Sejarah Kelas 12 PDF

Preview

Summary

sejarah Pagar betis (dii tii jawa barat) s e m e s t e r 1 Dalam menghadapi aksi pemerintah mengerahkan pasukan TNI untuk menumpas geromolan ini. Pada tahun 1960 pasukan Siliwangi bersama rakyat melakukan operasi dan operasi Pada tanggal 4 Juni 1962 Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo beserta para peng...

Description

sejarah Pagar betis (dii tii jawa barat)

s e m e s t e r 1

Dalam menghadapi aksi DI\TII pemerintah mengerahkan pasukan TNI untuk menumpas geromolan ini. Pada tahun 1960 pasukan Siliwangi bersama rakyat melakukan operasi "Pagar Betis" dan operasi "Bratayudha". Pada tanggal 4 Juni 1962 Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo beserta para pengawalnya dapat ditangkap oleh pasukan Siliwangi dalam operasi "Bratayudha" di Gunung Geber, daerah Majalaya, Jawa Barat. Kemudian Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo oleh Mahkamah Angkatan Darat dijatuhi hukuman mati sehingga pemberontakan DI\TII di Jawa Barat dapat dipadamkan.

Peran kolonel gatot subroto Memimpin pemberontakan pki madiun muso Latar di tii aceh Meleburnya aceh ke sumut Latar di tii sulawesi selatan Hal yang melatarbelakangi pemberontakan tersebut adalah karena Kahar Muzakar tidak setuju jika KGSS atau Komando Gerilya Sulawesi Selatan yang ia pimpin dibubarkan oleh pemerintah dimana anggotanya akan dikembalikan pada masyarakat. Kahar Muzakar menuntut agar anggota KGSS dimasukkan dalam sebuah kesatuan militer dimana ia menjadi pemimpin bernama Brigade Hasnuddin. MAKLUMAT 14 NOVEMBER 1945 “Pemerintah Republik Indonesia setelah mengalami ujian-ujian yang hebat dengan selamat, dalam tingkatan pertama dari usahanya menegakkan diri, merasa bahwa saat sekarang sudah tepat untuk menjalankan macam-macam tindakan darurat guna menyempurnakan tata usaha Negara kepada susunan demokrasi. Yang terpenting dalam perubahan-perubahan susunan kabinet baru itu ialah, tanggungjawab adalah di dalam tangan Menteri.” Maklumat 14 November 1945 merupakan titik perubahan sistem pemerintahan Indonesia, yang semula presidensil menjadi parlementer.

Organisasi politik soekarno-hatta jaman jepang Latar belakang prri permesta Daerah RIS Republik Indonesia Serikat (RIS) terdiri dari 7 Negara Bagian: 1. Negara Indonesia Timur 2. Jawa Timur 3. Sumatera Timur 4. Madura 5. Pasundan (Jawa Barat) 6. Sumatera Selatan 7. Republik Indonesia Selain itu RIS juga terdiri dari Daerah Otonom: 1. Banjar 2. Bangka 3. Billiton (Belitung) 4. Jawa Tengah 5. Kalimantan Timur 6. Dajak Besar 7. Riau 8. Federasi Kalimantan Tenggara 9. Kalimantan Barat (Daerah Istimewa) Dekrit Presiden Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berisi sebagai berikut.    

Pembubaran Konstituante. Beriakunya Kembali UUD 1945. Tidak berlakunya UUDS 1950. Pembentukan MPRS dan DPAS.

Dekrit Presiden mendapat dukungan penuh dari masyarakat Indone-sia, sedangkan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Kolonel A.H. Nasution mengeluarkan perintah harian kepada seluruh anggota TNI-AD untuk mengamankan Dekrit Presiden. Sukiman Hasil atau prestasi yang berhasil dicapai oleh Kabinet Soekiman yaitu tidak terlalu berarti sebab programnya melanjutkan program Natsir hanya saja terjadi perubahan skala prioritas dalam

pelaksanaan programnya, seperti awalnya program menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman selanjutnya diprioritaskan untuk menjamin keamanan dan ketentraman. Kendala/ Masalah yang dihadapi oleh kabinet ini sebagai berikut. 1. Adanya Pertukaran Nota Keuangan antara Mentri Luar Negeri Indonesia Soebardjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran. Mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada Indonesia berdasarkan ikatan Mutual Security Act (MSA). Dimana dalam MSA terdapat pembatasan kebebasan politik luar negeri RI karena RI diwajibkan memperhatiakan kepentingan Amerika. Tindakan Sukiman tersebut dipandang telah melanggar politik luar negara Indonesia yang bebas aktif karena lebih condong ke blok barat bahkan dinilai telah memasukkan Indonesia ke dalam blok barat. 2. Adanya krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi yang terjadi pada setiap lembaga pemerintahan dan kegemaran akan barang-barang mewah. 3. Masalah Irian barat belum juga teratasi. 4. Hubungan Sukiman dengan militer kurang baik tampak dengan kurang tegasnya tindakan pemerintah menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan. Wilopo

Kabinet ini tidak mempunyai prestasi yang bagus, justru sebaliknya banyak sekali kendala yang muncul antara lain sebagai berikut. 1. Adanya kondisi krisis ekonomi yang disebabkan karena jatuhnya harga barangbarang eksport Indonesia sementara kebutuhan impor terus meningkat. 2. Terjadi defisit kas negara karena penerimaan negara yang berkurang banyak terlebih setelah terjadi penurunana hasil panen sehingga membutuhkan biaya besar untuk mengimport beras. 3. Munculnya gerakan sparatisme dan sikap provinsialisme yang mengancam keutuhan bangsa. Semua itu disebabkan karena rasa ketidakpuasan akibat alokasi dana dari pusat ke daerah yang tidak seimbang. 4. Terjadi peristiwa 17 Oktober 1952. & Tanjung Morawa Ali 1 Hasil atau prestasi yang berhasil dicapai oleh Kabinet Ali Sastroamijoyo I yaitu. 1. Persiapan Pemilihan Umum untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955. 2. Menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika tahun 1955.

Kendala/ Masalah yang dihadapi oleh kabinet ini sebagai berikut. 1. Menghadapi masalah keamanan di daerah yang belum juga dapat terselesaikan, seperti DI/TII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh. 2. Terjadi peristiwa 27 Juni 1955 suatu peristiwa yang menunjukkan adanya kemelut dalam tubuh TNI-AD. Masalah TNI –AD yang merupakan kelanjutan dari Peristiwa 17 Oktober 1952. Bambang Sugeng sebagai Kepala Staf AD mengajukan permohonan berhenti dan disetujui oleh kabinet. Sebagai gantinya mentri pertahanan menunjuk Kolonel Bambang Utoyo tetapi panglima AD menolak pemimpin baru tersebut karena proses pengangkatannya dianggap tidak menghiraukan norma-norma yang berlaku di lingkungan TNI-AD. Bahkan ketika terjadi upacara pelantikan pada 27 Juni 1955 tidak seorangpun panglima tinggi yang hadir meskipun mereka berada di Jakarta. Wakil KSAD-pun menolak melakukan serah terima dengan KSAD baru. 3. Keadaan ekonomi yang semakin memburuk, maraknya korupsi, dan inflasi yang menunjukkan gejala membahayakan. 4. Memudarnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. 5. Munculnya konflik antara PNI dan NU yang menyebabkkan, NU memutuskan untuk menarik kembali menteri-mentrinya pada tanggal 20 Juli 1955 yang diikuti oleh partai lainnya....