Perbandingan Negara antara Indonesia dan Republik Demokratik Kongo PDF

Preview

Summary

Tugas Makalah Perbandingan Negara antara Indonesia dan Republik Demokratik Kongo (Analisis Bentuk Negara, Sistem Pemerintahan, Konstitusi, Sistem Perwakilan, dan Sistem Perubahan Konstitusi) Disusun oleh : Siti Yustika Potabuga 1011416159 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO 2019 KATA PENGANT...

Description

Tugas Makalah

Perbandingan Negara antara Indonesia dan Republik Demokratik Kongo (Analisis Bentuk Negara, Sistem Pemerintahan, Konstitusi, Sistem Perwakilan, dan Sistem Perubahan Konstitusi)

Disusun oleh :

Siti Yustika Potabuga 1011416159

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO 2019

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT. Karena dengan kuasa dan kasih sayang, petunjuk dan kekuatannya serta angurehnya yang telah diberikan pada penulis sehingga dapat menyelesaikan makalah ini. Makalah ini merupakan persyaratan untuk memenuhi tugas makalah dari mata kuliah Perbandingan Hukum Tata Negara. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini masih banyak kekurangan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Dan semoga dengan selesainya makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan teman-teman.

Gorontalo, 29 Maret 2019

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR………………………………………………………………………….... i DAFTAR ISI…………………………………………………………………………………….. ii BAB I PENDAHULUAN………………………………………………………………………..1 A. Latar Belakang……………………………………………………………………………1 B. Rumusan Masalah…………………………………………………………………………2 C. Tujuan……………………………………………………………………………………..2 BAB II KAJIAN TEORI…………………………………………………………………………3 A. Teori Bentuk Negara……………………………………………………………………...3 B. Teori Sistem Pemerintahan……………………………………………………………….3 C. Teori Konstitusi……………………………………………………………………….….4 D. Teori Sistem Perwakilan………………………………………………………………….4 E. Teori Sistem Perubahan Konstitusi………………………………………………………5 BAB III PEMBAHASAN…………………………………………………………………….….6 A. Analisis Perbandingan Bentuk Negara Indonesia dan Republik Demokratik Kongo……6 B. Analisis Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia dan Republik Demokratik Kongo………………………………………………………………………………….….7 C. Analisis Perbandingan Konstitusi Indonesia dan Republik Demokratik Kongo…………7 D. Analisis Perbandingan Sistem Perwakilan Indonesia dan Republik Demokratik Kongo……………………………………………………………………………………..8 E. Analisis Perbandingan Sistem Perubahan Konstitusi Indonesia dan Republik Demokratik Kongo ……………………………………………………………………………………9 BAB IV PENUTUP……………………………………………………………………………..11 A. Kesimpulan………………………………………………………………………………11 DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………………………….

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Bentuk Negara menjadi salah satu faktor penentu keberlangsungan kehidupan bermegara. Dalam perjalanannya ada beberapa bentuk Negara yang digunakan oleh setiap Negara untuk menjalankan negaranya dengan baik sesuai dengan bentuk negaranya. Beberapa bentuk Negara tersebut yaitu 1) Negara Kesatuan; 2) Negara Federasi; 3) negara Konfederasi; 4) Negara Monarki; 5) negara Oligarki dan 6) Negara Demokrasi. Apapun bentuk Negara yang dianut dalam suatu Negara tentunya memiliki tujuan yang kurang lebih sama. Selain Bentuk Negara, sistem pemerintahan juga menjadi salah satu faktor penentu keberlangsungan kehidupan bernegara. Pemerintahan akan berjalan efektif dan normal mana kala sistem yang dipilih dan digunakan sesuai dengan karakter kondisi sosial politik negara. Jika sistem pemerintahan yang digunakan tidak sesuai maka dipastikan akan menimbulkan kegagalan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Akibatnya para pelaksana tugas pemerintahan semakin kerepotan dan kesusahan dalam menjalankan fungsinya. Secara teoritis sistem pemerintahan mengalami perkembangan dari klasik hingga modern. Beberapa para ahli telah menguraikan sejarah perkembangan sistem pemerintahan yang sudah dipraktekan oleh berbagai negara. Mulai dari Presidensial, Parlementer, quasi maupun Referendum. Dari keempat pembagian sistem pemerintahan tersebut, masing-masing memiliki kelebihan

dan

kelemahan.

