Review UU No 1 tahun 1970 Keselamatan Kerja PDF

Preview

Summary

Makalah Tinjauan UU No.1 Tahun 1970 T entang Keselamatan Kerja Tugas Mata Kuliah Kebijakan Pembangunan & Peraturan MK3L Disusun oleh: Nama: Sobur Setiaman NPM: 2017 111 014 Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta 2018 1 Abstract Law no 1, 1970 : Act of Occupational safety, up to now had b...

Description

Makalah Tinjauan UU No.1 Tahun 1970 T entang Keselamatan Kerja

Tugas Mata Kuliah Kebijakan Pembangunan & Peraturan MK3L

Disusun oleh: Nama: Sobur Setiaman NPM: 2017 111 014

Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta 2018

1

Abstract Law no 1, 1970 : Act of Occupational safety, up to now had been 48 years. Aim this law is to prevent of the accident, but accident is happening c ould not control. So many incident and accident happen ed in Indonesia due to the company not compliance with this law. Any company not compliance to this law, only can get the punishment only 3 month jail and fine Rp 100000. As you know recenly with Rp 100000 you only can buy lunch food f or two persons. Lawforcement from the government is limited due lack of the control to the implementation of the occupational safety program and lack of the menpower. Som e com pany not established insurance f or the em ployees, so there is no secure life for those workers. Job description and qualif ication for the director of occupational s af ety, supervisor and safety specialist not clearly define in within this law. Involved company doctor not clearly define, what doctor qualification and education level. Practicaly there is another profession worked for occupational health program such occ upational nurse, industrial hygiene and safet y specialist. W e recomm ended, to update the punishm ent type, and to be update qualification and education level for director, supervisor and safety specialist, occupational doctor, occupational nurse, industrial hygiene. W e recommended also to defining the criteria occupational health program, and com pany tobe establish system m anagem ent of Occupational Health and Safety.

1

Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar belakang Undang undang no1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja di undangkan sebagai instrum en huk um dalam upa ya m em proteksi pekerja, perusahaan, lingk ungan hidup, dan m asyarak at sek itar dari bahaya ak ibat kecelakaan kerja. Perlindungan tersebut m erupakan hak asasi yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. Undang-undang ini sebagai dasar menyusun k ebijakan keselam atan kerja , m engatur segala upa ya guna m encegah/m engurangi terjadin ya k ecelakaan di tem pat kerja yang m ana dapat m engakibatkan kerugian, baik jiwa/raga dan atau harta , sedangkan kesehatan kerja mengatur segala upaya guna m encegah/m engurangi sakit akibat m elaksanakan kerja. 1 Terjadinya k ecelakaan kerja m erupakan m asalah besar bagi k elangsungan suatu usaha. Kerugian yang diderita tidak hanya berupa kerugian m ateri, nam un bisa lebih dari itu, yakni k orban jiwa . Pada tahun 2012, Indonesia mengalami kerugian rata-rata per tahun akibat kecelakaan kerja sudah m encapai angka sebesar Rp280 trilyun (Okezone, 16 Oktober 2012). Akibat kecelakaan kerja itu telah menimbulkan kerugian negara setidak empat persen dari produk domestik bruto (PDB). Data BPJS menunjukkan, setiap tahun ratarata terjadi kecelakaan kerja 98 ribu hingga 100 ribu di Indonesia. 2 Tahun 2015 lalu, m isalnya, tercatat 105 182 kecelakaan k erja yang mengakibatkan 2375 orang meninggal dunia. Dibandingkan jumlah angkatan kerja 121 juta orang, kecelakaan kerja tersebut terbilang kecil. 3 Kejadian kebakaran di pabrik PT Mandom Indonesia Tbk , kawasan industri MM 2100, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, pada Jumat 10 Juli 2015 dimana kebakaran tersebut m enewaskan 9 pekerja dan m elukai 56 lainn ya ini did uga ak ibat ledakan gas. L edakan gas tersebut sangat dahsyat dan ada dugaan pipa tekanan tinggi tidak sesuai standar untuk mengejar launching , akibat lem ahn ya pengawasan pem erintah. 4 Meledakn ya pabrik kem bang api PT Panca Buana Caha ya Sukses di Kosam bi rabu tanggal 1/11/2017, Kabupaten Tangerang, Banten, telah menewaskan 50 orang pekerja karena di perusahaan tersebut tidak m elaksanakan upaya keselam atan kerja, serta lem ahn ya pengawasan aparat, ini m enjadi bukti

1

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1. 1970. Keselamatan Kerja. Jakarta.

