Praktek Diskriminasi Wanita Karena Budaya di India PDF

Title Praktek Diskriminasi Wanita Karena Budaya di India
Author R. Walanda Sitorus
Pages 10
File Size 179 KB
File Type PDF
Total Downloads 256
Total Views 1,000

Summary

Rosvita Walanda Sitorus Paper Ujian Akhir Mata Kuliah : Hak Asasi Manusia Praktek Diskriminasi Wanita Karena Budaya di India PENDAHULUAN India adalah negara dengan populasi penduduk terbesar kedua di dunia. India muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di dunia pada tahun 1990-an, militer India juga se...


Description

Rosvita Walanda Sitorus Paper Ujian Akhir Mata Kuliah : Hak Asasi Manusia

Praktek Diskriminasi Wanita Karena Budaya di India PENDAHULUAN India adalah negara dengan populasi penduduk terbesar kedua di dunia. India muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di dunia pada tahun 1990-an, militer India juga semakin kuat, di perpolitikan internasional pun India menjadi salah satu negara yang berpengaruh. India terus berkembang sebagai negara demokratis dengan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh dengan cepat. Di balik kesuksesan India di bidang ekonomi dan politik di dunia internasional, ternyata India malah menjadi salah satu negara yang dianggap paling berbahaya bagi wanita. Dalam sebuah studi internasional tahun 2011 lalu yang diadakan oleh ThompsonReuters Foundation, India menjadi negara nomor empat yang paling berbahaya bagi wanita. Studi ini melibatkan 213 ahli dari berbagai negara, dalam studi ini para ahli tersebut merangking negara-negara berdasar enam kategori yaitu ancaman kesehatan, kekerasan seksual, kekerasan non-seksual, praktek-praktek berbahaya dalam budaya, tradisi dan/atau agama, keterbatasan akses terhadap sumber ekonomi dan perdagangan manusia. Tingginya tingkat female foeticide, infanticide dan perdagangan manusia di India telah menempatkan India sebagai negara paling berbahaya bagi wanita. 1 Pada 2009, Sekretaris Negara India, Madhukar Gupta menyebutkan bahwa setidaknya sekitar 100 juta orang terlibat dalam perdagangan manusia di India. Bentuk eksploitasi lainnya adalah pernikahan paksa dan kerja paksa. Menurut United Nation Population Fund, sekitar 50 juta anak wanita diperkirakan hila g sela a tahu

9

-an akibat dari infanticide dan foeticide.2

Tingginya tingkat diskriminasi dan kesenjangan hak wanita di India ini berakar dari tradisi dan budaya di India, yang mengagungkan laki-laki dan menomor duakan wanita dalam sistem sosial mereka. Tradisi dan budaya yang bersifat diskriminatif terhadap wanita ini masih saja banyak dianut masyarakat India. India sendiri telah meratifikasi Convention on

1

Poll says Afghanistan 'most dangerous' for women, diakses dari http://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-13773274 pada 20 Januari 2012. 2 India 4th most dangerous place for women: survey, diakses dari http://ibnlive.in.com/news/india-4th-mostdangerous-place-for-women-survey/159395-3.html pada 19 Januari 2012.

