SOAL LATIHAN PPN dan PPn BM Mata kuliah : PPN dan PPN BM Dosen DOC

Title	SOAL LATIHAN PPN dan PPn BM Mata kuliah : PPN dan PPN BM Dosen
Author	Muhammad Jayus Abror
Pages	6
File Size	91.5 KB
File Type	DOC
Total Downloads	199
Total Views	693

Summary

Description

SOAL LATIHAN PPN dan PPn BM Mata kuliah : PPN dan PPN BM Dosen : Fajar Budiman, S.E., Ak., MH Soal 1 1. Apa Dasar Hukum PPN di Indonesia? Jelaskan ketentuannya sejak dari UUD sampai dengan UU yang berlaku! Dasar hukum PPN di Indonesia adalah Hukum Nomer 8 tahun 1983. Dasar hukum Penerapan PPN dari Pasal dalam UUD dan UU yang berlaku: UU No. 8 Tahun 1983, berlaku sejak 1 april 1985 UU No. 11 Tahun 1994, berlaku sejak 1 januari 1995 UU No. 18 Tahun 2000 berlaku sejak 1 januari 2001 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009(terakhir) tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa penjualan atas barang mewah. 2. Sepanjang yang Anda ketahui, apa perbedaan mekanisme pemungutan PPN oleh Pemungut PPN dan mekanisme normal? Jelaskan! Mekanisme Normal A) Pada saat menjual/menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP)/ Jasa Kena Pajak (JKP) kepada pihak lain, wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Bagi penjual, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut merupakan Pajak Keluaran. Sebagai bukti telah memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pengusaha Kena Pajak (PKP) penjual wajib membuat Faktur Pajak. B) Pada saat membeli / memperoleh Barang Kena Pajak (BKP)/ Jasa Kena Pajak (JKP), akan dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh penjual. Bagi pembeli, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) penjual tersebut merupakan pembayaran pajak dimuka dan disebut dengan Pajak Masukan. Pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa Faktur Pajak. c) Apabila dalam suatu masa pajak (jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim) jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada jumlah Pajak Masukan, selisihnya harus disetorkan ke kas negara. d) Apabila dalam suatu masa pajak jumlah Pajak Keluaran lebih kecil daripada jumlah Pajak Masukan, selisihnya dapat direstitusi (diminta kembali) atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. e) Pelaporan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN). PPN dan PPn BM PT A Pemungut PPN HARGA + PPN HARGA + PPN PT B...