REALITAS EKSISTENSI MASYARAKAT, BUDAYA MARITIM, DAN PERKEMBANGANNYA HINGGA KINI PDF

Preview

Summary

REALITAS EKSISTENSI MASYARAKAT, BUDAYA MARITIM, DAN PERKEMBANGANNYA HINGGA KINI Noer Beti [email protected] Abstrak Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea yang ke-empat disebutkan bahwa salah satu tugas dan tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap ...

Description

REALITAS EKSISTENSI MASYARAKAT, BUDAYA MARITIM, DAN PERKEMBANGANNYA HINGGA KINI

Noer Beti [email protected]

Abstrak Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea yang ke-empat disebutkan bahwa salah satu tugas dan tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.1 Tentunya ini merupakan tugas yang sangat mulia karena kesejahteraan dalam hidup merupakan dambaan setiap manusia. Segenap bangsa Indonesia tentunya menjadi kata kunci bahwa kesejahteraan tersebut apabila nantinya terwujud akan menjadi hak seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali harus menjadi rujukan utama ketika pemerintah berbicara mengenai tanggung jawab negara. Berdasarkan konstitusi pula, dapat diartikan secara sederhana bahwa negara Indonesia yang akan dibentuk pada saat itu tidak akan membedakan

orang

perorangan

atau

kelompok

orang

dalam

melaksanakan tanggung jawabnya. Pemikiran ini muncul dari kesadaran bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dari satu negara, sedangkan negara dibentuk dengan kewajiban untuk memberikan perlindungan

kepada

seluruh

rakyatnya

tanpa

diskriminasi

atau

pembedaan berdasarkan agama, suku, pandangan politik, letak geografis, dan sebagainya. Termasuk di dalamnya adalah masyarakat hukum adat khususnya yang berada di daerah perbatasan.

i

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki pantai terpanjang di dunia, dengan garis pantai 81.000 km. Dari 67.439 desa di Indonesia, kurang lebih 9.261 desa dikategorikan sebagai desa pesisir. Sebagian besar penduduknya berada dalam kemiskinan. Desa-desa pesisir adalah kantong-kantong

kemiskinan

struktural

yang

potensial.

Kesulitan

mengatasi masalah kemiskinan di desa-desa pesisir telah menjadikan penduduk di kawasan ini harus menanggung beban kehidupan yang tidak dapat dipastikan kapan masa berakhirnya. Kerawanan di bidang sosialekonomi dapat menjadi lahan subur bagi timbulnya kerawanan-kerawanan di bidang kehidupan yang lain (Kusnadi, 2002 : 1). Berangkat dari pemahaman bersama bahwa upaya mewujudkan penegakan hak asasi manusia (HAM) bagi masyarakat adat yang diemban oleh Negara adalah dengan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat adat sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Dalam perkembangannya, nelayan yang menggunakan teknologi modern dapat meningkatkan potensi ekonominya dibandingkan dengan nelayan yang tidak menggunakan teknologi modern tersebut. Dampak yang ditimbulkan adalah diperolehnya daerah tangkapan yang lebih luas hingga ke laut lepas bagi nelayan modern sedangkan nelayan tradisional berada pada situasi yang berlawanan. B. TUJUAN PENULISAN 1. Untuk mengetahui seperti apa persepsi nelayan tentang pentingya pendidikan 2. Untuk mengetahui bagaimana potensi sumber daya perikanan? 3. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan budaya maritim Indonesia

ii

BAB II TINJAUAN PUSTAKA Indonesia memiliki lebih dari 17 ribu pulau, dengan garis pantai lebih dari 99.000 km, sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara dengan garis pantai terpanjang ke dua di dunia setelah Kanada. Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas, dimana 2/3 dari wilayah negara ini adalah laut. Sebagian besar wilayah Indonesia yang berupa laut, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki potensi besar di bidang kelautan. Indonesia terkenal sebagai negara dengan sumber daya alam yang melimpah. Jika di laut ada ikan, di darat juga ada, begitupun jika di darat ada rumput, maka di laut juga demikian. Berbicara mengenai sumber daya alam yang ada di laut, maka Indonesia kaya akan hal itu, mulai dari ikan, cumi, rumput laut, dan berbagai jenis hasil laut lainnya. Indonesia

