Sejarah bumn PDF

Preview

Summary

33 BAB II PENGATURAN PROGRAM KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) KEPADA PELAKU USAHA KECIL A. Sejarah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) BUMN Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) saha...

Description

33

BAB II PENGATURAN PROGRAM KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) KEPADA PELAKU USAHA KECIL

A. Sejarah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) BUMN Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.53 Secara historis, keberadaan BUMN di Indonesia telah berlangsung sangat lama. Bentuk BUMN pertama kali yang pernah ada di Indonesia, walaupun bukan milik pemerintah Indonesia, adalah Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) yang dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Hindia-Belanda pada tahun 1602. Pada masa era tahun 1940 - 1950 sektor korporasi masih belum berkembang, kegiatan usaha lebih didominasi oleh perusahaan asing dan sekelompok kecil pengusaha sehingga sektor-sektor usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak belum terkelola sesuai tujuannya. Upaya meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 merupakan tugas konstitusional bagi seluruh komponen bangsa. Penjabaran lebih lanjut dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa:

53

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 1 angka 2.

33

Universitas Sumatera Utara

34

1. Perekonomian disusun sebagai suatu usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara 3. Bumi dan air serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Republik Indonesia menganggap perlu untuk meningkatkan penguasaan seluruh kekuatan ekonomi nasional baik melalui regulasi sektoral, maupun melalui kepemilikan negara terhadap unit-unit usaha tertentu dengan maksud untuk memberikan manfaat yang sebesar-besamya bagi kemakmuran rakyat. Pemerintah Indonesia menyadari kebutuhan adanya sektor korporasi yang dapat diandalkan untuk membangun perekonomian nasional, sehingga selanjutnya membentuk badan usaha/korporasi yang dikuasai negara/perusahaan negara yang berasal dari hasil nasionalisasi perusahaan-perusahaan eks Belanda. BUMN mempunyai keistimewaan karakteristik yang tidak dipunyai oleh badan usaha lain yang dirumuskan sebagai: “A corporation clothed with the power of government but possessed the flexibility an initiative of a private enterprise” (Suatu badan yang berbaju pemerintah tetapi mempunyai fleksibilitas dan inisiatif sebagai perusahaan swasta). Disinilah letak keampuhan lembaga BUMN.54 Sejak tahun 1969, peranan BUMN dalam menunjang pembangunan nasional semakin meningkat sejalan dengan pelaksanaan pembangunan. Namun pada masa

54

Panji Anaraga, BUMN, Swasta dan Koperasi, Jakarta: Pusataka Jaya, 2002, hal. 2.

Universitas Sumatera Utara

35

orde baru kinerja BUMN sangat memprihatinkan. Kinerja perusahaan dinilai belum memadai, seperti tampak pada rendahnya laba yang diperoleh dibandingkan dengan modal yang ditanamkan.55 Dalam rangka menetapkan dan meningkatkan peranan perusahaan negara pada saat itu, pemerintah merasa bahwa peraturan yang ada pada saat itu yang mengatur mengenai perusahaan negara sudah tidak memadai lagi, sehingga kemudian pemerintah melakukan langkah-langkah perubahan yang bersifat fundamental untuk memperbaiki kinerja perusahaan negara yang sebelumnya terdapat kekaburan dalam struktur organisasi dengan menerbitkan Undang-undang No. 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 No. 40, Tambahan Lembaran Negara No. 2904). Seiring dengan perkembangan yang ada, Pemerintah selanjutnya menerbitkan Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Undangundang BUMN dirancang untuk menciptakan pengelolaan dan pengawasan berlandaskan pada prinsip-prinsip efisiensi dan produktivitas guna meningkatkan kinerja dan nilai BUMN, serta menghindarkan BUMN dari tindakan-tindakan pengekspoitasian di luar asas tata kelola perusahaan yang baik. Undang-undang ini juga dirancang untuk menata dan mempertegas peran lembaga dan posisi wakil Pemerintah sebagai pemegang saham/pemilik modal BUMN serta mempertegas dan

55

Penjelasan, Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Universitas Sumatera Utara

36

memperjelas hubungan BUMN selaku operator usaha dengan lembaga pemerintah sebagai regulator. Pasal 1 angka (1) pada Undang-undang BUMN menyatakan bahwa: “BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.” Selanjutnya, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang BUMN menyatakan maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah: a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; b. Mengejar keuntungan; c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. BUMN adalah public enterprise yakni sebagai unsur pemerintah (public) dan sebagai unsur bisnis (enterprise). Sebagai public enterprise ada 3 (tiga) makna terkandung di dalamnya, yakni: public purpose, public ownership dan public control. Dari ketiga makna, public purpose lah yang menjadi inti dari konsep BUMN. Public purpose ini dijabarkan sebagai hasrat pemerintah untuk mencapai cita-cita pembangunan (sosial, politik dan ekonomi) bagi kesejahteraan bangsa dan Negara. Dalam hubungan inilah BUMN sering dilukiskan sebagai alat untuk