Tentunya

dalam

berkehidupan

bernegara,

maka

konsekuensinya akan memilih salah satu dari keempat sistem pemerintahan tersebut. Selain adanya sistem pemerintahan, ada juga sistem perwakilan. Dimana kata perwakilan dapat diartikan pada perseorangan atau suatu kelompok yang memiliki kemampuan dan kewajiban untuk berbicara, membuat tindakan dan sebagainya. Terdapat tiga sistem lembaga perwakilan yang dikenal umum, yaitu unikameral, bikameral dan trikameral. Pada suatu negara di dunia pasti mempunyai konstitusi, karena konstitusi merupakan salah satu syarat penting untuk mendirirkan dan membangun suatu negara yang merdeka. Dari arti konstitusi dalam kamus Oxford Dictionary of law, Jimly

Asshiddiqie memberikan makna bahwa yang dinamakan konstitusi itu tidak saja aturan yang tertulis, tetapi juga apa yang dipraktekan dalam kegiatan penyelenggaraan negara; yang diatur tidak saja berkenaan dengan organ negara beserta komposisi dan fungsinya, baik ditingkat pusat maupun ditingkat pemerintahan daerah (Local Government), tetapi juga mekanisme hubungan antara negara atau organ negara itu dengan warga negara. Selanjutnya Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa konstitusi yang merupakan hukum dasar dan dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara dapat berupa hukumdasar tertulis yang lazimnya disebut sebagai UUD, dan dapat pula tidak tertulis. Berbicara tentang Konstitusi dimana terdapat juga sistem perubahan konstitusi, dimana sistem perubahan konstitusi pada umunya yang akan dibahas adalah mengenai sistem perubahan konstitusi yang “resmi” (formal Amandemen). Dalam sistem ketatanegaraan modern, terdapat dua model sistem perubahan konstitusi, yaitu renewal (pembaruan) dan amandemen (perubahan).

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Perbandingan Negara Indonesia dengan Republik Demokratik Kongo (Berdasarkan Bentuk Negara, Sistem Pemerintahan, Konstitusi, Sistem Perwakilan dan Perubahan Konstitusi).

C. Tujuan

Untuk mengetahui bagaimana Perbandingan Negara Indonesia dengan Republik Demokratik Kongo (Berdasarkan Bentuk Negara, Sistem Pemerintahan, Konstitusi, Sistem Perwakilan dan Perubahan Konstitusi).

BAB II KAJIAN TEORI

A. Teori Bentuk Negara Negara dalam bahasa Inggris adalah State yang asal katanya dari bahasa Yunani yaitu Statum yang artinya bersifat tegak atau tetap. Secara harfiahnya, Negara adalah suatu organisasi yang terdapat anggota didalamnya yang menetap dan memiliki tujuan bersama untuk mencapai kesejahteraan. Unsur pertama yang harus ada dalam Negara adalah rakyat yang merupakan semua orang yang berada dalam wilayah Negara tersebut dan memiliki kewajiban untuk patuh pada aturan Negara tersebut. Unsure kedua adalah wilayah yang meliputi tanah, laut dan udara. Kemudian terdapat pemerintah yang memiliki wewenang didalamnya, Negara juga harus memiliki kemampuan untuk dapat berhubungan serta bekerja sama dengan Negara lain. Terakhir pengakuan dari Negara lain juga menentukan sebuah wilayah untuk disebut sebuah Negara. Dalam perjalanannya ada beberapa bentuk Negara yang digunakan oleh setiap Negara untuk menjalankan negaranya dengan baik sesuai dengan bentuk negaranya. Beberapa bentuk Negara tersebut yaitu 1) Negara Kesatuan; 2) Negara Federasi; 3) negara Konfederasi; 4) Negara Monarki; 5) negara Oligarki dan 6) Negara Demokrasi.

B. Teori Sistem Pemerintahan Sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu struktur yang terdiri dari fungsifiungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif yang saling berhubungan, bekerja sama dan mempengaruhi satu sama lain. Secara demikian sistem pemerintahan adalah cara kerja lembaga-lembaga negara satu sama lainnya. Menurut Jimly Asshiddiqie, sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu sistem hubungan antara lembaga negara. Sedangkan menurut Sri Soemantri, sistem pemerintahan adalah hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif. Berkaitan dengan sistem pemerintahan, pada umumnya dibedakan kedalam dua sitem utama, yaitu sistem presidensial dan parlementer, diluar kedua sistem tersebut merupakan sistem campuran atau kuasa parlementer atau kuasa presidensial, ada juga menyebut sistem referendum. Dimana sistem referendum badan eksekutif merupakan bagian dari badan legislatif yang disebut badan pekerja legislatif. Perbedaan

antara sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer, terdapat beberapa aspek yang membedakan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer itu, adalah hubungan kelembagaan, pola rekrutment, serta pola pengawasan dan pertanggungjawaban.

