"MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH" PDF

Preview

Summary

ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK “MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH” Di Susun Oleh : NAMA : NURUL WAHIDA NIM : 216110121 NO. ABSEN : 15 KELAS : ADMINISTRASI PUBLIK (C) PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM 2018 1 KATA PENGAN...

Description

ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK “MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH”

Di Susun Oleh :

NAMA

: NURUL WAHIDA

NIM

: 216110121

NO. ABSEN : 15 KELAS

: ADMINISTRASI PUBLIK (C)

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM 2018 1

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana berkat rahmat dan hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan Makalah ini tepat pada waktunya. Solawat beriring salam tak lupa kamI haturkan untuk junjungan alam nabi besar Muhammad SAW, karena berkat perjuangan dan jasa-jasa beliaulah kita dapat merasakan alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Dalam penyusunan makalah ini penulis mengangkat tema tentang “MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH” berharap makalah ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan baru kepada para pembaca serta dapat menambah wawasan bagi para pembaca.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini banyak memiliki kekurangan dan kelemahan di sana sini baik dala segi penulisan maupun dalam segi menyajian materi yang kami paparkan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, guna untuk memperbaiki kualitas makalah penulis selanjutnya.

Mataram, 30 Juli 2018

Penulis

i 2

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PP No.105 Tahun 2000). Keuangan daerah merupakan salah satu faktor penting dalam mengukur secara nyata kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi dan menyangkut upaya dalam mendapatkan uang maupun membelanjakannya, sehingga masalah yang timbul dalam keuangan daerah adalah bagaimana sumber pendapatan itu digali dan didistribusikan (Moneyzar Usman; 1997:2).

Terdapat empat dimensi penting yang tercermin dari pengertian tersebut adanya dimensi hak dan kewajiban, tujuan dan perencanaan, penyelenggaraan dan pelayanan publik, nilai uang dan barang (investasi dan inventarisasi). Uraian tersebut menunjukkan bahwa keuangan daerah harus dikelola dengan baik agar semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan daerah, sehingga dengan adanya pengelolaan keuangan daerah pendapatan dan pengeluaran daerah dapat dialokasikan dengan baik dan efisien.

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah didasarkan pada prinsipprinsip pemberian ekonomi yang nyata dan bertanggung jawab, yang dalam pelaksanaannya dilakukan bersama-sama antara azas desentralisasi 3

dan azas tugas pembantuan. Sehingga daerah-daerah tidak saja mengurus rumah tangganya sendiri, akan tetapi melaksanakan pula tugas-tugas pemerintahan pada umumnya dalam batas-batas kekuasaannya. Anggaran sebagai salah satu alat kebijakan fiskal pemerintah, berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Mengenal keuangan daerah tidak hanya dilihat dari sisi penerimaan atau

pendapatan daerah, tetapi juga harus ditelaah segi pengeluaran daerah. Pengeluaran daerah seperti tercermin dalam APBD adalah segala pengeluaran yang dibiayai oleh sumber penerimaan asli daerah, SDO dan subsidi-subsidi dari pemerintah pusat untuk membiayai pengeluaran pembangunan daerah (Arsjad, Nurdjaman dkk, 1992 : 127). Uang yang keluar dari kas daerah menurut UU No.17 tahun 2003 disebut pengeluaran daerah, sedangkan pengeluaran keuangan daerah yang sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menetapkan bahwa perimbangan keuangan pusat dan daerah diatur dengan undangundang. Dengan pengaturan tersebut diharapkan terdapat keseimbangan yang lebih transparan dan akuntabel dalam pendistribusian kewenangan, pembiayaan dan penataan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah secara optimal sesuai dinamika dan tuntutan masyarakat yang berkembang. Oleh karena itu, diperlukan adanya gerakan efisiensi di seluruh sektor publik.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, APBN/APBD harus disusun dan disahkan dalam bentuk Undang-Undang. Mulai dari penyusunan sampai pertanggungjawabannya dilakukan melalui siklus dan mekanisme yang telah ditetapkan bersama oleh pemerintah dan DPR/DPRD. Siklus Anggaran menurut (Arsjad, Nurdjaman dkk, 1992 : 46) meliputi lima tahap : 1. Perencanaan atau penyusunan Anggaran, dilakukan oleh pemerintah. 4

