HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI PDF

Preview

Summary

HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 2010 HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI Buku ini disusun sebagai salah satu rujukan pengajaran Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Penerbit: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia...

Description

HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 2010

HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

Buku ini disusun sebagai salah satu rujukan pengajaran Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Penerbit: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jakarta, 2010 Bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI Cetakan Pertama, Agustus 2010 xviii.+ 486 hlm; 150 x 22.5 cm

1. Mahkamah Konstitusi

2. Hukum Acara

ISBN: 978-602-8308-26-7

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang All right reserved

Hak Cipta pada Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cetakan Pertama, Agustus 2010

Penerbit: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat PO Box 999 JKT 10000 Telp. +62 21 23529000, Fax. +62 21 3520177 www.mahkamahkonstitusi.go.id email: [email protected]

DARI PENERBIT Buku Hukum Acara MK ini dimaksudkan untuk merespon perkembangan peradilan konstitusi yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi, yang di satu sisi telah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan hukum dan ketatanegaraan Indonesia, dan di sisi lain telah memunculkan studi baru yang perlu dikaji dan diajarkan di perguruan tinggi, yaitu Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Dengan semakin meluasnya studi tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat mendorong penyebarluasan dan peningkatan pemahaman peradilan konstitusi yang dijalankan oleh MK sehingga dalam jangka panjang akan memperlancar proses persidangan di MK dan pada akhirnya ikut mewujudkan visi membangun konstitusionalitas Indonesia dan mewujudkan budaya sadar berkonstitusi. Penyusunan buku ini mengacu pada Hukum Acara MK sebagaimana diatur dalam UU MK dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK), serta diperkaya dari perspektif teoritis, komparasi, dan praktik. Di dalamnya tidak hanya berisi uraian normatif, tetapi didahului dengan penjelasan teoritis yang diikuti dengan pendalaman komparatif. Dalam penggambaran hukum acara, juga diuraikan perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam praktik peradilan di MK, disertai dengan rujukan kepada putusan-putusan MK yang telah ada dan menjadi dasar dari praktik Hukum Acara MK. Buku ini disusun sebagai salah satu rujukan pengajaran Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Di samping itu, dapat pula menjadi referensi yang cukup kaya bagi mahasiswa, praktisi, dan semua pembaca yang berminat mempelajari Hukum Acara MK.

Buku ini ditulis atas kerja sama antara Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang didahului dengan penyusunan Silaby dan Satuan Acara Perkuliahan. Kami ucapkan terima kasih kepada Asosiasi Pengajar Hukum Acara MK, serta semua pihak yang telah bekerja keras dan bekerja sama dari penyusunan naskah hingga penerbitan buku ini. Selamat membaca... Jakarta, Juli 2010 Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

Janedjri M. Gaffar

vi

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

ASOSIASI PENGAJAR HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI DEWAN PIMPINAN PUSAT

KATA PENGANTAR KETUA UMUM ASOSIASI PENGAJAR HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sebagai hukum formal (procedural law) memiliki fungsi sebagai publiekrechtelijk instrumentarium untuk menegakkan hukum materiil (handhaving van het materiele recht), yaitu hukum tata negara materiil (materiele staatsrecht). Hukum tata negara materiil ini meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara formal dalam praktik penyelenggaraan negara yang berpuncak pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar sebagai the supreme law of the land. Dalam rangka menegakkan hukum materiil, mengawal dan menegakkan supremasi konstitusi, demokrasi, keadilan dan hakhak konstitusional warga negara, Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi untuk: (1) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; (3) memutus pembubaran partai politik; (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan (5) memutus pendapat DPR atas dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, atau perbuatan tercela dan/ atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Atas dasar kewenangan

dan kewajiban konstitusional inilah, hukum acara (procedural law) diperlukan untuk mengatur mekanisme atau prosedur beracara di Mahkamah Konstitusi. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi mengatur penegakan hukum yang materinya telah ditentukan dalam hukum materiilnya – het materiele recht moet ‘gehandhaafd’ worden en dat gebeurt in een process. Jadi, hukum materiil harus ditegakkan dan hal itu terjadi di dalam suatu acara. Hukum yang mengatur acara inilah yang disebut dengan ‘formeel recht’ atau ‘procedural law’. Buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi ini merupakan karya keilmuan yang dibuat sebagai tindaklanjut kerja sama antara Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi di bidang Pengembangan Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia. Buku ini memuat Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang bersifat umum, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang bersifat khusus, yang secara normatif bersumber dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan beberapa Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK), seperti PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang; PMK Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara; PMK Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik; PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah; PMK Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD; PMK Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; dan PMK Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiden.

