Standar Harga Provinsi NTT Tahun Anggaran 2015 PDF

Preview

Summary

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, Menimbang : a. bahwa penyusunan ...

Description

Accelerat ing t he world's research.

Standar Harga Provinsi NTT Tahun Anggaran 2015 Imelda Paulina Soko

Related papers

Download a PDF Pack of t he best relat ed papers 

LAMPIRAN - BUKU STANDARISASI HARGA 2014 wahid muzakki

STANDAR HARGA PEMERINTAH KABUPAT EN KLAT EN rekadesain klat en GUBERNUR DAERAH IST IMEWA YOGYAKARTA T RATAMA Consult ant

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, Menimbang : a.

bahwa penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah haruslah didasarkan atas prinsip-prinsip efektif, efisien, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pelaksanaan belanja barang dan jasa;

b.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2015;

: 1.

Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Mengingat

2.

ii

3.

4.

5.

6.

7. 8.

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 015); Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 043);

MEMUTUSKAN : Menetapkan :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015.

iii

Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja serta Lembaga Lain tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. 4. Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Daerah yang selanjutnya disingkat SSHBJ Daerah adalah satuan biaya berupa harga satuan dan tarif yang digunakan untuk menyusun komponen biaya kegiatan menurut jenis, spesifikasi dan kualitas serta harga tertinggi untuk suatu periode tertentu. 5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan oleh pengguna anggaran. Pasal 2 1. SKPD dalam menyusun perencanaan Anggaran Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2015 berpedoman pada SSHBJ Daerah ini. 2. SSBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. Standar Biaya Umum; b. Standar Satuan Harga Jasa; c. Standar Satuan Haga Barang. 3. Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan harga pasar dan/atau daftar harga dari pabrik (termasuk pajak), serta ketentuan dalam peraturan yang sepadan atau lebih tinggi. 4. SSHBJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal 3 1. SKPD dalam melaksanakan kegiatan anggaran belanja daerah berpedoman pada DPA-SKPD. 2. Pembelian/pengadaan barang untuk kegiatan yang ditetapkan dalam DPASKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan harga pasar. 3. SKPD berkewajiban mengajukan permohonan perubahan DPA-SKPD secara tertulis kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan melampirkan referensi harga pasar/distributor, apabila pada saat pelaksanaan pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi kondisi : a. Harga barang yang akan diadakan di pasar lebih tinggi dari DPA-SKPD; dan atau b. Spesifikasi atau jenis barang yang sudah direncanakan dalam DPASKPD tidak diperoleh di pasar.

iv

4. SKPD dalam mengajukan perubahan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektif dan akuntabel, serta dengan melampirkan data yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain daftar harga pasar yang mewakili atau daftar harga dari pabrik yang sepadan atau lebih tinggi dari peraturan ini. 5. DPA-SKPD Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) baru dapat dilaksanakan setelah ada penetapan dengan Peraturan Gubernur. 6. Pelaksanaan kegiatan berupa jasa yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini pelaksanaannya berpedoman pada DPA-SKPD. Pasal 4 Penyusunan Perencanaan Anggaran Belanja Daerah pada kelompok barang dan jasa tertentu pada Kantor Penghubung di Jakarta menggunakan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa yang berlaku untuk Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pasal 6 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

04 Juli 2014 ,

04 Juli

v

PENJELASAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015 I. PENJELASAN UMUM Buku Standar Satuan Harga Barang dan Jasa (SSHBJ) Kebutuhan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 merupakan buku yang berisi pedoman standar satuan harga barang dan jasa yang diperlukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Peemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk penyusunan RKA maupun DPA Tahun Anggaran 2015. Penyusunan SSHBJ-2015 ini didasarkan atas beberapa tahapan dan kerangka sebagai berikut : 1. Penentuan spesifikasi satuan barang yang terdiri atas nama barang, kualitas dan kelayakan pemanfaatan barang. Penentuaan spesifikasi barang diperoleh melalui kajian teori pemanfaatan dan hasil survey ketersediaan barang di pasar terdekat; 2. Penentuan harga satuan barang diperoleh melalui bentukan harga pasar secara wajar. Bentukan harga pasar dikaji sebagai akibat dari bentukan harga berasal dari kewajaran harga pokok produksi, hukum permintaan dan

