"SUMBER-SUMBER HUKUM ADMINISTRASI NEGARA" PDF

Preview

Summary

TUGAS MAKALAH “SUMBER-SUMBER HUKUM ADMINISTRASI NEGARA” DOSEN Wahib S.H,.M.H Disusun oleh : Adam Andriantama Bayu Aji Yustia Yohana Windi FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PAMULANG Jl. Raya Puspitek, Buaran, Kec. Pamulang, Kota. Tangerang Selatan - Banten KATA PENGANTAR Puji rasa syukur kita panjatkankehad...

Description

TUGAS MAKALAH

“SUMBER-SUMBER HUKUM ADMINISTRASI NEGARA”

DOSEN Wahib S.H,.M.H Disusun oleh : Adam Andriantama Bayu Aji Yustia Yohana Windi FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PAMULANG Jl. Raya Puspitek, Buaran, Kec. Pamulang, Kota. Tangerang Selatan - Banten

KATA PENGANTAR

Puji rasa syukur kita panjatkankehadirat Allah SWT, karena tanpa iradahnya penulsan karya tulis ini tidak mungkin selesai tepat pada waktunya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabat, dan seluruh umatnya yang selalu setia dalam menjalankan sunnahnya. Maksud dan tujuan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas kuliah Hukum Bisnis. Makalah ini disajikan dalam bentuk yang sederhana dengan harapan dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan bagi para pembaca pada umumnya. Dalam penulisan makalah ini, penulis menggunakan beberapa referensi dan tidak memindahkan begitu saja dari internet. Hal ini dilakukan agar penulis dapat memahami materi tersebut dan menjadi bahan ajar untuk pengembangan diri penulis. Dalam penulisan makalah ini, penulis masih dalam tahap belajar tentu masih banyak kekurangan, maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar dalam makalah selanjutnya penulis dapat menyajikan dalam bentuk yang lebih baik. Penulisan makalah ini tidak mungkin dapat terealisasikan tanpa bantuan dan dorongan dari pihak-pihak tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada : Bapak Darsono selaku ketua Yayasan Sasmita Jaya Group, Bapak Wahib selaku dosen pengajar mata kuliah Hukum Administrasi Negara , Kepada kedua orangtua dan juga rekan-rekan kelas yang selalu mendukung. Demikian pengantar dari penulis, semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

1

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

………………………………………

1

DAFTAR ISI

………………………………………

2

1.1 Latar Belakang

………………………………………

3

1.2 Rumusan masalah

………………………………………

4

1.3 Tujuan Penulisan

………………………………………

4

2.1 Pengertian Sumber Hukum

………………………………

5

2.2 Sumber Hukum HAN

………………………………

5

a. Sumber Hukum Materiil

………………………………

5

b. Sumber Hukum Formil

………………………………

8

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PEMBAHASAN

………

11

………………………

12

c. Perkembangan HAN sebagai Sumber Hukum d. Asas – asas Sistem Hukum HAN BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan

……………………………………

13

DAFTAR PUSTAKA

……………………………………..

14

2

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Hukum pada dasarnya

menjadi acuan dalam mengatur segala

permasalahan yang ada. Adapun hukum ini digunakan tidak saja mengatur menyelesaikan permasalahan semata tetapi juga menjadi acuan kehidupan dalam bermasyarakat. Pembuatan hukum dalam hal ini membutuhkan bahan atau dengan kata lain membutuhkan sumber. Terkait dengan sumber hukum yang menjadi pokok permasalahan yang diangkat dalam makalah ini tidak dapat dikatakan sembarangan. Sumber hukum yang menjadi bahan hukum ini digali dari karakteristik bangsa Indonesia dan beberapa kontribusi hukum dari bangsa penjajah. Adanya kontribusi ini tidak terlepas dari penjajahan yang dilakukan oleh bangsa asing. Pada dasarnya pemilihan sumber acuan ini juga telah dipirkan dengan matang antara lain sifatnya yang berusaha mengikuti perkembangan zaman. Dengan adanya sumber hukum yang jelas sudah tentu hukum yang dihasilkan juga menjadi berbobot. Sumber hukum administrasi negara pada nantinya akan digunakan acuan dalam segala sesuatu terkait administrasi Negara.