viii

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Buku ini juga menguraikan hukum yang berkembang dalam praktik terkait dengan ‘ijtihad’ para Hakim Konstitusi dalam rangka menemukan hukum (rechtsvinding) guna menegakkan supremasi konstitusi, demokrasi, keadilan dan hak-hak konstitusional warga negara. Contoh-contoh putusan Hakim Konstitusi sebagaimana banyak ditemukan dalam buku ini, memperkaya kajian-kajian tentang perkembangan praktik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi di Indonesia, yang terkadang dalam logika beberapa kalangan terkesan kontroversial dan menyimpang dari ketentuan-ketentuan formal yang mengaturnya, akan tetapi dalam praktik terus dikembangkan untuk tegaknya hukum dan keadilan secara substansial. Apapun, hakim-lah yang pada akhirnya memutuskan, dan salah satu tugas terpenting hakim dalam memutus perkaranya, adalah ketika ia dihadapkan dengan beberapa asas hukum untuk ditimbang-timbang. Dari beberapa asas hukum itu, hakim harus memilih berdasarkan pengetahuan dan keyakinannya, seperti dikemukakan Bruggink -- bij de beslissing zal uiteindelijk het ene rechtsbeginsel bij de interpretatie van de rechtsregel zwaarder hebben gewogen dan andere -- melalui pengambilan keputusan pada akhirnya satu asas hukum akan ditimbang lebih berat ketimbang yang lainnya dengan menggunakan interpretasi terhadap aturan hukum tersebut. Inilah konsekuensi doktrin peradilan yang terkenal – ius curia novit en vrij bewijs; bahwa hakim dipandang tahu hukumnya dan hakim bebas dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya. Hakim juga bukan sekedar berfungsi sebagai spreakbuis (corong) undang-undang saja. Oleh sebab itu, hakim harus menghindari agar jangan sampai seperti diisyaratkan Montesquieu – les juges de la nation ne sont, comme nous avons dit, que la bouche qui les paroles de la lois, des etre iannimes qui n’en peuvent moderer ni la force, ni la riguere -- hakim-hakim dari bangsa yang bersangkutan, sebagaimana telah kami katakan, tidak lebih ketimbang sekadar mulut yang menyuarakan kata-kata dari undang-undang.

Kata Pengantar Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

ix

Mudah-mudahan buku yang diterbitkan dengan tujuan yang mulia ini berguna bagi kita dalam rangka turut serta mengembangkan kualitas Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia, serta sebagai salah satu rujukan dalam pengajaran hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam rangka turut mengisi praktik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi melalui pemikiran-pemikiran akademis yang dikembangkannya.