penawaran,

aspek

inflasi,

nilai

tukar

rupiah

terhadap

dollar,

pertumbuhan ekonomi, dan tingkat suku bunga; 3. Penentuan jenis penggolongan barang. Penentuan ini didasarkan atas kajian regulasi pemerintah terhadap penggolongan barang, pengkodean barang dan rumpun jenis barang. Penggolongan ini terdiri mulai dari alat – alat berat hingga barang habis pakai; 4. Survey pasar. Dilakukan untuk melihat realitas kualitas dan bentukan harga yang ada di pasar. Pasar yang dimaksud adalah tempat penjualan yang berbadan hukum; Atas dasar keempat tahapan tersebut, formulasi dibentuk dengan mempertimbangkan data 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2012-2014 untuk formula regresi sebagai proses untuk memprediksi harga satuan barang dan jasa tahun 2015 yang diasumsikan bahwa kondisi ekonomi nasional dan regional Nusa Tenggara Timur adalah wajar, tingkat inflasi wajar, tingkat suku bunga juga wajar dan harga BBM di pasar nasional relatif stabil.

vi

Hal ini memberikan arti bahwa SSHBJ-2015 dapat dipakai dengan pertimbangan kewajaran lingkungan ekonomi nasional dan regional Nusa Tenggara Timur. Buku SSHBJ-2015 ini bertujuan untuk memberikan kemudahan pada SKPD dalam penyusunan RKA dan DPA. Kemudahan dimaksud adalah memberikan standar konsistensi pada masing – masing SKPD dalam menentukan pilihan kualitas dan harga satuan barang dan jasa. Penentuan harga dan jenis barang yang sama pada RKA masing – masing SKPD dapat terarah dan terkendali. Kendati demikian, bukan berarti bahwa buku SSHBJ-2015 ini telah sempurna dalam memenuhi kebutuhan SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ketidakseimbangan antara harga dalam buku SSHBJ2015 dan harga pasar riil mungkin dapat terjadi. Harga yang tercantum di buku SSHBJ-2015 ini merupakan harga tertinggi dan belum termasuk PPN. Apabila terjadi kenaikan harga yang melebihi harga SSHBJ-2015, maka harga yang dipakai mengikuti harga pasar dengan terlebih dahulu melakukan revisi anggaran pada DPA SKPD. Hal ini diakibatkan bahwa bentukan harga pasar riil memiliki variabel dan dimensi, termasuk dimensi personalitas dan psikologi pasar yang terkadang sulit diprediksi, sehingga disimpulkan bahwa buku SSHBJ-2015 ini bukan merupakan satu-satunya pedoman dalam proses mencari sumber acuan kerja. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian ketujuh pasal 66 tentang Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan juga dapat dipakai sebagai acuan. Data dimaksud yakni : 1. Analisis harga satuan pekerjaan; 2. EE oleh konsultan perencana; 3. Harga pasar setempat dan terkini; 4. Harga kontrak/SPK sejenis dan setempat; 5. Informasi HS resmi (BPS, asosiasi, dll); 6. Harga/tarif

yang

dikeluarkan

oleh

agen

tunggal/pabrikan/lembaga

independen; 7. Daftar harga/tarif standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; 8. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

vii

Demikian buku SSHBJ-2015 ini disusun untuk dapat dipakai sebagai salah satu acuan dalam penyusunan RKA/DPA SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. II. Pasal demi Pasal Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas TAMBAHAN BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 026.

viii

DAFTAR ISI

NO

URAIAN Judul Batang Tubuh Peraturan Gubernur Penjelasan Umum Daftar Isi

I

HALAMAN i ii-v vi-viii ix-xiii

LAMPIRAN I : STANDAR BIAYA UMUM 1.1 Standar Biaya Umum Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi 1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

