Sebuah Esai tentang Akuntansi, Riset Akuntansi, dan Sustainable Development PDF

Preview

Summary

Sebuah Esai tentang Akuntansi, Riset Akuntansi, dan Sustainable Development1 Arthik Davianti2 Departemen Akuntansi FEB UKSW, Salatiga PhD Candidate La Trobe Business School, Melbourne Abstrak Akuntansi sebagai konstruk sosial (Hines 1988) yang dibentuk oleh realitas dunia (Hopwood 1994) dan sebagai ...

Description

Sebuah Esai tentang Akuntansi, Riset Akuntansi, dan Sustainable Development1

Arthik Davianti2 Departemen Akuntansi FEB UKSW, Salatiga PhD Candidate La Trobe Business School, Melbourne Abstrak Akuntansi sebagai konstruk sosial (Hines 1988) yang dibentuk oleh realitas dunia (Hopwood 1994) dan sebagai bagian dari fungsi komunikasi, akuntansi menjadi bahasa bisnis (Lavoie 1987). Sustainable development (WCED 1987) atau pembangunan berkelanjutan merupakan konsep pembangungan yang menggabungkan perkembangan ekonomi, perlindungan lingkungan dan kesejahteraan social. Konsep pembangunan ini merupakan realitas dunia yang menjadi bagian tidak dapat dipisahkan dari dunia bisnis. Esai ini menyajikan reviu literatur tentang peran akuntansi dan riset akuntansi dalam implementasi sustainable development di dunia bisnis. Simpulan reviu menunjukkan perkembangan akuntansi yang telah melebihi konteks penyajian informasi finansial (Gray, Owen & Maunders 1987). Berbagai riset akuntansi dalam implementasi sustainable development telah menggunakan pendekatan positivisme (Branco & Rodrigues 2007; Parker 2005), akan tetapi perkembangan lebih lanjut dalam area penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan teori kritis (critical theory) (Dillard 1991) yang diharapkan dapat meningkatkan peranan akuntansi dalam sustainable development. Pendahuluan Akuntansi secara umum dikenal dan dipahami sebagai bagian dari dunia bisnis. Proses dalam penyajian informasi keuangan melalui identifikasi transaksi peristiwa ekonomi, klasifikasi, penjurnalan, posting, penyesuaian dan penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan kertas kerja, baik secara manual maupun berbasis teknologi. Informasi yang disajikan menjadi dasar pembuatan keputusan, terutama dalam dunia bisnis. Lebih lanjut dalam perkembangannya akuntansi telah menjadi

1 2

Artikel ini adalah draf awal. Draf final akan diterbitkan pada Jurnal Bina Manajemen. Email: [email protected]

1

bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Akuntansi dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkah dalam fungsi sosial dan politis di masyarakat sehingga akuntansi juga dapat dibentuk oleh berbagai bentuk realitas dunia yang muncul (Hopwood 1994).

Salah satu perkembangan yang sangat penting dalam peradaban modern adalah munculnya kesadaran akan dampak negatif terhadap kehidupan manusia yang ditimbulkan oleh pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Kerusakan lingkungan yang juga berakibat pada keberadaan masalah sosial dalam masyarakat mendorong upaya untuk mengarahkan pembangunan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi, perlingungan alam dan kesejahteraan sosial. Kondisi ini mendorong Persatuan Bangsa-bangsa (selanjutnya disebut PBB) berinisiatif untuk menciptakan konsep pembangunan yang berimbang yaitu sustainable development (WCED 1987). Konsep pembangunan ini mempengaruhi seluruh aspek masyarakat termasuk juga dunia bisnis. Hal ini membawa pada pertanyaan seberapa jauh akuntansi dan riset akuntansi dapat berperan dalam implementasi dan pencapaian tujuan sustainable development.

Esai ini bertujuan untuk menyajikan reviu literatur tentang akuntansi dalam kaitannya dengan sustainable development dan riset akuntansi untuk sustainable development. Pembahasan dalam esai ini meliputi bahasan tentang sustainable development yang meliputi sejarah ringkas dan definisi, reviu tentang praktikpraktik sustainable development melalui corporate sosial responsibility dan corporate sosial reporting, serta bahasan tentang kaitan akuntansi dan implementasi sustainable developemt dan hasil riset akuntansi yang membahas tentang konsep pembangunan ini.

