Pengantar Ilmu Politik PDF

Preview

Summary

PEN GANTAR ILM U POLITII( Leo Agustino PENGANTAR ILlt4U POLITIK Intrans Publishing 2020 PENGANTAR ILMU POLITIK Penulis: LeoAgustino Cover: Rahardian Tegar Kusuma I-ayout : Kamilia S ukmawati Cetakan Peftama, Juni 2020 ISBN : 97 8-602-6293-9 5 -4 Diterbitkan bersama oleh: Intruns Publishing \TismaKal...

Description

PEN

GANTAR

ILM U

POLITII(

Leo Agustino

PENGANTAR ILlt4U POLITIK

Intrans Publishing

2020

PENGANTAR ILMU POLITIK Penulis:

LeoAgustino Cover: Rahardian Tegar Kusuma

I-ayout : Kamilia

S ukmawati

Cetakan Peftama, Juni 2020

ISBN : 97 8-602-6293-9

5

-4

Diterbitkan bersama oleh: Intruns Publishing \TismaKalimetro Jl. Joyosuko Metro 42 Malang, Jatim Telp. 0341 -57 3650, Fax. 034r-57 3650

Email Pernaskahan: redaksi. intrans@gmail. com Email Pemas aran : i ntrans-m alang@y ahoo. com 'W'ebsite:

www. intranspublishing. com

Anggota IKAPI

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit. Perpus takaan Nasional: Katalog Dalam

Terbitan (KDT)

LeoAgustino Pengantar

Ilmu Politik/Penyusun, lroAgusrino - Cet.

1-

Malang: Intrans Publishing,

2020 xii + 294 hlm.; I5,5 cmx23 cm

l. Ilmu Politik I.

Judul

II. Perpustakaan Nasional 320.0r

Didistribusikan oleh:

PT Cialntrans

Selaras

(Gtila)

1x

Doftor Isi

...

Pengantar Penulis -- v Pengantar Penerbit -- xi

Bab 1. Pendahuluan --

1

Memahami Konsep Dasar Politik -- 6 Alasan Mempelajari

Ilmu Politik --

Pendekatan dalam

Ilmu Politik --

Bab 2. Kekuasaan

-- 19

13

15

Mendefinisikan Kekuasaan -- 2I Sumber Kekuasaan -- 30

Distribusi dan Peralihan Kekuasaan -- 34 Sirkulasi Elit -- 38

Legitimasi --

4l

Bab 3. Negara -- 50

fual Mula Negara -- 53 Elemen dan Unsur Negara --

6l

Kekuasaan Negara dan Kedaulatan Rakyat -- 66

Perilaku Negara di Negara-negara Berkemb ang -- 7 6

Bab 4. Masyarakat Sipil: Partisipasi

Politik Perilaku Pemilih, dan Gerakan

Sosial -- 84

Memahami Masyarakat Sipil -- 85 Partisipasi Politik -- 93

Perilaku Pemilih: Partisipasi dalam Pemilihan LJmum -- 99

Hubungan Partisipasi Polidk dan Perilaku Pemilih -- 104

Politik Identitas dalam Masyarakat Sipil -- 108

-- lL4 Negara -- 117

Masyarakat Sipil dan Gerakan Sosial Pola Relasi Masyarakat Sipil dan

Bab 5. Sistem Perwakilan: Kelompok dan Partai Politik

Teori Perwakilan --

l2l

Kelompok Kepentingan dan Kelompok Penekan -- 124 Partai Politik

--

130

Bab 6. Sistem Kepartaian dan Sistem Pemilu Sistem Kepartai an

-- 147

Sistem Pemilihan (Jmum

Bab

7

-- 145

--

L55

. Keputusan Politik dan Kebijakan Publik

Teori Pembuatan Kepurusan

-- 169

-- l7l

Faktor yang Memengaruhi Pembuatan Kepurusan -- 176

Mentakrif Kebijakan Publik -- 178 Sifat-sifat Kebijakan Publik

-- 182

Pendekatan dalam Studi Kebijakan Publik

Bab 8. Demolrasi dan Demolratisasi

-- 184

-- I92

Demokrasi: Pandangan Beberapa Sarjana -- 194 Demokratisasi: Proses Menuju Demokrasi -- 204 Faktor Pendorong Demokratisasi -- 212

-- Lzl

X1

Bab 9. Konflik -- 223 Sumber Konflik -- 227

Tirjuan dan Struktur Konflik -- 238 Mengatur dan Mengendalikan Konflik -- 241

Bab 10. Gender dan Feminisme --

250

a

Seks dan Gen der -- 252

Kendala dalam Meningkatkan Peran Perempu an -- 258 Femininisme -- 265

Daftar Pustaka -- 278 Tentang Penulis -- 294

B^b1 -

Pendahu I uan Sebagai sebuah ilmu, politik baru lahir pada Abad ke- l9 dan berkembang pesat bersamaan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya. Sebagai sebuah praksis keseharian, politik telah dilakukan jauh ketika manusia membentuk "pemerintaha nnya sendiri", baik dalam bentuk kumpul an (bands), suku (tribes), chiefdoms, arau pun

dalam bentuknya seperti sekarang ini, negara (state). Dan tujuan tersebut adalah civic virtue (kebaikan bersama).

