Penyelesaian Konflik Pemerintah RI-GAM DOCX

Title	Penyelesaian Konflik Pemerintah RI-GAM
Pages	8
File Size	24.2 KB
File Type	DOCX
Total Downloads	43
Total Views	246

Summary

Penyelesaian Konflik Antara Pemerintah Indonesia-GAM  Awal Mula GAM Setelah rezim Soekarno jatuh, tokoh-tokohh Aceh berharap bahwa kehidupan social, ekonomi, dan politik di daerahnya bisa terwujud lebih baik dibandingkan dengan yang terjadi sepanjang era Orde Lama. Tapi, harapan ini tidak terwujud ...

Description

Penyelesaian Konflik Antara Pemerintah Indonesia-GAM Awal Mula GAM Setelah rezim Soekarno jatuh, tokoh-tokohh Aceh berharap bahwa kehidupan social, ekonomi, dan politik di daerahnya bisa terwujud lebih baik dibandingkan dengan yang terjadi sepanjang era Orde Lama. Tapi, harapan ini tidak terwujud karena rakyat Aceh masih tetap saja miskin. Provinsi Aceh pada saat itu dapat diibaratkan seperti "sapi perah" kekayaan alamnya dikuras, sementara keuntungan yang didapat diambil oleh pemerintah pusat dan yang dikembalikan kepada Aceh dalam bentuk pembangunan tidakk sebanding dengan sumbangan yang telah diberikannya untuk Republik Indonesia. Pembangunan industri multinasional di Aceh Utara secara besar-besaran sejak akhir 1970, telah mengubah masyarakat Aceh menjadi lebih sekuler.1 Pergeseran nilai ini dipercepat lagi dengan agresifnya politisasi pemerintahan Orde Baru terhadap ulama-ulama dan lembaga-lembaga keagamaan, misalnya dengan dibatalkannya Perda No. 6 Tahun 1968 tentang ketentuan Pokok Pelaksanaan Unsur-Unsur Syariat Islam di Daerah Istimewa Aceh dan dimunculkannya asas tunggal Pancasila. Dari segi ekonomi, akivitas ekonomi dijalankan pemerintah secara sentralistik. Tidak adanya perimbangan yang adil dalam masalah keuangan antara pusat dan daerah, menjadikan Aceh miskin ditengah limpahan kekayaan sumber daya alamnya. Apalagi setelah didirikannya industri-industri strategis di Aceh Utara seperti pabrik LNG, Mobil Oil, PT. Pupuk Iskandar Muda, PT. Aceh Asean Fertilizer, PT. Kraft Aceh, serta sejumlah industri hilir yang berorientasi ekspor, telah menghasilkan devisa atau pemasukkan keuangan yang cukup besar.2 Namun hampir seluruh hasilnya diserap oleh pemerintah pusat dan hanya sebagian kecil saja yang dikembalikan ke Aceh. Sifat industri yang berteknologi tinggi, juga meminggirkan tenaga kerja local dan justru mendatangkan tenaga ahli dari luar Aceh. Selain menimbulkan gap ekonomi yang makin besar, pembangunan industri-industri tersebut juga menimbulkan kecemburuan social di tengah masyarakat.3 Ketidakpuasan terhadap situasi dan kondisi Aceh yang makin menurun secara social, ekonomi, dan moral, mendorong beberapa kalangan masyarakat untuk 1 Dyah Rahmany P, Rumoh Geudong Tanda Luka Orang Aceh, cet. I (Jakarta: LSPP, 2001), hal.7 2 Dyah Rahmany P, Loc. Cit 3 Ibid, hal. 8 1...