EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN PDF

Preview

Summary

EVALUASI KEBIJAKSANAAN PENDIDIKAN MAKALAH UNTUK MEMENUHI TUGAS MATAKULIAH Analisis Kebijakan dan Pembuatan Keputusan yang dibina oleh Bapak Prof. Dr. Ali Imron, M.Pd. oleh Intan Dina Kartika 140131604093 Ulfa Muadhatin Qoriah 140131603134 UNIVERSITAS NEGERI MALANG FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN JURUSAN AD...

Description

Accelerat ing t he world's research.

EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN Intan Dina Kartika

Related papers

Download a PDF Pack of t he best relat ed papers 

MODUL ADMINIST RASI KEBIJAKAN KESEHATAN.docx Dr. (Cand) St . Rahmat Alyakin Dachi, SKM, M.Kes

proses perumusan kebijakan publik Ist Yuliant i

EVALUASI KEBIJAKSANAAN PENDIDIKAN

MAKALAH UNTUK MEMENUHI TUGAS MATAKULIAH Analisis Kebijakan dan Pembuatan Keputusan yang dibina oleh Bapak Prof. Dr. Ali Imron, M.Pd.

oleh Intan Dina Kartika Ulfa Muadhatin Qoriah

140131604093 140131603134

UNIVERSITAS NEGERI MALANG FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN September 2015

1

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ........................................................................................................ i BAB I PENDAHULUAN A. LatarBelakang ................................................................................... 1 B. RumusanMasalah .............................................................................. 1 C. Tujuan ............................................................................................... 2 BAB II PEMBAHASAN A. Alasan-alasan Perlunya Evaluasi ..................................................... 3 B. Batasan Evaluasi Kebijakan Pendidikan.......................................... 3 C. Macam-macam Evaluasi Pendidikan ............................................... 4 D. Karakteristik Evaluasi Kebijakan Pendidikan ................................. 6 E. Aktor-aktor Evaluasi Kebijakan Pendidikan ................................... 7 F. Cakupan Evaluasi Kebijakan Pendidikan ........................................ 9 G. Problema Evaluasi Kebijakan Pendidikan ....................................... 10 BAB III PENUTUP A. Kesimpulan ...................................................................................... 12 DAFTAR RUJUKAN ......................................................................................... 13

i

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Proses

pelaksanaan

kebijaksanaan

pendidikan

perlu

mendapatkan

perhatian khusus. Karena hampir di setiap elemen-elemen pendidikan memiliki kekurangan yang perlu mendapatkan perbaikan. Mulai dari formulasi, legitimasi, implementasi, komunikasi, serta partisipasi masyarakat dalam kebijaksanaan pendidikan. Formulasi kebijaksanaan pendidikan sebagai bagian dalam proses keibijaksanaan pendidikan merupakan tahap yang paling krusial karena implementasi dan evaluasi kebijaksanaan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijaksanaan telah selesai. Disamping itu, kegagalan sesuatu kebijaksanaan atau program dalam mencapai tujuan-tujuannya sebagian besar bersumber pada ketidaksempurnaan pengelolaan tahap formulasi. Oleh karena itu, pentingnya evaluasi sejak dini sejak dilakukan formulasi kebijaksanaan akan mencegah terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan kebijaksanaan. Evaluasi kebijaksanaan pendidikan pendidikan bertujuan untuk mengukur dan menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Selain itu, dengan diadakannya evaluasi akan dapat diketahui dampak serta resiko yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijaksanaan sehingga menghalangi kegagalan yang lebih besar.

B.

Rumusan Masalah 1. Apa alasan perlunya evaluasi? 2. Apa batasan evaluasi kebijakan pendidikan? 3. Apa saja macam-macam evaluasi kebijakan pendidikan? 4. Apa saja karakteristik evaluasi kebijakan pendidikan? 5. Apa saja aktor-aktor evaluasi kebijakan pendidikan? 6. Apa cakupan dalam evaluasi kebijakan pendidikan? 7. Apa problema yang terjadi dalam evaluasi kebijakan pendidikan?

1

C.

Tujuan 1. Untuk mengetahui alasan perlunya evaluasi. 2. Untuk mengetahui batasan pada evaluasi kebijakan pendidikan. 3. Untuk mengetahui macam-macam evaluasi kebijakan pendidikan. 4. Untuk mengetahui karakteristik evaluasi kebijakan pendidikan. 5. Untuk mengetahui aktor-aktor evaluasi kebijakan pendidikan. 6. Untuk mengetahui cakupan dalam evaluasi kebijakan pendidikan. 7. Untuk mengetahui problema yang terjadi dalam evaluasi kebijakan pendidikan.

