Perbuatan Yang Dilarang (Prohibited Acts) Sebagai Manifestasi Kepastian Hukum Dalam Perlindungan Konsumen DOCX

Title	Perbuatan Yang Dilarang (Prohibited Acts) Sebagai Manifestasi Kepastian Hukum Dalam Perlindungan Konsumen
Author	Yakub adi krisanto
Pages	3
File Size	54.8 KB
File Type	DOCX
Total Downloads	736
Total Views	831

Summary

Perbuatan Yang Dilarang (Prohibited Acts) Sebagai Manifestasi Kepastian Hukum Dalam Perlindungan Konsumen1 Yakub Adi Krisanto2 Kepastian hukum sebagai salah satu cita hukum, oleh Gustav Radbruch merupakan konstruksi fakta dalam suatu kaedah hukum yang dirumuskan secara jelas dan tegas (Satjipto Raha...

Description

Perbuatan Yang Dilarang (Prohibited Acts) Sebagai Manifestasi Kepastan Hukum Dalam Perlindungan Konsumen1 Yakub Adi Krisanto2 Kepastian hukum sebagai salah satu cita hukum, oleh Gustavi Radbruch merupakan konstruksi fakta dalam suatu kaedah hukum yang dirumuskan secara jelas dan tegas (Satjipto Rahardjo, 2006:136). Hukum perlindungan konsumen yang tertuang dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, salah satu asasnya adalah kepastian hukum (Pasal 2). Dalam penjelasannya, asas kepastian hukum dijelaskan bahwa agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Kepastian hukum mendapatkan konkritisasinya ketika para pihak secara sukarela menaati hukum. Tuntutan atas ketaatan hukum secara implisit termasuk apabila terdapat pihak yang melanggar hukum tersedia mekanisme untuk memberikan hukuman. Bahwa UU Perlindungan Konsumen menjamin terwujudnya kepastian hukum dengan mengatur beberapa hal sebagai langkah imperatif untuk ditaati oleh masyarakat, khususnya pelaku usaha, antara lain, - Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha - Pencantuman klausula baku - Tanggung jawab pelaku usaha - Mechanisme penyelesaian sengketa - Ketentuan pidana Pada bagian ini akan difokuskan pada perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sebagai langkah 'awal' dalam upaya memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin pelaksanaan asas-asas lain yang terdapat dalam Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen. Larangan bagi pelaku usaha menjadi bagian penting untuk memberikan perlindungan bagi konsumen, yang didalam larangan tersebut membuat pembatasan bagi pelaku usaha dalam produksi atau penjualan barang/jasa. Pembatasan dimaksud sebagai tindak lanjut bagi kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha merupakan manifestasi kewajiban pelaku usaha. Kewajiban yang mengalami imperativiisasi agar mudah dalam melakukan penegakan hukum sekaligus sebagai elaborasi kewajiban pelaku usaha (lihat tabel dibawah ini) PERBUATAN YANG DILARANG KEWAJIBAN PELAKU USAHA 1 Disampaikan pada kuliah Hukum Perlindungan Konsumen FH UKSW pada tanggal 16 September 2013 di Salatiga 2 Dosen FH UKSW 1 Asas Keseimbangan Asas Keadilan Asas Kepastian Hukum Asas Keamanan & Keselamatan Konsumen Asas manfaat Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha...