Pengantar Hukum Indonesia PDF

Preview

Summary

Pengantar Hukum Indonesia Pengantar Hukum Indonesia Ratna Artha Windari RAJAWALI PERS Divisi Buku Perguruan Tinggi PT RajaGrafindo Persada DEPOK Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT) Windari, Ratna Artha Pengantar Hukum Indonesia/Ratna Artha Windari —Ed. 1, Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers...

Description

Accelerat ing t he world's research.

Pengantar Hukum Indonesia Ratna Artha

Related papers HUKUM ADAT Rosdalina Bukido Jurnal Negara Hukum; Vol. 4 No. 1, Juni 2013.pdf andy wiyant o

Download a PDF Pack of t he best relat ed papers 

Pengantar Hukum Indonesia

Pengantar Hukum Indonesia Ratna Artha Windari

RAJAWALI PERS Divisi Buku Perguruan Tinggi PT RajaGrafindo Persada DEPOK

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT) Windari, Ratna Artha Pengantar Hukum Indonesia/Ratna Artha Windari —Ed. 1, Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2017. xxxx, xxx hlm., 23 cm. Bibliografi: hlm. xx ISBN 978-602-425-xxx-xx

1. xxxxxxxx

I. Judul. xxxx

Hak cipta 2017, pada penulis Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit 2017.xxxxx RAJ Ratna Artha windari PENGANTAR HUKUM INDONESIA Cetakan ke-1, April 2017 Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok Desain cover oleh [email protected] Dicetak di Kharisma Putra Utama Offset PT RAJAGRAFINDO PERSADA Kantor Pusat: Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956 Tel/Fax : (021) 84311162 – (021) 84311163 E-mail : [email protected] http: // www.rajagrafindo.co.id Perwakilan: Jakarta-14240, Jl. Pelepah Asri I Blok QJ2 No. 4 Kelapa Gading Permai Jakarta Utara Telp. 021-4527823. Bandung-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. Yogyakarta-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. Surabaya-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. Palembang-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. Pekanbaru-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. Medan-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. Makassar-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. Banjarmasin-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. Bali, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. Bandar Lampung-35115, Jl. P. Kemerdekaan No. 94 LK I RT 005 Kel. Tanjung Raya Kec. Tanjung Karang Timur, Hp. 082181950029.

PRAKATA

Segala puji syukur dan terima kasih tak terhingga penulis ucapkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya penulisan buku ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Buku ini diperuntukkan sebagai sumber bacaan bagi kalangan akademisi, mahasiswa Fakultas Hukum, praktisi di bidang hukum, dan masyarakat yang memiliki ketertarikan untuk mempelajari tatanan hukum di Indonesia beserta segala Hukum Positif (Ius Constitutum) yang berlaku dari masa ke masa. Uraian materi dalam buku ini ditata sedemikian rupa sehingga dapat dipelajari secara runtut dan terangkum dalam 13 (tiga belas) bab yang terdiri atas Pendahuluan berisi Konsep dasar/pengantar Tata Hukum Indonesia (Bab 1), Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Bab 2), Sejarah Tata Hukum dan Politik Hukum Indonesia (Bab 3), Sistem Hukum Dunia (Bab 4), Hukum Adat (Bab 5), Hukum Perdata (Bab 6), Hukum Pidana (Bab 7), Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (Bab 8), Hukum Dagang (Bab 9), Hukum Agraria (Bab 10), Hukum Internasional (Bab 11), Peradilan Tata Usaha Negara (Bab 12), dan Hukum Acara (Bab 13). Tersusunnya buku ini tentu tidak terlepas dari kontribusi dan dukungan lembaga baik bersifat material maupun imaterial, dan seluruh pihak yang telah memberikan dorongan motivasi serta sumbangsih pemikiran hingga terselesaikannya buku ini.

v

Penulis menyadari bahwa buku ini jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan substansi ke depannya. Akhir kata, penulis berharap mudah-mudahan kehadiran buku ini dapat membantu efektivitas dan efisiensi pemahaman seluruh pembaca terhadap tatanan hukum di Indonesia.

Singaraja, Maret 2017

Ratna Artha Windari, S.H., M.H.

vi

Pengantar Hukum Indonesia

DAFTAR ISI

PRAKATA

i

DAFTAR ISI BAB 1

iii

HUKUM DAN TATA HUKUM INDONESIA

1

A. Pendahuluan

1

B.