Merujuk Plato dan Aristotle, memulai kebaikan bersama adalah tujuan masyarakat membentuk kumpulan, suku, dan bahkan negara. Bahkan di Abad Pertengahan, pemikir seperti Augustinus (3 s+-qzo M) mengenalkan doktrin renrang dua bilah pedang (pedang dunia dan pedang akhirat) yang j.tg" mengarah pada kebaikan bersama. Lantas di tengah Abad Pertengahan, Thomas Aquinas (1225-1274 M) memberikan gambaran penting mengenai hukum sebagai roda penggerak kebaikan bersama dalam kehidupan kemasyarakatan. Penjelasan pelbagai hal tentang kebaikan bersama rerus berlanjut di Abad Pencerahan oleh pemikir-pemikir lain, seperri Niccolo Machiavelli (1469-1527 M), Thomas Hobbes (t5gg- 1679 M), John Locke (1632-1704 M), Montesquieu (1689 -1755 M), hingga Jean Jacques Rousseau (1712-1778 M). Pada Abad Modern, sedari Karl Marx hingga Gabriel Almond, Robert Dahl, serta Samuel p. Huntington pun meneroka tentan g civic virtue dalam kehidupan kekinian. Mereka semua, tak dapat disangkal, berpendapat b"h*"

PENGANTAR ILMU POLITIK

tujuan dari politik adalah melembagakan kebaikan bersama melalui organisasi yang kita kenal dengan nama 'negara'. Secara sederhana, semua ilmu sosial, termasuk ilmu politik di dalamnya, berupaya untuk mengerti, memahami, hingga meramalkan masa depan sebagai akibat dari perubahan sosial-politik, baik yang direncanakan maupun tidak. Perubahan selalu menantang pikiran rasional manusia untuk menanggapinya secara abduktif. Sebagai misal, pertumbuhan penduduk yang semakin pesat memerlukan pengaturan kemasyarakatan lebih rapi, efektif, dan efisien; pergeseran dari masyarakat

tradisional menuju masyarakat modern y^ng memungkinkan terjadinya krisis legitimasi, partisipasi, dan integrasi, sehingga perlu kesaksamaan mendetail untuk mengantisipasi perubahan yang radikal; meruncingnya perbedaan klas yangdiakibatkan oleh terkapitalisasinya dunia oleh para pemodal dan free-rideryangtidak bertanggung jawab pun turut diperhitungkan secara abduktif, bahkan ekletik.

Ilmu politik, sebagai sebuah disiplin ilmu, pun dihadapkan pada persoalan-persoalan seperti terpapar di atas. Untuk itu, ilmu politik membutuhkan tidak hanya satu atau dua metode, satu atau dua konsep, serra teori untuk menjawab ke semua itu; tetapi, lebih luas dari itu. Karenanya, tidak mungkin membatasi politik hanya dalam konteks dirinya sendiri; politik niscaya bersinggungan dengan ilmu-ilmu lain. Merujuk Miriam Budiardjo, Dasar-dasar IImu Polidk (2009) misalnya, beliau menyatakan bahwa ilmu politik sangat berhubungan dengan ilmu-ilmu lain untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang landai ataupun ekstrim. Ilmu sejarah, sebagai contoh. Ilmu sejarah

dalam konteks

politik merupakan alat/pedoman/dasar untuk

mempelajari data dan fakta masa lampau, yang merupakan tujuan urama dari ilmu sejarah, sebagai bahan pertimbangan prediksi/proyeksi untuk masa depan. Ahli ilmu politik akan memandang sejarah dari berbagai sisinya untuk bisa menemukan dan menyusun pola-pola perilaku politik yang terjadi serta memberikan gambaran tentang suatu keadaan yangdiharapkan berkembang dalam keadaan tertentu (Miriam Budiard jo 2009: 26).

