Title | Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah |
---|---|
Author | Fikram Faraid |
Pages | 12 |
File Size | 74.8 KB |
File Type | |
Total Downloads | 59 |
Total Views | 241 |
Kapita Selekta Hukum Bisnis Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah Disusun Oleh : Fikra Abdul Razaq F (1133.006.021) Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana 2012 Kata Pengantar Puji syukur atas kehadirat ALLAH swt.yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada Penulis, sehingga ...
Kapita Selekta Hukum Bisnis Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah
Disusun Oleh
: Fikra Abdul Razaq F (1133.006.021)
Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana 2012
Kata Pengantar
Puji syukur atas kehadirat ALLAH swt.yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas ini guna memenuhi persyaratan dalam mata kuliah Kapita Selekta Hukum Bisnis.
Atas terselesaikan tugas ini, penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca.
Jakarta 8 Juni 2012
Penulis
a. Latar belakang Indonesia adalah
negara dengan
mayoritas penduduknya
beragama
Islam.
Namun,
perkembangan produk-produk yang mengacu pada prinsip syariah di Indonesia, baru berkembang sekitar tiga sampai empat tahun terakhir ini. Dunia bisnis yang kita kenal pertama kali menerapkan prinsip syariah adalah dunia perbankan. Kemudian merembet ke bidang bisnis lainnya, termasuk bisnis Asuransi. Seperti yang dilakukan oleh Asuransi tertua dan terbesar di Indonesia, AJB Bumiputera 19121. Sesuai dengan namanya "Asuransi Syariah", maka jelas bahwa asuransi ini berbasis syariah (menganut prinsip-prinsip syariah) dalam penerapan dan sistem kerjanya. Ada beberapa perbedaan mendasar yang membedakan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Menurut Undang-Undang No.2 Tahun 1992 Pasal 1 : “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak Penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”. Pada hakekatnya asuransi adalah suatu perjanjian antara nasabah asuransi (tertanggung) dengan perusahaan asuransi (penanggung) mengenai pengalihan resiko dari nasabah kepada perusahaan asuransi. Resiko yang dialihkan meliputi: kemungkinan kerugian material yang dapat dinilai dengan uang yang dialami nasabah, sebagai akibat terjadinya suatu peristiwa yang mungkin/belum pasti akan terjadi (Uncertainty of Occurrence & Uncertainty of Loss).
Asuransi
1
POLIS
tertanggung-----nasabah-----resiko--
perjanjian
penanggung----jiwa-----kerugian----
http://tongkonanku.blogspot.com/2009/06/perbedaan-asuransi-syariah-dengan.html#ixzz1wK7mjwEa
Asuransi Koonvensional dan Asuransi Syariah haram------halal------subhat (ragu-ragu)
No
1.judi
1.tdk ada larangan
2.riba
2.sah
3.tidak pasti
3.adanya kesepakatan
4.tidak percaya ALLAH
4.keuntungan kedua belah pihak
Prinsip
Asuransi Konvensional
Asuransi Syariah
Perjanjian antara dua pihak
1.
Konsep
atau lebih, di mana pihak
Sekumpulan orang yang saling
penanggung mengikatkan diri
membantu, saling menjamin, dan
kepada tertanggung, dengan
bekerja sama, dengan cara
menerima premi asuransi, untuk
masing-masing mengeluarkan dana
memberikan
tabarru’.
pergantian kepada tertanggung.
2.
Asal Usul
Dari masyarakat Babilonia
Dari Al-Aqilah, kebiasaan suku Arab
4000-3000 SM yang dikenal
jauh sebelum Islam datang. Kemudian
dengan perjanjian Hammurabi. Dan
disahkan oleh
tahun
Rasulullah menjadi hukum Islam,
1668 M di Coffee House London
bahkan telah tertuang dalam konstitusi
berdirilah Lloyd of London sebagai pertama di dunia (Konstitusi Madinah) cikal bakal asuransi konvensional.
yang dibuat langsung oleh Rasulullah. Bersumber dari wahyu Ilahi.
3. Sumber Hukum
Bersumber dari pikiran
Sumber hukum dalam syariah Islam
manusia dan kebudayaan.
adalah Al Qur’an, Sunnah
Berdasarkan hukum positif, hukum atau kebiasaan Rasulullah, Ijma, Fatwa alami, dan contoh sebelumnya.
Sahabat, Qiyas, Istihsan, Urf, tradisi, dan Mashalih Mursalah.
