Teknik Evaluasi Perencanaan : Evaluasi dalam Kebijakan Spasial PDF

Preview

Summary

Evaluasi dalam Kebijakan Spasial Chikita Yusuf W. Dian Fajar N 3613100030 3613100036 Anindita Wilandari Wiratama Adi N 3613100026 3613100028 Azizah Faridha E. 3613100046 The Team Variabel Evaluasi RTR Kriteria Penilaian Kegiatan Evaluasi Studi Kasus RTR Kedudukan Evaluasi dalam RTR Konsep Dasar Eval...

Description

Accelerat ing t he world's research.

Teknik Evaluasi Perencanaan : Evaluasi dalam Kebijakan Spasial Dian Fajar Novitasari

Related papers

Download a PDF Pack of t he best relat ed papers 

PEDOMAN PENINJAUAN KEMBALI PEDOMAN PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG R… Asep Gana Draf Final Report Mast er Plan Cit y Of Bokondini, Tolikara, Papua, Indonesia T iar Pandapot an Purba Perwil Aldi Ryan

Evaluasi dalam Kebijakan

Spasial

Chikita Yusuf W. Anindita Wilandari 3613100026

3613100030

Dian Fajar N Wiratama Adi N 3613100028

3613100036

Azizah Faridha E. 3613100046

The Team

Kegiatan Evaluasi RTR

Variabel Evaluasi RTR

Kedudukan Evaluasi dalam RTR Konsep Dasar Evaluasi

Kriteria Penilaian Studi Kasus

Konsep Dasar Evaluasi Tyler (1950) - Evaluasi adalah proses penentuan sejauh mana tujuan telah tercapai.

Kirkpatrick - Evaluasi merupakan sebuah untuk mengetahui apakah sebuah program dapat direalisasikan atau tidak dengan cara mengetahui efektifitas masing-masing komponennya melalui rangkaian informasi yang diperoleh evaluator.

Komite Studi Nasional tentang Evaluasi (National Study Committee on Evaluation) dari UCLA (Stark & Thomas, 1994: 12) - Evaluasi merupakan suatu proses atau kegiatan pemilihan, pengumpulan, analisis dan penyajian informasi yang sesuai untuk mengetahui sejauh mana suatu tujuan program, prosedur, produk atau strategi yang dijalankan telah tercapai, sehingga bermanfaat bagi pengambilan keputusan serta dapat menentukan beberapa alternatif keputusan untuk program selanjutnya.

Kegiatan tindak lanjut dari hasil kegiatan (keputusan) akan dari keputusan yang telah diambil dan dikerjakan sebelumnya.

Tujuan Evaluasi

Kegiatan yang dilakukan untuk mengukur, membandingkan dan menilai sesuatu yang telah dijadikan sebagai keputusan, dan yang telah di kerjakan atau dilakukan, dengan melihat standar-standar ukuran yang dijadikan tolak ukur baik atau buruk, berhasil atau tidak berhasil.

Kedudukan Evaluasi dalam Rencana Tata Ruang

Penyusunan RTRW

Pengesahan Rencana

Implementasi Rencana

Pengesahan Perbaikan

EVALUASI

Kegiatan Evaluasi Rencana Tata Ruang Tahap Persiapan

Tahap Pelaksanaan

Tahap Analisis

Tahap Rekomendasi

Tahap Persiapan

Pengumpulan data dasar berupa peta ataupun data numerik; Penyiapan penggunaan lahan terakhir Kabupaten Penyiapan peta-peta rencana Kabupaten Mengumpulkan peta-peta kebutuhan analisis

Menyiapkan peta distribusi penduduk Peta jaringan jalan

Peta batas administrasi desa dan kecamatan Peta jaringan utilitas

Tahap Pelaksanaan

Peta dan data yang sudah didapat

Bahan bandingan

Penilaian terhadap penyimpangan

Ditambah keterangan penyebab

Tahap ANalisis

Penyimpangan setiap aspek dan selanjutnya dijumlahkan nilai seluruh aspek yang menyimpang untuk kemudian dihitung rataratanya.