LEO AGUSTINO

Begitu pula dengan ilmu filsafat sebagai proses berpikir yang bertujuan mendapatkan hal-hal yangpokok berdasarkan pengalaman untuk memperoleh kebe nar an yang hakiki. Ilmu politik erar hubungannya dengan filsafat politik, yaitu bagian dari filsa fat yang menyangkut kehidupan politik terutama mengenai sifat hakiki, asal mula, dan nilai dari negara, khususnya moral dan etika. Filsafat-politik jug membahas tenrang manusia yang baik/buruk, tindakan arau perbuatan baik/buruk, tujuan negara, sistem pemerintahan yangbaik, karakteristik pemimpin yang baik, dan sebagainya. Maka, dapat disimpulkan bahwa filsafat politik mengajarkan tujuan dan etika politik, masyarakat yang baik, dan nilai moral yang menyangkut kebaikan bersama.

selanjurnya, menurut Miriam Budiardjo (2009: 29-30), ilmu politik jug^ tidak bisa dilepaskan dengan sosiologi. sosiologi berpengaruh terhadap perkembangan ilmu politik yangmemberikan analisis kehidupan sosial secara umum dan menyeluruh. Sosiologi berupaya memahami latar belakang, susunan, dan pola kehidupan masyarakat, baik golongan maupun kelompok. Sosiologi membahas susunan dan stratifikasi sosial yangmemengaruhi maupun dipengaruhi berbagai segi, seperti policy decision, legitimasi dan keabsahan politik (polidcal legitimacy), sumber-sumber kewenangan politik (sou rces of polidcal authoriry), pengendalian sosial (social conrrol), dan perubahan sosial (social change). Sosiologi menganggap suaru negara sebagai asosiasi dalam masyarakat dan memperhatikan bagaimana sifat dan kegiatan anggota asosiasi tersebut memengaruhi sifat dan kegiaran

negara. Sosiologi juga memperhatikan pengaruh perkembangan, perubahan, dan pembaharuan dalam masyarakat. Jadi, apabila terjadi hal-hal tersebut dalam masyarakat, maka nilai-nilai kebudayaan masyarakat akan menunjukkan perubahan-perubahan baik dalam bermasyarakat maupun dalam pola-pola kehidupan politik. Ilmu politik dan sosiologi sama-sama mempelajari tenrang negara dan masing-masing berpandangan bahwa negara ditempatkan sebagai asosiasi maupun sebagai sistem pengendalian. Akan tetapi, terdapat perbedaan anrara keduanya. Sebagai misal, ilmu politik mengan ggap

PENGANTAR ILMU POLITIK

negara merupakan objek penelitian pokok, sedangkan sosiologi menempatkan negara sebagai lembaga pengendalian sosial yang menggambarkan masyarakat yang sederhana maupun kompleks, kecenderungan proses pengaturan atau pola-pola pengendalian tertentu, baik formal maupun nonformal. Sosiologi juga menganggap negara hanya merupakan salah satu dari banyak asosiasi dan lembaga pengendalian sosial dalam masyarakat. Ada kedekatan objek penelitian serta pengembangan teori antara antropologi dan sosiologi (Miriam Budiardjo 2009: 30-31) ' Konsentrasi antropologi pada manusia dan kebudayaan masyarakat daerah pedalaman (inland-agrarian), sedangkan sosiologi pada kehidupan masyarakat dan kebudayaan perkotaan yang jauh lebih banyak dipengaruhi perkembangan ekonomi dan teknologi modern. Kepada ilmu politik, antropologi memberikan penjelasan tentang pengertian, teori kedudukan, dan peranan satuan-satuan sosial-bu daya yang lebih terperinci dan sederhana. Antropologi menunjukkan kerumitan dan kesukaran membina kehidupan bercorak nasional serta masyarakat tradisional. Antropologi juga berpengaruh pada metodologi penelitian ilmu politik, salah sarunya yangterkenal dan yang kini sering dipakai dalam penelitian ilmu politik, adalah metode pengam at (participantobserver). Metode penelitian tersebut memaksa Para scholars ilmu politik untuk meneliti gejala-gejala kehidupan sosial dari dalam masyarakat yang menjadi objek penelitiannya. Penelitian awal tentang "negara-negara baru" hanya berkisar pada masalah-masalah yang bersifat makro atau luas, seperti pemerintahan, karena dianggap masalahmasalah daerah dapat diatasi oleh perkembangan kehidupan tingkat nasional. Antropologi memberikan pembahasan tentang kebudayaan daerah, sistem warisan harta kekayaan, serta pola-pola kehidupan tradisional lain yangmempunyai daya tahan kuat dalam usaha-usaha pembinaan kehidupan corak nasional. Antropologi jng" membahas betapa situasi faktor-faktor sosio-bu daya menjadi lauh lebih kuat dan tersadarkan dalam melakukan penentangan terhadap usaha-usaha nation-buildingterutama dalam konteks ethno-nationalism.

