STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA BERDASARKAN KONSTITUSI PDF

Preview

Summary

MAKALAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN K-23 STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA BERDASARKAN KONSTITUSI Disusun oleh: Anugerah Fajar (11213012) Mochammad Fadholi (11213018) M. Dharin Detama Patra (11213019) Ganjar Abdillah A. (11213021) Shandy Destiadi (11513019) Kelompok 3 PROGRAM STUDI REKAYASA HAYATI SE...

Description

MAKALAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN K-23 STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA BERDASARKAN KONSTITUSI

Disusun oleh: Anugerah Fajar (11213012) Mochammad Fadholi (11213018) M. Dharin Detama Patra (11213019) Ganjar Abdillah A. (11213021) Shandy Destiadi (11513019) Kelompok 3

PROGRAM STUDI REKAYASA HAYATI SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG JATINANGOR 2014

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt. Karena dengan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan makalah ini yang berjudul “Struktur ketatanegaraan berdasarkan konstitusi”. Meskipun banyak hambatan yang kami alami tapi kami berhasil menyusunnya dengan tepat waktu. Tujuan penyusunan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Kewarganegaraan dari Bapak Cecep Alba selaku dosen mata kuliah Kewarganegaraan. Terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini yaitu kepada kedua orang tua kami, Bapak Cecep Alba selaku dosen mata kuliah Kewarganegaraan, rekan Rekayasa Kehutanan yang mendukung makalah ini. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan makalah ini. Kami berharap makalah ini bisa bermanfaat bagi kami khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

-DWLQDQJRU, 26 Februari 2015

Tim Penulis

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR................................................................................................... i DAFTAR ISI ................................................................................................................ ii BAB I : PENDAHULUAN ........................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang ................................................................................................. 1 BAB II : ISI ................................................................................................................... 2 2.1 Undang-Undang Dasar 1945 ....................................................................... 2 2.2 Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949................................... 7 2.3 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 ....................................................12 2.4 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen.............................................16 BAB III : KESIMPULAN ............................................................................................. 21 DAFTAR PUSTAKA.....................................................................................................22 HASIL DAN DISKUSI .................................................................................................23

ii

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Konstitusi dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara yang biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum, istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya, Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara. Dengan demikian konstitusi memiliki arti; permulaan dari segala peraturan mengenai suatu Negara. Pada umumnya langkah awal untuk mempelajari hukum tata negara dari suatu negara dimulai dari konstitusi negara bersangkutan. Mempelajari konstitusi berarti juga mempelajari hukum tata negara dari suatu negara, sehingga hukum tata negara disebut juga dengan constitutional law. Istilah Constitutional Law di Inggris menunjukkan arti yang sama dengan hukum tata negara. Penggunaan istilah Constitutional Law didasarkan atas alasan bahwa dalam hukum tata Negara unsur konstitusi lebih menonjol. Dengan demikian suatu konstitusi memuat aturan atau sendi-sendi pokok yang bersifat fundamental untuk menegakkan bangunan besar yang bernama “Negara”. Negara Indonesia didirikan pada tanggal 17 Agustus 1945, untuk mengatur negara, maka pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) bersidang dan berhasil menetapkan dan mengesahkan Dasar Negara, memilih Presiden dan Wakil Presiden yaitu Soekarno dan Hatta hingga format negara “Republik” yang diinginkan terbentuk. Namun seiring berjalannya waktu, pemerintahan baru ini banyak menghadapi pergolakan politik dalam negeri serta usaha-usaha mempertahankan kemerdekaan yang mau tidak mau bersinggungan dan mempengaruhi jalannya pemerintahan dan kebijakan-kebijakan yang diprioritaskan bersifat “demi keberlangsungan negara”. Dalam menangapi hal ini, terjadi beberapa perubahan dan pergantian Dasar Negara dalam periode-periode penting sejarah Indonesia. Secara umum negara kita mengalami proses percobaan Demokrasi yang tidak mudah, yakni perubahan praktek ketatanegaraan dan sistem pemerintahan. Begitu juga dalam meletakkan Undang-Undang Dasar Negara yang bersifat “sementara” yakni UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1950 hingga kembalinya kepada UUD 1945 sampai sekarang yang telah mengalami amandemen. Oleh karena itu sejarah mencatat mata rantai peristiwa dalam negeri dan lahirnya kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada dinamika Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. 1