3

Pengertian Hukum menurut Para Ahli

C. Pengertian Pengantar Hukum Indonesia dan Tata Hukum Indonesia D. Tujuan Mempelajari Tata Hukum Indonesia E.

BAB 2

8 14

Hubungan Antara Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia

16

SEJARAH TATA HUKUM DAN POLITIK HUKUM INDONESIA

20

A. Pendahuluan B.

Sejarah Tata Hukum Indonesia

21

C. Pengertian Politik Hukum Indonesia

36

D. Bentuk dan Corak Hukum dalam Pembentukan Politik Hukum

39

vii

BAB 3

BAB 4

E.

Politik Hukum Pemerintahan Hindia Belanda

40

F.

Politik Hukum Setelah Kemerdekaan

46

G. Dasar Hukum Berlakunya Keanekaragaman Hukum di Indonesia

48

SISTEM HUKUM DUNIA

50

A. Pendahuluan

50

B.

51

C. Sistem Hukum Eropa Kontinental/ Civil Law

51

D. Sistem Hukum Anglo Saxon/ Common Law

53

E.

Sistem Hukum Adat

55

F.

Sistem Hukum Islam

56

G. Sistem Hukum Masyarakat Eropa

58

HUKUM ADAT

62

A. Pendahuluan

62

B.

63 70

D. Corak Hukum Adat Indonesia

75

F.

viii

Sejarah Berlakunya Hukum Adat

C. Pengertian dan Istilah Hukum Adat E.

BAB 5

Pengertian Sistem Hukum

Dasar Hukum dan Sumber Berlakunya Hukum Adat

76

Ruang Lingkup Hukum Adat

79

HUKUM PERDATA

82

A. Pendahuluan

82

B.

82

Sejarah Hukum Perdata

C. Dasar Berlakunya Hukum Perdata di Indonesia

84

D. Pengertian Hukum Perdata

86

E.

87

Sistematika Hukum Perdata

Pengantar Hukum Indonesia

BAB 6

BAB 7

HUKUM PIDANA

123

A. Pendahuluan

123

B.

124

Pengertian dan Tujuan Hukum Pidana

C. Sejarah Hukum Pidana Indonesia

125

D. Sumber-sumber Hukum Pidana di Indonesia

141

E.

Asas-asas Hukum Pidana

142

F.

Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana

143

G. Macam-macam Pembagian Delik

150

H. Sistem Hukuman

151

I.

155

Perkembangan Hukum Pidana Indonesia

HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

157

A. Pendahuluan

157

B.

158

Hukum Tata Negara Indonesia 1.

Pengertian Hukum Tata Negara Menurut Para Ahli

158

Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Pengetahuan Lain

160

3.

Sumber-sumber Hukum Tata Negara

161

4.

Bentuk Produk Hukum di Indonesia

164

5.

Struktur Lembaga Negara

165

2.

C. Hukum Administrasi Negara

171

1.

Pengertian Hukum Administrasi Negara

171

2.

Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara

173

3.

Hubungan Hukum Administrasi Negara Dengan Ilmu Pengetahuan Lain

174

Teori-teori dalam Hukum Administrasi Negara

176

Keputusan Tata Usaha Negara dan Perbuatan Pemerintah Lainnya

180

4. 5.

Daftar Isi

ix

BAB 8

BAB 9

HUKUM DAGANG

185

A. Pendahuluan

185

B.

Sejarah Hukum Dagang

185

C. Pengertian Hukum Dagang

188

D. Sumber-sumber Hukum Dagang

190

E.

Hukum Perusahaan

193

F.

Surat Berharga

204

G. Hukum Pengangkutan

214

H. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

219

I.

230

Hukum Pertanggungan

HUKUM AGRARIA

245

A. Pendahuluan

245

B.

Pengertian Hukum Agraria

246

C. Politik Agraria Menurut UUPA

248

D. Sejarah Pembentukan UUPA

250

E.

Dasar-dasar Hukum Agraria

253

F.

Hak Atas Tanah & Tata Cara Perolehannya

257

G. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

263

H. Pendaftaran Tanah

269

BAB 10 HUKUM INTERNASIONAL

x

272

A. Pendahuluan

272

B.

Pengertian Hukum Internasional

272

C. Sumber-sumber Hukum Internasional

275

D. Subjek Hukum Internasional

280

E.

286

Hukum Perdata Internasional

Pengantar Hukum Indonesia

BAB 11 PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)

291

A. Pendahuluan

291

B.

292

Pengertian dan Dasar Hukum PTUN

C. Subjek dan Objek PTUN

293

D. Asas-asas dalam PTUN

298

E.