Hasil rata-rata akan memberi makna besarnya tingkat penyimpangan suatu rencana dengan kondisi eksisting.

Nilai tersebut kemudian dibandingkan dengan klasifikasi nilai untuk rekomendasi yang telah ditetapkan, untuk mengetahui kebijaksanaan apa yang harus diusulkan dari hasil evaluasi ini.

Tahap Rekomendasi Penyusunan rekomendasi akan sangat bergantung pada besaran nilai dari hasil analisa. Hasil evaluasi, pada dasarnya akan merekomendasikan 3(tiga) kemungkinan, yaitu : • RTRW Kabupaten tidak perlu perubahan, karena masih dianggap valid untuk digunakan sebagai alat pengendalian pemanfaatan ruang; • RTRW Kabupaten perlu direvisi sebagian, karena beberapa kawasan sudah mengalami perubahan fungsi;

• RTRW Kabupaten perlu direvisi total dalam arti RTRW yang baru perlu disusun ulang, karena rencana yang telah ada tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan, khususnya dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang kota.

BERFUNGSI SEBAGAI BAHAN EVALUASI RENCANA TATA RUANG Penentuan variabel yang dapat memberikan indikasi atau mempengaruhi pelaksanaan rencana tata ruang adalah kesesuaian wujud fisik yang terbentuk saat ini (eksisting) dengan materi setiap hirarki rencana tata ruang.

Penentuan Variabel Ukur

Rincian variabel yang digunakan sebagai bahan evaluasi RTRW Kabupaten adalah : • Analisis kedudukan dalam sistem perwilayahan

• Analisis demografi • Analisis sosial kemasyarakatan • Analisis ekonomi • Analisis fisik dan daya dukung lingkungan

• Analisis sarana dan prasarana • Analisis struktur dan pola pemanfaatan ruang yang ada dan kecenderungan perkembangannya • Analisis potensi dan kondisi sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya manusia

PENENTUAN KRITERIA DAN CARA PENILAIAN EVALUASI KEBIJAKAN SPASIAL

Penentuan kriteria dan tata cara penilaian dalam evaluasi kebijakan spasial

Untuk menghasilkan rumusan kebijakan

Beberapa kriteria dan cara penilaian evaluasi RTRW Kabupaten yang dapat dilakukan antara lain: Struktur Pemanfaatan Ruang

Stuktur Utama Tingkat Pelayanan

Sistem Utama Transportasi

Sistem Jaringan Utilitas

Struktur Pemanfaatan Ruang Cara penilainnya adalah dengan menghitung persentase luas masing-masing jenis penyimpangan terhadap kawasan yang direncanakan.

Keterangan:

�

�

%= %

A

= Hasil pengurangan luas kawasan pada RTRW dengan luas eksisting

x

= Kawasan RTRW

Bila dalam RTRW terdapat 5 (lima) kawasan, maka nilai

penyimpangan seluruhnya adalah:

+

+ + �

+

Stuktur Utama Tingkat Pelayanan Cara penilaiannya adalah dengan membuat matriks jumlah fasilitas dan utilitas pada kecamatan/kelurahan yang ditunjuk sebagai pusat pelayanan. Apabila ternyata kecamatan/kelurahan yang ditunjuk tidak memenuhi kriteria, berarti telah terjadi penyimpangan.

Penyimpangan terjadi bila direncanakan ada 4 (empat) pusat pelayanan dan yang sesuai hanya 3 (tiga) pusat pelayanan, berarti 1 (satu) pusat pelayanan tidak sesuai. Penyimpangan yang terjadi adalah:

1/4 x 100% = 25%

Sistem Utama Transportasi Cara penilaiannya adalah berdasarkan program pembangunan yang ada untuk jangka waktu sejak ditetapkan RTRW Kabupaten hingga

saat evaluasi dilaksanakan. Penyimpangan terjadi apabila:

 Dalam rencana ada sistem utama transportasi, dalam program juga ada, tetapi pelaksanaannya tidak melalui pusat-pusat yang telah ditentukan, maka penyimpangannya dinilai sebesar 100%.