2

BAB II PEMBAHASAN A. Alasan-Alasan Perlunya Evaluasi Evaluasi kebijakan dilakukan dengan maksud: 1. Mengetahui apakah hal-hal yang telah dirumuskan dalam formasi kebijakan tersebut dapat dilaksanakan ataukah tidak. 2. Mengetahui apakah rumusan-rumusan kebijakan yang tertulis telah berhasil dilaksanakan ataukah belum. 3. Mengetahui kelebihan dan kekurangan rumusan kebijakan dalam kaitannya dengan faktor kondisional dan situasional dimana kebijakan tersebut dilaksanakan. 4. Mengetahui seberapa jauh suatu

rumusan kebijakn telah

dapat

diimplementasikan. 5. Mengetahui keberhasilan dan kekurangan pelaksanaan kebijakan. 6. Mengetahui seberapa dampak yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan terhadap khalayak yang bermaksud dituju oleh kebijakan dan khalayak yang tak bermaksud dituju oleh kebijakan. 7. Mengetahui apakah risiko-risiko yang telah diperhitungkan pada saat formulasi telah dapat diatasi dengan baik ataukah tidak. 8. Mengetahui langkah-langkah yang dapt ditempuh dalam hal perbaikan kebijakan.

B. Batasan Evaluasi Kebijakan Pendidikan Evaluasi adalah suatu aktivitas yang bermaksud mengetahui seberapa suatu kegiatan itu dapat dilaksanakan ataukah tidak, terlaksana ataukah tidak, berhasil sesuai dengan yang diharapkan ataukah tidak. Berarti evaluasi kebijakan adalah suatu aktivitas yang bermaksud untuk mengetahui apakah suatu kebijakan tersebut dapat dilaksanakan ataukah tidak, telah berhasil sebagaimana yang diharapkan.

3

Supandi (1988) menyatakan bahwa evaluasi adalah upaya analisis nilai dari fakta-fakta kebijakan. Evaluasi tidak sekadar mengumpulkan fakta mengenai kebijakan, melainkan juga sekaligus menunjukkan apakah fakta-fakta tersebut mempunyai nilai dibandingkan denga1nn kriteria yang telah ditentukan. Jika diartikan secara bebas, evaluasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang didesain untuk menilai hasil-hasil program pemerintah yang berbeda secara khusus dalam hal objeknya, teknik-teknik pengukuran dan metode analisisnya. Perbedaan khusus dalam hal objek dalam pengertian di atas mengacu kepada substansi persoalan kebijakan atau bidang, seperti kebijakan bidang pendidikan, perburuhan, luar negeri, pertahanan keamanan dan sebagainya. Perbedaan secara khusus dalam hal tekniknya, mengacu pada teknik-teknik penilaian yang bermacam-macam, baik teknik penilaian yang menghasilkan data kuantitatif maupun kualitatif. Sedangkan perbedaan khusus dalam hal metodenya, mengacu pada keefektifan tidaknya, keefisien tidaknya dan besar tidaknya dampak yang ditimbulkan oleh pelaksanaan kebijakan. Jadi, evaluasi kebijakan pendidikan adalah suatu aktivitas yang bermaksud untuk mengetahui seberapa suatu kebijakan pendidikan tersebut benar-benar sesuai dengan kriterium-kriterium yang telah ditetapkan, serta memberikan dampak nyata terhadap khalayak sesuai dengan yang diinginkan.

C. Macam-Macam Evaluasi Kebijakan Pendidikan Evaluasi kebijakan pendidikan dapat digolongkan sesuai dengan berbagai macam sudut tinjau . Ditinjau dari segi waktu mengevaluasi, evaluasi kebijakan dapat digolongkan menjadi dua. Pertama berasal dari pandangan linier, evaluasi dilaksanakan setelah implementasi kebijakan. Menurut pandangan ini yang dievaluasi terutama adalah implementasi kebijakan. Kedua berasal dari pandangan komprehensif, evaluasi dilaksanakan dihampir setiap proses kebijakan. Evaluasi dilaksanakan baik pada saat perumusan, legitimasi, komunikasi, implementasi, partisipasi bahkan terhadap evaluasinya sendiri. Ditinjau dari substansi evaluasi kebijakan pendidikan, dapat dibedakan menjadi: evaluasi kebijakan pendidikan dasar, evaluasi kebijakan pendidikan menengah dan evaluasi kebijakan pendidikan tinggi. 4

Ditinjau dari periodesasi evaluasi, dibedakan menjadi evaluasi kebijakan pendidikan repelita keenam tahun pertama. Repelita keenam tahun kedua, repelita keenam tahun keempat, dan repelita keenam tahun terakhir. Ditinjau dari kriteria evaluasi, dibedakan atas dua golongan, ialah evaluasi yang menggunakan kriterium. Kriterium di sini lazimnya berupa kriterium mengacu kepada yang sudah terstandar (standar criterian reference) dan kriterium yang dibuat berdasarkan acuan norma (norm criterian reference). Yang pertama bararti telah dibuat patokan seara nasional dan daerah-daerah yang melaksanakan kebijakan tersebut harus menjadikannya sebagai patokan. Sedangkan yang kedua lebih menunjuk kepada, apakah suatu daerah yang melaksanakan kebijakan tersebut, berada di bawah atau di atas rata-rata daerah-daerah secara nasional. Ditinjau dari sasarannya, evaluasi kebijakan dapat dibedakan menjadi dua macam, ialah evaluasi proses dan evaluasi dampak. Yang dimaksud dengan evaluasi proses kebijakan pendidikan adalah evaluasi yang bermaksud mengetahui baik tidaknya proses kebijakan pendidikan, sedangkan evaluasi dampak bermaksud mengetahui seberapa dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan pendidikan terhadap masyarakat sasarannya. Ditinjau dari segi kontinuitasnya, evaluasi kebijakan pendidikan dapat dibedakan menjadi, evaluasi ormatif dan sumatif. Evaluasi formatif dilaksanakan secara terus menerus, sedangkan evaluasi sumatif dilaksanakan setiap periode waktu tertentu. Anderson (1979) menggolongkan evaluasi kebijakan menjadi evaluasi impresionistis, evaluasi oprasional, dan evaluasi sistematik. Evaluasi-evaluasi yang dimaksudkan oleh Anderson adalah sebagai berikut, 1. Evaluasi kebijakan impresionistis adalah evaluasi yang didasarkan atas bukti-bukti yang bersifat anekdotal dan fragmentaris dan dipengaruhi oleh ideologi, kepentingan dan kriteria teretentu. 2. Evaluasi kebijakan oprasional adalah evaluasi yang diaksentuasikan pada masalah-masalah pelaksanaan kebijakan. 3. Evaluasi kebijakan sistemik adalah evaluasi yang didesain secara sistematis. Evaluasi demikian, memperhatikan komponen sistem kebijakan secara keseluruhan, bersifat objektif, dan apa adanya.

5

Evaluasi ini menjangkau pada persoalan apakah suatu kebijakan mencapai tujuan serta mempunyai dampak sebagaimana yang diharapkan ataukah tidak. Daun (1981) menggolongkan evaluasi kebijakan menjadi tiga, yaitu evaluasi semu (pesudo evaluation), evaluasi resmi (formal evaluation), dan evaluasi berdasarkan teori keputusan (decision theoritic evaluation). 1. Evaluasi kebijakan semu adalah evaluasi yang sekadar mempersoalkan alat-alat evaluasinya, dan tidak menyentuh sama sekali terhadap substansi yang dievaluasi. Evaluasi demikian, umumnya sekadar mempersoalkan apakah alat-alat evaluasi yang dipergunakan telah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai alat evaluasi yang baik. 2. Evaluasi kebijaka resmi. Evaluasi kebijakan resmi adalah evaluasi yang di samping mempersoalkan validitas, reliabilitas dan fisibilitas alat-alat evaluasi, juga sekaligus melihat substansi yang dievaluasi. Informasi-informasi yang didapatkan dalam evaluasi formal ini dilihat kesalihan dan keandalannya; dan substansi-substansi yang dievaluasi juga dilihat apakah telah sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan ataukah belum. 3. Evaluasi berdasarkan teori keputusan. Mengingat suatu keputusan didasarkan atas banyak kompromi dan bahkan konsesus, maka evaluasi

kebijakan

berdasarkan

teori

keputusan

ini

selain

memperhatikan kesahihan dan keadalan juga mempertimbangkan harga atau nilainya bagi mereka yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan.