Kewenangan dan Susunan PTUN

299

F.

Dasar Pengujian Keputusan Tata Usaha Negara

303

G. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

303

H. Pembuktian

307

I.

Putusan

310

J.

Upaya Hukum

315

BAB 12 HUKUM ACARA

321

A. Pendahuluan

321

B.

Hukum Acara Perdata

322

1.

Pengertian Hukum Acara Perdata

322

2.

Sumber-sumber Hukum Acara Perdata

323

3.

Asas-asas Hukum Acara Perdata

324

4.

Susunan Badan Peradilan di Indonesia

327

5.

Pemberian Kuasa (Lastgeving)

329

6.

Proses dan Tata Cara Berperkara

331

7.

Upaya Hukum

334

C. Hukum Acara Pidana

343

1.

Pengertian Hukum Acara Pidana

343

2.

Sumber-sumber Hukum Acara Pidana

345

3.

Asas-asas Hukum Acara Pidana

348

4.

Proses Penyelesaian Perkara Pidana

352

D. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 1.

363

Pengertian Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

363

Daftar Isi

xi

2.

Asas-asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

364

Dasar Hukum dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

378

Pihak yang Berhak Mengajukan Permohonan (Legal Standing)

380

5.

Beban Pembuktian dan Alat Bukti

382

6.

Prosedur dan Tata Cara Berperkara

387

3. 4.

DAFTAR PUSTAKA

404

GLOSARIUM

408

INDEKS

xii

Pengantar Hukum Indonesia

0

BAB 1 HUKUM DAN TATA HUKUM INDONESIA

A. Pendahuluan Manusia dan hukum adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan dalam ilmu hukum, terdapat adagium yang berbunyi: “Ubi societas ibi ius” (di mana ada masyarakat di situ ada hukumnya). Artinya bahwa dalam setiap pembentukan suatu bangunan struktur sosial yang bernama masyarakat, maka selalu akan dibutuhkan bahan yang bersifat sebagai “perekat” atas berbagai komponen pembentuk dari masyarakat itu, dan yang berfungsi sebagai “perekat” tersebut adalah hukum. Secara etimologis, istilah “hukum” (Indonesia) disebut law (Inggris) dan recht (Belanda dan Jerman) atau droit (Prancis). Istilah recht berasal dari bahasa latin rectum berarti tuntunan atau bimbingan, perintah atau pemerintahan. Rectum dalam bahasa romawi adalah rex yang berarti raja atau perintah raja. Istilah-istilah tersebut (recht, rectum, rex) dalam bahasa Inggris menjadi right (hak atau adil) yang juga berarti “hukum”. Istilah hukum dalam bahasa Latin juga disebut ius dari kata iubere, artinya mengatur atau memerintah atau hukum. Perkataan mengatur dan memerintah bersumber pada kekuasaan Negara atau pemerintah. Istilah ius (hukum) sangat erat dengan tujuan hukum, yaitu keadilan atau iustitia. Iustitia atau justitia adalah “dewi keadilan” bangsa Yunani dan Romawi Kuno. Iuris atau juris (Belanda) berarti “hukum” atau “kewenangan” (hak), dan jurist (Inggris dan Belanda) adalah “ahli hukum” atau “hakim”. Istilah jurisprudence (Inggris) berasal

