Perkembangan Konstitusi dan Dinamika Hukum RTF

Title	Perkembangan Konstitusi dan Dinamika Hukum
Author	Andy Sadikin
Pages	50
File Size	448.1 KB
File Type	RTF
Total Downloads	75
Total Views	662

Summary

Description

Perkembangan Konstitusi dan Dinamika Hukum Tata Negara di Indonesia A. Pengertian Konsti1tusi Istilah konsitusi berasal dari bahasa Prancis, constituer. Kata konstitusi berarti pembentukan yang berasal dari kata kerja, yaitu constituer(Prancis) yang berarti membentuk. Dalam pengertian ini, hal yang dibentuk adalah negara. Dengan demikian, konstitusi mengandung makna awal (permulaan) dari segala peraturan perundang-udangan tentang negara. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan adalah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara.[3] Konstitusi (constitution = bahasa latin) dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara-biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum. Istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagi prinsip-prinsip dasar hukum, termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang, dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya. Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan pada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara. Konstitusi pada umumnya bersifat kodifikasi, yaitu sebuah dokumen yang berisian aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintahan negara, namun dalam pengertian ini, harus dimengerti bahwa tidak semua konstitusi berupa dokumen tertulis (formal). Menurut para ahlu ilmu hukum ataupun ilmu politik, konstitusi harus diterjemahkan ke dalam kesepakatan politik, negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, distribusi, dan alokasi. Konstitusi bagi organisasi pemerintahan negara yang dimaksud memiliki beragam bentuk dan kompleksitas strukturnya, terdapat konstitusi politik atau hukum, tetapi mengandung pula arti konstitusi ekonomi.[4] Wade dalam bukunya yang berjudul Constitutional Law mengatakan bahwa undang- undang dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan pemerintah suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Jadi,...