SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA DOCX

Title	SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA
Author	Uzi Hasby
Pages	16
File Size	43.3 KB
File Type	DOCX
Total Downloads	97
Total Views	642

Summary

Description

SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA A. Pra Kemerdekaan Indonesia 1. MasapenjajahanBelanda Masa penjajahanBelanda terhadap Indonesia terjadiselamakurang lebih 3,5abad. Secara langsung ketika ada suatu negara yang menjajah negara lain, sudah pasti negara jajahan akan dipaksauntuk mengikuti apa yang diinginkan oleh penjajah, baik berupa hukum yang mengatur kehidupan individudengan individu, individu dengan pemerintah dantermasukhukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan kenegaraan. Pada masa ini Indonesia disebut dengannamaHindia Belanda yang dikonstruksikan sebagai bagian dari Kerajaan Belanda. Hal ini nampak jelas tertuang dalam Pasal 1 UUD Kerajaan Belanda ( IS 1926 ). Dengan demikian kekuasaan tertinggi di Hindia Belanda ada di tangan Raja. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya Raja/Ratu tidak melaksanakan kekuasaannya sendiri di Hindia Belanda, melainkan dibantu oleh Gubernur Jenderal sebagai pelaksana. Ratu Belanda sebagai pelaksana Pemerintahan kerajaan Belanda harus bertanggung jawab kepada parlemen (www.kehidupanunik.blogspot.com). Hal ini menunjukkan bahwasistem pemerintahan yang dipergunakan di Negeri Belanda padamasaituadalah sistem Parlementer Kabinet. Adapun peraturan perundang-undangan dan lembaga negara yang ada pada masa Hindia Belanda adalah : a) Undang Undang Dasar Kerajaan Belanda 1938 Pasal1: Indonesia merupakan bagian dari Kerajaan Belanda. Pasal 62: Ratu Belanda memegang kekuasaan pemerintahan tertinggi atas pemerintahIndonesia, dan Gubernur Jenderal atas nama Ratu Belanda menjalankan pemerintahan Umum. Pasal 63 : Ketatanegaraan Indonesia ditetapkan dengan undang-undang, soal-soal intern Indonesia diserahkan pengaturannya kepada badan-badan di Indonesia, kecuali ditentukan lain dengan Undang-Undang. b) Indische Staatsregeling ( IS ) Pada hakekatnya adalah Undang-undang, tetapi karena substansinya mengatur tentang pokok-pokok dari Hukum Tata Negara yang berlaku di Hindia Belanda (Indonesia), maka secara riil IS dapat dianggap sebagai Undang-Undang Dasar Hindia Belanda. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa sistem ketatanegaraan dan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kerajaan Belanda adalah dengan menggunakan asas dekonsentrasi. Dengan...