1

dari kata iuris merupakan bentuk jamak dari ius yang berarti “hukum” yang dibuat oleh masyarakat atau sebagai hukum kebiasaan, ataupun yang berarti “hak” dan “prudensi” berarti melihat ke depan atau mempunyai keahlian. Dengan demikian, jurisprudence mempunyai arti ilmu pengetahuan hukum, ilmu hukum, atau ilmu yang mempelajari hukum. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat, dibuat oleh lembaga yang berwenang dan bersifat memaksa serta berisi perintah dan larangan yang apabila dilanggar akan mendapat sanksi. Hukum sangat dibutuhkan dalam pergaulan hidup, di mana fungsinya adalah memperoleh ketertiban dalam hubungan antar manusia, menjaga jangan sampai seseorang dapat dipaksa oleh orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak kehendaknya, dan lain-lain. Tetapi ada faktor lain selain tata tertib yang terdapat pada hukum yaitu keadilan, suatu sifat khas pada hukum yang tidak terdapat pada ketentuan-ketentuan lainnya yang bertujuan untuk mencapai tata tertib. Dalam hubungan hukum dan negara, baik hukum maupun negara muncul dari kehidupan manusia karena keinginan batinnya untuk memperoleh tata tertib. Dalam mencapai tata tertib demi keadilan maka aturan-aturan hukum mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan pergaulan hidup manusia. Perkembangan aturan-aturan hukum dalam pelaksanaannya menunjukkan adanya penggantian aturan hukum yang sedang berlaku (hukum positif). Hal ini disebabkan karena tidak sesuainya lagi aturan hukum yang ada dengan kebutuhan masyarakat sehingga diperlukan aturan-aturan hukum baru yang sejenis. Aturan-aturan hukum yang akan menggantikan hukum positif selama belum diberlakukan maka dinamakan sebagai hukum yang direncanakan atau dengan kata lain disebut ius constituendum (Djamali, 2012: 3). Aturan hukum baru sebagai hukum positif dan aturan hukum lama yang sudah tidak berlaku lagi dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan sebagai “tata hukum”. Tata hukum akan selalu ada serta bertambah sepanjang zaman selama ada kehidupan dan perkembangan pergaulan hidup masyarakat. Hal inilah yang selanjutnya dikenal sebagai sejarah tata hukum. Dalam konteks yang demikian, Indonesia termasuk salah satu Negara yang memiliki sejarah panjang dalam melaksanakan hukum. Perkembangan

2

Pengantar Hukum Indonesia

hukumnya pun bersifat sangat dinamis menyesuaikan perkembangan bangsa. Indonesia dalam hal ini menganut sistem hukum tertentu untuk memelihara tata tertib demi keadilan bernegara. Dengan demikian, sangat penting mempelajari hukum Indonesia dan hubungannya dengan hukum sebagai ilmu baik secara normatif maupun empiris dalam tataran tata hukum Indonesia.

B. Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Pengertian hukum secara umum adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat, dibuat oleh lembaga yang berwenang dan bersifat memaksa serta berisi perintah dan larangan yang apabila dilanggar akan mendapat sanksi. Pengertian hukum berdasarkan pendapat para ahli dapat dikemukakan sebagai berikut. 1.

Hugo de Grotius (1583-1645): Hukum adalah perbuatan tentang moral yang menjamin keadilan.

2.

Van Vollenhoven (1874-1933): Hukum adalah suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergolak terus-menerus dalam keadaan berbenturan tanpa henti dari gejala-gejala lain.

3.

Prof. Soedikno Mertokusumo (1924-2011): Hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan sanksi.

4.

Mochtar Kusumaatmadja (1929): Hukum adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat, juga meliputi lembaga (institusi) dan proses yang mewujudkan kaidah tersebut dalam masyarakat.

5.

Aristoteles (384-322 SM): Hukum adalah sesuatu yang berbeda dari sekadar mengatur dan mengekspresikan bentuk dari konstitusi dan hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku para hakim dan putusannya di pengadilan untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar.

Bab 1: Hukum dan Tata Hukum Indonesia

3

6.

Leon Duguit (1859-1928): Hukum adalah semua aturan tingkah laku para angota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh anggota masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika yang dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.

7.

Immanuel Kant (1724-1804): Hukum adalah keseluruhan syaratsyarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.

8.

E. Utrecht (1922-1987): Hukum merupakan himpunan petunjukpetunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Apabila dilanggar akan menimbulkan tindakan tertentu dari pihak pemerintah. Hukum berfungsi sebagai alat penguasa yang memiliki kemampuan memberi atau memaksakan sanksi terhadap pelaku pelanggar hukum karena tindakan penegakan hukum saat terjadi pelanggaran merupakan monopoli penguasa.

9.

Eugen Ehrlich (1862-1922): Hukum adalah sesuatu yang berkaitan dengan fungsi kemasyarakatan dan memandang sumber hukum hanya dari legal story and jurisprudence dan living law.

10. Roscoe Pound (1870-1964): Hukum sebagai tata hukum mempunyai pokok bahasan hubungan antara manusia dengan individu lainnya, dan hukum merupakan tingkah laku para individu yang memengaruhi individu lainnya. Adapun hukum sebagai kumpulan dasar-dasar kewenangan dari putusan-putusan pengadilan dan tindakan administratif Law as a tool of social engineering. 11. Hans Kelsen (1881-1973): Hukum adalah suatu perintah terhadap tingkah laku manusia. Hukum adalah kaidah primer yang menetapkan sanksi-sanksi. 12. John Austin (1790-1859): Hukum adalah ...