LEO AGUSTINO

Selanjutnya ilmu ekonomi (Miriam Budiard jo 2009: 32-33); teoretik, ilmu politik adalah ilmu yangerat kaitannya dengan proses pembuatan kepurusan (decision making process) untuk pencapaian tujuan. Untuk melaksanakan tujuan-tujuan tersebut, perlu ditentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum yang menyangkut pengaturan dan distribusi atau alokasi dari sumber-sumber yang ada. Dalam konteks ini, distribusi adalah penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat. Selain itu, ilmu ekonomi menaruh perhatian pada masalah pemanfaatan sumber daya yangjumlahnya terbatas untuk memuaskan kebutuhan manusia yang beranekaragam. Dalam literatur ilmu ekonomi, ilmu ekonomi dapat didefinisikan sebagai suaru studi secara

mengenai bagaimana seharusnya manusia atau masyarakat menentukan pilihan, baik dengan atau tanpa menggunakan uang, untuk memanfaatkan sumber daya yang jumlahnya terbatas, dan mempunyai alternatif penggunaan untuk menghasilkan barang, serta mendistribusikannya untuk keperluan masyarakat pada masa sekarang atau masa yangakan datang. Ilmu ekonomi mempersoalkan perilaku ekonomi individu dan masyarakat untuk mendapatkan jawaban -jawaban bagi masalah

yang menyangkut hubungan antara kebutuhan manusia dan alat pemuasnya. Jadi, yang dijadikan objek studi ilmu ekonomi saat ini adalah kebutuhan kebendaan dan jasa pelayanan. Dalam konteks ini, ilmu politik di era globalisasi yang cenderung pada logika demokrasi politik, niscaya sisi ekonomi terkait dengan ekonomi pasar. Secara singkat, ekonomi pasar adalah suatu perekonomian yangseluruh aktivitasnya diatur oleh interaksi di antara penjual dan pembeli. Dengan cara melihat seperti di atas, maka dapat dikatakan bahwa ilmu Politik dan ilmu ekonomi tidak dapat dipisahkan. Kedu anyasaling memengaruhi, yang secara gamblang dapat dicermati dalam bentuk keputusankeputusan atau aturan-aturan pemerintah yang berkait dengan sistem politik arau sistem ekonomi pemerintah. Psikologi sosial pun demikian. Ilmu ini mempelajari manusia arau individu-individu di dalam masyarakat serra gejala y angditimb ulkan

atau memengaruhi hubungan timbal balik antara manusia dan masyarakat, khususnya mempel ajari faktor-faktor apa yane bisa

PENGANTAR ILMU POLITIK

mendorong manusia agar mau hidup dan bergabung di dalam suatu group atau kelompok/golongan tertentu. Sesuai namanya, psikologi sosial berasal dari sosiologi dan psikologi. Sosiologi, yang mempelaiati segala kegiatan kehidupan atau gejala-geiala sosial dalam suatu masyarakat tertentu, bersatu dengan psikologi, ilmu yangmemusatkan perhatian pada kehidupan di dalam diri orang per orang, bukan pada peristiwa. Hubungan antara psikologi sosial dengan ilmu politik dilihat dari analisis sosial politik secara makro yang diperkuat oleh analisis yang bersifat mikro/psikologi sosial. Psikologi sosial mengamati kegiatan manusia dari dua segi, extern (melihat geiala-geiala atau peristiwa serra lingkungan yang ada di dalam masyarakat) dan intetn (mengamati lebih ke dalam dari setiap individu, seperti tingkat semangat dan emosi). Dengan bantuan psikologi sosial, ilmu politik dapat secara mendalam mempelajari makna dan peranan 'orang-orang kuat', 'orang-orang besar', kepemimpinan efektif yang menghasilkan keputusan-kepurusan politik berupa kebijakan publik dalam ruang lingkup politik, serta nilai-nilai budayayang telah bertahun-tahun diterima masyarakat hingga melahirkan tingkah laku politik yang relatif stabil. Selain seperri yangtelah dilelaskan secara sederhana di atas, masih banyak ilmu lain yang juga meme ngaruhi ilmu politik. Dalam bagian pembuka ini akan j,tg" dibahas ilmu lain setelah memahami konsepkonsep dasar ilmu politik, landasan mempel aiari ilmu politik, dan upaya memahami pendekatan-pendekatan dalam ilmu politik.