4.
“Maghrib”
Tidak sejalan dengan syariah Islami
Bersih dari adanya prakter
(Maysir,
karena adanya
Maysir, Gharar, dan Riba’.
Gharar, dan
Maysir, Gharar, dan Riba’; hal
Riba’)
yang diharamkan dalam muamalah. Ada, yang berfungsi untuk
5.
DPS (Dewan
Tidak ada, sehingga dalam banyak
mengawasi pelaksanaan operasional
Pengawas
prakteknya bertentangan dengan
perusahaan agar terbebas dari praktek-
Syariah)
kaidah-kaidah syara’/syariah.
praktek muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah
Konsep dasar asuransi syariah adalah tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan (al birri wat taqwa). Konsep tersebut sebagai landasan yang diterapkan dalam setiap perjanjian transaksi bisnis dalam wujud tolong menolong (akad takafuli) yang menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain di dalam menghadapi resiko, yang kita kenal sebagai sharing of risk, sebagaimana firman Allah SWT yang memerintahkan kepada kita untuk taawun (tolong menolong) yang berbentuk al birri wat taqwa (kebaikan dan ketakwaan) dan melarang taawun dalam bentuk al itsmi wal udwan (dosa dan permusuhan)2. Asuransi didasarkan atas kerelaan,tidak ada paksaan.UU terkait dengan asuransi syariah belum ada.mekanisme pengalihan resiko dengan membayar sejumlah premi dengan perjanjian antara penanggung dan tertanggung.jika mengacu kepada asuransi konvensional maka asuransi mengandalkan bunga,yg di larang di agama.
Perbedaan mendasar asuransi syariah dan asuransi konvensional -Keberadaan pengawas syariah -prinsip akad asuransi syariah adalah takafuli (tolong menolong). Sementara akad dalam asuransi konvensional adalah Tabaduli (jual beli antar nasabah dan perusahaan) -Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah (premi) di investasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil. Sedangkan pada asuransi konvensional pada sembarang sektor -Premi yang terkumpul di perlakukan sebagai milik nasabah
2
http://balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/hukum-asuransi/
-Untuk kepentingan pembayaran klaim nasabah, dana diambil dari rekening Tabarru' (dana sosial) seluruh peserta yang sudah diiklaskan untuk keperluan tolong menolong bila ada peserta yang terkena musibah. Sedangkan dalam asuransi konvensional, dana pembayaran klaim di ambil dari rekening milik perusahaan. -Keuntungan investasi di bagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku kepala pengelola, dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan dalam asuransi konvensional, keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Jika tidak ada klaim, nasabah tak memperoleh apa-apa.
Asuransi Umum
Asuransi Syariah
Konvensional
Ada Dewan Pengawas Syariah, fungsinya mengawasi
Dewan Pengawas
Manajemen, Produk, dan
Syariah
Tidak ada
Investasi Dana
Tolong menolong (Takafuli)
Akad
Investasi dana berdasarkan syariah dengan sistem bagi
Jual beli (Tabaduli)
Investasi Dana berdasarkan Investasi Dana
hasil (Mudharabah)
bunga (riba)
Dana yang terkumpul dari
Dana yang terkumpul dari
nasabah (premi) merupakan
nasabah (premi) menjadi milik
milik peserta, perusahaan
Kepemilikan Dana
Perusahaan. Perusahaan bebas
hanya sebagai pemegang
untuk menentukan
amanah untuk mengelolanya
investasinya
Dari rekening tabarru (dana sosial) seluruh peserta, yang
Pembayaran Klaim
Dari rekening dana perusahaan
sejak awal sudah diikhlaskan oleh peserta untuk keperluan tolong menolong bila terjadi musibah
Dibagi antara Perusahaan dengan Peserta (sesuai prinsip
Keuntungan
Seluruhnya menjadi milik perusahaan
bagi hasil/Mudharabah)
MUI—DSN (dewan syariah nasional)---mengeluarkan fatwa-fatwa yg terkait dengan ekonomi syariah DSN3. Jenis asuransi syariah -takaful keluarga : bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan dalam mengahadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta asuransi takaful. Contoh
:
Takaful
berencana,pembiayaan,pendidikan,dana
haji,berjangka,kecelakaan
siswa,kecelakaan diri,khairat keluarga -takaful umum : asuransi kerugian berbentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta benda milik peserta takaful, seperti rumah bangunan dan sebagainya. Contoh
:
takaful
kendaraan
motor,kebakaran,kecelakaan
diri,pengangkutan
laut,rekayasa/engineering
Ayat yg mendasari pelaksanaan asuransi syariah Surat Al-Ma’idah ayat 2 menyebutkan “Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolongmenolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”