2. Pengesahan Anggaram dilakukan oleh badan legislatif. 3. Pelaksanaan Anggaran dilakukan oleh pemerintah. 4. Pengawasan

atau

Pemeriksaan

dilakukan

oleh

aparat-aparat

pengawasan, misalnya BPK dan Inspektorat (pengawas pemerintah). 5. Perhitungan Anggaran dilakukan oleh badan legislatif.

Sebagai salah satu tahap dalam siklus Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah bertujuan agar pengeluaran-pengeluaran daerah digunakan seperti yang diharapkan, sedangkan di pihak lain supaya penerimaan-penerimaan daerah dapat disetor ke kas daerah secara tepat waktu, dilaksanakan sesuai aturan dan ketentuan-ketentuan lainnya, serta yang lebih penting lagi agar jumlah-jumlah yang telah ditetapkan dapat direalisasikan guna menutupi pengeluaran-pengeluaran daerah.

B. Rumusan Masalah 1. Apa yang dimaksud dengan manajemen keuangan daerah? 2. Apa yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah? 3. Bagaimana struktur dari APBD tersebut? 4. Apasaja yang menjadi penghambat pengelolaan APBD? 5. Bagaimana kedudukan akuntansi terhadap manajemen keuangan daerah?

C. Tujuan Penulisan 1. Untuk mengetahui pengertian dari manajemen keuangan daerah. 2. Mempermudah pembaca untuk mencari informasi tentang manajemen keuangan daerah. 3. Memberikan pemahaman tentang manajemen keuangan daerah di Indonesia.

5

4. Sebagai acuan pembelajaran untuk generasi selanjutnya dalam mencari materi tentang manajemen keuangan daerah.

D. Manfaat Penulisan 1. Mahasiswa memiliki pengetahuan mengenai manajemen keuangan daerah dan perkembangannya. 2. Mahasiswa memiliki pengetahuan untuk melaksanakan pengukuran kerja yang diterapkan di pemerintah daerah. 3. Untuk mempermudah mengetahui arti dari manajemen keuangan daerah dan bagaimana mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar.

E. Struktur Penulisan

Sebelum saya akan menjelaskan apa arti dari struktur penulisan dalam sebuah makalah. Struktur penulisan merupakan susunan dalam penulisan sebuah karya ilmiah yang dapat menjadi acuan dalam penulisan. Adapun beberapa struktur atau susunan penulisan dari makalah ini antara lain : 1. Bagian Awal Bagian awal terdiri atas judul makalah yang ditulis sesai dengan cover depan makalah. Judul makalah merupakan inti dari topik penelitian yang dirumuskan dalam bentuk kalimat secara singkat, padat, jelas, dan harus objektif.

2. Kata Pengantar Kata pengantar berisi keterangan dari penulis mengenai tulisannya. Isi dari kata pengantar terdiri dari beberapa paragraf dan terdapat ucapan terima kasih kepada pihak pembaca.

6

3. Daftar Isi Daftar isi menunjukkan bagian halaman dari makalah dan hubungan dari satu bagian ke bagian lainnya. Daftar isi sangat penting bagi pembaca untuk mempermudah dalam mencari halaman yang akan dicari.

4. Bab Pendahuluan Bagian

pendahuluan

memberi

gambaran

kepada

pembaca

mengenai keterangan seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan makalah, dan manfaat penelitian.

5. Bab Landasan Teori Landasan teori terdiri dari penjelasan materi pokok yang memberi gambaran mengenai hal yang telah dirintis oleh peneliti seperti konsep, teori, maupun data yang akan dikerjakan yang berkaitan dengan keuangan daerah yang dibahas.

