PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN PDF

Preview

Summary

MATA KULIAH PEMBIAYAAN DAN PEMBANGUNAN BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penulisan Menururt Bintarto, Kota dari segi geografis diartikan sebagai suatu sistim jaringan kehidupan yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata ekonomi yang heterogen. Melalui pengertia...

Description

MATA KULIAH PEMBIAYAAN DAN PEMBANGUNAN BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Penulisan Menururt Bintarto, Kota dari segi geografis diartikan sebagai suatu sistim jaringan

kehidupan yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata ekonomi yang heterogen. Melalui pengertian ini dapat diketahui bersama bahwa kota memiliki sistem kegiatan yang kompleks dan kompak ( compact). Tingginya tingkat aktifitas di perkotaan menuntut pula adanya infrastruktur perkotaan yang memadai. Infrastruktur dalam hal ini dapat dikategorikan beberapa macam dan beragam jenis. Akan tetapi salah satu infrastruktur yang cukup penting baik di kawasan perkotaan atau bahkan di seluruh wilayah di Indonesia adalah infrastruktur listrik. Listrik merupakan barang yang cukup esensial bagi setiap kegiatan yang dilakukan manusia. Bahkan listrik sudah dianggap sebagai menu wajib masyarakat di setiap hari. Di Indonesia, dalam memenuhi kebutuhan listrik penduduk pemerintah merancang suatu sistem yang biasa disebut dengan Sistem Kelistrikan Nasional. Sistem kelistrikan nasional ini berisi tentang strategi-strategi pemenuhan kebutuhan listrik di Indonesia. Salah satu

upaya

dalam

memenuhi

kebutuhan

nasional

adalah

adanya

perencanaan

pengembangan pembangkit-pembangkit listrik yang masih terpusat di Pulau Sumatra dan Pulau Jawa. Untuk pulau-pulau lain juga tersedia pembangkit listrik tetapi tidak sebanyak di pulau Sumatra dan Pulau Jawa. Jenis pembangkit ini antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), dan jenis Pembangkit Listrik yang lain. Sedangkan untuk pengelolaan listrik nasional pada dasarnya masih dikelola oleh PT. PLN (persero) sebagai salah satu BUMN di Indonesia. Walaupun dalam sistem kelistrikan nasional sudah dirancang strategi-strategi pemenuhan kebutuhan listrik penduduk Indonesia, akan tetapi pada faktanya kebutuhan atau permintaan masyarakat akan listrik masih cenderung tinggi. Kebutuhan listrik ini juga ditambah dengan tidak tersebar meratanya listrik di seluruh wilayah Indonesia. Persoalanpersoalan penyediaan listrik ini menunjukkan bahwa perlu adanya Pembangkit listrik yang inovatif dan mudah untuk diimplementasikan guna mendukung pemasokan listrik nasional. Banyak energi alternatif yang lahir guna mendukung kebutuhan listrik nasional. Energi listrik alternatif ini ada dalam beberapa bentuk dan fungsi. Baik skala wilayah hingga skala rumah. Salah satu energi listrik alternatif yang berwujud Pembangkit listrik inovatif yang masih jarang digunakan adalah Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). 1

Analisis Strategi Pembiayaan PLTMH Desa Purbasari

MATA KULIAH PEMBIAYAAN DAN PEMBANGUNAN Mikrohidro adalah pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air dengan batasan kapasitas antara 5 kW – 1 MW per unit (Kementrian ESDM). Mengingat PLTMH merupakan pembangkit listrik dengan skala kecil maka sangat cocok apabila diterapkan pada daerah lingkup yang kecil seperti pedesaan. Dari skalanya yang kecil ini pula dapat dikatakan bahwa PLTMH juga diindikasi dapat menyokong kebutuhan listrik di daerahdaerah pelosok yang sebelumnya belum tersentuh listrik/langka listrik. Melalui latar belakang inilah sehingga dipandang penting untuk mengetahui potensipotensi yang ada dalam pengembangan PLTMH di suatu daerah utamanya potensi investasi. Salah satu hal yang penting dalam realisasi infrastruktur dalam hal ini infrastruktur listrik adalah aspek pembiayaan. Apabila potensi investasi dari PLTMH ini nantinya cukup potensial, maka bukan tidak mungkin apabila PLTMH menjadi salah satu pembangkit listrik alternatif yang patut diperhitungkan. Guna mengetahui potensi pembiayaan di sektor Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) ini, maka diambil studi kasus PLTMH yang ada di Desa Purbasari, Kecamatan Karangjambu, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. 1.2