1

Rosvita Walanda Sitorus Paper Ujian Akhir Mata Kuliah : Hak Asasi Manusia

the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) pada tahun 1993 di mana dalam CEDAW ini terkandung perlindungan terhadap wanita dari kekerasan dan praktek-praktek berbahaya yang berasal dari budaya, tradisi atau agama. PEMBAHASAN Kebebasan atas diskriminasi berbasis gender dalam CEDAW3 CEDAW secara khusus melindungi terhadap diskriminasi berbasis gender. Guna mewujudkan hal ini, negara yang meratifikasi CEDAW, yang kemudian disebut Negara Pihak, diharuskan mengambil langkah-langkah seperti memasukkan prinsip kesetaraan gender ke dalam konstitusi dan legislasi mereka, mencabut atau menghilangkan undangundang, peraturan, kebiasaan atau praktik yang diskriminatif, mengadopsi sanksi legislatif untuk menghukum tindakan-tindakan diskriminasi, dan menghapus diskriminasi berbasis gender oleh otoritas publik, organisasi atau perusahaan. CEDAW juga memuat perlindungan terhadap wanita dari kekerasan dan praktik tradisi yang berbahaya. Tidak ada definisi yang sudah diterima mengenai praktik atau tradisi yang berbahaya, tetapi ada konsensus luas bahwa tindakan-tindakan berikut, merupakan praktik tradisi berbahaya menurut konvensi internasional terkait. 1) Mutilasi dan pemotongan genital wanita 2) Perkawinan anak di bawah umur dan perkawinan paksa 3) Perawatan dan pengasuhan istimewa untuk anak laki-laki 4) Penelantaran dan pengabaian anak-anak yang terlahir cacat 5) Pembunuhan bayi perempuan 6) Pemaksaan penggemukan bagi wanita muda dan pentabuan makanan bergizi bagi wanita hamil 7) Pembunuhan anak-anak untuk korban ritual 8) Persembahan gadis perawan ke candi, kuil atau pendeta 9) Penggoresan, penatoan, pengikatan dan pencapan terhadap anak-anak, dan 10) Pembunuhan kehormatan, pembunuhan yang terkait dengan mahar. 3

Erica Harper. International Law and Standars Applicable in Natural Disaster Situation, Jakarta : Grasindo, 2009.Hal. 122-123.

2

Rosvita Walanda Sitorus Paper Ujian Akhir Mata Kuliah : Hak Asasi Manusia

CEDAW mengharuskan Negara Pihak mengambil langkah-langkah guna mengubah pola tingkah laku sosial budaya dengan tujuan guna menghapus kebiasaan dan praktik lain yang didasarkan pada anggapan inferioritas atau stereotip wanita. Deklarasi Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (1967) menyatakan bahwa negara-negara harus mengutuk kekerasan terhadap wanita dan tidak boleh menerapkan pertimbangan kebiasaan, tradisi atau agama untuk menghindari kewajiban ini. Langkah-langkah yang harus diambil oleh negara-negara guna menghilangkan praktik berbahaya meliputi pemidanaan pelaku kekerasan terhadap wanita, mengadakan pelatihan terhadap petugas penegak hukum yang bertanggung jawab untuk penyelidikan dan menghukum kekerasan terhadap wanita, serta meningkatkan kesadaran komunitas tentang hak wanita untuk dilindungi dari kekerasan dan pelecehan. CEDAW juga mengharuskan semua Negara Pihak untuk mengadopsi langkah-langkah untuk mengatasi semua bentuk perdagangan, eksploitasi dan prostitusi wanita. Negara pihak juga harus mengambil langkah-langkah untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita dalam hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan. Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dari wanita juga telah disebutkan dalam CEDAW, bahwa Negara Pihak harus mengambil tindakan-tindakan untuk menjamin wanita dalam menikmati hak-hak dasar dan kebebasan dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya berdasarkan kesetaraan dengan laki-laki. 4 Praktek Diskriminasi Terhadap Wanita di India Pada masa perjuangan kemerdekaan, tokoh nasional India, Mahatma Gandhi sudah menyerukan persamaan hak bagi wanita, bahwa tugas pertama pasca kemerdekaan India adalah untuk menyediakan konstitusi kepada masyarakat, tanpa ada perbedaan atas dasar jenis kelamin. Namun sampai saat ini masih banyak terjadi praktek-praktek pelanggaran hak wanita, yang terutama dikarenakan tradisi dan budaya masyarakat India yang sudah berakar sejak lama. Yang masih berlangsung sampai sekarang adalah budaya dowry, yang menimbulkan efek sangat negatif terhadap kondisi kehidupan wanita India.

4

Ibid.Hal 128-129.