D. Karakteristik Evaluasi Kebijakan Pendidikan Yang dimaksud dengan karakteristik adalah ciri khusus yang dimiliki oleh sesuatu. Oleh karena merupakan ciri khusus, maka ciri tersebut tidak dimiliki oleh sesuatu yang lain selain itu. Dengan demikian, ciri khusus yang ada pada evaluasi kebijakan berbeda dengan ciri khusus yang ada pada evaluasi-evaluasi lainnya. Adapun ciri khusus evaluasi kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

6

1. Tidak bebas nilai. Yang dimaksud dengan tidak bebas nilai adalah bahwa evaluasi kebijakan senantiasa menentukan harga dan nilai suatu kebijakan. Oleh karena masing-masing orang yang terlibat dalam proses kebijakan tersebut berbeda-beda orientasi nilainya, maka cara mengevaluasi, unsurunsur yang dievaluasi, serta harga dari suatu kebijakan dapat ditangkap berbeda-beda oleh mereka. 2. Berorientasi pada masalah. Evaluasi kebijakan haruslah diaksentuasikan kepada masalah yang pernah dirumuskan atau diformulasikan. Apakah masalah-malash yag diformulasikan telah terjawab secara memuaskan ataukah tidak. 3. Berorientasi pada masa lalu dan kini. Orientasi kepada masa lalu menunjukkan dengan jelas, bahwa yang dievaluasi adalah sesuatu yang telah terjadi, dan bukan hal-hal yang masih belum terjadi; sesuatu yang telah dilaksanakan dan bukan hal-hal yang belum dilaksanakan. Orientasi pada masa kini juga menunjukkan dengan jelas, bahwa apa yang kini dilaksanakan senantiasa diperhatikan dan bahkan menjadi pusat perhatian. 4. Berorientasi kepada dampak. Inilah yang membedakannya dengan evaluasi jenis yang lainnya. Ada dua macam dampak dalam hal ini, ialah dampak yang diharapkan dan dampak yang tidak diharapkan. Evaluasi harus mengetahui apakah dampak yang ditimbulkan tersebut sesuai dengan yang diharapkan atau tidak.

E. Aktor-Aktor Evaluasi Kebijakan Pendidikan Siapakah yang menjadi aktor-aktor evaluasi kebijakan pendidikan? Selain aktor resmi kebijakan pendidikan, juga aktor tidak resminya. Yang termasuk aktor resmi adalah pembuat kebijakan (legislatif), pelaksanaan kebijakan (eksekutif) dan administrator dari tingkatan nasional sampai dengan tingkatan lokal. Keterlibatan pembuat dan pelaksana dalam evaluasi kebijakan ini bergantung kepada corak hubungan antara pembuat dan pelaksana kebijakan. Pada hubungan yang bersifat teknokratika, kewenangan pembuat kebijakan sangat besar dan bahkan hampir-hampir mutlak, evaluasi yang dilakukan oleh pembuat

7

harus diterima oleh pelaksana. Sebaliknya pada hubungan yang bersifat swasta birokratis, keterlibatan pembuat kebijakan sangat kecil, karena sebagian besar kewenangan evaluasi ini ada pada pelaksana. Bahkan hak kontrol atas pelaksanaan kebijakan ini sangat banyak ditentukan oleh pelaksana. Keterlibatan berdasarkan

administrator

kewenangan

yang

dalam

evaluasi

diberikan

oleh

kebijakan,

umumnya

pelaksana

kebijakan.

Pertanggungjawaban hasil evaluasi kebijakan secara formal dan legal ada di tangan pelaksana meskipun secara materil berada di tangan administrator. Baik keterlibatan pembuat, pelaksana, maupun administrator dalam evaluasi kebijakan umumnya berada di dalam gelanggang atau arena. Jika mereka memberikan penilaian di luar arena, umumnya berkapasitas sebagai pribadi; atau pemberian penilaian yang bersifat tidak normal. Sementara itu, keterlibatan aktor-aktor kebijakan yang bersifat tidak formal umumnya berada di luar gelanggang atau arena. Sebab, jika memang mereka bermaksud memberikan penilaian secara formal melalui gelanggang, haruslah melalui aktor kebijakan formal. Media massa seringkali menjadi mediator dalam penilaian yang dilakukan oleh peserta-peserta kebijakan tidak formal ini. Dengan demikian, hasil penelitian tersebut akhirnya juga sampai kepada pelaksana, entah lambat atau cepat. Dalam proses penilaian, tidak jarang antara aktor-aktor formal dan aktor non formal tersebut bekerja sama atau membentuk suatu forum. Forum tersebut sengaja dibentuk dan dibuat dalam rangka memberikan penilaian menyeluruh terhadap kebijakan. Dengan adanya forum, akan didapatkan hasil penilaian yang berasal dari banyak varian pandangan; sehingga didapatkan hasil penilaian yang lebih komprehensif. Yang termasuk ke dalam aktor-aktor non formal evaluasi kebijakan adlah: partai politik, organisasi massa, interest group, kelompok perantara, mitra pelaksana kebijakan, tokoh perorangan, dan media massa.