 Dalam rencana tidak ada sistem utama transportasi tetapi dalam program ada, maka penyimpangan dinilai sebesar 100%.

 Dalam rencana ada sistem utama transportasi tetapi dalam program tidak ada, maka penyimpangan dinilai sebesar 100%.

Sistem Jaringan Utilitas Bila ada jaringan bukan pada kawasan yang perlu pelayanan, berarti terjadi penyimpangan sebesar 100%. Penyimpangan terjadi bila ada jaringan tepat pada kawasan yang perlu pelayanan, dihitung luasan yang dilayani. Keterangan:

�

�

%= %

B

dilayani

= Hasil pengurangan luas yang harus

dengan luas pelayanan saat

ini x

= Luas kawasan

Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada beberapa aspek

dikumulatifkan sehingga diperoleh hasil akhir penyimpangan. Dengan kriteria yang telah ditetapkan, maka hasil akhir dari evaluasi RTRW ini akan memberikan rekomendasi sebagai berikut:  

Jika penyimpangan < 20%, maka revisi tidak perlu dilakukan

Jika penyimpangan antara 20 – 50%, maka perlu dilakukan revisi sebagian



Jika penyimpangan > 50%, maka perlu dilakukan revisi total

Studi Kasus RTRW KABUPATEN BLITAR TAHUN 2008-2028 searching...

Sinkronisasi Kebi jakan

Spasial

RTRW Kabupaten Blitar Tahun 2008 - 2028 ASPEK

RTRW PROVINSI JAWA TIMUR 2012-2031

RTRW KABUPATEN BLITAR 2008-2028

Struktur Pusat Perkotaan

Pemindahan pusat Ibu Kota ke Perkotaan Kanigoro

Perkotaan Kanogoro sebagai perkotaan utama

SINKRON

Permukiman

Pusat permukiman di Kota Blitar

SSWP dengan pusat di Kota Blitar berfungsi sebagai permukiman dan pelayanan umum

SINKRON

Transportasi

Pola Ruang

 Pengembangan Bandar udara perintis  Pengembangan Terminal Wlingi sebagai terminal induk dan transit Potensi pengembangan kawsan industri pupuk

Belum terdapat arahan pengembangan kawasan industri pupuk

KETERANGAN

SINKRON

KURANG SINKRON, diperlukan penambahan

EVALUASI RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2008-2028 Berdasarkan Pedoman Kementrian Pekerjaan Umum

1

2 Evaluasi Data

Penentuan Keperluan Evaluasi

3

4 Penentuan Tipologi

Penanganan Berdasarkan Tipologi

Tahap 1 : Evaluasi Data Pemanfaatan Ruang

Jaringan Prasarana Dasar

Fasilitas Lingkungan

 Kawasan lindung : tidak ada penyimpangan  Kawasan budidaya : tidak ada penyimpangan  Penggunaan lahan : terjadi penyimpangan dari segi luas pemanfaatan lahan     

Jaringan air bersih : terjadi penyimpangan sebesar 1,97% Jaringan listrik : terjadi penyimpangan sebesar 42,86% jaringan telepon : terjadi penyimpangan sebesar 18,74% Persampahan : terjadi penyimpangan sebesar 1,71% Saluran drainase dan air limbah : tidak ada penyimpangan.

    

Fasilitas Fasilitas Fasilitas Fasilitas Fasilitas

pendidikan : terjadi penyimpangan sebesar 63,74% peribadatan : terjadi penyimpangan sebesar 59,02% kesehatan : terjadi penyimpangan sebesar 60,50% Pemerintahan : terjadi penyimpangan sebesar 39,95% ruang terbuka dan rekreasi : tidak terjadi penyimpangan

Tahap 2: Penentuan Terjadi banyak penyimpangan pada masing-masing aspek. Hasil evaluasi menunjukkan penyimpangan dalam pembangunan RTRW Kabupaten Blitar sehingga perlu dilakukan evaluasi.