Rumusan Masalah Rumusan masalah yang dirumuskan dalam penulisan makalah ini antara lain adalah

sebagai berikut, a. Apakah permasalahan-permasalahan yang muncul terkait pembiayaan PLTMH Desa Purbasari, Kecamatan Karang Jambu, Kabupaten Purbalingga ? b. Bagaimana mengetahui potensi investasi pembangunan PLTMH di Desa Purbasari, Kecamatan Karang Jambu, Kabupaten Purbalingga ? c. Sumber-sumber pembiayaan apa saja yang menjadi alternatif pembiayaan PLTMH di Desa Purbasari, Kecamatan Karang Jambu, Kabupaten Purbalingga ? d. Bagaimana strategi-strategi pembiayaan guna mendukung pengimplementasian PLTMH Desa Purbasari, Kecamatan Karang Jambu, Kabupaten Purbalingga ?

1.3

Tujuan Penulisan Tujuan dari penulisan makalah ini antara lain adalah sebagai berikut, a. Mampu merumuskan permasalahan pembiayaan PLTMH di Desa Purbasari, Kecamatan Karang Jambu, Kabupaten Purbalinga b. Mampu melakukan analisis guna mengetahui potensi investasi pada PLTMH di Desa Purbasari, Kecamatan Karang Jambu, Kabupaten Purbalingga c. Mengetahui alternatif-alternatif sumber pembiayaan PLTMH di Desa Purbasari, Kecamatan Karang Jambu, Kabupaten Purbalingga 2

Analisis Strategi Pembiayaan PLTMH Desa Purbasari

MATA KULIAH PEMBIAYAAN DAN PEMBANGUNAN d. Mampu menyusun strategi pembiayaan pada PLTMH di Desa Purbasari, Kecamatan Karang Jambu, Kabupaten Purbalingga

1.4

Ruang Lingkup Pembahasan Ruang lingkup pembahasan yang dibahas dalam makalah ini adalah identifikasi alur

pembiayaan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga mikro Hidro) yang berlokasi di Desa Purbasari, Kecamatan Karang jambu, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah.

1.5

Sistematika Penulisan Bab I : Pendahuluan Bab ini berisi latar belakang Pembangkit Listrik Tenaga mikro Hidro (PLTMH), rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup dan sistematika penulisan. Bab II : Tinjauan Pustaka Bab ini mengulas mengenai sumber pembiayaan pembangunan yang berkaitan dengan Pembangkit Listrik Tenaga mikro Hidro (PLTMH) Desa Purbasari Bab III : Gambaran Umum Bab ini berisi mengenai kondisi Pembangkit Listrik Tenaga mikro Hidro (PLTMH) Desa Purbasari mengenai potensi dan permasalan terkait dengan penyediaan prasrana dan sarana. Bab IV : Analisa Bab ini berisi mengenai analisis kelayakan finansial PLMTH Purbasari, analisa pembiayaan oleh stakeholder dan Strategi Implementasi Pembiayaan Pembangunan PLTMH Purbasari. Bab V : Penutup Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta rekomendasi terkait hasil analisa Pembangkit Listrik Tenaga mikro Hidro (PLTMH) Desa Purbasari.