3

1.2 Rumusan Masalah Untuk memudahkan dalam proses penulisan, penulis membagi ke dalam beberapa macam rumusan masalah, yaitu sebagai berikut : 1. Apa itu sumber hukum ? 2. Apa saja sumber Hukum Administrasi Negara? 1.3 Tujuan Penulisan Agar penulis dan pembaca dapat memahami apa itu sumber hukum dan apa saja yang menjadi sumber hukum HAN.

4

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Sumber Hukum. 

Menurut Danang Tunjung Laksono, Sumber Hukum adalah sesuatu yang menimbulkan aturan hukum dan ditentukan aturan hukum itu. Menurut Prof. Soedikno ada beberapa arti sumber hukum sebagai asas hukum, hukum terdahulu yang memberi bahan, dasar berlakunya, tempat mengetahui hukum dan sebab yang menimbulkan hukum.



Zevenbergen menyatakan sumber hukum adalah sumber terjadinya hukum; atau sumber yang menimbulkan hukum.Sedangkan C.S.T. Kansil menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sumber hukum ialah, segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.



Menurut Achmad Ali sumber hukum adalah tempat di mana kita dapat menemukan hukum.Namun perlu diketahui pula bahwa adakalanya sumber hukum juga sekaligus merupakan hukum, contohnya putusan hakim. Berbagai pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa Sumber hukum ialah segala sesutau yang menyebabkan terjadinya hukum dengan segala aturan-aturan hukumnya.

2.2 Sumber Hukum administrasi negara ada dua (2) dari : a. Sumber Hukum Materiil Sumber hukum materiil adalah faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum (pengaruh terhadap pembuat undang-undang, pengaruh terhadap keputusan hakim, dan sebagainya),

5

1

atau faktor-faktor yang ikut mempengaruhi materi dari aturan-aturan

hukum, 2atau tempat dari mana materiil hukum itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum. Dalam berbagai keputusan hukum ditemukan bahwa sumbersumber hukum materiil ini terdiri dari tiga jenis yaitu sebagai berikut :

1. Sumber Hukum Historis Dalam arti historis, pengertian sumber hukum memiliki dua arti yaitu : -

sebagai sumber pengenalan (tempat menemukan) hukum pada saat tertentu.

-

sebagai sumber dimana pembuat undang-undang mengambil bahan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Dalam arti yang pertama, sumber hukum historis meliputi undang-

undang, putusan-putusan hakim, tulisan-tulisan ahli hukum, juga tulisan-tulisan

yang

tidak

bersifat

yuridis

sepanjang

memuat

pemberitahuan mengenai lembaga-lembaga hukum. Adapun dalam arti kedua, sumber hukum historis meliputi sistem-sistem hukum masa lalu yang pernah berlaku pada tempat tertentu seperti sistem hukum Romawi, sistem hukum Perancis, dan sebagainya. Di samping itu juga dokumen-dokumen dan surat-surat keterangan yang berkenaan dengan hukum pada saat dan tempat tertentu.

1

N.E.Algra, et.Al., Mula Hukum. 1983. Bina Cipta,Bandung. Hlm. 16.

2

SF.Marbun dan Moh. Mahfud,Loc. Cit., Hlm.21.

6

2. Sumber Hukum Sosiologis Sumber hukum dalam pengertian ini meliputi faktor-faktor sosial yang mempengaruhi isi hukum positif. Artinya peraturan hukum tertentu mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Dalam pengertian sumber hukum ini, pembuatan peraturan perundangundangan harus pula memperhatikan situasi sosial ekonomi, hubungan sosial,

situasi,

dan

perkembangan

politik

dan

perkembangan

3

internasional. Karena faktor-faktor yang mempengaruhi isi peraturan itu begitu komplek, maka dalam pembuatan peraturan diperlukan masukan dari berbagai disiplin keilmuan, dengan kata lain melibatkan ahli ekonomi, sejarahwan, ahli politik, psikolog, dan sebagainya, disamping ahli hukum sendiri.

3. Sumber Hukum Filosofis 

Sumber hukum dalam arti filosofis memiliki dua arti yaitu : a.

Sebagai sumber untuk isi hukum yang adil

b.

sebagai sumber untuk mentaati kewajiban terhadap hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, mengenai sumber isi hukum;disini ditanyakan isi hukum itu asalnya dari mana. Ada tiga pandangan yang mencoba menjawab pertanyaan ini4, yaitu : a. Pandangan theocratis, menurut pandangan ini isi hukum berasal dari Tuhan. b. Pandangan hukum kodrat, Menurut pandangan ini isi hukum berasal dari akal manusia.