3

Rosvita Walanda Sitorus Paper Ujian Akhir Mata Kuliah : Hak Asasi Manusia

Sistem Dowry (mahar) Dowry adalah pemberian yang dilakukan oleh pihak pengantin wanita kepada pihak pengantin laki-laki ketika menikahkan anaknya, dowry bisa berupa uang tunai, barangbarang berharga seperti perhiasan, alat elektronik, furniture dll, tergantung permintaan dari pihak laki-laki. Terkadang semakin tinggi status sosial dan pendidikan dari calon pengantin laki-laki, maka akan semakin tinggi pula jumlah dowry yang diminta. Menurut hasil studi yang dilakukan oleh Sonia Dalmia dan Pareena G. Lawrence 5,ada hubungan yang kuat antara status hirarki dan jumlah transfer dari keluarga wanita kepada pihak laki-laki, pengantin laki-laki yang berasal dari kasta yang lebih tinggi akan menerima jumlah dowry yang tinggi pula dibanding dowry bagi pengantin laki-laki dari kasta yang lebih rendah. Seringkali permintaan keluarga pengantin laki-laki ini tidak berhenti saat awal pernikahan, namun terus berlanjut ketika anak-anak mereka sudah menikah. Pihak perempuan menjadi diharuskan memberikan apa yang diminta oleh pihak keluarga laki-laki jika ingin anak mereka diperlakukan dengan baik oleh keluarga pihak laki-laki. Budaya dowry ini telah menyebar hampir ke seluruh lapisan masyarakat India, jika pada empat abad yang lalu sistem dowry hanya dijalankan di kalangan tertentu umat Hindu yaitu pada kelompok kasta kelas atas. Saat ini tradisi dowry telah menyebar ke dalam kalangan kelas menengah dan bawah masyarakat Hindu, Kristen dan muslim di India. 6 Di India bagian utara, masyarakat muslim mulai mempraktekkan dowry sejak puluhan tahun yang lalu. Dowry ini dianggap sebagai kompensasi, karena anak perempuan tidak mendapatkan hak waris seperti anak laki-laki. Karena adanya sistem dowry inilah anak perempuan dianggap sebagai beban bagi keluarga, mereka akan membebani keluarga secara finansial di kemudian hari. Pemerintah India telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi hal ini dengan mengeluarkan Dowry Prohibition Act pada 1 Juli 1961. Berdasarkan Undang-Undang ini, siapapun yang memberi atau menerima dowry bisa dijatuhi hukuman penjara lima tahun 5

Sonia Dalmia dan Pareena G. Lawrence. The Institutions of Dowry in India : Why it Continues to Prevail. The Jounal of Developing Areas. Vol.38 No.2. 2005. 6 Muhammadullah Khalili Qasmi. Mahar : a Social Heinous Crime diakses dari http://id.hicow.com/india/dalveer-bhandari/muslim-175164.html pada 19 Januari 2012

4

Rosvita Walanda Sitorus Paper Ujian Akhir Mata Kuliah : Hak Asasi Manusia

dan denda Rs 15,000 atau sejumlah nilai dowry yang diberikan jika nilai dowry itu lebih dari denda yang ditentukan. Pihak-pihak yang membantu proses dowry ini juga akan dijatuhi hukuman. Namun undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah ini rupanya tidak dapat mencegah praktek-praktek dowry ini di masyarakat, masih saja ada kasus-kasus pembunuhan atau pembakaran perempuan berkaitan karena masalah dowry ini. 7 Pada tahun 70-an dan 80-an para aktivis perempuan melakukan demonstrasi dan unjuk rasa menentang praktek-praktek dowry dan kematian akibat dowry. Kebanyakan melakukan protes di jalan-jalan, sebagian di antara mereka ada yang secara spontan mengkonfrontasi pelaku secara langsung, untuk mempermalukan si pelaku di komunitasnya. Mereka juga berunjuk rasa di depan kantor-kantor polisi lokal untuk memprotes lambatnya reaksi dari para polisi dalam menangani kasus semacam ini. 8 Usaha-usaha para aktivis ini memang berhasil, tapi hanya untuk jangka pendek, pemerintah memang mengeluarkan

