Sejarah Pendaftaran Tanah Sebelum Lahirnya UUPA DOCX

Title	Sejarah Pendaftaran Tanah Sebelum Lahirnya UUPA
Author	Ilham Setiawan
Pages	5
File Size	16.1 KB
File Type	DOCX
Total Downloads	10
Total Views	85

Summary

Description

Sejarah Pendaftaran Tanah Sebelum Lahirnya UUPA 1. Perkembangan Kadaster di Indonesia Perubahan politik semenjak terjadinya reformasi politik tahun 1998, telah membawa dampak pada pengaturan kembali tentang tata kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk didalamnya tentang pengaturan tentang kebijakan hukum pertanahan. Kebijakan hukum pertanahan mencakup aspek yang mendasar yaitu pemenuhan hak-hak konstiusional rakyat dalam rangka memenuhi kehidupan sehari-hari dan menghargai prinsip kesederajatan manusia. Salah satu tujuan pembentukan negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang dasar tahun 1945 adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Tugas pokok pemerintah adalah menciptakan sistem manajemen pemerintah yang dapat mengelola dengan baik sumber daya nnasional demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan hukum dan peraturan hukum pertanahan sudah sering dibenahi, akan tetapi hasil pelaksanaan pada sistem birokrasi dan pelayanan publik BPN, masih jauh dari perwujudan nilai keadilan sosial. Adanya kasus- kasus pendaftaran tanah diantaranya kasus dobel kepemilikan hak dan sertipikat ganda serta kasus suap yang terjadi pada BPN. Kasus-kasus tersebut melibatkan sebagian masyarakat sebagai korban yang awam akibat ketidaktahuan mereka terhadap hukum positif, namun pada kenyataannya banyak masyarakat pedesaan maupun perkotaan telah menguasai tanah secara turun menurun akan tetapi tidak mendapat kepastian hukum atas tanah-tanah mereka. Kenyataan tersebut di atas menimbulkan masalah keadilan bagi korban dan kepastian hukum bagi para pihak sehingga terjadi berbagai akibat negatif diantaranya yaitu kesenjangan sosial, kemiskinan, dan ketidakadilann sosial lainnya. Konflik-konflik tersebut sangat dimungkinkan disebabkan oleh faktor pilihan penggunaan stelsel publisitas negatif (berunsur positif) sebagai salah satu bagian dari kebijakan hukum pertanahan pada sistem birokrasi dan pelayan publik BPN....