Jakarta, Juli 2010 Wassalam,

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum

x

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

SAMBUTAN KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

Sejak pertama kali berdiri, MK telah menunjukkan perannya dalam pembaharuan hukum dan peradilan di Indonesia. Sejak periode pertama hakim konstitusi, berbagai terobosan dilakukan yang mendobrak kebuntuan dan kebekuan hukum. MK sejak awal juga telah menunjukkan bagaimana seharusnya lembaga peradilan menjalankan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kepercayaan dan harapan masyarakat terhadap institusi peradilan, bahwa mewujudkan peradilan yang bersih dan adil bukan suatu hal yang mustahil. Tugas pengadilan dalam memutus suatu perkara tidak hanya menerapkan aturan hukum positif, tetapi lebih dari itu, yaitu untuk menegakkan keadilan dan memberi solusi atas permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu dalam praktik peradilan di MK banyak muncul hal-hal baru karena adanya kebutuhan hukum untuk dapat memberikan solusi hukum. Hal-hal baru semacam ini tentu pada awalnya menimbulkan pro dan kontra, apalagi di kalangan akademisi, namun biasanya pro dan kontra itu lebih pada belum dipahaminya latar belakang pemikiran dan argumentasi yang mendasari terobosan hukum itu sendiri. Praktik peradilan yang terjadi tentu perlu dipelajari dan didalami, khususnya di perguruan tinggi. Dengan demikian akan muncul referensi berupa best practices yang sangat mungkin menjadi inspirasi bagi penataan lembaga peradilan yang lain. Dalam dunia akademik hal ini akan mewujudkan hubungan mutualisme antara teori dan praktik. MK telah ada dan eksis dalam dunia hukum di Indonesia selama 7 (tujuh) tahun. Hal ini telah membawa perubahan orientasi

dalam pendidikan tinggi hukum. Hukum Tata Negara dan Hukum Konstitusi yang pada masa lalu dipahami sebagai hukum statis, kini menunjukkan dinamika yang pesat, bahkan lebih pesat dari lapangan hukum yang lain. Keberadaan MK dengan kewenangan yang dimiliki memunculkan kebutuhan adanya lapangan hukum baru untuk menegakkan Hukum Tata Negara, yaitu Hukum Acara MK. Munculnya lapangan hukum baru ini tentu harus diantisipasi, salah satunya adalah dengan menjadikan Hukum Acara MK sebagai mata kuliah di perguruan tinggi. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi mahasiswa untuk memperluas pengetahuan dan memiliki ketrampilan untuk beracara di MK pada saat lulus, tetapi juga bermanfaat untuk proses peradilan di MK sendiri. Jika semua pihak yang berperkara di MK telah mengetahui proses beracara di MK, maka persidangan dapat dilakukan dengan cepat dan efektif, apalagi untuk perkaraperkara yang telah ditentukan batas waktunya. Saya mengapresiasi buku Hukum Acara MK ini karena tidak hanya memuat hal-hal normatif. Ternyata di dalamnya juga diuraikan berbagai teori yang terkait dengan setiap wewenang MK. Buku ini juga menjadi sangat kaya karena memuat perkembangan Hukum Acara berdasarkan praktik yang terjadi di MK, bahkan disertai dengan contoh putusan dan pertimbangan hukum yang mendasari perkembangan yang terjadi. Buku ini sangat layak sebagai salah satu rujukan dalam pengajaran hukum acara Mahkamah Konstitusi. Semoga buku ini membawa manfaat besar bagi perkembangan pendidikan hukum di Indonesia, serta bermanfaat secara hukum bagi tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia. Jakarta, Juli 2010.

Prof. Dr. Moh. Mahfud MD. xii

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

DAFTAR ISI Pengantar Penerbit........................................................................... Pengantar Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Acara MK ......... Pengantar Ketua Mahkamah Konstitusi ................................... Daftar Isi .............................................................................................

v vii xi xiii

Bab I Pendahuluan ..........................................................................

1

A. Mahkamah Konstitusi dan Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia ......................................................... 1. Gagasan Judicial Review dan Kelembagaan Mahkamah Konstitusi ......................................................... 2. Latar Belakang Pembentukan Mahkamah Konstitusi RI ....................................................................... B. Kedudukan, Fungsi, dan Wewenang Mahkamah Konstitusi RI ............................................................................ C. Susunan Hakim Konstitusi .....................................................

1 1 5 9 11

Bab II Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi... A. Peristilahan dan Pengertian Hukum Acara MK ................... B. Asas-Asas Hukum Acara MK ................................................. 1. ius curia novit ........................................................................ 2. Persidangan terbuka untuk umum ................................... 3. Independent dan imparsial ................................................. 4. Peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan .................. 5. Hak untuk didengar secara seimbang (audi et alteram partem).......................................................... 6. Hakim aktif dalam persidangan ........................................ 7. Asas praduga keabsahan (praesumtio iustae causa) .............. C. Sumber Hukum Acara MK .................................................... D. Kekhususan Hukum Acara MK .............................................