adalah

negara

yang

sangat

kaya

dengan

keanekaragaman hayati di laut. Indonesia juga dikenal memiliki beragam satwa laut, mulai dari ikan sampai terumbu karang. Potensi maritim yang juga dimiliki oleh Indonesia yaitu Pariwisata laut. Dengan garis pantai sepanjang 99.000 Km, Indonesia memiliki banyak destinasi wisata pantai yang mendunia. Selain itu, kekayaan ekosistem bawah laut menjadi salah satu sektor pariwisata yang diminati oleh banyak orang. Melihat potensi perikanan yang ada, masyarakat nelayan yang tinggal di daerah pesisir seharusnya merupakan masayarakat yang makmur dan sejahtera. Namun kenyataan yang ada sebagian besar dari mereka masih jauh dari sejahtera. Bahkan sering dikatakan bahwa mereka

merupakan

kelompok

masyarakat

yang

paling

tertinggal

dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang lain. Pendidikan yang kurang memadai dan tingginya angka putus sekolah pada keluarga nelayan merupakan suatu masalah yang tidak mudah dipecahkan. Membutuhkan kurun waktu yang relatif panjang iii

dengan perencanaan yang matang dan kemauan yang kuat bagi para pengambil kebijakan dan keputusan terutama pemerintah sehingga kesetaraan pendidikan dan angka melek huruf dapat meningkat dengan baik pada masyarakat nelayan.

iv

BAB III PEMBAHASAN Sebagain besar kategori sosial nelayan Indonesia adalah nelayan tradisional dan nelayan buruh. Mereka adalah penyumbang utama kuantitas produksi perikanan tangkap nasional. Walaupun demikian, posisi sosial mereka tetap marginal dalam proses transaksi ekonomi yang timpang dan eksploitatif sehingga Sebagain besar kategori sosial nelayan Indonesia adalah nelayan tradisional dan nelayan buruh. Mereka adalah penyumbang utama kuantitas produksi perikanan tangkap nasional. Walaupun demikian, posisi sosial mereka tetap marginal dalam proses transaksi ekonomi yang timpang

dan

eksploitatif

sehinggapihak

produsen,

nelayan

tidak

memperoleh bagian pendapatan yang besar. Pihak yang paling beruntung adalah para pedagang ikan berskala besar atau pedagang perantara. Para pedagang inilah yang sesungguhnya menjadi “penguasa ekonomi” di desa-desa nelayan. Kondisi demikian terus berlangsung menimpa nelayan tanpa harus mengetahui bagaimana mengakhirinya (Kusnadi, 2007: 1). A. Persepsi penduduk tentang pentingnya pendidikan Secara umum nelayan, yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat nelayan, diarahkan untuk mendorong nelayan menjadi subjek atau pelaku utama yang substansial dan mandiri, sehingga mampu mengatasi persoalan-persoalan hidup yang mereka hadapi setiap saat (Kusnadi, 2003: 10). Oleh karena itu untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan para nelayan agar mereka tidak tertinggal dan tercecer dalam roda pembangunan, berbagai usaha telah dilakukan pemerintah antara lain adanya

program

pengembangan alat-alat

penangkapan

ikan dan

motorisasi perahu, pemberian fasilitas kredit, penyuluhan keterampilan nelayan, bantuan sarana pengawetan ikan sampai penyediaan dan rehabilitasi sarana pasar. Namun dari tahun ke tahun nasib nelayan belum beranjak dari masalah perekonomian sampai sekarang masih banyak v

nelayan yang miskin baik itu miskin materi, pendidikan serta status sosial (kemiskinan

struktural)

yang

masih

terlihat

apabila

memasuki

perkampungan nelayan (Lubis, 1992:32). Pendidikan menduduki posisi sentral dalam pembangunan karena sasarannya adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia, oleh sebab itu pendidikan juga merupakan alur tengah dari seluruh sektor pembangunan.

