SOAL-PHI GANJIL PDF

Preview

Summary

SOAL UJIAN MID SEMESTER GANJIL 2017 Pengantar Hukum Indonesia. 1. Pengasuh Mata Kuliah :EDYTIAWARMAN, SH., M.Hum 2. Kerjakan Soal Berikut ini sesuai dengan urutan nomor. 3. Tidak dibenarkan untuk bekerjasama dalam menjawab soal-soal ujian. Boleh membuka buku. 4. Waktu ujian dari Jam 08.00 – 09.30 wi...

Description

SOAL UJIAN MID SEMESTER GANJIL 2017 Pengantar Hukum Indonesia. 1. Pengasuh Mata Kuliah :EDYTIAWARMAN, SH., M.Hum 2. Kerjakan Soal Berikut ini sesuai dengan urutan nomor. 3. Tidak dibenarkan untuk bekerjasama dalam menjawab soal-soal ujian. Boleh membuka buku. 4. Waktu ujian dari Jam 08.00 – 09.30 wib 5. Tempat ujian : Gedung J-6 1. Sebagaimana anda ketahui bahwa obyek PHI lebil luas dari pada PTHI, karena ruang lingkupnya tidak hanya terbatas pada hukum positif Indonesia (Ius Constitutum) melainkan juga termasuk hukum yang pernah berlaku pada masa lalu dan pada hukum yang akan datang (Ius Constituendum). Apakah Urgensi dari pada obyek PHI tersebut, sebutkan dua alasan ? 2. Ditinjau dari aspek yuridis, Proklamasi Kemerdekaan memberikan kewenangan kepada bangsa Indonesia untuk mengganti Tata Hukum Kolonial menjadi Tata Hukum Nasional berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Kenyataannya sampai saat ini hukum kolonial masih berlaku. Adakah perbedaan berlakunya hukum kolonial sebelum dan sesudah proklamasi kemerdekaan? Jelaskan! 3. Hukum produk Kolonial yang berlaku sekarang ini disebut pula hukum transitor, jelaskan ? 4. Terdapat beberapa sistem hukum yang dikenal di dunia. Jelaskan dan bandingkan antara sistem hukum eropa kontinental dan anglosaxon, sehingga jelas perbedaannya. 5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem hukum Indonesia. Sebutkan komponennya dan bagaimana hubungan diantara komponen beserta contohnya. 6. Salah satu sumber hukum formil di Indonesia adalah yurisprudensi Pertanyaannya: a. Apakah semua putusan hakim merupakan yurisprudensi? b. Dalam lapangan hukum pidana, dapatkah hakim judge made law?, jelaskan! 7. Dalam komponen sistem hukum dimungkinkan terjadi konflik hukum. Salah satu azas dalam hal terjadi konflik hukum tertulis adalah lex superior derogat legi inferior. Jelaskan azas ini, berikan contohnya, serta sebutkan siapa yang berwenang dalam judicial reviewnya! 8. Dalam pasal 7 UU No 12 Tahun 2011, TAP MPR dimasukkan kembali ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Mengapa demikian? Jelaskan disertai dasar hukumnya! 9. Salah satu dari asas perundang-undangann adalah “ius contra actus”. Apakah maksud dari asas tersebut? Jelaskan dan beri contohnya! 10. Setelah amandemen UUD 1945, terdapat dua lembaga tinggi negara yang berwenang melakukan Judicial Review. Terkait dengan kewenangan melakukan Judicial Review, jelaskan perbedaan diantara kedua lembaga negara yang dimaksud! = Jangan Lupa berdoa terlebih dahulu =