C. Teori Konstitusi Istilah konstitusi sendiri berasal dari bahasa latin, constitutio yang berkaitan dengan kata jus atau ius yang berarti “hukum atau prinsip”. Kata konstitusi dalam bahasa latin tersebut merupakan gabungan dari dua kata, yaitu cume dan statuere. Cume adalah sebuah preposisi yang berarti “bersamaan dengan...”, sedangkan statuere berasal dari kata sta yang membentuk kata kerja pokok stare yang berarti berdiri. Atas dasar itu, kata statuere mempunyai arti “membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan/menetapkan”. Dengan demikian, bentuk tunggal constitutio berarti menetapkan sesuatu secara bersamasama dan bentuk jamaknya (constitusiones) berarti segala sesuatu yang telah ditetapkan. Dari arti konstitusi dalam kamus Oxford Dictionary of law, Jimly Asshiddiqie memberikan makna bahwa yang dinamakan konstitusi itu tidak saja aturan yang tertulis, tetapi juga apa yang dipraktekan dalam kegiatan penyelenggaraan negara; yang diatur tidak saja berkenaan dengan organ negara beserta komposisi dan fungsinya, baik ditingkat pusat maupun ditingkat pemerintahan daerah (Local Government), tetapi juga mekanisme hubungan antara negara atau organ negara itu dengan warga negara

D. Teori Sistem Perwakilan Mengenai kata “perwakilan” dapat bermakna pada perseorangan maupun suatu kelompok yang memiliki kemampuan dan kewajiban untuk berbicara, membuat tindakan, dan sebagainya. Pengertian perwakilan sangat banyak. Salah satunya menurut Alfred de Grazia (1994), yaitu hubungan antara dua orang, wakil dengan pihak yang mewakilinya/konstituen, dimana wakil memegang otoritas untuk melaksanakan beberapa aksi yang mendapat persetujuan dari pihak yang ia wakili. Kemudian menurut Hanna Penichel Pitkin (1957), perwakilan ialah proses mewakili, dimana wakil bertindak dalam rangka bereaksi kepada kepentingan pihak yang diwakili. Wakil bertindak sedemikian rupa sehingga antara wakil dan pihak yang diwakili tidak terjadi konflik dan jika benar

terjadi, maka harus mampu diredahkan dalam penjelasan. Oleh karena itu, sistem perwakilan adalah sistem yang dijalankan untuk mewakili seluruh rakyat indonesia oleh lembaga-lembaga tertentu yang diatur oleh undang-undang. Terdapat tiga sistem lembaga perwakilan yang dikenal umum, yaitu Unikameadapun, ral, Bikameral, dan Trikameral. Keefektifan sistem lembaga perwakilan ini ditentukan oleh keseimbangan kewenangan masing-masing kamar dalam menjalankan berbagai fungsinya.

E. Teori Sistem Perubahan Konstitusi Perubahan berasal dari kata Amandement (bahasa inggris) yang artinya perubahan. Perubahan secara Etimologi yaitu hal yang berubah, peralihan, pergantian atau pertukaran. Cakupan makna Etimologi perubahan yaitu pencabutan (repeal), penambahan (addition), dan perbaikan (revision). Dalam sistem ketatanegaraan modern, terdapat dua model sistem perubahan konstitusi, yaitu renewal (pembaruan) dan amandemen (perubahan). Renewal merupakan sistem perubahan konstitusi dengan model perubahan secara keseluruhan, sehingga yang diberlakukan ialah konstitusi yang baru secara keseluruhan. Negara yang menganut sistem ini antara lain : Belanda, Jerman, dan Perancis. Adapun, amandemen adalah perubahan konstitusi yang apabila suatu konstitusi diubah, konstitusi yang asli tetap berlaku. Dengan kata lain, pada perubahan amandemen tidak terjadi keseluruhan bagian dalam konstitusi, sehingga hasil dari amandemen tersebut merupakan bagian atau lampiran yang menyertai konstitusi awal. Negara yang menganut sistem ini yaitu Negara Amerika Serikat termasuk juga Indonesia.

