Tugas 1 Pajak DAN Retribusi Daerah PDF

Preview

Summary

Warning: TT: undefined function: 32 Warning: TT: undefined function: 32 Nama : Desi Ari Ayu Tjahjono NIP : 041304686TUGAS 1 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Sebutkan dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor yang anda ketahui! a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umu...

Description

Nama : Desi Ari Ayu Tjahjono NIP : 041304686 TUGAS 1 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

1. Sebutkan dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor yang anda ketahui ! a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor. Harga Pasaran Umum adalah harga rata-rata yang diperolah dari berbagai sumber data yang akurat. Ni;ai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya. Jika Harga Pasaran Umum tidak diketahui, maka nilai jual dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh factor berikut : - Harga kendaraan bemrotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama - Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi - Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama - Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama - Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor - Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis, dan - Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang (PIB) b. Bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Bobot dinyatakan dalam koefisien yang nilainya satu atau lebih besar dari satu dengan pengertian sebagai berikut : - Koefisien sama dengan 1 berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh pengguna kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi, dan - Koefisien lebih besar dari 1 berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi. Bobot dihitung berdasarkan factor-faktor : - Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat kendaraan bermotor - Jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya, dan - Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak dan isi silinder. 2. Berikan contoh perhitungan pajak hiburan yang ada disekitar kota anda ! Contoh perhitungan pajak hiburan bioskop dengan tarif tontonan film nasional sebesar 10 % sesuai Perda Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 a. Tiket bioskop per orang Rp20.000 b. Pajak hiburan sesuai tarif 10% Rp2.000 Jumlah yang harus dibayar penonton Rp22.000 3. Kepala daerah selaku kepala pemerintahan daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sebutkan kewenangan untuk menetapkan apa saja dari kepala daerah yang saudara/i ketahui ! a. Kebijakan tentang pelaksanaan APBD

b. c. d. e. f. g. h.

Kebijakan tentang pengelolaan barang daerah Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang Bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah Pejabat yang bertugas melakuka pengelolaan utang dan piutang daerah Pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan BMN Pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran

4. Menurut Devas, dkk (1986 : 61) untuk menilai sejauh mana sistem perpajakan daerah atau suatu pajak daerah tertentu sudah baik atau tidak, dapat digunakan prinsip-prinsip pajak daerah yang baik dan kriteria pengukurannya. Sebutkan prinsip-prinsip pajak daerah dan kriteria pengukurannya yang saudara/i ketahui ! Jawab : a. Hasil (yield), meliputi hasil pajak cukup besar, hasilnya lebih pasif dan dapat diprediksi, elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan kenaikan pendapatan termasuk perbandingan hasil pajak dengan biaya pemungutan. b. Keadilan (equity), yaitu dasar pengenaan pajak dan kewajiban harus jelas dan tidak sewenangwenang. Pajak bersangkutan harus adil secara horizontal yang artinya beban pajak haruslah sama besar antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama. Adil secara vertikal, adil dari tempat ke tempat, artinya tidak ada perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari suatu daerah ke daerah lain, kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat. c. Daya guna ekonomi, pajak hendaknya mendorong penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung dan memperkecil “beban lebih” pajak. d. Kemampuan melaksanakan (ability to implement), suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan dari sudut kemampuan politik dan kemampuan tata usaha. e. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah yang berarti harus jelas pemerintah daerah mana yang berhak menerima pajak, kedudukan objek pajak jelas agar pajak tidak mudah dihindari, dengan cara memindahkan objek pajak dari satu daerah ke daerah lain. Pajak daerah hendaklah jangan sampai mempertajam perbedaan antar daerah dari segi potensi ekonomi masing-masing dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

Sumber : -

Buku Materi Pokok Pajak Daerah dan Retribusi Daerah http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2010/KotaMalang-2010-16.pdf...