BAB II ISI 2.1 Undang-Undang Dasar 1945 Undang-undang dasar ini diputuskan dan disahkan berlakunya oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Rancangan UUD 1945 ini dibuat oleh BPUPKI yang di pimpin oleh dr. Radjiman Wedyodiningrat. UUD 1945 ini di diumumkan secara resmi dalam Berita Republik Indonesia tanggal 15 Februari 1946 Tahun ke II No. 7. Tata Cara perubahan UUD 1945 diatur dalam Pasal 37, yakni: 1. Untuk mengubah undang-undang dasar sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir; 2. Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir. Dilihat dari ketentuan perubahan tersebut, maka secara teoritis, UUD 1945 termasuk UUD yang rigid atau sulit diubah karena memerlukan persetujuan mayoritas mutlak (2/3 dari seluruh anggota MPR). Sedangkan MPR sendiri adalah sebuah lembaga permusyawaratan yang anggotanya terdiri dari seluruh anggota DPR, ditambah utusan daerah dan utusan golongan. Dengan demikian untuk mengubah UUD 1945 memerlukan prosedur yang panjang oleh lembaga yang anggotanya cukup banyak dan terdiri dari unsur-unsur yang beraneka ragam seperti perwakilan politik (DPR), unsur kedaerahan dan unsur fungsional. Kemudian jika dilihat dari jumlah pasal-pasalnya, UUD 1945 termasuk yang sedikit jumlahnya, yakni hanya 37 pasal. Pasal-pasal UUD 1945 ini juga umum sifatnya sehingga dapat menyesuaikan dengan dirinya dengan perkembangan zaman. Hal tersebut disadari oleh para perumus UUD 1945 yang termuat dalam penjelasannya dengan kalimat: “UUD hanya terdiri dari 37 pasal. Pasal-pasal lain hanya memuat peralihan dan tambahan. Maka rencana ini sangat singkat jika dibandingkan dengan UndangUndang Dasar Philipina. Maka telah cukup jikalau undang-undang dasar hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan lain-lain penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. Terutama bagi negara baru dan negara muda, lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok, sedang aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah cara membuat, merubah dan mencabut. Demikianlah sistem undang-undang dasar. Kita harus senantiasa ingat kepada dinamik kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Masyarakat dan negara Indonesia tumbuh, zaman berubah, terutama zaman revolusi lahir batin sekarang ini. Oleh karena itu, kita harus hidup secara dinamis, harus melihat gerak-gerik kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. 2