Honorarium Pengelola Keuangan Daerah Meliputi Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu Urusan Gaji, Bendahara Penerima, Bendahara Penerima Pembantu, Pejabat Penyiap SPP dan Penandatangan SPM, Pejabat/Petugas Verifikasi SPJ, Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas, Kompensasi Khusus Bagi Pengelola Penatausahaan Keuangan Daerah, Pengelola Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Honorarium Pejabat / Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi / Non Konstruksi Meliputi Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan Barang Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP), Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Honorarium Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pengadaan Barang/Jasa Meliputi Pejabat Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa, Panitia Pemeriksa / Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia Penaksir/Penilai Penghapusan Barang Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi dan Pelaporan Instansi Meliputi Petugas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Daerah Meliputi Petugas Pengurus Barang dan Penyimpan Barang Honorarium Kegiatan Seminar/Rakor/ Sosialisasi/Desiminasi/FGD/Kegiatan Sejenis Meliputi Narasumber/Pembahas, Panitia Kegiatan Seminar/Rakor/ Sosialisasi/ Desiminasi/Focus Grup Discussion/Kegiatan Sejenis

ix

1-2

3

4

4

5

5

NO 1.1.7

1.1.8 1.1.9 1.1.10 1.1.11 1.1.12 1.1.13 1.1.14

1.1.15 1.1.16

1.1.17 1.1.18

1.1.19

1.1.20 1.1.21 1.1.22 1.1.23 1.1.24 1.1.25 1.1.26 1.1.27 1.1.28

1.1.29

URAIAN

HALAMAN

Honorarium Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Meliputi Tim Pelaksana Kegiatan, Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Penyusun Jurnal/ Buletin/Majalah Honorarium Tim Pengelola Website Honorarium Kegiatan Pameran/Pawai Dalam Provinsi Honorarium Pelaku Seni dan Budaya Honorarium Dalam Pertandingan/Lomba dan Even Olahraga Honorarium Tim Kegiatan Penelitian Honorarium Rohaniawan Meliputi Rohaniawan pada kegiatan pelantikan dan pembinaan rohani Honorarium Tenaga Honorer / Pegawai Tidak Tetap Satuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Meliputi Satuan Biaya Diklat Pimpinan / Struktural, Honorarium Penyelenggaraan Diklat Fungsional dan Manajemen Pemerintah Rincian Biaya Pendidikan Bagi PNS Tugas Belajar dan Ijin Belajar per Tahun Honorarium Penyelenggaraan Ujian Meliputi Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian, Pemeriksaan Hasil Ujian serta Pengawas Ujian dari Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Honorarium Sopir, Tata Usaha Pimpinan, Petugas Jaga Satpol PP, Petugas Sandi, Petugas Panti Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Honorarium Komisioner Penyiaran Daerah dan Badan Pengelola KI Bolok Satuan Biaya Uang Saku Rapat / Seminar / Workshop/ Desiminasi/Bimtek Standar Harga Biaya Harian Perjalanan Dinas Standar Biaya Representatif Perjalanan Dinas Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Transportasi dan Akomodasi Belanja Rapat Kerja, Sosialisasi/Penyuluhan, Workshop, Seminar, Lokakarya, Sarasehan, Bimtek/Asistensi Belanja Makanan/Minuman dan Bahan Makanan

6

x

7 7 7 8 8 9 9

9 10-18

19 20

20

20 21 21 22 22 23-24 25-26 27 28

29

NO

URAIAN 1.1.30 1.1.31 1.2

Satuan Barang Satuan Barang

Biaya Pengiriman dan Pengepakan / Dokumen Dinas Biaya Pengiriman dan Pengepakan PNS Pindah