BAB III PEMBAHASAN

A. Analisis Perbandingan Bentuk Negara Indonesia dan Republik Demokratik Kongo Bentuk Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang lebih sering disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pernyataan yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan tertuang dalam UUD 1945 pasal 1 yang berbunyi “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Pasalpasal dalam UUD 1945 telah memperkukuh prinsip NKRI, diantaranya pada pasal 1 ayat (1), pasal 18 ayat (1), pasal 18B ayat (2), pasal 25A, dan pasal 37 ayat (5). Selain itu, wujud Negara Kesatuan tersebut semakin diperkuat setelah dilakukan perubahan atas UUD 1945. Bentuk Negara Demokratik Kongo adalah Negara Kesatuan (Kuasi Federal). Wilayah DRC terdiri atas 1 wilayah ibukota dan 25 provinsi yang menikmati otonomi. Menurut ukuran apapun Republik Demokratik Of Kongo merupakan Negara yang gagal. Wilayah yang berada dibawah kekuasaannya tidak memiliki pusat pemerintahan, tidak ada hubungan antara daerah yang luas dan sangat jauh, hampir tidak ada infrastruktur yang

berfungsi, dan tidak ada bahasa atau kebudayaan satupun untuk menyatukan

berbagai suku yang ada. Analisis perbandingan dari kedua Negara ini, yaitu dimana kedua Negara ini memiliki kesamaan dalam bentuk Negara yaitu Negara kesatuan. Meskipun kedua Negara ini merupakan Negara kesatuan tetapi memiliki perbedaan dimana indonesia mampu menjalankan kekuasaannya sehingga dapat mensejahterakan pemerintahannya. Berbeda dengan Republik Demokratik Kongo dimana tidak mampu menjalankan kekuasaanya dan tidak bisa mensejahterakannya sehingga Negara ini dikenal dengan Negara yang gagal, tetapi Negara RDC ini sendiri tetap menjalankan tahap pertahan untuk mengembalikan kesejahteraan dalam Negara tersebut.

B. Analisis Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia dan Republik Demokratik Kongo Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki sistem pemerintahan Presidensial. Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara itu. Kepala pemerintahan adalah presiden, dan dipihak lain ia tidak bertanggung jawab kepada dewan perwakilan rakyat, artinya kedudukan presiden tidak tergantung kepada dewan perwakilan rakyat. Negara Indonesia, berdasarkan pada UUD 1945 yang dimilikinya menganut sistem pemerintahan presidensial yakni sistem pemerintahan Negara Republik didalamnya, kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilihan umum dan terpisah dari kekuasaan legislatif. Selain itu menurut UUD 1945, sistem pemerintahan Indonesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan atau trias politika murni sebagaimana yang diajarkan oleh Monstiquieu. Namun, Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan. Republik Demokratik Kongo merupakan sebuah Negara yang menganut sistem pemerintahan Republik semi-Presidensial. Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara itu. Presiden adalah kepala Negara. Presiden mengangkat perdana menteri setelah berkonsultasi dengan partai mayoritas parlemen. Presiden berkuasa 5 tahun dan boleh 1 kali lagi dipilih. Menteri-menteri diangkat oleh perdana menteri. Analisis perbandingan sistem pemerintahan dari kedua Negara ini, yaitu meskipun memiliki kesamaan dalam kepala pemerintahan yaitu presiden, akan tetapi sistem pemerintahannya berbeda yaitu presidensial dan semipresidensial (yaitu dimana Negara DRC tersebut menggabungkan kedua sistem pemerintahan). Akan tetapi, kepala pemerintahan (presiden) sama menjabat 5 tahun dan bisa satu kali lagi dipilih untuk menjabat sebagai kepala pemerintahan.