3
http://asuransitakaful.net/2009/03/perbedaan-asuransi-syariah-dan-konvensional/
al-Baqarah 188, 'Dan janganlah kalian memakan harta di antara kamu sekalian dengan jalan yang bathil, dan janganlah kalian bawa urusan harta itu kepada hakim yang dengan maksud kalian hendak memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu tahu." Hadist Nabi Muhammad SAW, "Mukmin terhadap mukmin yang lain seperti suatu bangunan memperkuat satu sama lain," Dan "Orang-orang mukmin dalam kecintaan dan kasih sayang mereka seperti satu badan. Apabila satu anggota badan menderita sakit, maka seluruh badan merasakannya. Dari Sudut Hukum Positif, asuransi Syariah masih berpedoman kepada UU No. 2 Tahun 1992. Walaupun sebenarnya UU tersebut belum mengakomodasi eksistensi asuransi syariah. Dengan kata lain, UU No. 2 Tahun 1992 tidak dapat jadi landasan hukum yang kuat bagi asuransi syariah Menutup Loss of Earning Power seseorang atau badan usaha Pedoman yang digunakan oleh perusahaan Asuransi dan Reasuaransi Syariah dalam menjalankan usahanya adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSN-MUI/X/2001tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Karena Fatwa DSN bukanlah hukum Positif maka perlu disusun peraturan hukum yang menjadi landasan berlakunya asuransi syariah Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 tentang perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi. Dalam Pasal 3 disebutkan “Setiap pihak dapat melakukan usaha asuransi dan reasuransi berdasarkan prinsip syariah.” Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK.06/2003 tentang kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian, dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan sistem syariah. Berdasarkan Peraturan ini Jenis investasi bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah terdiri dari: 1. Deposito dan sertifikat deposito syariah 2. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia
3. Saham Syariah yang tercatat di bursa efek 4. Obligasi syariah yang tercatat di bursa efek 5. Surat berharga syariah yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah 6. Unit Penyertaan reksadana syariah 7. Penyertaan langsung syariah 8. Bangunan atau tanah dengan bangunan untukm investasi 9 . Pembiayaan kepemilikan tanah dan/atau bangunan, kendaraan bermotor, dan barang modal dengan skema murabahah (jual beli dengan pembayaran ditangguhkan) 10. Pembiayaan modal kerja dengan skema mudharabah (bagi hasil) 11. Pinjaman polis
prinsip2 ekonomi syariah tidak
zalim,
ada
kesepakatan,tidak
ada
penipuan
tidak ada unsur riba,tidak ada tambahan harta pokok,tidak ada bunga tidak ada unsur maysir, tidak ada unsur perjudian,prinsip keuntungan tidak adanya unsur gharar, ketidak jelasan atau samar'', beli kucing dalam karung akad yg digunakan dlm asuransi syariah? prinsip akad asuransi syariah adalah takafuli (tolong menolong). Sementara akad dalam asuransi konvensional adalah Tabaduli (jual beli antar nasabah dan perusahaan)
ASAS KEIMANAN ASAS SOLIDARITAS KOLEKTIF SESUAI DENGAN PRINSIP UKHUWWAH ASAS BAKTI SOSIAL SECARA INSTITUSIONAL ASAS INVESTASI DAN MENABUNG UNTUK CADANGAN BENCANA ASAS-ASAS LAIN DARI APLIKASI SISTEM ASURANSI KONTEMPORER YANG SESUAI DENGAN SYARIAT ISLAM
Akad (Perjanjian) Setiap perjanjian transaksi bisnis di antara pihak-pihak yang melakukannya harus jelas secara hukum ataupun non-hukum untuk mempermudah jalannya kegiatan bisnis tersebut saat ini dan masa mendatang. Akad dalam praktek muamalah menjadi dasar yang menentukan sah
atau tidaknya suatu kegiatan transaksi secara syariah4. Hal tersebut menjadi sangat menentukan di dalam praktek asuransi syariah. Akad antara perusahaan dengan peserta harus jelas, menggunakan akad jual beli (tadabuli) atau tolong menolong (takaful). Akad pada asuransi konvensional didasarkan pada akad tadabuli atau perjanjian jual beli. Akad Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan adalah akad tijarah dan/ atau akad tabarru’ Akad tijarah yang dimaksud adalah mudhrabah Akad tabarru’ adalah hibah Dalam akad sekurang-kurangnya harus disebutkan: Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan; Cara dan waktu pembayaran premi; Jenis akad tijarah dan/ atau akad tabarru’ serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.