2

Sustainable Development3 Konsep sustainable development dipengaruhi oleh hubungan antara manusia dan alam, yang meliputi komponen ekonomi, lingkungan, dan sosial (Lélé 1991). Masalah-masalah lingkungan semakin memburuk dan menurun dengan cepat sebagai akibat pembangunan. Hal ini mendorong Persatuan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut PBB) untuk secara aktif mengambil inisiatif dalam menyelesaikan konsekuensi lingkungan dan sosial pembangunan yang berorientasi ekonomi. Inisiatif ini juga didorong oleh masalah lingkungan mengakibatkan manusia terpengaruh baik secara ekonomi dan sosial. Inisiatif PBB diwujudkan dengan pengembangan konsep sustainable development yang mempertimbangkan pokok-pokok ekonomi, lingkungan dan sosial dalam pembangunan. Pada tahun 1987, PBB membahas isu-isu lingkungan dan pembangunan melalui World Commission on Environment and Development (WCED). Hasil kerja komisi ini diterbitkan sebagai Brundtland Report atau dikenal juga dengan judul Our Common Future (WCED 1987). Laporan ini memperkenalkan perspective baru pembangunan, yang menggabungkan aspek populasi manusia dan lingkungan dalam proses-proses pembangunan, besera dengan elemen pertumbuhan ekonomi, perspektif ini kemudian disebut sebagai sustainable development.Our Common Future (WCED 1987, p. 43) mendefinisikan sustainable development sebagai ‘Pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka’ (“the development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs”). Dokumen PBB ini melanjutkan definisi sustainable development dengan dua konsep kunci yaitu ‘konsep kebutuhan, khususnya kebutuhan pokok orang-orang miskin di dunia, tempat prioritas seharusnya diberikan’ (“the concept of ‘needs’, in particular the essential needs of the world’s poor, to which overriding priority should be given)” dan ‘ide adanya keterbatasan-keterbatasan yang ditimbulkan oleh tingkat teknologi dan 3

Istilah sustainable development dan sustainability digunakan secara bergantian dalam esai ini. Kedua istilah ini digunakan untuk merujuk pada istilah konseptual dan praktis.

3

organisasi sosial atas kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan masa sekarang dan masa depan’ (“the idea of limitations imposed by the state of technology and social organization on the environment’s ability to meet present and future needs”). Masuknya dua elemen kunci, kebutuhan rakyat miskin dan keterbatasan teknologi, sebagai konsep kunci dalam definisi sustainable development pada dasarnya menunjukkan cara pokok sustainable development diimplementasikan dalam proses pembangunan. United Nation Conference on Sustainable Development (UNCSD 1992) menjelaskan bahwa kemiskinan adalah masalah multidimensional yang kompleks yang membutuhkan tanggung jawab bersama untuk mengatasinya. Berikutnya, UNCSD (1992) menyatakan pentingnya pemahaman yang lebih baik hubungan-hubungan antara dinamika demografi, teknologi, perilaku kultural, sumberdaya alam dan sistem pendukung kehidupan manusia. Oleh karenanya implementasi

sustainable

development

dapat

diperkirakan

membutuhkan

serangkaian perubahan yang bekerja secara harmonis untuk ‘meningkatkan potensi masa sekarang dan masa depan dalam pemenuhan kebutuhan dan tujuan manusia’ (“… enhance both current and future potential to meet human needs and aspirations”) (WCED 1987, p. 46). Lebih lanjut penerapan sustainable development membutuhkan keterlibatan sektor public dan privat, dan suatu bentuk pertanggung jawaban (responsibility) harus diketahui dan dipenuhi oleh kedua belah pihak (p. 63). Di antara tugas-tugas yang menantang dalam pengembangan strategi-strategi sustainable development adalah mencapai keseimbangan antara elemen lingkungan dan ekonomi (p. 68). Oleh karenanya tantangan-tantangan utama yang muncul dalam upaya menerapkan sustainable development yang utama adalah menyeimbangkan elemen-elemen sosial, lingkungan, dan ekonomi, sementara pada saat yang sama mempertimbangkan kebutuhan orang-orang miskin, dan adanya keterbatasan teknologi dan organisasi sosial dalam menjalankan pembangunan. Becker et al. (1999) berargumen bahwa kekuatan konsep sustainable development ditentukan oleh diskursus-diskursus mengenai konsep itu sendiri. Kemudian,