Berhubung dengan itu, janganlah tergesa-gesa memberi kristalisasi, memberi bentuk (Gestaltung) kepada pikiran-pikiran yang masih mudah berubah. Memang sifat aturan yang tertulis itu mengikat. Oleh karena itu, makin “supel” (elastic) sifat aturan itu makin baik. Jadi kita harus menjaga supaya sistem undangundang dasar jangan sampai ketinggalan zaman. Jangan sampai kita membikin undang-undang yang lekas usang (verouderd). Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat, semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun dibikin undang-undang dasar yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara negara, para pemimpin pemerintahan itu bersifat perseorangan, undang-undang dasar tadi tentu tidak ada artinya dalam praktek. Sebaliknya, meskipun undang-undang dasar itu tidak sempurna, akan tetapi jikalau semangat para penyelenggara pemerintahan baik, undang-undang dasar itu tidak akan merintangi jalannya negara. Jadi yang paling penting ialah semangat. Maka semangat itu hidup, atau dengan kata lain perkataan dinamis. Berhubung dengan itu, hanya aturan-aturan pokok saja harus ditetapkan dalam undang-undang dasar, sedangkan hal-hal yang perlu untuk menyelenggarakan aturan-aturan pokok itu harus diserahkan kepada undang-undang”. Karena mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan sedikit pasalnya, maka dilihat dari teori yang kedua yaitu undang-undang dasar yang sedikit pasalnya, UUD 1945 termasuk supel dalam arti sulit dirubah atau tidak perlu banyak mengalami perubahan. Dari ketentuan pada Aturan Tambahan UUD 1945 dapat disebutkan bahwa sifat dari UUD 1945 yang ditetapkan oleh PPKI hanya untuk sementara saja.[1]Sebagaimana yang berbunyi: 1. Dalam enam bulan sesudah berakhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam undang-undang dasar ini; 2. Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis ini bersidang untuk menetapkan undang-undang dasar.[2] Namun, setelah Perang Asia Timur Raya berakhir, MPR belum juga terbentuk sesuai dengan keinginan Aturan Tambahan UUD 1945 tersebut. Hal ini disebabkan situasi dalam negeri yang sedang perang mempertahankan kemerdekaan melawan Belanda yang diboncengi pihak sekutu. Sesudah perang selesai, NKRI berubah menjadi Republik Indonesia Serikat, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sendiri menjadi salah satu bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS) itu. Maka UUD 1945 hanya berlaku di wilayah yang dikuasai RI saja. Setelah RIS bubar, digantikan oleh NKRI kembali, UUD 1945 sama sekali tidak berlaku lagi demikian juga Konstitusi RIS, keduanya digantikan oleh Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950.

3

Dalam praktek penyelenggaraan negara, terdapat perubahan yang berdasar pada situasi negara yang tidak kondusif saat itu namun tidak merubah secara formal UUD 1945, maka melalui Maklumat Wakil Presiden No. X Tanggal 16 Oktober 1945 dan Maklumat Pemerintah Tanggal 14 November 1945 yang memuat bahwa pertanggungjawaban Menteri-menteri bukan lagi kepada Presiden tetapi kepada KNIP yang terkenal sebagai perubahan sistem kabinet presidensial menjadi sistem kabinet parlementer. Dan kedudukan Presiden dengan sendirinya berubah dari kepala negara dan kepala eksekutif menjadi hanya kepala negara saja. Lebih jelas isi Maklumat tersebut adalah: “Bahwa Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat diserahi kekuasaan legislatif dan menetapkan garis-garis besar haluan Negara, serta menyetujui bahwa pekerjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih diantara mereka yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat”.[3] Dari keputusan diatas, maka dapat disimpulkan: 1. Komite Nasional Indonesia Pusat ikut menetapkan garis-garis besar haluan Negara bersama-sama dengan Presiden. (Terjadi perubahan praktek penyelenggaraan negara pada Pasal 3 UUD 1945). 2. Komite Nasional Indonesia Pusat menetapkan bersama-sama Presiden Undangundang yang boleh mengenai segala macam urusan Pemerintahan. (Terjadi perubahan praktek penyelenggaran negara pada Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945). 3. Karena gentingnya keadaan maka dalam menjalankan tugas dan kewajiban seharihari dari KNIP diatas, akan dijalankan oleh Badan Pekerja yang bertanggung jawab kepada KNIP. 4. Badan Pekerja saat itu tidak boleh lagi ikut campur tangan dalam kebijaksanaan Pemerintahan sehari-hari. Dimana pada masa sebelumnya Komite Nasional Indonesia sering ikut menyelenggarakan Pemerintahan membantu Presiden. Perubahan kedua dalam praktek penyelenggaraan Negara adalah keluarnya Maklumat Pemerintah Tanggal 14 November 1945. Maklumat ini dimaksudkan untuk mengadakan pembaharuan terhadap susuan kabinet yang sebelumnya dibawah pimpinan Presiden menjadi susunan kabinet baru yang merupakan suatu Dewan yang diketuai oleh Perdana Menteri. Oleh karena itu terjadi perubahan konstelasi dalam ketatanegaraan Republik Indonesia dari Sistem Presidensial menjadi Parlementer. Sistem ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945 tidak dikenal sistem pertanggungjawaban Menteri, artinya pertanggungjawaban Menteri kepada Badan Perwakilan, tetapi dipergunakan sistem pertanggungjawaban Presiden. Presiden bertanggungjawab kepada MPR. Menteri-menteri sebagai pembantu Presiden bertanggungjawab kepada Presiden. Dikeluarkannya Maklumat tersebut, maka sejak saat 4