peraturan tambahan atau amandemen terhadap

undang-undang mengenai dowry, tapi praktek penegakkan hukum dan pelaksanaannya masih saja lemah. Kesadaran masyarakat India secara keseluruhan juga masih belum tergerak untuk mengatasi masalah ini. Bahkan dengan budaya konsumerisme yang semakin meningkat, maka permintaan akan nilai dowry juga semakin tinggi. Kasus pembunuhan terkait masalah dowry diperkirakan meningkat, dari 400 kasus per tahun pada pertengahan 80-an menjadi sekitar 5800 kasus pada 1990. Data ini sendiri dianggap tidak akurat, karena masih banyak kasus-kasus yang tidak tercatat.9 Belum lagi penyiksaan dan kekerasan yang berasal dari pihak keluarga suami jika pihak wanita tidak mampu memenuhi permintaan dowry. Di banyak kasus keluarga miskin meminjam uang dari rentenir dengan bunga yang tinggi untuk dapat menikahkan anak mereka. Akhirnya banyak wanita yang memutuskan untuk tidak menikah karena keluarga yang tidak mampu

7

Dowry System in India, diakses dari http://www.indianchild.com/womensissues/dowry-system-in-india.htm pada 20 Januari 2012. 8

Jagori. Resisting Dowry in India. 2009. Diakses content/uploads/2009/07/dowry_infopack.pdf pada 19 Januari 2012. 9

Dowry System in India.Op.cit.

5

dari

http://jagori.org/wp-

Rosvita Walanda Sitorus Paper Ujian Akhir Mata Kuliah : Hak Asasi Manusia

dan memilih bekerja sebagai pekerja seksual untuk mengurangi beban keluarga, banyak di antara mereka yang menjadi korban perdagangan manusia. Pembunuhan Bayi Perempuan dan Aborsi Selektif. Karena rendahnya status wanita di dalam masyarakat India dan anggapan masyarakat bahwa anak wanita hanya akan menjadi beban bagi keluarganya kelak maka banyak orang tua yang melakukan aborsi atau pembunuhan bayi perempuan, atau jika bayi ini tetap hidup, mereka banyak yang ditelantarkan oleh keluarganya. Saat ini yang menjadi perhatian adalah kasus-kasus pembunuhan bayi perempuan di India dan aborsi selektif terhadap calon bayi berjenis kelamin perempuan. Para orang tua di India berbondongbondong memeriksakan kandungan mereka untuk mengetahui jenis kelamin bayinya, dan jika calon bayi tersebut adalah perempuan, maka mereka akan melakukan aborsi. Bagi keluarga yang tidak mampu melakukan pemeriksaan jenis kelamin bayi, mereka dengan segera membunuh perempuan yang baru lahir atau yang disebut female infanticide yaitu pembunuhan bayi dengan sengaja karena didasarkan pada jenis kelaminnya. Berdasarkan hasil studi mengenai pembunuhan bayi-bayi perempuan ini di India, tradisi ini telah berlangsung sejak berabad-abad dan sudah dianggap sebagai hal yang wajar. 10 Rasio jenis kelamin anak perempuan pada kelompok umur 0-6 tahun telah menurun dari 976 anak perempuan dari 1000 anak laki-laki pada 1961, menjadi 945 anak perempuan pada 1991, dan 997 pada tahun 2001. Dampak sedikitnya jumlah bayi perempuan yang lahir ini telah dirasakan di beberapa daerah di India, jumlah wanita terus menurun di daerahdaerah seperti Baghpat, Haryana, Punjab , Rajashtan dan Gujarat. Menurut sensus India tahun 2011, saat ini hanya terdapat 858 wanita untuk 1.000 orang lelaki di Baghpat. 11 Jumlah wanita yang semakin menurun ini mengakibatkan posisi wanita semakin terpuruk, di Baghpat terjadi praktek-praktek berbagi istri. Seorang wanita yang menikah dengan seorang laki-laki di suatu keluarga akhirnya harus mengalami penderitaan dengan menjadi istri dari saudara-saudara lelaki dari suaminya. Sang wanita akan mengalami 10

Female Infanticide, diakses dari http://www.gendercide.org/case_infanticide.html pada 20 Januari 2012.