6. Bab Pembahasan Dalam pembahasan ini seluruh hasil penelitian dipaparkan dan harus diuraikan secara lengkap dan menarik karena bagian inilah yang ditunggu dan ingin diketahui oleh pembaca.

7. Bab Kesimpulan dan Saran Pada bagian ini diuraikan apa yang menjadi kesimpulan hasil penelitian dan apa yang dapat disarankan sesuai dengan hasil penelitian itu.

7

8. Bagian Penutup Bagian penutup terdapat daftar pustaka yang dimana daftar pustaka berisi sumber-sumber materi itu diperoleh baik dari buku-buku, blogspot, ataupun jurnal penelitian. Dalam penulisan daftar pustaka tentunya harus sesuai dengan aturan penulisan daftar pustaka itu sendiri.

8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Keuangan Daerah Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan

dengan

pelaksanaan

hak

dan

kewajiban

tersebut”

(Pusdiklatwas BPKP, 2007).

Faktor keuangan merupakan faktor yang paling dominan dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Keadaan keuangan suatu daerah yang menentukan bentuk dan ragam yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata, kemampuan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri adalah kemampuan “self supporting” dalam bidang keuangan. Faktor keuangan merupakan faktor yang penting dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Keadaan keuangan daerahlah yang menentukan bentuk dan ragam yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah.

Keuangan daerah dikelolah melalui manajemen keuangan daerah, sedangkan alat untuk melaksanakan manajemen keuangan daerah yaitu tata usaha daerah yang terdiri dari tata usaha umum dan tata usaha keuangan yang sekarang lebih dikenal dengan akuntansi keuangan daerah. Akuntansi keuangan daerah diartikan sebagai tata buku atau rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistimatis dibidang keuangan berdasarkan 9

prinsip-prinsip, standar-standar tertentu serta prosedur-prosedur tertentu untuk menghasilkan informasi aktual di bidang keuangan.

Kemampuan pemda dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemda dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Keuangan daerah terdapat dua unsur penting yaitu:

1. Semua hak dimaksudkan sebagai hak untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah dan/atau penerimaan dan sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku merupakan penerimaan daerah sehingga menambah kekayaan daerah.

2. Kewajiban daerah dapat berupa kewajiban untuk membayar atau sehubungan adanya tagihan kepada daerah dalam rangka pembiayaan rumah tangga daerah serta pelaksanaan tugas umum dan tugas pembangunan oleh daerah yang bersangkutan.

B. Dana Perimbangan dan Dana Alokasi Umum Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menurut Saragih (2003) adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya. Tujuan umum dari Dana Alokasi Umum adalah untuk:

10

1. Meniadakan atau meminimumkan ketimpangan fiskal vertical. 2. Meniadakan atau meminimumkan ketimpangan fiskal horizontal. 3. Menginternalisasikan atau memperhitungkan sebahagian atau seluruh limpahan manfaaat atau biaya kepada daerah yang menerima limpahan manfaat tersebut. 4. Sebagai bahan edukasi bagi pemerintah daerah agar secara intensif menggali sumber sumber penerimaannya, sehingga hasil yang diperoleh menyamai bahkan melebihi kapasitasnya.

C. Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, basil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudan asas desentralisasi (Penjelasan UU No.33 Tahun 2004). Klasifikasi PAD berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006 adalah terdiri dari : 1. Pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undangundang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 2. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/ BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. 11