Keperluan Evaluasi

Tahap 3 : Penentuan Tipologi Sah

RTR Terdapat Raperda Besar tentang RTRW Kab. Blitar

Simpangan Faktor Eksternal Berikut besar simpangan: Berubah Terjadinya A. Pemanfaatan Ruang perubahan Pemantauan penggunaan lahan. rencana tata a. kawasan pertanian 41,16%, ruang di atasnya b. kawasan permukiman dengan yaitu RTRW penyimpangan sebesar 36,80% Provinsi Jawa c. Pertanian tanaman pangan sebesar 35,14% Timur Tahun 2012-2031 B. Struktur Ruang - Sistem Prasarana Dasar a. Jaringan listrik sebesar 42,86 % b. Jaringan telepon sebesar 18,74 % - Sarana Fasilitas Lingkungan a. Fasilitas Pendidikan sebesar 63,74% b. Fasilitas Peribadatan sebesar 59,02% c. Fasilitas Kesehatan sebesar 60,50% d. Fasilitas Pemerintahan sebesar 39,95% e. Fasilitas Perdagangan sebesar 37,65%

Jenis Tipologi: Tipologi A

Tipologi B

Kondisi RTRW sah, terjadi simpangan kecil dan tidak terjadi perubahan faktor eksternal.

Kondisi RTRW sah, terjadi simpangan kecil, namun terjadi perubahan signifikan pada faktor-faktor eksternal berpengaruh terhadap kinerja RTRW.

Tipologi C

Tipologi D

RTRW sah, terjadi simpangan besar dan perubahan perubahan faktor eksternal secara signifikan.

RTRW sah terjadi simpangan yang besar namun tidak terjadi perubahan pada faktor-faktor eksternal.

Tipologi E, F, G, H Keempat tipologi ini pada dasarnya mempunyai kondisi sama yaitu RTRW yang bersangkutan tidak sahih. Sumber : Pedoman Peninjauan Kembali RTRW oleh PU

Tahap 4 : Peninjauan Kembali 1

Dalam melakukan kegiatan peninjauan RTRW Kabupaten Blitar Tahun 2008 – 2028, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain:  Kajian/penilaian terhadap kelengkapan materi dan proses penyusunan  Evaluasi sebagai alat perencanaan, Penyesuaian materi Rencana Tata Ruang dalam mengakomodasi perubahan kebijakan, tujuan, sasaran, strategi serta struktur dan pola pemanfaatan ruang  Evaluasi untuk mengakomodasi dinamika perkembangan pemanfaatan ruang serta sekaligus melakukan penyesuaian rencana  Evaluasi kesesuaian antara perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang

Penyesuaian Terhadap Faktor Eksternal RTRW Kab. Blitar Tahun 2008 -2028: • Analisis hubungan faktor eksternal terhadap kebijakan pembangunan daerah • Analisis hubungan faktor eksternal terhadap rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang • Apabila faktor eksternal tidak lagi sejalan dengan strategi pengelolaan, rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang, dilanjutkan dengan:  Pemutakhiran tujuan dan sasaran pembangunan daerah  Perumusan permasalahan pembangunan dan pemanfaatan ruang  Perumusan kembali strategi pengembangan wilayah

2

RTRW Kabupaten Blitar Tahun 2008 - 2028

Pemantapan pemanfaatan dan pengendalian RTRW Kab. Blitar Tahun 2008 - 2028 : • • •

Penyempurnaan/peningkatan pemanfaatan RTRWK sebagai acuan pembangunan Peningkatan diseminasi RTRWK ke setiap sektor dan menyepakati RTRWK sebagai acuan pembangunan Peningkatan pemanfaatan RTRWK sebagai dokumen acuan dalam forum Rapat Koordinasi Pembangunan

.

3

Tahap 5 : Pengesahan Dokumen Evaluasi

RTRW Kabupaten Blitar Tahun 2008 - 2028

SK Gubernur Jawa Timur

Menteri Dalam Negeri Indonesia

Kesimpulan  Penataan ruang diselenggarakan atas asas keterpaduan sehingga diperlukan adanya evaluasi terhadap rencana tata ruang.

 Pelaksanaan evaluasi harus mengikuti prosedur yang sesuai dengan pedoman yang ada.  Evaluasi bertujuan untuk menghindari penyimpangan dalam penataan ruang....