11

Kekurangan Wanita, Istri Dibagi di India, diakses dari http://dunia.vivanews.com/news/read/259786kekurangan-wanita--istri-dibagi-di-india pada 19 Januari 2012

6

Rosvita Walanda Sitorus Paper Ujian Akhir Mata Kuliah : Hak Asasi Manusia

penyiksaan dan kekerasan jika menolak perintah dari anggota keluarga laki-laki yang ada. Umumnya mereka tidak bisa melaporkan kejadian yang mereka alami ke pihak yang berwajib karena para wanita dilarang untuk keluar rumah sendirian, mereka jarang sekali dapat melakukan kontak dengan dunia luar. Penggantian Jenis Kelamin Anak Perempuan Trend belakangan ini yang terjadi di India adalah melakukan operasi pergantian jenis kelamin terhadap anak perempuan yang berumur di bawah 14 tahun. Anak-anak ini dirubah jenis kelaminnya oleh para orang tua agar nantinya mereka tidak perlu memberikan dowry. Trend penggantian jenis kelamin ini dikenal sebagai genitoplasty. Para orang tua kaya asal Delhi dan Mumbai dilaporkan berbondong-bondong ke Indore untuk mendapatkan operasi ganti kelamin dengan biaya relatif murah. Sekitar 2.000 poundsterling atau Rp. 27,6 juta untuk mengganti kelamin putri mereka. Ahli bedah di Kota Indore dilaporkan telah mengubah kelamin ratusan anak perempuan dalam setahun.

12

Para dokter bedah kelamin ini beralasan, mereka melakukan

operasi pada mereka yang tak memiliki ketidakcocokan antara organ luar dan dalam. Sampai saat ini belum ada sistem di India yang mengatur klaim semacam ini. Dikhawatirkan operasi penggantian jenis kelamin seperti ini akan mengakibatkan gangguan psikologis dan kelainan seksual pada anak saat mereka tumbuh dewasa. Perlakuan Terhadap Para Janda (Tradisi Sati) Tradisi pembakara ja da atau sati sudah sejak la a ada di I dia, bahka sejak ratusan tahun yang lalu. Tradisi ini berasal dari ajaran Hindu untuk menghormati Dewi Sati dan sebagai wujud cinta dan pengabdian seorang istri kepada suaminya. Ketika seorang suami meninggal dunia, maka istrinya dianjurkan untuk ikut mati dengan membakar diri bersama mayat suaminya. Ritual sati ini meski hanya bersifat sukarela, namun di beberapa kelompok masyarakat ortodoks, para janda dipaksa untuk menjalankannya. Ritual sati ini lazim dijalankan di daerah Rajashtan, di utara India dan juga di beberapa kasta di Bengal,

12

Bocah Perempuan di India Dipaksa Jadi Lelaki, diakses dari http://dunia.vivanews.com/news/read/229690anak-perempuan-india-dioperasi-ganti-kelamin pada 19 Januari 2012

