Regulasi Mendirikan Startup di Indonesia PDF

Title Regulasi Mendirikan Startup di Indonesia
Author Iwan Krisnadi
Pages 23
File Size 1.1 MB
File Type PDF
Total Downloads 48
Total Views 244

Summary

Regulasi Mendirikan Startup di Indonesia KELOMPOK 7 55417110021 Lalu Ade Wirawan 55417110018 Mukhamad Awaludin Fahmi 55417110015 Ardiansyah 55417110033 Nanda Ferdana Pembahasan Definisi Startup Perkembangan Startup Regulasi Pendirian Startup Undang – Undang Terkait Kesimpulan Dan Saran Definisi Peru...


Description

Regulasi Mendirikan Startup di Indonesia

KELOMPOK 7 55417110021 Lalu Ade Wirawan 55417110018 Mukhamad Awaludin Fahmi 55417110015 Ardiansyah 55417110033 Nanda Ferdana

Pembahasan Definisi Startup Perkembangan Startup Regulasi Pendirian Startup Undang – Undang Terkait Kesimpulan Dan Saran

Definisi Perusahaan dalam masa rintisan bidang teknologi informasi yang berkembang di dunia internet seperti : pengembang aplikasi, sistim pembayaran, jasa, perdagangan dan lain sebagainya

Pendahuluan Perkembangan Startup di Indonesia bisa dikatakan cukup pesat menggembirakan. Setiap tahun bahkan setiap bulan banyak founder-founder (pemilik) Startup baru bermunculan. Menurut dailysocial.net, sekarang ini terdapat setidaknya lebih dari 1500 Startup lokal yang ada di Indonesia. Potensi pengguna internet Indonesia yang semakin naik dari tahun ke tahun tentunya merupakan suatu lahan basah untuk mendirikan sebuah Startup. Namun perkembangan startup tersebut tidak diimbangi dengan regulasi yang mengatur tentang proses mendirikan, pelaksanaan startup itu sendiri.

Perkembangan Startup

Grafik Perkembangan Starp up di Indonesia dari Tahun 2012 – 2016 Sumber : Agne Yasa, Banjir Modal Start-Up Lokal, Bisnis Indonesia, 21 Agustus 2017, Hlm. 1.

Perkembangan Startup

5 Besar Negara Di Kawasan Asia Tenggara dengan Nilai Investasi Modal Ventura Start-Up Tertinggi

Sumber: Agne Yasa, Banjir Modal Start-Up Lokal, Bisnis Indonesia, 21 Agustus 2017, Hlm. 1.

Mind Map Mendirikan Perusahaan

Regulasi Tradisional

Mengurus Berkas : Akta Pendirian, Surat Domisili, NPWP, dll

Saat ini

Jalankan Dulu

Masalah ● ●

Apakah proses mendirikan startup diindonesia sudah memenuhi aturan yang ada? Apakah produk atau pelaksanaan yang dibuat startup sudah sesuai aturan?

Masalah

Rudiantara - Menkominfo

"Kami membuka kesempatan seluasnya. Mendirikan startup tidak perlu izin. Hanya perlu regiatrasi dan bisa dilakukan online. Pemerintah terus membuat regulasi yang sederhana. Ini harus dimanfaatkan," tutur Rudiantara dalam acara Startups #Gopublic di Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (28/2). Rabu, 28 Februari 2018 / 15:46 WIB

Sumber : https://investasi.kontan.co.id/news/rudiantara-berupaya-permudah-ipo-start-up

Regulasi Mendirikan Perusahaan - Tradisional 1. Akta pendirian CV

2. Surat Keterangan Domisili Perusahaan

3. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

4. Pengesahan Pengadilan

5. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)

6. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

Regulasi Mendirikan Perusahaan - Tradisional Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum bisnis di Indonesia, diantaranya yakni: ● Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 ● Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ● Undang-Undang Pasar Modal ● Undang-Undang Perbankan ● Undang-Undang Ketenagakerjaan ● Undang-Undang Hak Cipta ● Undang-Undang Merek ● Undang-Undang Paten ● Undang-Undang Rahasia Dagang ● Undang-Undang Desain Industri ● Undang-Undang Tata Letak Sirkuit Terpadu ● Undang-Undang Perlindungan Konsumen ● Undang-Undang Keagenan dan Distribusi, dll

Regulasi Mendirikan Startup Mencari masalah

Memberikan Solusi

Menciptakan Sistem

Undang-undang Nomor Elektronik (UU ITE)

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Perlindungan konsumen e-commerce tertera dalam Pasal 9 UU ITE, yang berbunyi bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memastikan setiap perusahaan yang melakukan transaksi elektronik untuk melakukan pendaftaran. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) Dasar hukum: 1. Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. 3. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara SIstem Elektronik.

UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Dalam UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, terdapat Pasal 65 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar

Peraturan Presiden (Perpres) No. 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map e-Commerce) Tahun 2017-2019

Perpres ini berikut lampirannya memberikan arahan dan langkah-langkah penyiapan dan pelaksanaan perdagangan yang transaksinya berbasiskan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

Ketentuan Pajak Sejauh ini belum ada ketentuan pajak khusus untuk startup e-commerce, yang ada adalah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE/62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi e-Commerce. Surat edaran itu menegaskan bahwa tidak ada pajak baru dalam transaksi e-commerce, sehingga tidak ada perbedaan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan antara transaksi e-commerce dan konvensional. Penjual dan pembeli dapat dikenakan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang sudah ada.

Kesimpulan Dan Saran Kesimpulan ● Saat ini, belum ada regulasi khusus untuk perusahaan startup ● Undang – undang di indonesia saat ini belum siap menghadapi perkembangan teknologi yang maju pesat

Saran ● Sebaiknya dibuatkan regulasi tersendiri untuk alur mendirikan startup, apabila perusahaan ini dapat diakui dimata hukum ● Regulasi yang dibuat tidak bersifat mempersulit perkembangan startup, namun hanya memberikan rule bagi pelaku startup

Terimakasih...


Similar Free PDFs