Gharar (Ketidakjelasan) Definisi gharar menurut Madzhab Syafii adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling kita takuti5. Gharar/ketidakjelasan itu terjadi pada asuransi konvensional, dikarenakan tidak adanya batas waktu pembayaran premi yang didasarkan atas usia tertanggung, sementara kita sepakat bahwa usia seseorang berada di tangan Yang Mahakuasa. Jika baru sekali seorang tertanggung membayar premi ditakdirkan meninggal, perusahaan akan rugi sementara pihak tertanggung merasa untung secara materi. Jika tertanggung dipanjangkan usianya, perusahaan akan untung dan tertanggung merasa rugi secara financial. Pada asuransi syariah akad tadabuli diganti dengan akad takafuli, yaitu suatu niat tolongmenolong sesama peserta apabila ada yang ditakdirkan mendapat musibah. Mekanisme ini oleh para ulama dianggap paling selamat, karena kita menghindari larangan Allah dalam praktik muamalah yang gharar. 4
http://cfasyifa.wordpress.com/2012/04/19/perbedaan-asuransi-syariah-dan-konvensional/
5
ibid
Maisir (Judi) Allah SWT berfirman dalam surat al-Maidah ayat 90,"Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya khamar, maisir, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan."
Riba Dalam hal riba, semua asuransi konvensional menginvestasikan dananya dengan bunga, yang berarti selalu melibatkan diri dalam riba6. Hal demikian juga dilakukan saat perhitungan kepada peserta, dilakukan dengan menghitung keuntungan di depan. Investasi asuransi konvensional mengacu pada peraturan pemerintah yaitu investasi wajib dilakukan pada jenis investasi yang aman dan menguntungkan serta memiliki likuiditas yang sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi. Begitu pula dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.6/2003 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Semua jenis investasi yang diatur dalam peraturan pemerintah dan KMK dilakukan berdasarkan sistem bunga. Asuransi syariah menyimpan dananya di bnak yang berdasarkan syariat Islam dengan sistem mudharabah. Untuk berbagai bentuk investasi lainnya didasarkan atas petunjuk Dewan Pengawas Syariah. Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imron ayat 130,"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba yang memang riba itu bersifat berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan." Hadist, "Rasulullah mengutuk pemakaian riba, pemberi makan riba, penulisnya dan saksinya seraya bersabda kepada mereka semua sama."(HR Muslim)
Dana Hangus Ketidakadilan yang terjadi pada asuransi konvensional ketika seorang peserta karena suatu sebab tertentu terpaksa mengundurkan diri sebelum masa reversing period. Sementara ia telah beberapa kali membayar premi atau telah membayar sejumlah uang premi. Karena kondisi tersebut maka dana yang telah dibayarkan tersebut menjadi hangus. Demikian juga pada 6
Ibid
asuransi non-saving atau asuransi kerugian jika habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka premi yang dibayarkan akan hangus dan menjadi milik perusahaan. Dewan Pengawas Syariah Pada asuransi syariah seluruh aktivitas kegiatannya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang merupakan bagian dari Dewan Syariah Nasional (DSN), baik dari segi operational perusahaan, investasi maupun SDM. Kedudukan DPS dalam Struktur oraganisasi perusahaan setara dengan dewan komisaris. Itulah beberapa hal yang membedakan asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Apabila dilihat dari sisi perbedaannya, baik dari sisi ekonomi, kemanuasiaan atau syariahnya, maka sistem asuransi syariah adalah yang terbaik dari seluruh sistem asuransi yang ada.
Sumber: Proteksi, No.184/Mei 2006/Tahun XXVII
Asuransi Syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syariah
Kesimpulannya KESIAPAN BERTRANSAKSI DENGAN PRINSIP SYARIAH PAYUNG HUKUM YANG MASIH LEMAH KURANGNYA SOSIALISASI TENAGA AHLI ASURANSI SYARIAH DUKUNGAN PEMERINTAH...