2

Iman Rosidi, Jurnalis . 2012. Kerugian Kecelakaan Kerja Capai Rp280 Triliun/Tahun https://economy.okezone.com/read/2012/10/16/320/704821/kerugian-kecelakaan-kerja-capai-rp280-triliun-tahun

3

Arimbi Ramadhiani.Kompas.com. Nopember 2016. Kecelakaan Kerja di Indonesia T ercatat 105.182 Kasus. https://properti.kompas.com/read/2016/11/09/154736121/kecelakaan.kerja.di.indonesia.tercatat.105.182.kasus.

4

Hanz JS. Liputan6 Oktober 2015. Kronologi Kebakaran Dahsyat PT Mandom di Bekasi 2015. https://www.liputan6.com/news/read/2340305/kronologi -kebakaran-dahsyat-ptmandom-di-bekasi

2

betapa m asih lem ahn ya pengawasan pem erintah terhadap operasional sebuah usaha, juga perlindungan terhadap tenaga kerja. 5 Kejadian kecelakaan kerja di perusahaan, bisa di akibatkan oleh lem ahnya instrumen hukum yang ada, belum mampu memberikan efek jera bagi perusahaan atau orang yang m elanggar norm a -norm a dan k etentuan K3. Sanksi yang diatur peraturan perundang -undangan bagi pihak yang m elanggar K3 tergolong ringan. Mengacu Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselam atan Kerja sanksi yang bisa dijatuhkan hanya hukum an selam a lam an ya tiga bulan atau denda setinggi -tinggin ya Rp100.000.6 Undang-Undang no 1 tahun 1970 tentang Keselamatan pada bab V, pasal 9 a yat (3) m en yatakan bahwa, “Pengurus diwajibkan m en yelenggarakan pem binaan bagi semua tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertol ongan pertama pada kecelakaan.” Pada pasal ini secara ekplisit tidak m enyebutkan adanya sistem m anajem en K3 sebagai upaya p em binaan K3 di perusahaan. SMK3 m erupakan sistem m anajem en secara keseluruhan yang m eliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sum ber daya yang dibutuhkan bagi perkem bangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan k erja, guna terciptanya tem pat kerja yang am an, efisien dan produktif. Pada tahun 2018 ini, usia UU No. 1 Tahun 1970 mencapai 4 8 tahun. Usia regulasi tersebut ya ng sudah sangat tua , tentunya m em erlukan tinjuan ulang terhadap keberadaann ya apakah sudah sesuai dengan keadaan jam an sekarang. 1.2 Pembatasan masalah Melihat uraian latarbelak ang m asalah tersebut di atas, pasal m ana saja yang yang ada pada undang -undang no 1 tahun 1970 yang berkaitan dengan pelaksanaan K3 di perusahaan? 1.3 Tujuan penulisan Tujuan penulisan makalah ini adalah dalam rangka melihat isi undang -undang no 1 tahun 1970 tentan g keselam atan kerja yang berkaitan dengan dengan: 1. 2. 3. 4. 5.

5

Konsep kecelakaan kerja. Konsep pencegahan kecelakaan kerja . Tujuan keselamatan dan keselamatan kerja . Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan K3 . Partisipasi karya wan terhadap pelaksanaan K3.

Reza G and Agung S L, Oktober 2017. Pabrik Petasan Kosambi yang Meledak Milik PT Panca Buana Cahaya. https://www.suara.com/news/2017/10/26/143946/pabrik petasan-kosambi-yang-meledak-baru-beroperasi-2-bulan

6

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1. 1970. Keselamatan Kerja. Jakarta.