1. Ditinjau dari aspek yuridis,Proklamasi Kemerdekaan memberikan kewenangan kepada bangsa Indonesia untuk mengganti Tata Hukum Kolonial menjadi Tata Hukum Nasional berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Kenyataannya sampai saat ini hukum kolonial masih berlaku. Adakah perbedaan berlakunya hukum kolonial sebelum dan sesudah proklamasi kemerdekaan? Jelaskan! 2. Apakah ada perbedaan kedudukan yurisprudensi dalam sistem peradilan di Indonesia dengan sistem peradilan di negara Anglo Saxon?Jelaskan! 3. Dalam pasal 7 UU No 12 Tahun 2011, TAP MPR dimasukkan kembali ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Mengapa demikian? Jelaskan disertai dasar hukumnya! 4. Pada kenyatannya, beberapa hukum positif Indonesia masih menggunakan aturan hukum produk Belanda. a. Jelaskan disertai alasan, setujukan Anda jika dikatakan bahwa Indonesia masih dalam jajahan Belanda, terutama dalam hal sistem hukumnya? b. Azas apakah yang berlaku dalam hal ini? Jelaskan! 5. Setelah amandemen UUD 1945, terdapat dua lembaga tinggi negara yang berwenang melakukan Judicial Review. Terkait dengan kewenangan melakukan Judicial Review, jelaskan perbedaan diantara kedua lembaga negara yang dimaksud! 6. Yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum yang diakui di Indonesia. Jelaskan peranan yurisprudensi dalam proses Tata Hukum Nasional! 7. Berdasarkan sistem hukumnya, maka perundang-undangan adalah sumber hukum yang pertama dan utama di Indonesia. Namun demikian terdapat juga hukum tidak tertulis yang juga dipakai sebagai sumber hukum positif kita. Kapankah dan bilamanakah hukum tidak tertulis tersebut digunakan sebagai sumber hukum? Jelaskan! 8. Menurut pasal 7 UU No12 tahun 2011, terdapat perpu ( Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ) sebagai salah satu bentuk peraturan perundangundangan yang dikenal dalam sistem perundang-undangan kita. Kapan dan bilamanakah dibuat sebuah perpu? Jelaskan dengan disertai contoh perpunya! 9. Salah satu dari asas perundang-undangann adalah “ius contra actus”. Apakah maksud dari asas tersebut? Jelaskan dan beri contohnya! 10. Jika terdapat suatu undang-undang yang isinya bertentangan dengan UUD NRI 1945, maka bisakah undang-undang tersebut berlaku? Jelaskan dengan menyebutkan asas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JAWABAN SOAL UJIAN 1.

Ditinjau dari aspek yuridis,Proklamasi Kemerdekaan memberikan kewenangan

kepada bangsa Indonesia untuk mengganti Tata Hukum Kolonial menjadi Tata Hukum Nasional berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Kenyataannya sampai saat ini hukum kolonial masih berlaku. Adakah perbedaan berlakunya hukum kolonial sebelum dan sesudah proklamasi kemerdekaan? Jelaskan! Sebelum proklamasi, hukum kolonial masih berlaku secara utuh ( tidak di-filter ) karena masih menganut asas konkordasi ( hukum yang berlaku di negara penjajah diberlakukan di negara jajahan ). Sedangkan setelah proklamasi Indonesia, hukum hanya sebagai pengisi kekosongan hukum sebelum Indonesia mencapai tata hukum nasional. Konsep hukum kolonial disini difilter berdasarkan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 & Peraturan Presiden no. 2 tahun 1945. 2.

Apakah ada perbedaan kedudukan yurisprudensi dalam sistem peradilan di

Indonesia dengan sistem peradilan di negara Anglo Saxon?Jelaskan! Indonesia menganut civil law system, dimana sumber hukum utamanya berdasarkan pada hukum tertulis dan terkodifikasi, kedudukan yurisprudensi hanyalah sebagai pelengkap. Yurisprudensi tidak wajib diikuti oleh hakim Pengadilan Negeri atau Tinggi di Indonesia, melainkan hanya disarankan untuk diikuti ( tidak menganut asas preseden ). Sedangkan negara Anglo Saxon menganut common law system, dimana berpedoman pada asas preseden, yaitu dalam memutuskan suatu perkara seorang hakim harus mengikuti putusan hakim sebelumnya dalam perkara sejenis. Kedudukan yurisprudensi disini sebagai sumber hukum yang wajib diikuti. 3.

Dalam pasal 7 UU No 12 Tahun 2011, TAP MPR dimasukkan kembali ke dalam

hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Mengapa demikian? Jelaskan disertai dasar hukumnya! Karena di dalam praktik pemerintahan, TAP MPR masih sering digunakan. Untuk itulah pemerintah memasukkan lagi ke dalam perundang-undangan. Akan menjadi bermasalah keberlakuannya jika suatu aturan yang dalam prakteknya masih sering digunakan, tapi tidak ada dasar hukumnya.