3

Dr. Ridwan.HR.2014. Hukum Administrasi Negara. Raja Grafindo, Jakarta. Hlm.58

4

Sudikno Mertokusumo,op.cit.,hlm.71

7

c. Pandangan mazhab historis, menurut pandangan ini isi hukum berasal dari kesadaran hukum. Sedangkan sumber kekuatan mengikat dari hukum, bukan semata-mata didasarkan pada kekuatan yang bersifat memaksa, tetapi karena kebanyakan orang didorong oleh alasan kesusilaan atau kepercayaan. Kesusilaan atau kepercayaan merupakan nilai-nilai bagi masyarakat Di samping nilai-nilai lain seperti kebenaran, keadilan, ketertiban, kesejahteraan, dan nilai-nilai positif lainnya, yang umumnya menjadi cita hukum dari masyarakat yang bersifat filosofis. Dengan kata lain, sumber hukum filosofis mengandung makna agar hukum sebagai kaidah perilaku memuat nilai-nilai positif tersebut.

b. Sumber Hukum Formil Sumber hukum formal yaitu berbagai bentuk aturan hukum yang ada, karena kita hanya memandang mengenai cara dan bentuk yang melahirkan hukum positf, tanpa mempersoalkan dari mana isi peraturan hukum itu. Sumber hukum formal diartikan juga sebagai tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku. Sumber hukum administrasi negara dalam arti formal ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, praktek administrasi negara atau hukum tidak tertulis, yurisprudensi, dan doktrin.

1.

Peraturan Perundang-undangan Undang-undang merupakan sumber hukum yang paling penting dalam hukum administrasi negara. Secara formal undang-undang adalah peraturan hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif, yang di Indonesia dibuat bersama-sama dengan lembaga eksekutif. 8

Menurut P.J.P. Tak, undang-undang adalah produk dari pembuat undang-undang dan sebagai sumber hukum dalam arti formal yang berlaku umum, memuat peraturan hukum yang mengikat warga negara. Undang-undang dianggap sebagai sumber hukum paling penting, karena terutama bagi negara hukum demokratis yang menempatkan undang-undang

sebagai

pengejawantahan aspirasi

rakyat

yang

diformalkan, juga karena berdasarkan undang-undang ini pemerintah memperoleh wewenang utama untuk melakukan tindakan hukum tertentu atau wewenang untuk membuat peraturan perundang-undangan tertentu.

2. Praktek Administrasi Negara/Hukum Tidak Tertulis Administrasi negara dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap penting dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, meskipun belum ada aturannya dalam undang-undang. Tindakantindakan yang dilakukan oleh administrasi negara ini akan melahirkan hukum tidak tertulis atau konvensi, jika dilakukan secara teratur dan tanpa keberatan atau banding dari warga masyarakat. Hukum tidak tertulis yang lahir dari tindakan hukum administrasi negara inilah yang dapat menjadi sumber hukum dalam arti formal dalam rangka pembuatan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum admnistrasi negara.

9

3. Yurisprudensi Yurisprudensi berasal dari bahasa latin ”Jurisprudentia” yang berarti pengetahuan Hukum atau Rechtsgeleerdheid. Dalam pengertian teknis,yurisprudensi itu dimaksud sebagai putusan badan peradilan (hakim) yang diikuit secara berulang-ulang dalam kasus yang sama oleh para hakim lainnya sehingga dapat pula disebut “Rechtersrecht” atau ciptaan Hakim atau peradilan. 5 Yurisprudensi dapat menjadi sumber hukum bagi hukum admnistrasi negara, itulah sebabnya A.M. Donner, sebagaimana telah disebutkan, menganggap hukum administrasi memuat peraturanperaturan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang, juga dibentuk oleh hakim. Barangkali keberadaan yurisprudensi dalam hukum administrasi negara jauh lebih banyak dibandingkan dengan hukum yang lain, sehubugan dengan dianutnya asas hakim aktif dan ajaran pembuktian babas dalam hukum acara peradilan administrasi negara, sehingga yurisprudensi akan menempati posisi penting dalam melengkapi dan memperkaya hukum administrasi negara.