3

1.4 Sistematika penulisan Sistem atika penulisan m akalah ini di bagi dalam 4 bab yaitu: 1. Bab 1 Pendahuluan yang terdiri dari: (1) Latar belakang masalah; (2) Pembatasan masalah; (3) Tujuan penulisan dan (4) Sistematika penulisan. 2. Bab 2 T injauan pustak a yang terdiri dari: (1) Konsep kecelakaan kerja; (2) Konsep pencegahan kecelakaan kerja; (3) Tujuan keselamatan dan keselamatan kerja; (4) Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan program K3; Partisipasi karya wan terhadap program K3. 3. Bab 3 Pembahasan masalah. 4. Bab 4 Saran dan kesimpulan .

4

Bab 2 Tinjaun pustaka 2.1 Konsep kecelakaan kerja Kecelakaan kerja adalah kejadian yang tak terduga dan tidak diharapkan terjadi dalam pelaksanaan hubungan kerja. Adapun yang termasuk kecelakaan kerja adalah celaka akibat langsung pekerjaan, saat atu waktu kerja, perjalanan (dari rum ah ke tem pat kerja, m elalaui jalan atau sarana yang wajar), dan penyak it ak ibat kerja. 7 Pengertian kesehatan dan keselamatan kerja adalah menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang m enjam in kesehatan dan keselam atan ker yawan agar tugas pekerjaan di wila yah k erja perusahaan dapat berjalan lancar. 8 Sedangkan madsud daripada kesehatan dan keselamatan kerja adalah segala yang m enyangk ut hal -hal berikut ini: a. Pem buatan, percobaan, segala jenis produk yang m empergunakan m esin-m esin atau perlatan; b. Segala perawatan, perbaikan perlatan produksi, c. Segala pembersihan pembangunan limbah dalam produksi.9 Pen yebab langsung terjadin ya k ecelakaan k erja, diakibatkan oleh: perbuatan yang tidak am an dan keadaan yang tidak am an, sedangkan f ak tor penyebab terjadin ya k ecelak aan adalah karena adan ya “human factor ” dan “organization factor ”. Human factor berkaitan dengan kapasitas yang ada dalam diri pekerja itu sendiri, mulai dari masalah pengetahuan, keterampilan, sikap dan krateristik individu itu sendiri. Organization factor berkaitan dengan keterbatasan kebijakan perusahaan dalam menerapkan pro gram K3 di perusahaan tersebut, serta kelemahan pengawasan dari apparat pemerintah . 10

2.2 Konsep pencegahan kecelakaan kerja Kata kunci dari definisi keselamatan dan kesehatan kerja menurut ILO , bahwa keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu ilmu mengantisipasi, m engenal, m engeval uasi dan m engendalik an keadaan yan g berbahaya di tem pat kerja yang dapat m engganggu kesehatan dan kesejahteraan karya wa n, dan juga bisa mengganggu komu nitas dan lingkungan umum. “Occupational safety and health (OSH) is generally defined as the science of the anticipation, recognition, evaluation and control of hazards arising in or from the workplace that could impair the 7

Silalahi, B dan Silalahi, R. 2005. Seri Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo.

8

Ramli, S. 2013. Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja OHSAS 18001. Jakarta: Dian Rakyat.

9

Silalahi, B dan Silalahi, R. 2005. Seri Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo.

10

Strank, J., 2007. “Human factor and behavior safety”, Elsevier publisher, USA .

