(Hukum Acara Mahkamah Konstitusi) Contoh Berkas Permohonan Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar PDF

Preview

Summary

Jakarta, 1 Mei 2018 Kepada Yang Terhormat, KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Jalan Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat 10110 di Jakarta Perihal: Permohonan Pengujian Pasal 22 ayat (1) huruf a, b, dan c, Pasal 39 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman ...

Description

Jakarta, 1 Mei 2018 Kepada Yang Terhormat, KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Jalan Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat 10110 di Jakarta

Perihal: Permohonan Pengujian Pasal 22 ayat (1) huruf a, b, dan c, Pasal 39 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat, Perkenankanlah kami: Nurafni Pangaribuan, S.H., Rarenzan Widita, S.H., Stella Defany Muslim, S.H., dan Fitri Kusumawati, S.H. Kesemuanya adalah advokat dan Pembela Hukum Publik dari Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (LBH UPNVJ) beralamat di Jalan RS Fatmawati No. 1, Jakarta Selatan 12450, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 November 2017, dalam hal ini bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama: 1. Nama

: Syauki Lukman Sofwan

Jabatan

: Ketua Perhimpunan Penyuluhan Hukum

Alamat

: Jalan M1 RT 05/06, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan

Bertindak untuk dan atas nama Perhimpunan Penyuluhan Hukum; Untuk selanjutnya disebut sebagai ......................................................... PEMOHON I; 2. Nama

: Nada Siti Salsabila

Jabatan

: Sekretaris Asosiasi Petani Flora Indonesia

Alamat

: Perumahan Alam Indah Blok C5 No. 15 RT 02/05, Kelurahan Poris Plawad, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang

Bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Petani Flora Indonesia; Untuk selanjutnya disebut sebagai ........................................................ PEMOHON II;

1

3. Nama

: Azmi Ubaidillah

Jabatan

: Sekretaris Yayasan Bina Desa

Alamat

: Jl. Budirahayu 1 No. 27 RT 06/09, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat

Bertindak untuk dan atas nama Yayasan Bina Desa; Untuk selanjutnya disebut sebagai ...................................................... PEMOHON III;

Untuk selanjutnya secara keseluruhan Pemohon tersebut disebut sebagai PARA PEMOHON; Para Pemohon dengan ini Mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 22 ayat (1) huruf a,b, dan c, Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Bukti P-1) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-2).--------------------------------------------------------------------------------------------------A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;----------------------------------------------2.

Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;---------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap UUD yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”;----------------------------------------------------------------------------------4. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pelindung konstitusi (the guardian of constitutison). Apabila terdapat undang-undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (inconstitutional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan UU tersebut secara menyeluruh ataupun per pasalnya;---5. Bahwa sebagai pelindung konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal yang ada di undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstiusi terhadap

2

konstitusionalitas pasal-pasal dari undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;----------------------------------------6. Bahwa yang menjadi obyek permohonan pengujian adalah pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai berikut: - Pasal 22 ayat (1) menyatakan, “Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam modal, berupa: a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun; b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun”----------------

Pasal 39 menyatakan, “Semua Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan penanaman modal wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini”; ----------------------------------

7. Bahwa batu uji dari pengujian undang-undang dalam perkara a quo adalah pasal-pasal yang ada dalam UUD 1945 sebagai berikut: - Pasal 22 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal terhadap Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan, “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat”. ------------------------------------------------------------------

Pasal 39 UU No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal terhadap Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”; dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; -----------------------------------------------------------------------------------

8. Bahwa permohonan Pemohon adalah menguji Pasal 22 ayat (1) huruf a, b, dan c, Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo;---------------------------------

3

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip Negara Hukum;------------2.

Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undangundang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara”;------------------------

3.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, yakni sebagai berikut: -----------------------------------------------a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitutional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; c. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan d. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

4. Bahwa Para Pemohon adalah LSM dan atau kelompok masyarakat yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, yang bergerak, berminat dan didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di Indonesia, yang berbadan hukum dan didirikan berdasarkan akta notaris; ----------------------------------5. Bahwa Pemohon selaku Warga Negara Indonesia yang mewakili kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama, memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, yang merupakan hak hukum dan hak konstitusional yang dijamin dan dilindungi di Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hak-hak Pemohon II tersebut secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal

4

27 Ayat (1), Ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C Ayat (2), dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945; ---------------------------------------------------------------------------------6. Bahwa selain itu, Para Pemohon selaku warga negara Indonesia berhak mendapatkan jaminan kelangsungan sistem ekonomi Indonesia sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) UUD 1945, maka Pemohon memiliki kepentingan untuk menuntut jaminan pelaksanaan amanat konstitusi tersebut. Oleh karenanya, Pemohon berkepentingan menguji undang-undang a quo yang bertentangan dengan sistem ekonomi Indonesia menurut UUD 1945; ----------------------------------------------------------------------------------7. Bahwa tugas dan peranan Perhimpunan Penyuluhan Hukum, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon I adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan penulisan hukum, penyuluhan dan pendidikan hukum, serta dalam mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat sadar dan mengerti akan hukum dalam memperjuangkan penghormatan, perlindungan, dan pengetahuan hukum dalam setiap kebijakan maupun peraturan perundang-undangan, terhadap siapapun juga tanpa mengenal jenis kelamin, suku bangsa, ras, agama, dll, yang hal ini tercermin dalam tujuan dari perhimpunan ini yaitu memberikan pengetahuan dan penyuluhan hukum bagi seluruh masyarakat, mewujudkan negara dengan sistem pemerintahan yang sesuai dengan cita-cita negara hukum, mewujudkan sistem politik yang demokratis dan berkeadilan sosial, serta mewujudkan sistem hukum yang memberikan perlindungan luas atas hak-hak asasi manusia; -------------------------------------------------------------------------------------------------8. Apabila UU Nomor 25 Tahun 2007 khususnya Pasal 39 ini diberlakukan maka potensial dapat merugikan Perhimpunan Penyuluhan Hukum dalam melaksanakan kegiatan mereka yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang taat hukum, mewujudkan keadilan dan kepastian hukum pada setiap peraturan perundang-undangan, mewujudkan sistem pemerintahan yang sesuai dengan cita-cita negara hukum, mewujudkan sistem politik yang demokratis dan berkeadilan sosial, mewujudkan sistem hukum yang memberikan perlindungan luas atas hak-hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 39 UU a quo tersebut terdapat kerancuan hukum yang berdampak pada keragu-raguan dalam penafsiran sehingga hal ini merupakan bentuk ketidakpastian hukum. Menurut Pemohon Pasal 39 UU a quo bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28 D UUD NRI 1945; ---------------------------------------------------------------------------------9. Bahwa tujuan Asosiasi Petani Flora Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon II adalah terwujudnya masyarakat petani yang adil, makmur dan sejahtera, memperjuangkan pemberdayaan melalui pendidikan dan penguatan ekonomi, politik, sosial dan budaya bagi petani, memperjuangkan sistem pemilikan lahan yang adil terhadap petani, memperjuangkan perlindungan hukum terhadap ketersediaan sarana produksi bagi kaum tani; -----------------------------------------------------------------------------------------------10. Bahwa berdasarkan tujuan Asosiasi Petani Flora Indonesia maka asosiasi ini telah banyak melakukan advokasi kepada para petani yang lahannya disengketakan. Dengan

5

diberlakukan UU Nomor 25 Tahun 2007 khususnya Pasal 22 sangat berpotensi terjadinya banyak petani yang tidak mempunyai lahan garapan. Hal ini dikarenakan dalam UU a quo disebutkan bahwa penanam modal dapat memiliki ijin Hak Guna Usaha sampai 95 tahun. Pasal 22 Undang-Undang a quo menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945 yang memberikan kewenangan kepada Negara untuk penguasaan cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat; ------------------------------------------------------------------------11. Bahwa tujuan Yayasan Bina Desa, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon III adalah melayani pengembangan lembaga dan organisasi yang bergerak dalam bidang pembangunan dan pengembangan sumber daya manusiawi pedesaan, dalam rangka peningkatan taraf dan harkat masyarakat desa yang dilandasi nilai-nilai Pancasila; ----------12. Bahwa berdasarkan tujuan dari Yayasan Bina Desa maka yayasan ini telah mengadvokasi para masyarakat desa yang haknya dilanggar. Seperti petani, nelayan, dan profesi masyarakat pedesaan lainnya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 khususnya Pasal 22 yang memberikan penguasaan hak atas tanah yang begitu lama, berpotensi untuk menghilangkan kesempatan untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28A UUD 1945; ---------------------------------------------------------13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan merupakan pihak yang memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji karena Pasal 22 ayat (1) huruf a,b dan c, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (2) dan (3), Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 D UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UU tersebut berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon yang dijamin dan dilindungi oleh UUD NRI 1945. Selain itu, pengajuan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal terhadap UUD 1945 ini adalah wujud kepedulian dan upaya Pemohon untuk membela negara serta melindungi kepentingan negara serta wujud tanggung jawab untuk mengupayakan kemakmuran seluruh rakyat, mendorong terwujudnya keadilan sosial, mengupayakan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional, sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Dengan demikian, apabila Pasal 22 ayat (1) huruf a, b, dan c, Pasal 39 UU a quo dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945, maka kerugian konstitusional PARA PEMOHON tidak akan terjadi; -----------------------------------------------------------------------14. Bahwa dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan uji materil UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; -------

6

C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN -

PASAL 22 AYAT (1) HURUF a, b, DAN c UU NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL BERTENTANGAN DENGAN PASAL 33 AYAT (2) DAN (3) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

1. Bahwa Pasal 22 ayat (1) huruf a, b, dan c UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam modal, berupa: a) Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun; b) Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan; c) Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun; -----------2. Bahwa Pasal 33 UUD 1945 secara khusus memberikan dasar bagi lahirnya kewenangan sebagaimana dituangkan dalam konsideran Mengingat Hukum Tanah Nasional UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA) dalam Pasal 2 Ayat (2): (1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut; (2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang- orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa; (3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang- orang, dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa; --------3. Bahwa selanjutnya, bunyi Pasal 22 Ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengandung kerancuan dalam hal kalimat “dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus”. Dalam praktik pemberian hak ataupun pemberian izin dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, pemberian perpanjangan itu baru ada ketika masa berlaku tahap pertama akan selesai. Suatu perpanjangan dapat diberikan setelah melewati prosedur evaluasi, sementara bagaimana mungkin evaluasi dapat diberikan jika perpanjangan tersebut diberikan dimuka. Artinya perpanjangan yang diberikan di muka menimbulkan kerancuan hukum, menyalahi asas-asas hukum, praktik yang baik dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, adanya ketentuan ini membuat Pasal 22 Ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang

7

Penanaman Modal bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana harus dipenuhi dalam suatu negara hukum; -----------------------------------------------------------4. Bahwa Pasal 22 Ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang a quo memberikan kemudahan pelayanan hak atas tanah lebih lama daripada hak atas tanah yang diatur dalam UUPA, bahkan lebih lama daripada hak atas tanah yang diberikan Pemerintah Kolonial Belanda dalam Agrarische Wet (AW) yang hanya membolehkan jangka waktu penguasa...