Indosat sebesar Rp 65,07 miliar. Namun setelah dicek ulang, dalam SPT Masa PPN PT Indosat, ternyata tidak ditemukan angka pajak masukan yang diklaim IM3. Padahal seharusnya angka Pajak Masukan IM3 tersebut muncul pada laporan pajak keluaran PT Indosat untuk tahun buku yang sama. Bahkan, PT Indosat hanya melaporkan pajak keluaran sebesar Rp 19,41 miliar yang sebagian besar berasal dari transaksi dengan PT Telkom bukan dengan IM3.



Hal serupa juga dilakukan pada 2002, bahkan nilainya lebih besar. Untuk SPT Masa PPN 2002 per Desember 2002, IM3 melaporkan kelebihan pajak masukan sebesar Rp 109 miliar. Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) nomor 00008/407/02/051/03 uang tersebut. 4

Berdasarkan kronologi kasus PT. Indosat Multimedia. Dapat diidentifikasi bahwa pelanggaran yang dilakukan adalah memanipulasi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN). PT. Indosat melaporkan pajak keluaran lebih besar dibandingkan pajak masukan yang mengakibatkan perlunya restitusi.

2.2

PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PT. INDOSAT MULTIMEDIA Dalam kasus pelanggaran ini, PT. Indosat Multimedia (IM3) melanggar beberapa prinsip GCG, yaitu diantaranya: 1.

Prinsip Transparansi Para pengelola perusahaan mempunyai kewajiban untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi secara lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Dalam kasus ini, PT. Indosat Multimedia (IM3) dinilai tidak menyediakan informasi yang material dan relevan. Selain itu, perusahaan tidak mengungkapkan informasi secara lengkap dan benar dalam kasus ini, yaitu pihak manajemen perusahaan

melakukan penipuan

akuntansi dan

melakukan

manipulasi laba yang menguntungkan dirinya dan korporasi, sehingga berdampak merugikan banyak pihak dan pemerintah. 2.

Prinsip Akuntabilitas Para pengelola perusahaan berkewajiban untuk membina sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Dalam kasus ini, PT. Indosat Multimedia (IM3) tidak dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar, pihak manajemen perusahaan melakukan manipulasi laba dan melakukan penggelapan pajak dengan cara memanipulasi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) ke kantor pajak. PT. Indosat Multimedia (IM3) tidak memperdulikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain, sehingga tidak terciptanya kinerja yang berkesinambungan dalam perusahaan.

3.

Prinsip Responsibilitas PT. Indosat Multimedia (IM3) tidak mematuhi peraturan perundang-undangan dalam hal melakukan manipulasi laba dan penggelapan

5

pajak yang dilakukan oleh pihak manajemen yang bekerjasama dengan para pejabat tinggi, otoritas terkait dan auditor dari akuntan publik. 4.

Prinsip Independensi Terkait dengan masalah pihak manajemen berkonspirasi dengan para pejabat tinggi negara dan otoritas terkait dalam melakukan penipuan akuntansi, PT. Indosat Multimedia (IM3) melanggar prinsip independensi yaitu keadaan dimana para pengelola dalam mengabil suatu keputusan bersifat professional, mandiri, bebas dari konflik kepentingan dan bebas dari tekanan/pengaruh darimanapun yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan yang sehat. Dalam hal ini PT. Indosat Multimedia (IM3) tidak dikelola secara independen, terpengaruh atas suatu kepentingan tertentu dan memiliki perbedaan kepentingan sehingga dapat terlihat adanya kinerja buruk dari perusahaan yang merugikan para penanam modal dan pemerintah.

2.3

PENYEBAB TERJADINYA

PELANGGARAN

PENGGELAPAN

PAJAK

OLEH PT. INDOSAT MULTIMEDIA Penyebab/faktor pemicu pelanggaran dibedakan atas 3 hal yaitu: a.