4

Sneddon, Howarth and Norgaard (2006) menyatakan bahwa diskursus tentang sustainable development melingkupi lembaga-lembaga politis. Oleh karenanya, Redclift (2005) menyatakan bahwa kunci untuk memahami diskursus sustainable development seharusnya dikumpulkan melalui relasi-relasi yang ada dalam dan antara masyarakat sosial. Lebih lanjut, Eden (1994) mengusulkan agar organisasiorganisasi, terutama organisasi bisnis, memiliki kemampuan untuk menyesuaikan tujuan sustainable development, sehingga tujuannya dapat sejalan dengan tujuan bisnis. Hasilnya implementasi sustainable development ditantang oleh organisasi bisnis dan disesuaikan dengan tujuan bisnis, sehingga implementasinya kemungkinan tidak didorong oleh keinginan untuk bergerak menuju sustainability. Walaupun demikian, diskursus yang mendukung dan menerima sustainable development dapat menjadi dasar untuk mempertimbangkan penerapan konsep pembangunan ini dengan maksud untuk menekan pengaruh pembangunan yang merusak tatanan sosial kemanusiaan dan lingkungan, dan pada akhirnya mencapai sustainability. Corporate Social Responsibility dan Corporate Social Reporting Akuntansi sosial dan lingkungan bersama dengan corporate social responsibility (CSR) telah dianggap sebagai akun-akun untuk sustainable development yang diciptakan

oleh

organisasi

untuk

merepresentasi

praktik

sustainability.

Penggabungan elemen sosial dan lingkungan dari konsep sustainable development sebagai bagian bisnis telah membuat akuntansi sebagai bagian dari sustainability. Selanjutnya, isu-isu sustainable development mendorong akuntansi untuk memperluas peranannya, tidak hanya menyajian informasi dengan orientasi finansial, tetapi juga mengungkapkan informasi tentang aktivitas-aktivitas sosial dan lingkungan korporasi. Dengan demikian akuntansi sosial dan lingkungan telah menjadi

bentuk

keterlibatan

akuntansi

dalam

implementasi

sustainable

development. PBB mengakui peranan korporasi dalam implementasi sustainable development. Lebih lanjut, PBB percaya bahwa regulasi dan rerangka kebijakan yang ada saat ini

5

dapat meningkatkan inisiatif dunia bisnis dan industry untuk menerapkan sustainability. Pada tahun 2012, dua puluh lima tahun sejak PBB menyatakan konsep sustainable development sebagai konsep pembangunan, PBB melalui United Nations Comission on Sustainable Development (UNCSD) menerbitkan resolusi bersama yang ditetapkan sebagai The Future We Want. PBB mengakui pentingnya praktik pelaporan sustainability. Selanjutnya PBB menyatakan bahwa integrasi corporate sustainability reporting dalam pelaporan korporat sebagai kontribusi sector privat dalam menerapkan sustainable development, sebagaimana dinyatakan pada paragraph 46 dan 47 (UNCSD 2012b, p. 9): 1.

Kami mengakui bahwa implementasi sustainable development akan bergantung pada partisipasi aktif kedua sector public dan privat.

2.

Kami mengakui bahwa partisipasi aktif sector privat dapat berkontribusi pada pencapaian sustainable development, termasuk melalui berbagai bentuk kerjasama publik-privat (public-private partnerships).

3.

Kami mendukung regulasi nasional dan rerangka kebijakan yang memberdayakan dunia bisnis dan industry untuk melanjutkan inisiatif sustainable development dengan mempertimbangkan pentingnya corporate social responsibility.

4.

Kami mengundang sector rivat untuk terlibat dalam praktik-praktik bisnis yang bertanggung jawab, seperti mengembangkan United Nations Global Compact.4

5.

Kami mengakui pentingnya corporate sustainability reporting, dan mendorong perusahaan-perusahaan, jika sesuai, terutama perusahaan masuk bursa dan perusahaan besar untuk mempertimbangkan integrasi informasi sustainability dalam pelaporan mereka.

6.

Kami mendorong industry, pemerintah dan stakeholder yang relevan untuk mendukung sistem yang dikembangkan PBB untuk mengembangkan modelmodel praktik terbaik dan memfasilitasi aksi korporat untuk mengintegrasikan pelaporan sustainability dari rerangka panduan yang telah ada dan mengarahkanperhatian pada kebutuhan-kebutuhan negara berkembang.