3

Analisis Strategi Pembiayaan PLTMH Desa Purbasari

MATA KULIAH PEMBIAYAAN DAN PEMBANGUNAN

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Sumber Pembiayaan Sumber pembiayaan pembangunan terdiri dari dua jenis, yakni sumber pembiayaan

konvensional dan non-konvensional. Secara teoritis, modal bagi pembiayaan pembangunan perkotaan dapat diperoleh dari 3 sumber dasar: 





2.1.1

pemerintah/publik swasta/private gabungan antara pemerintah dengan swasta

Pembiayaan Konvensional

2.1.1.1 Struktur Anggaran Dana Pusat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang. APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. Struktur APBN yang sekarang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia secara garis besar adalah sebagai berikut: a. Pendapatan Negara dan Hibah b. Belanja Negara c. Keseimbangan Primer d. Surplus/Defisit Anggaran e. Pembiayaan Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara saat ini adalah: 1. Belanja Negara. Belanja terdiri atas dua jenis: a. Belanja Pemerintah membiayai

kegiatan

Pusat,

adalah

pembangunan

belanja yang digunakan Pemerintah

Pusat,

baik

untuk yang

dilaksanakan di pusat maupun di daerah (dekonsentrasi dan tugas pembantuan). Belanja Pemerintah Pusat dapat dikelompokkan menjadi: 4

Analisis Strategi Pembiayaan PLTMH Desa Purbasari

MATA KULIAH PEMBIAYAAN DAN PEMBANGUNAN Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Pembiayaan Bunga Utang, Subsidi BBM dan Subsidi Non-BBM, Belanja Hibah, Belanja Sosial (termasuk Penanggulangan Bencana), dan Belanja Lainnya. b. Belanja Daerah, adalah belanja yang dibagi-bagi ke Pemerintah Daerah, untuk

kemudian

masuk

dalam

pendapatan

APBD

daerah

yang

bersangkutan. Belanja Daerah meliputi: 1. Dana Bagi Hasil 2. Dana Alokasi Umum 3. Dana Alokasi Khusus 4. Dana Otonomi Khusus 2.

Pembiayaan. Pembiayaan meliputi: a. Pembiayaan Dalam Negeri, meliputi Pembiayaan Perbankan, Privatisasi, Surat Utang Negara, serta penyertaan modal negara. b. Pembiayaan Luar Negeri, meliputi: 1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri, terdiri atas Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek. 2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri, terdiri atas Jatuh Tempo dan Moratorium.

2.1.1.2

Struktur Anggaran Dana Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana

keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.Ada punAPBD terdiri atas: 1. Anggaran pendapatan, terdiri atas : a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain. b. Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus c. Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat. 2.

Anggaran belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.

3.

Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. 5

Analisis Strategi Pembiayaan PLTMH Desa Purbasari

MATA KULIAH PEMBIAYAAN DAN PEMBANGUNAN 2.1.2

Pembiayaan Non-Konvensional Sumber pembiayaan non-konvesional merupakan sumber-sumber pembiayaan

yang diperoleh dari kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Strategi Pembiayaan Non-Konvensional : 1. Kemitraan pemerintah – swasta 2. Kewajiban Paksa 3. Peningkatan invenstasi swasta murni 4. Peningkatan pembiayaan dari masyarakat 2.1.

Analisis Kriteria Investasi Analisis kriteria investasi merupakan hasil perhitungan kriteria investasi yang

merupakan indikator dari modal yang diinvestasikan, yaitu perbandingan antara total benefit yang diterima dengan total biaya yang dikeluarkan dalam bentuk present value selama umur ekonomis. Hasil perhitungan kriteria investasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan penanaman modal. Kriteria investasi yang dapat digunakan: NPV, IRR, Net B/C dan PR. Keputusan yang timbul dari hasil analisis: menerima atau menolak, memilih satu atau beberapa proyek, atau menetapkan skala prioritas dari proyek yang layak. 2.2.1

Net Present Value

Net Present Value atau biasa dikenal dengan NPV merupakan selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskon dengan menggunakan sosial opportunity cost of capital sebagai diskon faktor, atau dengan kata lain merupakan arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang yang didiskonkan pada saat ini. Dengan kata lain NPV merupakan selisih antara present value dari investasi dengan nilai sekarang dari penerimaan-penerimaan kas bersih di masa yang akan datang, tingkat bunga yang relevan juga perlu ditentukan untuk menghitung nilai sekarang. Selain itu untuk menghitung NPV juga diperlukan data tentang perkiraan biaya investasi, biaya operasi,

dan

pemeliharaan

serta

perkiraan

manfaat/benefit

dari

proyek

yang

direncanakan. Rumus yang gunakan unuk mendapatkan nilai NPV adalah sebagai berikut:

NPV=å

n

Bt- Ct t=1 (1+i)t

6

Analisis Strategi Pembiayaan PLTMH Desa Purbasari

MATA KULIAH PEMBIAYAAN DAN PEMBANGUNAN

Keterangan: Bt = Manfaat pada tahun t Ct = Biaya pada tahun t i = Tingkat suku bunga n = Umur ekonomis proyek t = Waktu

Dengan Kriteria NPV : NPV > 0 (nol) → usaha/proyek layak (feasible) untuk dilaksanakan. NPV < 0 (nol) → usaha/proyek tidak layak (feasible) untuk dilaksanakan. 2.2.2

Internal Rate of Return

Internal rate of return (IRR) atau sering juga disebut secara singkat sebagai rate of return merupakan suatu indeks keuntungan (profitability index) yang telah dipergunakan secara luas dalam analisis investasi proyek industri. IRR juga dapat didefinisikan sebagai suatu interest rate yang membuat nilai sekarang dari aliran kas proyek industri menuju nol. Dengan demikian IRR merupakan suatu interst rate yang membuat nilai NPV sama dengan nol.

IRR=i1+

NPV1 (i2- i1) NPV1- NPV 2

Keterangan: i1

= Discount rate yang menghasilkan NPV positif

I2

= Discount rate yang menghasilkan NPV negatif

NPV1

= NPV yang bernilai positif

NPV2

= NPV yang bernilai negatif

Indikator untuk menilai IRR adalah sebagai berikut: a.

Jika IRR > tingkat discount rate yang berlaku, maka proyek layak untuk

dilaksanakan. b.

Jika IRR < tingkat discount rate yang berlaku, maka proyek tidak layak untuk

dilaksanakan. 7

Analisis Strategi Pembiayaan PLTMH Desa Purbasari

MATA KULIAH PEMBIAYAAN DAN PEMBANGUNAN 2.2.3

Net Benefit Cost Ratio Net B/C adalah perbandingan antara jumlah NPV positif dengan jumlah NPV

negatif. Net B/C ini menunjukkan gambaran berapa kali lipat manfaat ( benefit) yang kita peroleh dari biaya (cost) yang kita keluarkan. Apabila net B/C > 1, maka proyek atau gagasan usaha yang akan didirikan layak untuk dilaksanakan. Demikian pula sebaliknya, apabila net B/C < 1, maka proyek atau gagasan usaha yang akan didirikan tidak layak untuk dilaksanakan. Berikut merupakan rumus dari Net B/C.

å

n

Bt- Ct (1+i)t NETB/C= t=1n Ct- Bt å (1+i)t t=1 Keterangan: Bt = total penerimaan pada tahun ke-t Ct = total biaya pada tahun ke-t i = tingkat diskonto yang berlaku n = umur ekonomi proyek

Indikator untuk menilai Net B/C adalah sebagai berikut: a. Jika Net B/C > 1, maka proyek layak untuk dilaksanakan. b. Jika Net B/C < 1, maka proyek tidak layak untuk dilaksanakan. 2.2.4

Payback Period Payback period digunakan untuk dapat melihat seberapa lama investasi bisa

kembali. Semakin pendek jangka waktu kembalinya investsi, semakin baik suatu investasi untuk

dijalankan.

Kelemahan

dari

metode

payback

period

adalah

tidak

memperhitungkannya nilai waktu uang dan tidak memperhitungkan aliran kas sesudah periode payback. Berikut merupakan cara penghitungan dari payback period.

PP=

I Ab

Keterangangan I = besarnya biaya investasi Ab = benefit bersih yang diperoleh setiap tahunnya 8

Analisis Strategi Pembiayaan PLTMH Desa Purbasari

MATA KULIAH PEMBIAYAAN DAN PEMBANGUNAN

BAB III GAMBARAN UMUM

3.1.