C. Analisis Perbandingan Konstitusi Indonesia dan Republik Demokratik Kongo Di Indonesia ada empat tahap perkembangan konstitusi. Dari Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Konstitusi Republik Indonesia serikat kemudian diubah lagi menjadi Undang-Undang Dasar Sementara dan akhirnya kembali lagi di Undang-Undang Dasar 1945 dan berlaku sampai sekarang ini. Sehingganya Konstitusi di Indonesia adalah

Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ialah hukum dasar yang tertulis. sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum. Jadi semua perundang-undangan peraturan harus bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi Republik Demokratik Kongo sekarang yaitu The Constution of The Democratic Republic of The Congo, 2005. Konstitusi pertama di negara ini adalah hukum dasar tahun 1960, yang didasarkan pada Konstitusi Belgia dan membentuk republik parlementer. Sebuah konstitusi baru, tertanggal 1 Agustus 1964, memperkuat wewenang kepresidenan, semakin ditingkatkan dengan piagam 24 Juni 1967. Ini diamandemen pada Agustus 1974, direvisi pada 15 Februari 1978, dan diamandemen pada 5 Juli 1990. Konstitusi transisi kemudian diundangkan pada April 1994. Sebuah Undang-Undang Dasar diundangkan pada Mei 1997; rancangan konstitusi diusulkan tetapi tidak diselesaikan pada Maret 1998. Dari 2 April 2003, negara itu berada di bawah Konstitusi Transisi, yang didirikan sebagai hasil dari Perjanjian Global dan Inklusif 2002 dari Sun City, Afrika Selatan yang mengakhiri Perang Kongo Kedua. Dokumen ini berlaku sampai konstitusi saat ini mulai berlaku pada 18 Februari 2006. Analisis perbandingan konstitusi dari kedua Negara ini, yaitu sudah jelas memiliki perbedaan dalam menganut konstitusi dimana Indonesia sendiri menganut konstitusi tertulis (Undang-Undang Dasar) sedangkan Republik Demokratik Kongo menganut The Constution of The Democratic Republic of The Congo, 2005, meskipun demikian Republik Demokratik Kongo juga bisa dibilang menganut konstitusi tertulis karena sebuah Undang-Undang Dasar diundangkan. Konstitusi kedua Negara ini juga sudah pernah diamandemen kan dan telah berlaku sampai sekarang.

D. Analisis Perbandingan Sistem Perwakilan Indonesia dan Republik Demokratik Kongo Sistem perwakilan yang dianut di Negara Indonesia berbeda-beda sama halnya dengan konstitusi diIndonesia. Pada saat dibawah konstitusi RIS sistem perwakilan diIndonesia adalah menganut sistem Bikameral karena saat itu badan perwakilannya terdiri dari DPR dan senat. Kemudian pada saat berlakunya Undang-Undang Dasar

sementara sistem perwakilannya adalah Unikameral karena tidak ada lagi senat. Sedangkan pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 sistem yang dianut tidak dapat dikategorikan sebagai sistem Bikameral maupun Unikameral. Pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sistem perwakilan yang dianut Indonesia adalaha sistem perwakilan Trikameral karena terdapat tiga lembaga perwakilan sekaligus yaitu MPR, DPR dan DPD yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang berbeda dan terpisah. Sistem perwakilan yang dianut di Negara Republic Demokratik Kongo adalah Bikameral (National Assembly + Senate). National Assembly anggotanya disebut Deputies yang dipilih secara langsung. National Assembly bertugas membuat hukum dan mengendalikan administrasi Negara, perusahaan dan pelayanan publik. Senat dipilih oleh dewan provinsial yang mewakili propinsi. Analisis perbedaan sistem perwakilan dari kedua Negara tersebut, yaitu sudah jelas kedua Negara tersebut memiliki perbedaan dalam menganut sistem perwakilan itu sendiri dalam Negara masing-masing. Dimana Indonesia menganut sistem perwakilan Trikameral sedangkan Republik Demokratik Kongo lebih menganut pada sistem perwakilan Bikameral. Kedua Negara tersebut memiliki cara tersendiri dalam menganut sistem perwakilannya untuk diterapkan dalam negaranya untuk mencapai tujuan yang baik dalam sistem kenegaraannya.

E. Analisis Perbandingan Sistem Perubahan Konstitusi Indonesia dan Republik Demokratik Kongo Di Indonesia menganut sistem perubahan secara Amandemen hal ini terbukti Undang-Undang Dasar 1945 terdapat lampiran pada setiap amandemennya, mulai dari amandemen pertama hingga amandemen yang ke empat. Namun ada juga beberapa bagian dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tidak boleh diubah yakni batang tubuh, pembukaan, aturan peralihan, pejelasan dan aturan tambahan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak terdapat ketentuan tentang pembatasan dalam mengubah Undang-Undang Dasarnya. Namun demikian, sulit dinyatakan bahwa tanpa adanya peraturan tentang pembatasan, berarti semua bagian dari konstitusi dapat diubah.

Republik Demokratik Kongo...