4

United Nation Global Compact (UN Global Compact) adalah hasil inisiatif PBB untuk mendorong dunia bisnis mengadopsi kebijakan sustainability dan bertanggung jawab secara sosial. UN Global Compact berisi sepuluh prinsip yang meliputi area hak azasi manusia, ketenagakerjaan, lingkungan, dan anti-korupsi.

6

Pernyataan PBB tersebut menunjukkan bahwa implementasi sustainable development oleh korporasi tidak hanya melalui aksi corporate sosial responsibility, tetap juga disajikan dalam suatu bentuk pelaporan yaitu corporate social reporting. Upaya menjalankan dan mencapai sustainable development untuk mendapatkan keseimbangan antara tanggung jawab sosial (social equity) and perlindungan lingkungan (environmental protection), dan pertumbungan ekonomi, membutuhkan pemberdayaan dan partisipasi aktif sektor public dan privat. Lebih lanjut aksi perusahaan melalui corporate sosial responsibility, yang kemudian disajikan dalam corporate sustainability reporting berdasarkan panduan-panduan yang tersedia, seperti Global Reporting Initiatives (GRI) dan AccountAbility, dipercaya akan menjadi dasar praktik pelaporan terbaik. Sebagai hasil, akuntansi yang menjadi pokok dasar pelaporan yang disusun oleh korporasi memiliki peranan sangat penting dalam implementasi sustainable development. Akuntansi dan Sustainable Development Dalam pembahasan tentang akuntansi dalam praktik-praktik implementasi sustainable development, esai ini membahas gambaran akuntansi sebagai representasi realitas, hubungan antara akuntansi dan masyarakat, interpretasi dan rekonstruksi realitas, serta penelitian tentang akuntansi dan sustainable development. Sebagai pembahasan awal, akuntansi sebagai informasi berusaha untuk mendeskripsikan suatu realitas tertentu yang pada akhirnya mengarah pada penyajian suatu bentuk pelaporan yang pada dasarnya berhubungan dengan hasil interpretasi realitas tersebut (Gray, Owen & Maunders 1987). Walaupun demikian akuntansi memiliki keterbatasan dan metode-metode akuntansi, terutama dalam akuntansi keuangan tidak dapat mendeskripsikan realitas secara penuh. Hines (1991) menyatakan bahwa akuntansi memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang-orang dan masyarakat secara menyeluruh, walaupun terdapat keterbatasan yang melekat. Lebih lanjut Hines (1991) berargumen bahwa pengaruh yang ditimbulkan akuntansi dalam masyarakat sangat nyata. Berdasarkan kemampuan akuntansi untuk

7

mempengaruhi masyarakat dan adanya konsekuensi signifikan yang ditimbulkan dari pengaruh tersebut, Mattessich (2003) menjelaskan bahwa representasi suatu realitas dalam informasi akuntansi disusun berdasarkan tujuan yang spesifik dan ditujukan untuk mencapai hasil tertentu. Oleh karenanya, ketika organisasi berhadapan dengan para stakeholders yang memiliki perhatian pada aspek-aspek sosial dan lingkungan (Gray, Owen & Maunders 1987) argumen tentang akuntansi sebagai suatu representasi realitas dengan tujuan dan harapan hasil tertentu menjadi pokok yang signifikan. Hal ini terutama berkaitan dengan peranan akuntansi dalam hubungan entitas bisnis dengan masyarakat. Dengan demikian berkembang peran kontemporer akuntansi yang tidak hanya bekerja berdasar pemahaman akuntansi sebagai representasi transparan dan pertanggungjawaban informasi secara finansial, tetapi juga peranan akuntansi dalam suatu proses yang mengungkapkan representasi realitas (Macintosh et al. 2000), terutama sebagai representasi realitas bisnis. Morgan (1988) menyatakan bahwa akuntansi adalah proses ‘penyajian akun’ melalui proses representasi realitas dipengaruhi oleh subjektivitas akuntan-akuntan dalam mengkonstruksi realitas. Kondisi demikian membuat akuntansi sebagai bagian dari proses konstruksi realitas yang lebih luas, walaupun menghasilkan pandangan-pandangan realitas yang parsial dan satu sisi, terutama melalui akuntansi keuangan (Morgan 1988). Hines (1991) menyatakan bahwa akuntansi, melalui akuntansi keuangan yang melingkupi sebagian besar praktik akuntansi, memiliki batasan-batasan karena sebagaimana bentuk bahasa lainnya, memberi nama, membatasi, dan memisahkan dalam bentuk klasifikasi-klasifikasi. Morgan (1988, p. 480) juga menyatakan bahwa para akuntan harus menyajikan representasi realitas yang kompleks dan multi dimensi melalui ‘konstruk metafor’ (yaitu akuntansi) yang akan selalu terbatas dan tidak lengkap. Miller (1994) menyatakan bahwa akuntansi mempengaruhi realitas sosial dengan caranya membentuk dunia bisnis kemudian menjadi struktur dan mengatur orangorang yang terlibat dalam bisnis. Akuntansi menggunakan konstruk-konstruk simbolik yang tidak sempurna maupun lengkap sebagai representasi realitasrealitas kompleks yang memilik multi dimensi (Morgan 1988). Pada dasarnya