Pembangunan

dalam

keterkaitannya

dengan

pengembangan sumberdaya manusia yang berarti bahwa pembangunan adalah tidak semata-mata pembangunan material dan fisik tetapi juga pembangunan spiritual dan keberhasilan pembangunan dapat tercermin dari sisi ekonomi atau material dan juga sisi spiritual, yang terlihat bahwa esensi pembangunan bertumpu dan berpangkal pada sisi manusia nya, dengan demikian yang menjadi tujuan akhir pembangunan adalah manusia. Manusia sebagai modal pembangunan tidak lepas dari pendidikan sehingga pendidikan merupakan salah satu tolak ukur dalam melihat keberhasilan pembangunan (Rokhmani, 2009:13). B. Potensi sumber daya perikanan Indonesia Potensi perikanan termasuk perikanan laut (tuna / cakalang, udang,demersal, pelagis kecil, dan lainnya), potensi budidaya laut (rumput laut, ikan,dan kerang-kerangan serta mutiara), perairan umum, tambak, budidaya udaratawar, dan potensi bioteknologi kelautan. Saat ini potensi sumberdayakelautan dan perikanan Indonesia baru sempat digali hanya sekitar 24,5% dari potensi yang ada.Produksi subsektor perikanan Indonesia menunjukkan kecenderungan positif namun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara produsen perikanan lainnya seperti Cina dan Peru. Disinggung mengenai kurang optimalnyaPANNAS BMKT dalam melakukan

perdagangaan,

Sudirman

biasa

disapadengan

tegas

membantahnya. Menurutnya, penanganan BMKT sudahdilakukan serius dengan cara proses perizinan survei dan perizinan pengangkatan harus melalui Produk tim teknis dan harus disetujui instansiyang terkait.

vi

Kemudian telah dimiliki pergudangan BMKT untuk penangananBMKT hasil pengangkatan. Sudirman menambahkan, mengenai penggunaan kata harta karun, menurutnya perlu diklarifikasi, dimana penggunaan istilahharta karun kurang tepat. Mengingat, penggunaan istilah harta karuncenderung dalam dengan aspek ekonomi yang pantinya akan menjadiincaran banyak para pemblrru harta karun. Harta karun yang dikelolaFANNAS BMKT sen $ ini merupakan benda berharga asal muatan kapal yangtenggelam yang mengandung.aspek seiarah, kebudayaan, ilmu pengetahuandan ekonomi. Sampai sejauh-jauhnya ini, Sudirman bersedia jika kegiatanpencurianBMKT di pantai Utara sen dari seluruh produksi pedkanan tangkap. Jumlahnelayan (laut dan perairan umum) sebesar 2.755.794 orang, akan tetapi lebihdari 50 persen atau 1.466.666 nelayan berstatus sambilan utama dan sambilantambahan. C. Perkembangan budaya maritim Indonesia Berdasarkan literaur sejarah, industri maritim nusantara telah lahir jauh sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia, ini dibuktikan dengan banyak temuan prasejarah. temuan yang erat dengan industri maritim seperti: situs tentang gua di Muna, seram dan Argumi, dimana dalam situs tersebut digambar perahu-perahu layar. Ditemukan beberapa benda sejarah yang memiliki kemiripan antara benda yang ditemukan di jawa dan di Australia, hal ini mengaitkan antar budaya dimaksud dan member konfirmasi telah terjadi dan melakukan kontak langsung antar budaya dengan perbedaan benua (Y. Paonganan) Dilihat dari sejarah, tidak ada pengaruh besar yang dibawa dari luar untuk membentuk semangat maritim bangsa Indonesia pada masa pra-kolonial. Karena orientasi maritim justru datang dari bangsa kita sendiri. Profesor Djuliati Suroyo menuturkan bahwa, kesadaran akan geografi dan ekologi sekitar membuat para pendahulu kita sangat menggantungkan hidupnya pada laut. Namun, tidak berarti barang-barang dagangan mereka hanya bersumber dari laut sehingga menutup akses dan sumber daya agraris. Bukti keseriusan terlihat saat president ke tujuh (Joko Widodo)