5

health and well-being of workers, taking into account the possible impact on the surrounding communities and the general environment”. Menurut pembukaan konstitusi ILO, bahwa inti daripada program keselamatan dan kesehatan kerja harus diatur untuk melindungi karyawan dari sakit, pen yak it dan ced era selam a bekerja, negara wajib m eregulasi dan pengusaia wajib m elaksanakan sertsa kar yawan wajib teribat dalam upaya pelaksanaan K3. “The ILO’s mandate for work in the field of occupational safety and health dates from its very foundation: And whereas co nditions of labour exist involving such injustice hardship and privation to large numbers of people as to produce unrest so great that the peace and harmony of the world are imperilled; and an improvement of those conditions is urgently required; as, for example, by the regulation of the hours of work including the establishment of a maximum working day and week ... the protection of the worker against sickness, disease and injury arising out of his employment … (Preamble to the Constitution of the International Labour Organization)”. ILO juga mewajibkan negara-negara di seluruh dunia untuk melindungi k e h id up a n d a n k es e ha t a n p ek erj a s ec a ra m em ad a i m e la lu i p e ne r a p a n p r og r am K3 di perusahaan. This was renewed in 1944, when the relevance of the ILO was reasserted at its Philadelphia Conference: The Conference recognizes the solemn obligation of the International Labour Organization to further among the nations of the world programmes which will achieve: ... (g) adequate protection for the life and health of workers in all occupations; … (Declaration of P h i l a d e l p h i a , 1 9 4 4 , p a r a . I I I ) 11 Menurut Sedarm aya nti (20110), langkah-langkah yang perlu dilak ukan oleh pihak perusahaan tentang K3 adalah m enerapkan konsep T riple E yang merupakan singkatan dari kata “Engineering, Education, and Enforcement ”, penjelasan konsep tersebut adalah sebagai berikut: a. Teknik Engineering, adalah pihak manajemen perusahaan harus m elengkapi sem ua perkakas, m esin -m esin, dan peralatan ker ja yang digunakan oleh para karya wan supa ya dapat m encegah atau menghentikan kecelak aan dan gangguan k eamanan kerja. b. Pendidikan (Education), langkah ini adalah pihak manajemen perusahaan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para pekerja untuk m enanamkan kebiasaan bekerja dan cara bekerja yang am an . c. Pelaksanaan (Enforcement), maksudnya kegiatan perusahaan untuk memberi jaminan bahwa peraturan pengendalian kecelakaan atau p r o g r a m K 3 d a p a t d i j a l a n k a n . 12

11

Allie, BO. Fundamental Health and Safety. Copyright © International Labour Organization 2008 12 S e d a r m a y a n t i . 2 0 1 1 . T a t a K e r j a d a n P r o d u k t i v i t a s K e r j a . B a n d u n g : M a n d a r M a j u

6

Menurut International Labour Organization (ILO) ada beberapa cara atau langk ah yang perlu diam bil untuk m enanggulangi k ecelakaan yang terjadi di tem pat kerja, yaitu m elalui: a. Peraturan perundang -undangan. Adanya ketentuan dan sya rat -syarat K3 yang selalu m engik uti perkem bangan ilm u pe ngetahuan, tek nik dan teknologi (up to date). b. Standarisasi. Merupakan suatu ukuran terhadap besaran -besaran nilai. Dengan adan ya standard K3 yang m aju , ak an m enentukan tingkat kem ajuan K3, karena pada dasarnya baik buruknya K3 di tem pat kerja diketahui melalui pemenuhan standard K3. c. Inspeksi. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka pem eriksaan dan pengujian terhadap tempat k erja, mesin, pesawat, alat dan instalasi, sejauh mana masalah -masalah ini masih memenuhi ketentuan dan pers yaratan K3. d. Riset tehnik, medis dan ps ikologis. e. Pendidikan. Pemberian pengajaran dan pendidikan cara pencegahan kecelakaan yang terjadi m elalui pengam atan terhadap jumlah, jenis orangnya (korban), jenis kecelakaan, f a ktor penyebab, sehingga dapat ditentukan pola pencegahan k ecelakaan yang serupa. f. Training (latihan). Pemberian instruksi atau petunjuk -petunjuk melalui praktek kepada para pekerja m engenai cara kerja yang am an. g. Persuasi. Menanamkan kesadaran akan pentingnya k eselam atan dan kesehatan kerja dalam upa ya untuk m enc egah terjadinya kecelakaan, sehingga semua ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja dapat diikuti oleh semua tenaga kerja. h. Asuransi. Upaya pe m berian insentif dalam bentuk reduksi terhadap premi asuransi kepada perusahaan yang melakukan usaha -usaha keselam atan dan kesehatan kerja atau yang berhasil menurunkan tingkat kecelakaan di perusahaannya. i. Penerapan K3 di tempat kerja. Langkah-langkah tersebut harus dapat diaplik asikan di tempat kerja dalam upaya m em enuhi syarat -s yarat K3 di tempat kerja. Menurut undang-undang no 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, pada pasal 3 m enentukan bahwa s yarat -sya rat keselam atan kerja yang harus diperhatikan oleh pengusaha akan diatur lebih lanjut , nam un, peraturan yang d i m a k s u d k a n s a m p a i s e k a r a n g b e l u m a d a . 13