HALAMAN 30 30

Standar Biaya Umum Yang Berfungsi Sebagai Estimasi

1.2.1 1.2.1.1

Satuan Biaya Angkutan Darat Tarif Batas Atas dan Eksekutif Trayek Antar Kota Dalam Provinsi 1.2.1.2 Tarif Biaya Angkutan Darat Dalam Kabupaten 1.2.1.2.01 Kabupaten Kupang 1.2.1.2.02 Kabupaten TTS 1.2.1.2.03 Kabupaten TTU 1.2.1.2.04 Kabupaten Belu 1.2.1.2.05 Kabupaten Alor 1.2..1.2.06 Kabupaten Sikka 1.2.1.2.07 Kabupaten Ende 1.2.1.2.08 Kabupaten Nagekeo 1.2.1.2.09 Kabupaten Ngada 1.2.1.2.10 Kabupaten Manggarai Timur 1.2.1.2.11 Kabupaten Manggarai 1.2.1.2.12 Kabupaten Sumba Barat Daya 1.2.1.2.13 Kabupaten Sumba Barat 1.2.2 Satuan Biaya Angkutan Penerbangan 1.2.3 Satuan Biaya Angkutan Laut 1.2.4 Satuan Biaya Angkutan Penyebrangan 1.2.5 Satuan Biaya Tiket Penerbangan Ke Luar Negeri 1.2.6 Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor 1.2.7 Satuan Biaya Penerjemahan dan Pengetikan Meliputi Dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris, Jepang, Mandarin dan Bahasa Lainnya serta Dari Bahasa Inggris, Jepang, mandarin dan Bahasa Lainnya ke Bahasa Indonesia 1.2.8 Satuan Biaya Bantuan Beasiswa dalam Negeri Meliputi SD, SMP, SMA, Mahasiswa, Mahasiswa Kedokteran, Mahasiswa Kedokteran Hewan, Magister, Doktoral 1.2.9 Satuan Biaya Sewa Peralatan Kantor 1.2.10 Satuan Biaya Sewa Ruang Rawat dan Gedung Pertemuan 1.2.11 Satuan Biaya Sewa Kendaraan/Angkutan 1.2.12 Satuan Biaya Sewa Peralatan Kesenian 1.2.13 Satuan Biaya Pemeliharaan Operasional Kendaraan Dinas 1.2.14 Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/ Bangunan

xi

31-33

34 35-36 37-39 40-41 42 43-45 46-47 48-49 50-51 52 52 52 53-54 55-56 57-60 61-71 72-74 75 75

75

76 76 76 76 77 77

NO 1.2.15

1.2.16

1.2.17

II

URAIAN

HALAMAN

Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas Meliputi Dokter, Perawat, PNS/Pejabat, Satpam, Cleaning Service, Satpol PP dan Seragam Kepala Desa Satuan Biaya Upah Kerja Meliputi Tukang Bangunan Pembersihan Lahan, Pemeliharaan Tanaman, Pemeliharaan Ternak, Montir Alsintan Biaya Honorarium dan Transportasi Sidang Kuasa Hukum Gubernur

78

78

78

LAMPIRAN II : SATUAN BIAYA KELOMPOK JASA 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3 2.3.1 2.3.2 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.5 2.6 2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.8 2.8.1 2.8.2

JASA UMUM Standard Harga Pelayanan Jasa Laboratorium, Kesehatan Ternak dan Ikan Jasa Tenaga Ahli JASA KONSTRUKSI Jasa Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan SDM Bangunan Kantor Pemerintah Bangunan Rumah Negara Harga Beton Curah JASA DOKUMENTASI Biaya Cuci/Cetak Foto Biaya Shooting JASA PUBLIKASI Spanduk, Banner, Leaflet/Brosur Jasa Publikasi via Media Elektronik Jasa Publikasi via Media Cetak JASA LANGGANAN INTERNET JASA SURAT KABAR MAJALAH JASA KALIBRASI Peralatan Rumah Sakit Peralatan Lingkungan Hidup Peralatan Perindustrian dan Perdagangan JASA SERVICE KENDARAAN/MESIN Biaya Perbaikan/Jenis Kendaraan Jasa Service Kendaraan Dinas

79-82 83 84-99 100-101 101-104 105 106 106 107 107 107 108 109 110 110-112 112 113-114 115

III LAMPIRAN III : SATUAN BIAYA KELOMPOK BARANG 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.7 3.1.9 3.1.10

Barang Habis Pakai Alat Tulis Kantor Alat Listrik dan Elektronik Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Bahan Bakar Minyak/Gas Peralatan Olahraga Bahan Habis Pakai Ruangan Rumah Sakit Bahan Habis Pakai (BHP)

xii

116-122 123-125 126 127-130 131 132-134 135-137 138-151

NO 3.1.12 3.1.13 3.1.14 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.8 3.2.9 3.4 3.4.1 3.5

3.6 3.8 3.9 3.13 3.14

3.15

3.16 3.18 3.19

URAIAN

HALAMAN

Bahan Habis Pakai Reagensia Bahan Habis Pakai Haemodialisa Bahan Habis Pakai Radiologi Bahan/Material...