Universitas Sumatera Utara

37

pencapaian tujuan nasional.56 Jenis-jenis BUMN sebagaimana berdasarkan Undang-undang BUMN terbagi atas 2 (dua) bentuk, yaitu: a. Perusahaan Perseroan (Persero) Persero adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dengan tujuan utamanya mengejar keuntungan.57 Maksud dan tujuan pendirian Persero adalah: 58 -Menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat; -Mengejar keuntungan semaksimal mungkin guna meningkatkan nilai perusahaan. b. Perusahaan Umum (Perum) Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.59

56

Panji Anaraga, Op.cit., hal. 2 - 3. Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 1 angka 2. 58 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 12. 59 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 1 angka 4. 57

Universitas Sumatera Utara

38

Maksud dan tujuan pendirian Perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.60 Tugas, kewajiban dan wewenang masing-masing organ BUMN61 diatur sedemikian rupa sehingga peran dan fungsi dari masing-masing organ tersebut jelas, termasuk larangan atas tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya benturan kepentingan (conflict of interest), penyalahgunaan wewenang dan berkurangnya independensi salah satu pihak. Dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban Pemerintah untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, maka Pemerintah dengan melalui persetujuan RUPS dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum.

B. Peranan BUMN Dalam Program Kemitraan. Peranan BUMN dalam sistem perekonomian nasional adalah untuk menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Peran BUMN dari waktu ke waktu dirasakan semakin penting sebagai pelopor dan atau perintis sektor-sektor usaha yang belum diminati swasta, serta mempunyai peran strategis sebagai pelaksanaan pelayanan publik dan 60

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 36 ayat 1. 61 Organ BUMN untuk Pesero sesuai pasal 13 UU No.19 Tahun 2003 terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris. Sedangkan untuk Perum sesuai pasal 37 terdiri dari Menteri selaku Pemilik Modal, Direksi dan Dewan Pengawas.

Universitas Sumatera Utara

39

membantu pengembangan usaha kecil dan koperasi.62 Dalam pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat sekarang ini peranan BUMN dalam membantu usaha kecil perlu diberdayakan. Peran BUMN untuk mendukung pemberdayaan usaha kecil perlu ditingkatkan dalam rangka menghadapi era globalisasi ekonomi dan era perdagangan bebas serta sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kesepakatan Internasional seperti General Agreement on Tariff and Trade (GATT), Asean Free Trade Area (AFTA) dan Kesepakatan Perdagangan, Asia Pasific Economi Coorporation (APEC). Sebagai wujud sebagai amanah Pasal 2 dan Pasal 88 Undang-undang BUMN, maka sejak tahun 1989 BUMN telah melakukan pembinaan kepada pengusaha kecil, sedangkan Program Bina Lingkungan baru mulai dilaksanakan pada tahun 1999. Hal tersebut merupakan upaya pemerintah mengadakan pembinaan melalui program kemitraan maupun pemberian bantuan kredit modal kerja berupa pinjaman modal dengan bunga yang relatif kecil. Namun, pedoman mengenai pelaksanaan program tersebut baru di disahkan pada tahun 1994 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 316/KMK.016/1994,

62

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 2 ayat (1), maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah : a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara khususnya. b. Mengejar keuntungan c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. e. Turut ektif memberi bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

Universitas Sumatera Utara

40

tanggal 27 Juni 1994, tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi Melalui Pemanfaatan Dana Dari Bagian Laba BUMN. Pada tahun 1996 kembali terbit peraturan mengenai dana yang digunakan dalam PUKK, yang semula dialokasikan sebesar 1-5% menjadi 1-3% berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 60/KMK.016/1996, tanggal 9 Februari 1996, tentang Perubahan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 316/KMK.016/1994. Selain itu, pada tahun 1997 terjadi perubahan Pasal 1 Keputusan Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

No.

316/KMK.016/1994

mengenai

pendefinisian usaha kecil sebagai mitra binaan dengan mengikuti definisi yang ada di dalam Undang-undang Usaha Kecil yang berlaku melalui Keputusan Menteri Pembina BUMN No. 266/KMK.016/1997, tanggal 11 Juni 1997. Untuk memperluas cakupan tanggung jawab sosial BUMN kepada masyarakat sekitar perusahaan, Program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) diubah menjadi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-236/MBU/2003, tanggal 17 Juni 2003, tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dan akhirnya kembali diubah berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Per-05/MBU/2007, Tanggal 27 April 2007, Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan. Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil dalam bentuk pinjaman, baik untuk modal usaha maupun pembelian perangkat