2.3 Tujuan keselamatan dan keselamatan kerja (K3) Tujuan dan program pelaksanaan K3 diperusahaan berdasarkan u ndangundang no 1 tahun 1970 tentang keselam atan kerja pada pasal 3 yang m enjelaskan tentang syarat-syarat keselam atan kerja sebagai tujuan p e l a k s a n a a n k e s e l a m a t a n d a n k e s e h a t a n k e r j a y a i t u ; 14 1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan; 2. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran; 3. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;

13

Allie, BO. Fundamental Health and Safety. Copyright © International Labour Organization 2008 14 U n d a n g - u n d a n g R e p u b l i k I n d o n e s i a N o m o r 1 . 1 9 7 0 . K e s e l a m a t a n K e r j a . J a k a r t a .

7

4. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadiankejadian lain yang berbahaya; 5. Memberi pertolongan pada kecelakaan; 6. Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja; 7. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebarluasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran; 8. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik physik maupun psychis, peracunan, infeksi dan penularan; 9. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai; 10. Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik; 11. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup; 12. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban; 13. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya; 14. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang; 15. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan; 16. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar-muat, perlakuan dan penyimpanan barang; 17. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya; 18. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

2.4 Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan program K3 Undang-undang no 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, pada pasal 5 alinea 1 m en yebutk an bahwa “ Direktur m elakukan pelaksanaan um um terhadap Undang-undang ini, sedangkan para pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya Undang-undang ini dan m em bantu pelaksanaannya ”. Pada pasal ini, pengawas dan ahli keselamatan kerja diperlukan untuk melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan program keselamatan dan k e s e h a t a n k e r j a . 15 Undang-undang no 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, pada Pasal 8 m enyatak an bahwa: (1) Pengurus diwajibkan m em eriksak an kesehatan badan, kondisi m ental dan kem am puan f isik dari tenaga kerja yang akan diterim an ya m aupun akan dipindahk an sesuai dengan sifat -sif at pekerjaan yang diberikan padanya. (2) Pengurus diwajibkan m emeriksakan sem ua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, secara berkala pada dokter ya ng ditunjuk oleh pengusaha dan dibenarkan oleh direktur. (3) Norma -norma mengenai pengujian keselamatan ditetapkan dengan peraturan perundangan. Menurut pasal ini, pengurus perusahaan wajib melaksanakan program kesehatan k erja bagi kar yawan yang di pek erjakannya, dan m enunjuk dokter perusahaan sebagai pelaksana program kesehatan kerja, maka dokter ahli kesehatan kerja dan tenaga kesehatan kerja diperlukan untuk melaksanan undang-undang keselamatan kerja.

15

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1. 1970. Keselamatan Kerja. Jakarta.

8

Pendidikan dokter ahli kesehatan kerja (Occupational medicine and occupational nurse), ahli keselamatan kerja ( occupational health and safety specialist) dan ahli sanitasi industri ( industrial hygienist ) m em erlukan upaya oleh institusi pendidik an tinggi un tuk m endidikn ya baik di tingkat sarjana m aupun pascasarjana. Saat ini hanya wajib m engikuti pelatihan singkat H y p e r k e s b a g i d o k t e r d a n p a r a m e d i s . 16, 17, 18 Pengurus/pimpinan perusahaan wajib melaksanakan pembinaan atau m anajem en K3 diperusahaann ya m enurut Undang-undang no 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, pada Pasal 9: 1) Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang: a. Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerjanya; b. Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya; c. Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan; d. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya. 2) Pengurus hanya dapat mempekerjakan tenag...