PROSES KEBIJAKAN PENDIDIKAN PDF

Preview

Summary

STUDI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA Fery Diantoro, M.Pd.I Proses Kebijakan Pendidikan Proses Pembuatan Kebijakan Tahapan proses dasar perumusan kebijakan: o Perumusan masalah o Interpretasi o Identifikasi alternatif o Evaluasi o Pemilihan alternatif o Interpretasi o Implementasi o Evaluasi Agend...

Description

STUDI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA Fery Diantoro, M.Pd.I

Proses Kebijakan Pendidikan

Proses Pembuatan Kebijakan Tahapan proses dasar perumusan kebijakan: o Perumusan masalah o Interpretasi o Identifikasi alternatif o Evaluasi o Pemilihan alternatif o Interpretasi o Implementasi o Evaluasi

Agenda Perumusan Kebijakan Pembuatan agenda kebijakan (agenda setting) ;  Langkah pertama yang sangat penting dalam pembuatan kebijakan.  Langkah kunci sebelum tahapan memasukkan suatu isu ke dalam agenda kebijkan pemerintah.

Agenda Perumusan Kebijakan Tingkat perhatian pemerintah terhadap isu kebijakan :  Agenda sistemik, merupakan semua isu yang dipandang masyarakat sebagai hal yang patut memperoleh perhatian publik  Agenda pemerintah, merupakanserangkaian masalah yang secara tegas memerlukan pertimbangan secar aktif dan serius dari policy maker. Agenda ini lebih kongkrit dan mempunyai sifat khas

Agenda Perumusan Kebijakan Pendekatan pembuatan agenda kebijakan :  Pendekatan pluralistik  Pendekatan elitis  Pendekatan negara-pusat kekuasaan  Outside initiative model  Inside acces model  Mobilization model

Agenda Perumusan Kebijakan Dari isu menjadi agenda jika mengandung :  Terdapat masalah sosial  Diterima kelompok  Bergabung dengan kelompok yang lain  Menjadi isu sosial  Sampai pada agenda publik  Tindakan pengartikulasian  Keputusan kebijakan atas beberapa masalah  Kelompok mulai menekan strategi isu terkait

Aktor-aktor perumus kebijakan Empat tipe aktor yang terlibat dalam proses kebijakan (Charles O. Jones)  Golongan rasionalis  Golongan tekhnisi  Golongan inkrementalis  Golongan reformis

Aktor-aktor perumus kebijakan Aktor yang terlibat :  Aktor Utama (MPR, DPR, DPD dan DPRD)  Aktor ditataran eksekutif (Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Dinas)  Aktor dalam bidang pendidikan (Mendikbud, Menag, Dirjen, Kepala Dinas, Rektor)

Aktor-aktor perumus kebijakan Unsur lain non pemerintah : o NGO (non governmental organization) atau LSM o Dewan pendidikan o Badan Pertimbangan Pendidikan o Ormas dan Orsospol o Perorangan atau kelompok yang berkepentingan (stakeholder)

Aktor-aktor perumus kebijakan Stakeholder dalam kebijakan ada 3 : 1. Stakeholder kunci; mereka yang memiliki kewenangan secara legal untuk membuat keputusan (eksekuti dan legeslatif sesuai dengan tingkatnnya) 2. Stakeholder primer; mereka yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program dan proyek (masyarakat yang berdampak, tokoh masyarakat, pihak manger publik) 3. Stakeholder sekunder; mereka yang tidak memiliki kaitan kepentingan langsung dengan suatu kebijakan, program dan proyek namun memiliki kepedulian dan perhatian sehingga mereka turut bersuara dan berupaya untuk mempengaruhi keputusan legal pemerintah. (PGRI, ICMI, NU, Muhammadiyah)

Aktor-aktor perumus kebijakan Aktor perumus kebijakan :  Legeslatif  Eksekutif  Administrator  Partai politik  Interest group  Organisasi massa  Perguruan tinggi  Tokoh perorangan

Formulasi Kebijakan Pendidikan  Merupakan mekanisme yang sesungguhnya untuk memecahkan masalah publik yang telah masuk dalam agenda pemerintah  Kriteria menghasilkan rumusan kebijakan pendidikan yang baik : o Rumusan kebijakan tidak mendiktekan keputusan spesifik atau hanya menciptakan lingkungan tertentu o Rumusan kebijakan dapat dipergunanakan menghadapi masalah atau siuasi yang timbul berulang ulang.

Formulasi Kebijakan Pendidikan

Prosedur formulasi perumusan kebijakan :    

Identifikasi isu kebijakan Penyusunan agenda kebijakan Membuat proposal kebijakan Pengesahan rumusan kebijakan

Proses Legitimasi dan Komunikasi Kebijkan

Legitimasi bersal dari dua kata :  Legitimacy, berarti memberi kuasa atau wewnang (otorisasi) pada dasar bekerjanya sistem politik  Legitimation, berarti suatu proses spesifik dimana programprogram pemerintah diotorisasikan atau disahkan

Proses Legitimasi dan Komunikasi Kebijkan  Kebijakan setelah dirumuskan sebelum diimplementasikan pada masyarakat, kebijakan tersebut haruslah memperoleh legitimasi (pengesahaan) atau kekuatan hukum yang mengatur implementasi kebijakan tersebut pada masyarakat atau public  Pada umumnya wewenang melakukan legitimasi dimiliki oleh pemerintah atau badan legeslatif

Proses Legitimasi dan Komunikasi Kebijkan Problem yang dapat muncul dalam legitimasi :

 Terdapat resistensi dari eks aktor kebijakan yang sekarang tidak menjabat lagi  Terdapat resistensi dari kelompok konservatif  Terdapat pengikut kelompok eks aktor dan kelompok resistensi yang cenderung mengikuli pimpinannya  Terdapat resistensi dari kelompok yang punya visi, persepsi dan kepentingan yang berbeda

Proses Legitimasi dan Komunikasi Kebijkan  Komunikasi kebijakan pendidikan adalah sosialisasi atas rumusan kebijakan pendidikan yang sudah dilegitimasi  Komunikator = para perumus kebijakan  Komunikan = para pelaksana kebijakan pendidikan beserta perangkatnya  Yang dikomunikasikan = rumusan-rumusan kebijakan (konsideran, isi, penjelasan) “Pelaksana kebijakan mensosialisasikan ke masyarakat, dan masyarakat menyampaikan ke masyarakat lainnya secara luas”...