Universitas Sumatera Utara

41

penunjang produksi agar usaha kecil menjadi tangguh dan mandiri. Sementara Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat untuk tujuan memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah usaha BUMN yang bersangkutan. Pelaksanaan program kemitraan bagi BUMN berpedoman pada Rencana Kerja dan Anggaran program kemitraan yang telah disetujui oleh Komisaris sedangkan sumber pendanaannya berasal dari laba bersih setelah pajak yang besarnya ditetapkan RUPS. Untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-05/MBU/2007, maka setiap BUMN Pembina mempunyai kewajiban untuk: a. Membentuk unit Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan; b. Menyusun Standard Operating Procedure (SOP) untuk pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi; c. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Kemitraan dan Program BL; d. Melakukan evaluasi dan seleksi atas kelayakan usaha dan menetapkan calon Mitra Binaan; e. Menyiapkan dan menyalurkan dana Program Kemitraan kepada Mitra Binaan dan dana Program BL kepada masyarakat; f. Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap Mitra Binaan; g. Mengadministrasikan kegiatan pembinaan; h. Melakukan pembukuan atas Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan; i. Menyampaikan laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang meliputi laporan berkala baik triwulanan maupun tahunan kepada Menteri dengan tembusan kepada Koordinator BUMN Pembina di wilayah masing-masing. Konsep corporate social responsibility melibatkan tanggung jawab kemitraan antara pemerintah, lembaga sumber daya masyarakat, juga masyarakat setempat (lokal). Kemitraan ini merupakan tanggung jawab bersama secara sosial antar

Universitas Sumatera Utara

42

stakeholders.63 CSR lahir dari desakan masyarakat terhadap perusahaan yang cenderung mengabaikan tanggung jawab sosial dan lingkungan seperti melakukan berbagai kerusakan lingkungan, eksploitasi sumber daya alam serta buruh dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. CSR merupakan salah satu penerapan prinsip good corporate governance (selanjutnya disebut GCG) yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan kepada publik. Pada saat ini hampir semua perusahaan telah memiliki unit yang bertugas memberdayakan masyarakat sekitar yang sering disebut community development center, dan untuk itu pada perusahaan-perusahaan BUMN telah memiliki unit khusus yang bernama Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Tinjauan dalam Undang-undang BUMN Pasal 2 jo Pasal 66 ayat (1) telah mengatur penerapan CSR. Bahkan untuk peraturan pelaksanaannya telah diterbitkan peraturan Menteri tentang program kemitraan badan usaha milik negara dengan usaha kecil dan program bina lingkungan. BUMN diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat sekaligus memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan membantu penerimaan keuangan negara. Upaya pembinaan dan pengembangan usaha kecil meliputi bidang-bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi. Pembiayaan dilakukan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat meliputi kredit

63

K. Bertens, Pengantar Etika Bisnis (Seri Filsafat Atmajaya : 21), Yogyakarta: Kanisius, 2000, hal. 162 - 163

Universitas Sumatera Utara

43

perbankan, pinjaman lembaga keuangan bukan bank, modal ventura, pinjaman dari bagian laba BUMN, hibah dan jenis pembiayaan lainnya. Pembiayaan tersebut dijamin oleh lembaga peminjam pemerintah dan/atau swasta, dalam bentuk penjaminan pembiayaan kredit bank, pembiayaan penjaminan atas bagi hasil, dan pengiriman pembiayaan lainnya.64 Dana program kemitraan diberikan dalam bentuk pinjaman untuk membiayai modal kerja, pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha mitra binaan, beban pembinaan untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemasaran, promosi dan lain-lain yang menyangkut peningkatan produtivitas mitra binaan. Sedangkan ruang lingkup bantuan program bina lingkungan BUMN berupa antara lain bantuan korban bencana alam, bantuan pendidikan

dan

atau

pelatihan,

bantuan

peningkatan

kesehatan,

bantuan

pengembangan prasarana dan/atau sarana umum, bantuan sarana ibadah, bantuan pelestarian alam serta tata cara/mekanisme penyaluran, kriteria untuk menjadi mitra binaan BUMN dan pelaporan telah diatur dalam peraturan ini.65 Sumber dana dalam program kemitraan yang dilakukan antara BUMN dengan mitra binaannya adalah berasal dari penyisihan laba perusahaan, hal mana diatur

64

Sanusi Bintang & Dahlan, Op.cit., hal. 52-53. Lihat Undang- Undang No.19 Tahun 2003 tentang BUMN, Pasal 2 ayat (1) butir e: “Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.” Lebih lanjut dalam Pasal 66 ayat (1): “Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN.” Pasal 88 ayat (1) juga menyebutkan: “BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN”. 65

Universitas Sumatera Utara

44

dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-05/MBU/2007, yaitu sebagai berikut: (1) Dana Program Kemitraan bersumber dari : a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen); b. Jasa administrasi pinjaman/marjin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional; c. Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada. (2) Dana Program Bina Lingkungan bersumber dari : a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen); b. Hasil bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program Bina Lingkungan (3) Besarnya dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh : a. Menteri untuk Perum; b. RUPS untuk Persero; (4) Dalam kondisi tertentu besarnya dana Program Kemitraan dan dana Program Bina Lingkungan yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak dapat ditetapkan lain dengan persetujuan Menteri/RUPS. (5) Dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disetorkan ke rekening dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (6) Pembukuan dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dilaksanakan secara terpisah dari pembukuan BUMN Pembina. Keberadaan perusahaan diharapkan dapat memacu roda perekonomian, yang membawa komunitas (masyarakat) menuju taraf hidup yang lebih tinggi. Dengan demikian harus ada keseimbangan keuntungan komunitas (community benefits) dengan keuntungan bisnis (business benefits) yang dapat diperoleh dari percampuran antara filantropi murni dan penjajaan bisnis (business sponsorship approach) ya...