Memahami Konsep Dasar Politik Ketika ditanya, "Ap" yang dimaksud atau apa yang diketahui tenrang politik?" maka jawaban atas pertanyaan tersebut tidak sesederhana perranyaan yang diajukan. Ada sangat banyak varian jawabannya. Tapi, yang paling mudah adalah dengan merujuk asal katanya , polis. Kata tersebut (polis) membawa kita bergerak ke masa lampau di zaman Yunani Kuno tempat di mana para pemikir besar

awal filsafat politik berada.

:'.-1, ' ,*' :.r

,_...,.Jt

..

t.t ',',

':

L.:

-''i'*,*.. -, , ,: ,i-:t r-:: ..-,.,.,..-.t:.

: -,-{: .

._

,...

", * ---l ii:

f*,.:,;r .'t

,

j..Jr;

-:;.:.,

,ra,t *

-'.

LEO AGUSTINO

Aristotle misalnya, memandang politik sebagai penerapan "kota terbaik," dalam bahasa kata Yunani, polis berarti "negara-kota" yang kemudian melahirkan kata 'politik' di kemudian harinya. Politik, menurutnya, haruslah membahas bukan hanya ciri-ciri khas 'kora terbaik', tetapi j.tg" menganalisis sifat umum kota dan sistem-sistem politik atau, yangkemudian, ia sebut dengan istilah polirciai.Aristotle memandang bahwa politik sangat perlu untuk membahas warga negara sebagai entitas dasar negara-kota, karena baik/buruk suatu polis akan sangar bergantung pada kesepakatan tertentu di dalam masyarakat itu sendiri (Kaplan 1960: 2l). Tirjuannya untuk menciptakan kesepakaran bersama dan kesatuan demi tercapainya tujuan polis yakni kebaikan bersama.

Merujuk Aristotle, setidaknya, kita mendapatkan beberapa hal penting untuk dapat mendefinisikan politik. Perrama, politik membahas tentang negara yangdalam konteks kelaluan yangkemudian kita kenal dengan nama polis. Pembahasan ini khususnya berkonsentrasi pada bentuk ideal suatu negara, yaitu bagaimana sistem dalam negara harus dibangun sehingga lahir yang kemudian disebut Aristotle sebagai 'kota terbaik', dan bagaimana interaksi antara lembaga-lembaga yang ada di lingkup negara. Berdasarkan perihal di atas, Saltou (1961: l) menjelaskan bahwa: ... politik (atau ilmu politik) adalah ilmu yangmempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lemb aga yangakan melaksanakan tujuan-tujuan itu; hubungan antara negara dengan warga negara serra dengan negara-negara lain.

Sejalan dengan itu, Barents ( lg65: 23) menyatakan, "Ilmu politik adalah ilmu yang mempel ajari kehidupan negar a ... yans merupakan bagian dari kehidupan masyarakat; ilmu politik mempel ajari negaranegara itu melakukan tugas-tugasnya".

Kedua, terkait dengan hal pertama, maka politik akan sangat bersinggungan dengan kekuasaan. Untuk mewujudkan kota arau negara terbaik seperti yang dicitakan oleh Aristole, perlu kiranya kekuasaan dimiliki oleh pihak-pihak yang mengelola negara. Kekuasaan diperlukan agil sistem-sistem (khususnya sistem politik) yang

^-**! il..j ,r: :

....*-,.q,;,

i

.:'\

LEO AGUSTINO

negara unruk menerapkan kebijakan-kebijakan umum yang berkait dengan kebaikan dan kepentingan bersama. Dalam pengambilan keputusan, biasa nya para decision-makers akan melakukan beberapa rangkaian yang saling terikat, mulai dari menetapkan masalah yang benar, merumuskan alternatif-alternatif untuk menyelesaikan masalah, menghitung kerugian dan keuntungan (costs-and-benefirs) yang dapat tercipta dari alternatif-alternatif kebij akan yangtelah disusun, sampai dengan pengambilan keputusan itu sendiri (Leo Agustin o, 2006).

Berdasarkan ilustrasi Aristotle, dapatlah dipahami mengapa Miriam Budiardjo (2009: 17) mengatakan bahwa definisi ilmu politik akan berkait dengan pembahasan: (i) negara, (ii) kekuasaan, (iii) pengambilan keputusan, (iv) kebijakan, dan (v) distribusi atau alokasi. Pembahasan mengenai negara, menurut Miriam Budiardjo, merupakan titik sentral ilmu politik, yangpusar perhatiannya terletak pada lembaga-lembaga kenegaraan serta bentuk-bentuk formalnya. Pembahasannya dapat berupa bagaimana lembaga-lembaga kenegaraan

tersebut menjalankan rugas-tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama, bagaimana lembaga-lembaga tersebut berperan dan berfungsi,...