4. Doktrin Meskipun ajaran hukum atau pendapat para sarjana hukum tidak memiliki kekuatan mengikat, namun pendapat sarjana hukum ini begitu penting bahkan dalam sejarah pernah terdapat ungkapan bahwa orang tidak boleh menyimpang dari pendapat umum para ahli hukum. 6

5

Paulus E. Lotulung,.1994. Yurisprudensi dalam perspektif perkembangan hukum Administrasi Di Negara Indonesia.Pakuan.Bogor. hlm.3 6

L.J. Van Apeldorn, op.cit., hl.135.

10

Sepanjang

sejarah

pemikiran

dan

pembantukan

hukum,

keberadaan pendapat para ahli hukum yang berpengaruh memiliki posisi strategis karena teori-teori yang dilahirkannya menjadi sumber inspirasi bagi para pembentuk peraturan perundang-undangan dan putusan para hakim. Menurut SF. Marbun dan Moh. Mahfud “doktrin atau pendapat para ahli dapat menjadi sumber hukum formal hukum administrasi negara, sebab para ahli itu dapat melahirkan teori-teori dalam lapangan hukum administrasi negara yang kemudian dapat mendorong timbulnya kaidah-kaidah hukum admnistrasi negara”. 7 Menurut Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidarta ; ”karena bukan merupakan sumber langsung bagi keputusan, melainkan membantu hakim dalam mengambil keputusan, maka pendapat sarjana hukum terkemuka atau „doktrin‟ itu merupakan sumber tambahan”. 8

c. Perkembangan HAN ada dua bentuk sejarah sebagai sumber hukum, yaitu : 

UU dan sistem hukum tertulis yang berlaku pada masa lampau di suatu tempat. Karena terdapat unsur yang dianggap baik maka oleh pemerintah dapat dijadikan materi pembuatan peraturan perundangundangan dan diberlakukan sebagai bahan untuk hukum positif. Contoh: hukum romawi –> hukum prancis –> hukum belanda –> hukum hindia belanda –> hukum indonesia.



Dokumen-dokumen yaitu dokumen-dokumen dari suatu masa hingga diperoleh gambaran tentang hukum yang berlaku di masa itu yang mungkin dapat diterima untuk dijadikan bahan hukum positif untuk

7

SF.Marbun dan Moh. Mahfud, op.cit., hlm.38-39

8

Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, op.cit., hlm.72.

11

saat sekarang. Contoh : prasasti majapahit tentag sumpah palapa gajahmada berbunyi “bhinneka tunggal ika”.

d. Asas-Asas Sistem Hukum Adminisrasi Negara Sisem Hukum Administrasi Negara harus dapat menjamin dan menjalankan pelaksanaan asas-asas hukum sebagai berikut: 1. Asas-asas pancasila, dan Undang-undang dasar 1945. 2. Asas-asas Wawasan Nusantara. 3. Asas-asas Ketahanan Nasional. 4. Asas-asas Kedaulatan Negara. 5. Asas-asas Negara Hukum. 6. Asas-asas Berhati-hati dalam penggunaan kekuasaan negara 7. Asas-asas ketelitian dan kesungguhan hati dalam mengurus kepentingan para warga masyarakat. 8. Asas-asas kesaksamaan dan kejujuran dalam mengambil keputusan terhadap permohonan para warga masyarakat.

12

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan Sumber hukum materiil adalah faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum (pengaruh terhadap pembuat undangundang, pengaruh terhadap keputusan hakim, dan sebagainya), atau faktorfaktor yang ikut mempengaruhi materi dari aturan-aturan hukum, atau tempat dari mana materiil hukum itu diambil. Disamping digunakan dalam berapa arti, masing-masing orang akan memandang hukum dan sumber hukum secara berbeda-beda, sesuasi dengan kecenderungan dan latar belakang pendidikan dan keilmuannya. Para sosiolog akan melihat hukum dan sumber hukum yang berbeda dibandingkan dengan para filosof, sejarawan atau ahli hukum, dan pula sebaliknya.

13

DAFTAR PUSTAKA N.E.Algra, et.Al.,1983. SF.Marbun dan Moh. Mahfud.

Mula Hukum.

Bina Cipta,Bandung.

Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara

Dr. Ridwan.HR.2014. Hukum Administrasi Negara . Raja Grafindo, Jakarta. Sudikno Mertokusumo

Mengenal Hukum(Suatu Pengantar)

Paulus E. Lotulung,.1994. Yurisprudensi dalam perspektif perkembangan hukum Administrasi Di Negara Indonesia. Pakuan.Bogor. Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta.

14

Pengantar Ilmu Hukum...