itu Menteri-menteri yang diketuai Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan dan bertanggungjawab kepada Badan Perwakilan yang masih dipegang oleh KNIP. Sedangkan fungsi Presiden hanya sebagai Kepala Negara saja. Jadi dikeluarkannya Maklumat ini adalah menindaklanjuti perubahan praktek ketatanegaraan yang telah berubah dengan ditetapkannya Maklumat Wakil Presiden sebelumnya. Secara umum, ringkasan konstitusi negara dengan UUD 1945 adalah sebagai berikut;

1. Sistematika Penulisan UUD 1. Pembukaan terdiri dari 5 alinea disebutkan: “… maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara yang terbentuk dalam susunan Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada….”. 2. UUD 1945 terdiri dari XVI bab, 37 pasal, 4 aturan peralihan dan 2 aturan tambahan. 2. Mengenai Bentuk Negara dan Kedaulatan 1. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik (pasal 1 ayat 1). 2. Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR (pasal 1 ayat 2). 3. Daerah Negara 1. UUD 1945 tidak menjelaskan dengan terinci mengenai mana saja wilayah Indonesia itu. 4. Alat Kelengkapan Negara Alat-alat kelengkapan negara terdiri dari : 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat 2. Presiden, 3. Dewan Pertimbangan Agung, 4. Mahkamah Agung dan 5. Badan Pemeriksa Keuangan. 5. Penjelasan Alat-alat kelengkapan Negara 1. MPR terdiri atas anggota-anggota DPR, ditambah dengan utusan daerah dan golongan menurut aturan yang ditetapkan UU, putusan MPR ditetapkan dengan 5

suara terbanyak, bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibukota negara dan mentapkan UUD dan GBHN. 2. Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak (pasal 6 ayat 2). 3. Sebelum memangku jabatan, Presiden dan Wapres bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sunguh-sungguh dihadapan MPR atau DPR (pasal 9). 4. UUD 1945 kedudukan adalah kuat presiden tidak dapat membubarkannya. 5. Menteri 6. Tidak ada senat dalam alat kelengkapan negara berdasar UUD 1945. 7. Susunan DPR ditetapkan dengan Undang-undang (pasal 19 ayat 1). 8. DPA Susunan DPA ditetapkan dengan UU, dewan ini berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. 9. MA, Susunan keanggotaan tidak dibahas secara rinci, hanya menyebutkan susunan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan UU. 10. BPK, Suatu badan yang tugasnya lebih banyak dititik beratkan kepada tindakan yang bersifat represif. 6. Hubungan Luar Negeri 1. Presiden mengangkat duta dan konsul, presiden menerima duta negara lain. 7. Konstituante 1. Tidak ada konstituante, tetapi mengenal MPR yang memiliki fungsi yang hampir sama dengan konstituante. 8. Penyusun 1. UUD 1945 rancangannya telah disetujui pada tanggal 16 Juli 1945 oleh BPUPK dan formalnya berlaku sejak disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai tanggal 14 Desember 1945. 9. Agama 1. Negara berdasarkan atas ketuhanan YME (Pasal 29 ayat 1). 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 10. Pertahanan Negara 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara 2. Presiden dengan persetuajuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. 3. Presiden pemegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL dan AU

6

11. Sistem Pemerintahan 1. Sistem pemerintahan Presidentil. 12. Undang-undang 1. Kekuasan perundang-undangan dilaksanakan antara pemerintah bersama DPR.