7

Rosvita Walanda Sitorus Paper Ujian Akhir Mata Kuliah : Hak Asasi Manusia

India bagian timur.13 Meski tradisi ini sudah dilarang dipraktekkan di India sejak masa kolonial Inggris di India pada tahun 1829, namun di daerah pedesaan masih ada penduduk yang menjalankan tradisi ini secara sembunyi-sembunyi. Dalam sebuah pemberitaan tahun 2006, dilaporkan ada tiga kasus pembakaran diri yang berlangsung dalam kurun waktu tiga tahun, meski ada juga pelaku bakar diri yang dapat diselamatkan. 14 Karena praktek sati ini sudah dilarang oleh pemerintah India, tradisi yang banyak dijala ka

oleh

asyarakat I dia adalah living sati . Janda yang ditinggal mati oleh

suaminya diwajibkan menjalankan living sati , yaitu hidup dibawah belas kasihan keluarga suaminya, tidak diperbolehkan memakai perhiasan, meninggalkan segala hal yang berbau kesenangan duniawi dan hanya diperbolehkan memakai sari berwarna putih. Para janda ini tidak bisa kembali ke keluarganya lagi dan karena menjadi tergantung pada keluarga dari pihak suami seringkali para janda ini diperlakukan dengan semena-mena dan dijadikan pembantu oleh pihak keluarga suami. Bahkan ada yang kemudian dijadikan objek seksual dari anggota keluarga yang lain dan ada juga yang kemudian dijual ke prostitusi. Para janda ini juga tidak berhak mendapat harta peninggalan dari suaminya, ataupun hak asuh atas anak. Praktek semacam ini paling parah terjadi di daerah Bengal, dibandingkan daerahdaerah lainnya di India. Beberapa Upaya Yang Telah Diambil Pemerintah India Di India, sejak masa kemerdekaan, sejumlah undang-undang telah ditetapkan dalam rangka memberikan perlindungan bagi perempuan. Misalnya Dowry Prohibition Act, Equal Remuneration Act pada 1986, The Hindu Marriage Act pada 1956, The Hindu Succesion Act pada 1956, The Islamic Women (Protection of the Right to Divorce) pada 1986, The Comission of Sati (prevention) Act pada 1987, Protection of Women from Domestic Violence Act pada 2005, dll. 15 Undang-undang yang bertujuan untuk melindungi kaum wanita 13

Pembakaran Istri di India, diakses dari http://id.hicow.com/india/mahar/rajasthan-524382.html pada 19 Januari 2012 14

Memilukan! Tradisi Janda Bakar Diri (Part I) diakses dari http://kolomkita.detik.com/baca/artikel/2/1945/memilukan_tradisi_janda_bakar_diri_part_i pada 19 Januari 2012. 15

Ketidaksetaraan Gender diakses dari http://id.hicow.com/amerika-serikat/india/ketidaksetaraan-jender64899.html pada 19 Januari 2012.

8

Rosvita Walanda Sitorus Paper Ujian Akhir Mata Kuliah : Hak Asasi Manusia

tersebut banyak yang telah dikeluarkan oleh pemerintah India jauh sebelum pemerintah India meratifikasi CEDAW. Namun implementasi dan penegakkan hukum tersebut di lapangan masih sangat dirasa kurang. Mahkamah Agung India dalam putusan pada 21 Agustus 2006, mengatakan bahwa untuk pemberantasan kejahatan sosial dari dowry, langkah-langkah efektif bisa diambil oleh masyarakat itu sendiri. Kampanye nasional yang kuat diperlukan untuk menciptakan kesadaran sosial dan konsensus sosial untuk menghapuskan sistem dowry.16 Diharapkan generasi muda India bisa merubah tradisi dan budaya yang sudah mengakar ini, dengan tidak menuntut atau menawarkan dowry ketika mereka menikah. Bagi yang menuntut dowry harus diboikot secara sosial, dengan begini diharapkan sistem dowry ini bisa dihapuskan dari masyarakat. Sebagai upaya untuk menentang kesenjangan gender yang terjadi karena para orang tua di India lebih menginginkan anak laki-laki, seorang pejabat Departemen Kesehatan distrik Satara, Dr. Bhagwan Pawar menggagas upacara penggantian nama bagi ratusan anak pada Oktober 2011 lalu. 17 Banyak anak perempuan di India yang mendapat nama yang arti ya tidak dii gi ka

atau ber ak a egatif dala

bahasa Hi di dari ora g tua

erek...


Similar Free PDFs