13 13 14 15 17 18 21

Bab III Aspek-Aspek Umum Hukum Acara MK ..................... A. Permohonan ............................................................................. B. Pendaftaran Permohonan dan Penjadwalan Sidang ............. C. Permohonan Online ................................................................. D. Penggabungan Perkara ............................................................ E. Beban Pembuktian dan Alat Bukti ........................................

31 31 32 34 35 37

22 23 24 25 28

a. Surat atau Tulisan .............................................................. b. Keterangan Saksi ................................................................. c. Keterangan Ahli .................................................................. d. Keterangan Para Pihak ....................................................... e. Petunjuk ............................................................................. f. Informasi Elektronik .......................................................... F. Jenis dan Sifat Persidangan ..................................................... 1. Pemeriksaan Pendahuluan ................................................. 2. Pemeriksaan Persidangan ................................................... 3. Rapat Permusyawaratan Hakim ........................................ 4. Pengucapan Putusan .......................................................... G. Persidangan Jarak Jauh ............................................................ H. Putusan ..................................................................................... 1. Putusan Provisi dan Putusan Akhir ................................. 2. Ultra Petita ........................................................................... 3. Sifat Putusan ....................................................................... 4. Pengambilan Putusan ......................................................... 5. Isi Putusan .......................................................................... 6. Pendapat Berbeda ............................................................... 7. Kekuatan Hukum Putusan ................................................ I. Tata Cara dan Tata Tertib Persidangan ................................

41 41 42 43 44 44 44 46 48 49 50 50 51 51 53 55 56 56 58 59 59

Bab IV Penafsiran Konstitusi ........................................................ A. Pengantar .................................................................................. B. Penafsiran sebagai Metode Penemuan Hukum ................... C. Macam-Macam Penafsiran Hukum dan Konstitusi ............ 1. Interpretasi Gramatikal ...................................................... 2. Interpretasi Teleologis atau Sosiologis ............................ 3. Interpretasi Sistematis atau Logis ..................................... 4. Interpretasi Historis ........................................................... 5. Interpretasi Komparatif atau Perbandingan .................... 6. Interpretasi Futuristis ........................................................ 7. Penafsiran Tekstual ........................................................... 8. Penafsiran Historis (atau penafsiran originalism) .......... 9. Penafsiran Doktrinal ......................................................... 10. Penafsiran Prudensial ........................................................ 11. Penafsiran Struktural ......................................................... 12. Penafsiran Etikal ................................................................ D. Hakim Bebas Memilih Metode Penafsiran Konstitusi ........

63 63 66 69 70 71 72 73 73 74 74 74 75 75 75 76 77

xiv

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Bab V Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar ...................................................... A. Pengantar .................................................................................. B. Ruang Lingkup Pengertian Undang-Undang yang Diuji ... C. Pengujian Formil dan Materiil ............................................... 1. Pengujian Formal (Formele Toetsingsrecht) ......................... 2. Pengujian Materiil (Materiele Toetsingsrecht) ...................... D. Kedudukan Hukum Pemohon (Legal Standing) ................... 1. Perorangan Warga Negara Indonesia ............................... 2. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat .................................. 3. Badan Hukum Publik atau Privat .................................... 4. Lembaga Negara ............................................................... 5. Kerugian Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional ..... E. Posisi Pembentuk Undang-Undang dalam Persidangan ..... F. Keterangan Tambahan (ad informandum judicem) .................. G. Proses Persidangan dan Pembuktian .................................... 1. Proses Persidangan ........................................................... a. Pemeriksaan Pendahuluan ......................................... b. Pemeriksaan Persidangan ......................................... c. Rapat Permusyawaratan Hakim .............................. d. Pengucapan Putusan .................................................. 2. Pembuktian ...................................................................... H. Putusan ..................................................................................... 1. Jenis Putusan ...................................................................... 2. Isi Putusan ......................................................