Namun disini, MPR tidak lagi berwenang mengeluarkan TAP MPR yang baru, jadi hanya melakukan peninjauan terhadap materi & status hukum TAP MPR yang masih ada/dan digunakan. 4.

Pada kenyatannya, beberapa hukum positif Indonesia masih menggunakan

aturan hukum produk Belanda. a.

Jelaskan disertai alasan, setujukan Anda jika dikatakan bahwa Indonesia masih

dalam jajahan Belanda, terutama dalam hal sistem hukumnya? Tidak. Karena hukum kolonial yang dipakai mulai dari setelah proklamasi sampai sat ini hanya sebagai pengisi kekosongan hukum sebelum Indonesia mencapai tata hukum nasional. Konsep hukum koonial disini tidak semuanya dipakai melainkan difilter berdasarkan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 & Peraturan Presiden no. 2 tahun 1945. b.

Azas apakah yang berlaku dalam hal ini? Jelaskan!

Berlaku asas “ Lex Posteriori de rogat Legi Priori ” yang artinya peraturan perundangundangan yang baru menggantikan peraturan perundang-undangan yang lama. 5.

Setelah amandemen UUD 1945, terdapat dua lembaga tinggi negara yang

berwenang melakukan Judicial Review. Terkait dengan kewenangan melakukan Judicial Review, jelaskan perbedaan diantara kedua lembaga negara yang dimaksud! MK Þ berhak melakukan pengujian terhadap undang-undang baik secara materiil maupun formil. Dasar hukum : pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945 dan pasal 10 ayat (1) UU MK. MA Þ berhak melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Dasar hukum : pasal 24 A ayat (1) UUD NRI 1945 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) UU MA. 6.

Yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum yang diakui di Indonesia.

Jelaskan peranan yurisprudensi dalam proses Tata Hukum Nasional! Yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum nasional yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang belum ada aturan yang jelas dalam undang-undang yang tertulis dan terkodifikasi. 7.

Berdasarkan sistem hukumnya, maka perundang-undangan adalah sumber

hukum yang pertama dan utama di Indonesia. Namun demikian terdapat juga hukum tidak tertulis yang juga dipakai sebagai sumber hukum positif kita. Kapankah dan bilamanakah hukum tidak tertulis tersebut digunakan sebagai sumber hukum? Jelaskan! Penggunaan hukum tertulis sebagai sumber hukum dalam penyelesaian suatu perkara terjadi jika tidak menemukan acuan yang dapat dipakai sebagai dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Indonesia menganut asas “ius curia novit” yang

artinya hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada dasar hukumnya, oleh karena itu apabila dalam suatu perkara tidak ada aturannya dalam perundang-undangan, maka yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum yang dapat digunakan. Dasar hukum : pasal 25 ayat (1) dan pasal 28 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. 8.

Menurut pasal 7 UU No12 tahun 2011, terdapat perpu ( Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang ) sebagai salah satu bentuk peraturan perundangundangan yang dikenal dalam sistem perundang-undangan kita. Kapan dan bilamanakah dibuat sebuah perpu? Jelaskan dengan disertai contoh perpunya! Perpu dibuat oleh pemerintah ( dalam hal ini presiden) yang mendapatkan persetujuan dari DPR dalam keadaan yang genting, yang memaksa pemerintah untuk bertindak cepat guna menjamin keselamatan negara. Contoh perpu : Perpu No.1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM. 9.

Salah satu dari asas perundang-undangann adalah “ius contra actus”. Apakah

maksud dari asas tersebut? Jelaskan dan beri contohnya! Setiap peraturan perundang-undangan harus diganti dengan yang setara. Contoh : UU No. 14 Tahun 1970 diganti dengan UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. 10. Jika terdapat suatu undang-undang yang isinya bertentangan dengan UUD NRI 1945, maka bisakah undang-undang tersebut berlaku? Jelaskan dengan menyebutkan asas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika terdapat undang-undang yang isinya bertentangan dengan UUD, maka undang-undang tersebut akan kehilangan keberlakuannya. Hal ini sesuai dengan asas Lex Superiori derogat Legi

Inferiori

yang

berarti

peraturan

perundang-undangan

yang

mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

lebih

tinggi...