8

akuntansi konvensional menggunakan proses kuantifikasi ketika menginterpretasi situasi-situasi yang terjadi dalam realitas bisnis. Morgan (1988) lebih lanjut berargumen bahwa proses interpretasi melalui akuntansi merepresentasi realitas menciptakan suatu proses ‘konstruksi’ dan ‘rekonstruksi’ realitas ‘dalam’ dan ‘melalui’ akuntansi yang berlangsung terus menerus. Dengan demikian representasi yang dihasilkan oleh konstruk-konstruk akuntansi yang terbatas memberikan gambaran yang tidak lengkap. Walaupun akuntansi memiliki batasan potensial, luas pengungkapan informasi yang berkaitan dengan isu-isu sosial dan lingkungan, sebagai suatu bentuk realitas, tetap mengalami peningkatan (Gray, Kouhy & Lavers 1995b), sehingga membuka cakrawala cara pandang atas kegunaan akuntansi yang semakin luas. Keadaan-keadaan yang membentuk akuntan-akuntan ketika menginterpretasi realitas dalam basis kuantifikasi, menciptakan proses konstruksi dan rekonstruksi realitas dalam akuntansi yang terjadi terus menerus (Morgan 1988). Selanjutnya, laporan-laporan dan pandangan-pandangan atas realitas berdasar akuntansi seharusnya dianggap dan digunakan sebagai bagian dari sebuah ‘percakapan’ atau ‘dialog’ Morgan (1988, p. 484). Oleh karenanya, Boyce (2000, p. 57) menyatakan bahwa implementasi sustainable development melalui akuntansi sosial dan lingkungan, yang dapat memunculkan debat dan dialog, seharusnya dipandang sebagai konstruk-konstruk ‘akun-akun alternatif’ dari akun-akun akuntansi konvensional. Dalam kondisi demikian, akuntansi menciptakan realitas yang memiliki kemampuan untuk memperluas tanggung jawab (responsibilitas) suatu organisasi ke dalam ruang lingkup yang lebih luas (Hines 1988). Pengungkapan tentang dimensi sosial organisasi, termasuk korporasi besar, telah terbentuk dengan baik, dengan kemunculannya pada sekitar tahun 1970-an, akan tetapi praktik pengungkapan yang dikerjakan digambarkan sebagai ‘tidak cukup canggih’ (Mathews 1997). Pada awal perkembangannya, akuntansi sosial dan lingkungan meningkat seiring dengan peningkatan perhatian pada bagaimana aktivitas korporasi mempengaruhi aspek-aspek sosial dan lingkungan, tidak hanya pada pengukuran langsung kontribusi aktivitas dan pertumbuhan ekonomi (Gray

9

2000). Akan tetapi, Mathews (1997) mencatat bahwa pada saat muncul perhatian pada akuntansi sosial dan lingkungan rendah dan regulasi untuk akuntansi ini masih jarang dibandingkan dengan akuntansi keuangan standar. Peran akuntansi dalam menyelesaikan isu-isu pengaruh sosial dan lingkungan aktivitas bisnis telah mengarahkan pada diskusi filosofis tentang peranan akuntansi sebagai suatu bentuk komunikasi aktivitas-aktivitas sosial dan lingkungan (Mathews 1997). Secara konseptual peranan akuntansi dalam isu-isu tersebut diwujudkan dalam bentuk akuntansi sosial dan lingkungan. (Gray, Owen & Maunders 1987, p. ix) mendefinisikan akuntansi sosial dan lingkungan sebagai berikut: Akuntansi sosial dan lingkungan merupakan proses komunikasi atas pengaruh-pengaruh keputusan ekonomi organisasi-organis...