Gambaran Permasalahan Salah satu energi terbarukan yang berkembang saat ini adalah air. Hal tersebut

dikarenakan energi ini merupakan energi terbarukan yang fleksibel, dimana energi tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan diantaranya dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Pembangkit energi air skala mikro atau pembangkit tenaga mikrohidro semakin populer sebagai alternatif sumber energi, terutama di wilayah yang terpencil. Sistem pembangkit tenaga mikrohidro dapat dipasang di sungai kecil dan tidak memerlukan dam yang besar sehingga dampaknya terhadap lingkungan sangat kecil. Pembangkit tenaga mikrohidro dapat digunakan langsung sebagai penggerak mesin atau digunakan untuk menggerakan generator listrik. Daya yang dibangkitkan anatara 5 kW sampai dengan 100 kW.

Gambar 3.1 Ilustrasi Kerja Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro

Pembangkit Listik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) di Desa Purbasari mulai dibangun tahun 1994 namun pada tahun 2006 mengalami beberapa masalah. Keberadaan PLTMH di desa tersebut telah merubah pola kehidupan masyarakat. Hal ini dikarenakan sebelum adanya PLTMH, penerangan yang digunakan masyarakat menggunakan energi konvensional seperti minyak tanah dan acu. Struktur fisik dari PLTMH ini sendiri terdiri dari bendungan, saluran air, penstock yang dibuat dari besi dengan diameter 55cm dan panjang 19m, power house dan generator.

9

Analisis Strategi Pembiayaan PLTMH Desa Purbasari

MATA KULIAH PEMBIAYAAN DAN PEMBANGUNAN Generator yang digunakan pembangunan PLTMH Desa Purbasari memiliki kapasitas 40 kilowatt. PLTMH Desa Purbasari ini merupakan proyek percontohan ( pilot project) desa mandiri energi dari Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral. Pembiayaannya melalui Kantor Kelistrikan Desa (Kalisada) Jawa Tengah di Semarang. Pengguna listrik dari PLTMH sebanyak 151 orang. Dari Tahun 1994 - 1998, setiap konsumen listrik membayar Rp. 10.000,- sedangkan sejak tahun 1999 - 2006 setiap konsumenmembayar Rp 15.000,-. Dari penerimaan tersebut 90% digunakan untuk biaya pemeliharaandan 10% disetorkan ke kas Desa Purbasari. Bagian hulu PLTMH Desa Purbasari adalah permukiman dan hutan rakyat yang sebagian besar (±70%) ditanami sengon dan sebagian kecil (±30%) merupakan kawasan hutan lindung yang dikelola oleh Perum Perhutani dengan ditanami pinus. Masyarakat kurang mengetahui fungsi hutan sebagai pengatur tata air. Untuk itu penyuluhan tentang pentingnya hutan untuk mengatur tata air perlu diberikan kepada masyarakat agar kelestarian air untuk memasok kebutuhan PLTMH dapat terpenuhi. Masyarakat didorong tetap melestarikan hutan rakyatnya dan menanami lahan kosong sehingga kelestarian sumber daya air tetap terjamin. Pemanfaatan Mikrohidro mempunyai beberapa hambatan. Salah satunya adalah kurangnya subsidi pemerintah untuk energi terbarukan. Salah satu contohnya adalah penjualan listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik ramah lingkungan ini ke PLN masih dihargai relatif murah sehingga tidak pernah menguntungkan bagi setiap pengelolanya, sehingga masyarakat kurang berminat dalam mengembangkan PLTM tersebut. kurangnya SDM yang dapat merawat dan mengelola mikrohidro juga merupakan salah satu hambatan yang menyebabkan beberapa mikrohidro tidak dapat berfungsi dengan baik.

3.2.

Komponen Biaya Hal penting yang harus dilakukan adalah merumuskan komponen biaya

untuk

menentukan severapa besar biaya yang harus dikeluarkan dalam pembangunan PLTB tersebut. Suatu pembangunan yang menyuluruh memerlukan pembiayaan yang tidak hanya sebatas

pada

biaya

konstruksi

fisik,

melainkan

memerlukan

pembiayaan

secara

komprehensif yang teridiri dari pekerjaan biaya persiapan, pembangunan, hingga operasional dan pemeliharaan.

10

Analisis Strategi Pembiayaa...