8

F. Cakupan Evaluasi Kebijakan Pendidikan Implementasi kebijakan pendidikan berada di tingkat-tingkat nasional, wilayah dan daerah. Maka, disetiap tingkat tersebut, evaluasi kebijakan pendidikan dilaksanakan. Organisasi pendidikan yang secara hierarkis mulai dari tingkat atas sampai dengan tingkat bawah, sama-sama mengadakan evaluasi atas kebijakan-kebijakan yang dibuat masing-masing. Apa saja yang dievaluasi, sangat bergantung pada pendekatan yang dipakai, menurut pendekatan input, keberhasilan belumnya kebijakan banyak ditentukan oleh inputnya. Input pendidikan yang heterogen, haruslah dilihat satu persatu sebagai penyebab berhasil tidaknya pendidikan, bermutu tidaknya lulusan pendidikan. Input pendidikan memang tidak boleh dianggap sama. Meskipun mereka sama-sama anaknya, sama-sama manusianya, tetapi haruslah diakui bahwa mereka mempunyai potensi bawaan, latar belakang keluarga, status sosial ekonomi, lingkungan pergaulan, kekuatan tubuh, dan kondisi kesahatan yang berbeda. Menurut pendekatan transformasi atau proses, implementasi kebijakan pendidikan bergantung pada komponen-komponen transformasi yang ada di lembaga pendidikan: guru, alat, sarana prasarana, biaya, pegawai, teknisi yang ada di lembaga pendidikan, tingkat keterlibatan siswa didalamnya dan faktor-faktor administrasi. Apakah mereka berinteraksi secara maksimal, intensif dan saling kondusif ataukah tidak, menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan. Oleh karena itu, evaluasi kebijakannya juga tertuju pada komponen dan proses transformasi tersebut. Sedangkan menurut pendekatan output adalah bahwa implementasi kebijakan pendidikan berkenaan dengan seberapa output pendidikan telah terserap dengan baik, diakui mutunya oleh masyarakat serta mau belajar sepanjang hayat sebagaimana misi hampir setiap usaha pendidikan. Oleh karena itu, aksentuasi evaluasi kebijakan pendidikan menurut pendekatan itu, haruslah tertuju kepada keluaran pendidikan.

9

Berdasarkan ketiga pendekatan tersebut, dapat dibuat pendekatan baru sebagai konvergensi atas pendekatan-pendekatan yang ekstrim

tersebut.

Pendekatan baru ini, dalam mengevaluasi kebijakan pendidikan, selain tertuju kepada inputnya, juga tertuju pada proses dan outpunya. Di atas yang paling bawah ialah sekolah, kebijakan pendidikan dapat digolongkan berdasarkan substansi problema di sekolah, ialah kebijakan di bidang-bidang: kurikulum dan pengajaran, peserta didik atau kesiswaan, personalia, sarana dan prasarana, keuangan, hubungan sekolah dan masyarakat, dan kebijakan pendidikan khusus. Selain itu, kebijakan pendidikan di sekolah juga dapat diklasifikasikan berdasarkan proses manajemen di sekolah, ialah kebijakankebijakan

di

bidang:

perencanaan

pendidikan,

pengawasan

pendidikan,

kepemimpinan pendidikan, pengorganisasian pendidikan.

G. Problema Evaluasi Kebijakan Pendidikan Banyak problema yang dialami dalam aktivitas mengevaluasi kebijakan, termasuk kebijakan pendidikan. Problema-problema tersebut adalah: 1. Bila tujuan kebijakan tersebut tidak jelas. Ketidakjelasan tujuan demikian, lzaimnya diakibatkan oleh adanya kompromi dan konsensus yang dipaksakan pada saat formulasi kebijakan. Kompromi dan konsensus demikian lazim dipaksakan, karena memang dimaksdukan untuk mengakomodasi banyaknya kepentingan yang ada di dalamnya. Tanpa adanya kompromi-kompromi, bisa menjadi penyebab formulasi kebijakan tersebut tidak disetujui oleh kebanyakan peserta kebijakan. Dan, jika tidak disetujui berarti tidak dapat dilaksanakan. Maka dari itu, tujuan yang dirumuskan umumnya kabur dan bisa bermakna ganda. Padahal, gandanya makna tujuan justru menyukarkan evaluasinya. 2. Cepatnya perkembangan masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Ini menyulitkan evaluasi kebijakan, oleh karena masalah-masalah yang bermaksud dipecahkan oleh kebijakan, mungkin juga sudah berubah dan bahkan berganti...