3. Pendapatan asli daerah yang sah. Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan

dari

penyelenggaraan

pendidikan

dan

pelatihan,

pendapatan dari angsuran/ cicilan penjualan. D. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah hasil dari kegiatan atau program yang hendak atau yang telah dicapai pemerintah sehubungan dengan penggunaan anggaran yang dikelola dan dituangkan dalam bentuk laporan realisasi keuangan yang berisi tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, dimana pemerintah memilik tanggung jawab dalam mengelola anggaran tersebut. Pelaksanaan otonomi daerah tentunya tidak mudah, karena menyangkut masalah kemampuan daerah itu sendiri dalam membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan beserta pelaksanaan pembangunan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, masalah kemampuan daerah berarti menyangkut masalah bagaimana daerah dapat memperoleh dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah untuk menjalankan kegiatan pemerintahannya. Oleh karena itulah diperlukan sistem pengukuran kinerja yang bertujuan untuk membantu manajer publik untuk menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur 12

finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu (Mardiasmo, 2011) : 1. Memperbaiki kinerja pemerintah. 2. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. 3. Mewujudkan

pertanggung

jawaban

publik

dan

memperbaiki

komunikasi kelembagaan.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelolah keuangan dituangkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang baik secara langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat, yang dapat dianalisa menggunakan analisa rasio keuangan terhadap APBD. Dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah sangat dibutuhkan dana dan sumber-sumber pembiayaan yang cukup memadai dimana dana tersebut dapat diperoleh dari pendapatan daerah, jika suatu daerah tidak mempunyai sumber keuangan yang cukup akibatnya tergantung terus kepada pemerintah pusat.

Semakin meningkatnya kegiatan pembangunan di daerah, semakin besar pula kebutuhan akan dana yang harus dihimpun oleh pemerintah daerah. Dengan demikian maka perlu mengetahui apakah suatu daerah itu mampu atau tidak dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri (Halim, 2007). Yaitu:

13

1. Kemampuan struktural organisasinya. Struktur organisasi pemerintah daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas-tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya, jumlah unit-unit beserta macamnya cukup mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang cukup jelas. 2. Kemampuan aparatur pemerintah daerah. Aparat pemerintah daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Keahlian, moral, disiplin dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang diidam-idamkan oleh daerah. 3. Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat pemerintah daerah harus mampu mendorong agar masyarakat mau berperan serta dalam kegiatan pembangunan. 4. Kemampuan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus mampu membiayai

semua

kegiatan

pemerintahan,

pembangunan

dan

kemasyarakatan sebagai pelaksanaan pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Untuk itu kemampuan keuangan daerah harus

mampu

mendukung

terhadap

pembiayaan

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

14

kegiatan

BAB III PEMBAHASAN

1. Pengertian Manajemen Keuangan Daerah Manajemen keuangan daerah memiliki atau meliputi banyak sekali pengertian dari para ahli dan adapun pengertian manajemen keuangan daerah yang mengacu pada kegiatan administrasi atau pengurusan keuangan daerah, sehingga akuntansi keuangan daerah lebih diartikan sebagai tata usaha keuangan atau tata buku. Kemudian ada pengertian yang mengacu pada pihak intern dan extern pemerintah daerah. Inilah yang lebih mencerminkan difinisi akuntansi karena ia tidak membatasi akuntansi hanya sebagai kegiatan administratif, namun menuntut adanya sistem yang bertujuan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan bagi pihak dalam dan luar entitas dalam pengambilan keputusan-keputusan akonomisnya. Menurut Accounting Principles Board (1970), akuntansi adalah kegiatan jasa. Fungsinya menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam membuat pilihanpilihan yang nalar di antara berbagai alternatif arah tindakan. Akuntansi adalah suatu disiplin ilmu yang memiliki lingkup yang luas. Oleh karena itu, akuntansi memiliki pembagian di beberapa bidang berdasarkan pokok bahasan yang dikaji. Di era reformasi keuangan daerah saat ini, sistem keuangan daerah yang digunakan mengarah kepada akuntansi. Hal ini disebabkan

tata

buku

tindakan

mampu

menghasilkan

informasi

sebagaimanan dituntut oleh peraturan yang berlaku di era reformasi. 2. Konsep Perencanaan Anggaran Daerah

15
...