2.2 Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 Dengan melihat adanya perlawanan yang kuat dari pihak Republik untuk mempertahankan kemerdekaan dengan angkat senjata dan diplomasi, maka Belanda menyadari kemustahilan mendirikan pemerintahan seperti zaman Hindia Belanda dahulu. Oleh karena itu diusahakanlah jalan lain dengan rencana mendirikan sebuah Komite Indonesia Serikat dengan maksud untuk mendirikan sebuah Negara yang berbentuk Federal, sedangkan Negara Republik Indonesia yang telah berdiri secara de facto dimungkinkan untuk dimusnahkan atau setidak-tidaknya hanya akan dijadikan daerah sesempi-sempitnya. Situasi politik dalam negeri semakin memanas sejak Belanda melancarkan Agresi Militer hingga tahun 1948 yang melanggar Persetujuan Renville 17 Januari 1948 tentang pengakuan wilayah Republik Indonesia. Strategi Belanda ini tidak seperti yang diharapharapkan, tetapi sebaliknya. Akhirnya PBB merasa perlu ikut campur menyelesaikan pertikaian ini. Maka diusahakanlah adanya suatu konferensi antara Negara Republik Indonesia dan Nederland. Dalam konferensi ini disertakan pula negara-negara bentukan Belanda “Byeenkomst voor Federal Overleg” (BFO). Diresmikanlah sebuah Konferensi bernama Konferensi Meja Bundar 2 November 1949 antara pihak Republik Indonesia, BFO dan Nederland serta Komisi PBB untuk Indonesia (UNCI) dengan hasil didirikannya Negara Republik Indonesia Serikat, penyerahan kedaulatan kepada RIS dan didirikannya Uni antara RIS dan Kerajaan Belanda. Sementara itu direncanakan sebuah UndangUndang Dasar oleh delegasi Republik Indonesia bersama-sama dengan delegas BFO yang bernama Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Konstitusi ini ditetapkan melalui Keputusan Presiden RIS No. 48 Tahun 1950, Tanggal 31 Januari 1950, namun dinyatakan berlaku pada saat pemulihan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949. Konstitusi RIS ini merupakan kesepakatan Delegasi Republik Indonesia dengan Delegai Daerah-Daerah Bagian dan disetujui oleh Pemerintah RI dan Pemerintah masing-masing Daerah Bagian, KNI dan DPR dari masing-masing Daerah Bagian, pada tanggal 14 Desember 1949. Dengan berdirinya Negara RIS, dengan konstitusinya, maka Republik Indonesia hanya berstatus sebagai Negara Bagian saja dengan wilayah kekuasaan yaitu daerah yang disebut dalam Persetujuan Renville dan UUD 1945 hanya berstatus sebagai Undang-Undang Dasar Negara Bagian Republik Indonesia. 7

Konstitusi RIS ini dimaksudkan hanya berlaku sementara, karena menurut Pasal 186 Konstitusi RIS ini ditentukan bahwa: “Konstituante[4] (Sidang Pembuat Konstitusi) bersama-sama dengan pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang akan menggantikan Konstitusi sementara ini”. Sifat kesementaraannya ini disebabkan karena Pembentuk Undang-Undang Dasar merasa dirinya belum representatif untuk menetapkan sebuah Undang-Undang Dasar, selain daripada itu disadari pula bahwa pembuatan undang-undang dasar ini dilakukan dengan tergesa-gesa untuk sekedar memenuhi kebutuhan dibentuknya Negara Federal. Oleh karena itu dike...