vii

pertama

kali

menyampaikan

pidato

resminya

dihadapan

Majelis

Permusyawaratan Rakyat (MPR) setelah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014, isi pidato dimaksud menekankan bahwa bangsa indonesia diajak bersama sama untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritime. Membuktikan bahwa bangsa Indonesia akan kembali sebagai bangsa bahari, dalam pembentukkan kabinetnya, presiden membuat kementrian kordinator

kemaritiman,

diketahui

bahwa

kementrian

kordinator

kemaritiman ini pada kabinet sebelumnya belum pernah ada. Karena terlalu lama meninggalkan maritim, tentunya bangsa ini tertinggal jauh perkembangannya bila dibandingkan dengan Negara lain yang sama sama memiliki wilayah laut. Saat ini pekerjaan besar dalam mengejar ketertinggalan dengan segera adalah pembangunan non fisik yaitu pengembangan dan penanaman mental bahari kepada seluruh penduduk serta mengejar ketertinggalan dengan pembangunan fisik yaitu menata pengadaan, perombakan dan penyesuaian infrastruktur pelabuhan seperti Dermaga, kolam pelabuhan, alur masuk, pergudangan, transportasi penghubung, dll sehingga akses kapalkapal dengan ukuran besar dapat dilayani untuk singgah dipelabuhan pelabuhan seluruh Indonesia.

viii

BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN Sebagain besar kategori sosial nelayan Indonesia adalah nelayan tradisional dan nelayan buruh. Mereka adalah penyumbang utama kuantitas produksi perikanan tangkap nasional. Oleh karena itu untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan para nelayan agar mereka tidak tertinggal dan tercecer dalam roda pembangunan, berbagai usaha telah dilakukan pemerintah antara lain adanya program pengembangan alat-alat penangkapan ikan dan motorisasi perahu, pemberian fasilitas kredit, penyuluhan keterampilan nelayan, bantuan sarana pengawetan ikan sampai penyediaan dan rehabilitasi sarana pasar. Pembangunan

dalam

keterkaitannya

dengan

pengembangan

sumberdaya manusia yang berarti bahwa pembangunan adalah tidak semata-mata pembangunan material dan fisik tetapi juga pembangunan spiritual dan keberhasilan pembangunan dapat tercermin dari sisi ekonomi atau material dan juga sisi spiritual, yang terlihat bahwa esensi pembangunan bertumpu dan berpangkal pada sisi manusia nya, dengan demikian yang menjadi tujuan akhir pembangunan adalah manusia. B. KRITIK DAN SARAN Penulis tentunya masih menyadari jika makalah ini masih terdapat banyak

kesalahan

dan

jauh

dari

kesempurnaan.

Penulis

akan

memperbaiki makalah tersebut dengan berpedoman pada banyak sumber serta kritik yang membangun dari para pembaca.

9

DAFTAR PUSTAKA Ginting, M. A, dkk. (2018). Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia, Makassar, Sulawesi Selatan https://drive.google.com/drive/folders/1crnKIbg-mk9IawG0J5H3-8QpAOcHQCR?usp=sharing http://ojs.umsida.ac.id/index.php/icecrs/article/view/1387 https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/688 https://jurnal.um-palembang.ac.id/ilmu_manajemen/article/view/300 Octavian, Amarrulla (2014). Budidaya, identitas dan masalah keamanan maritim, Indonesia. Suhartono, (2015). Kebijakan ekonomi maritim Indonesia, Penerbit Azza Grafika, [126-138].

10...