Tekanan (Unshareable pressure/ incentive) yang merupakan motivasi seseorang untuk melakukan fraud. Motivasi melakukan fraud, antara lain motivasi ekonomi, alasan emosional (iri/cemburu, balas dendam, kekuasaan, gengsi) dan nilai (values).

b.

Adanya kesempatan/peluang (Preceived Oppotrunity) yaitu kondisi atau situasi yang memungkinkan seseorang melakukan atau menutupi tindakan tidak jujur.

c.

Rasionalisasi (Rationalization) atau sikap (Attitude), yang paling banyak digunakan adalah hanya meminjam (borrowing) asset yang dicuri.

Dalam kasus penggelapan pajak oleh PT. Indosat Multimedia ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: a.

Faktor kompetensi bukan menjadi penyebab utama terjadinya kecurangan. Para akuntan yang terlibat dalam kasus kecurangan di atas tidak diragukan lagi kemampuannya karena akuntan di perusahaan besar yang sudah go public. Kecurangan tersebut terjadi karena akuntan tidak mampu mempertahankan profesionalitasnya dan lebih memilih untuk melanggar etika profesi. Alasannya

6

bisa beragam, bisa karena faktor materi, faktor tekanan dari pihak manajemen, maupun buruknya sistem dan prosedur yang diterapkan . b. Dilema etika dapat menjadi faktor munculnya kecurangan dalam pekerjaan. Dilema etika yang dialami oleh akuntan publik muncul dikarenakan adanya saling ketergantungan antara klien dan KAP (klien yang membayar fee auditor). Begitu pula dilema etika yang dihadapi akuntan internal perusahaan. 2.4

SANKSI YANG DIBERIKAN KEPADA PT. INDOSAT MULTIMEDIA 1.

Sanksi Administrasi a.

Sanksi Administrasi Berupa Denda Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU perpajakan. Terkait besarannya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari

jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari

jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang juga dikenai sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja. Hal-hal yang dapat menyebabkan sanksi administrasi berupa denda, bentuk pengenaan denda, dan besarnya denda. b.

Sanksi Aministrasi Berupa Bunga Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan. Terdapat beberapa perbedaan dalam menghitung bunga utang biasa dengan bunga utang paiak. Penghitungan bunga utang pada umumnya menerapkan bunga majemuk (bunga berbunga). Sementara, sanksi bunga dalam ketentuan pajak tidak dihitung berdasarkan bunga majemuk. Besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang tidak atau kurang dibayar. Tetapi, dalam hal Wajib Paiak hanya membayar sebagian atau tidak membayar sanksi bunga yang terdapat dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan, maka sanksi bunga tersebut dapat ditagih kembali dengan disertai bunga. Perbedaan lainnya dengan bunga utang pada umumnya adalah sanksi bunga dalam ketentuan perpajakan pada dasarnya dihitung 1 (satu) bulan penuh. 7

Dengan kata lain, bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh atau tidak dihitung secara harian. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan sanksi bunga dan penghitungan besarnya bunga dalam pajak.

c. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan Jika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar. Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena Wajib Pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang. Untuk lebih jelasnya, hal-hal yang dapat menyebabkan sanksi berupa kenaikan dan besarnya kenaikan pajak. 2.

Sanksi Pidana Dalam perpajakan pun dikenai adanya sanksi pidana. UU KUP menyatakan bahwa pada dasarnya, pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.Namun, pemerintah masih memberikan keringanan dalam pemberlakuan sanksi pidana dalam pajak, yaitu bagi Wajib Pajak yang baru pertama kali melanggar ketentuan Pasal 38 UU KUB tidak dikenai sanksi pidana, tetapi dikenai sanksi administrasi. Pelanggaran Pasal 38 UU KUP adalah tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan. Sehubungan dengan itu, di bidang perpajakan, tindak pelanggaran disebut dengan kealpaan, yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Sedangkan tindak kejahatan adalah tindakan dengan sengaja tidak mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Meski dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun 8

terlampaui.Jangka waktu ini dihitung sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Penetapan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun ini disesuaikan dengan daluarsa...