TUGAS MAKALAH KELOMPOK 5 Tugas, Fungsi dan Kewenangan BPK, BPKP dan Inspektorat PDF

Preview

Summary

TUGAS MAKALAH KELOMPOK 5 Tugas, Fungsi dan Kewenangan BPK, BPKP dan Inspektorat Dibuat Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Hukum Pengawasan (Dosen : Bapak Edi Pranoto, S.H., M.Hum.) Disusun Oleh : Nama : Cadhika Suryapradana NPM : 161003742013548 Kelompok : K.1 Nama : Ahmad Fika Faidlunnawal NPM : 1610...

Description

TUGAS MAKALAH KELOMPOK 5 Tugas, Fungsi dan Kewenangan BPK, BPKP dan Inspektorat Dibuat Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Hukum Pengawasan (Dosen : Bapak Edi Pranoto, S.H., M.Hum.)

Disusun Oleh : Nama NPM Kelompok

: Cadhika Suryapradana : 161003742013548 : K.1

Nama NPM Kelompok

: Ahmad Fika Faidlunnawal : 161003742013410 : K.1

Nama NPM Kelompok

: Tatag Indra Sadono : 161003742013536 : K.1

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG 2019

A. LATAR BELAKANG MASALAH Kata globalisasi dalam decade terakhir ini tidak saja menjadi konsep ilmu pengetahuan sosial dan ekonomi, tetapi juga telah menjadi jargon politik, ideology pemerintahan (rezim) dan hiasan bibir masyarakat awam.Tekhnologi informasi dan media elektronik dinilai simbol pelopor yang mengintegrasikan seluruh sistem dunia, baik dalam aspek sosial, budaya ekonomi dan keuangan1. Banyak ditemukan kecurangan-kecurangan yang terjadi saat ini seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang membuat kepercayaan masyarakat kepada kinerja aparat birokrasi menurun. Terungkapnya banyak kasus-kasus korupsi baik di tingkat pusat maupun daerah menjadi penyebab utama hilangnya kepercayaan masyarakat. Pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah diperlukan dalam aktivitas pengendalian untuk mencegah terjadinya perilaku tidak etis yang dilakukan manajemen dan kecurangan akuntansi. Aparat Inspektorat dituntut harus memiliki kompetensi, independensi motivasi, dan profesionalisme yang mempengaruhi kualitas audit dan pengawasan keuangan daerah untuk mewujudkan good governancedanclean governance. Sawyer’s (2005: 10), audit internal adalah sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah (1) informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan; (2) risikoyang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisir; (3) peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti; (4) kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi; (5) sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis; dan (6) tujuan organisasi telah dicapai secara efektif, semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif. Inspektorat kabupaten/ kota Edi Pranoto, “Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan Pada Nilai Pancasila di Era Globalisasi”, Jurnal Sprektum Hukum, Vol. 15 No. 1, April 2018, hlm. 90. 1

Page 1 of 18

merupakan salah satu dari auditor internal yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan di daerah. Perbedaan Inspektorat dengan BPKP dan BPK yaitu Inspektorat merupakan aparat pemeriksaan intern pemerintah dan pembangunan yang berada dibawah walikota yang bertugas melakukan pengawasan terhadap urusan pemerintah baik wajib atau pilihan. BPKP adalah aparat pemeriksa pemerintahdan pembangunan berada dibawah instruksi kepresidenan yang memiliki tugas sebagai pemeriksaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan program-program. BPK adalah aparat pemeriksaan independen tingkat dengan lembaga tinggi negara berada dibawah instruksi kepresidenan yang tugasnya melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pemerintah dan pembangunan secara keseluruhan yang bersifat independen.

B. PERUMUSAN MASALAH Dengan melihat latar belakang di atas, maka timbul masalah sebagai berikut: 1. Apa tugas, fungsi dan kewenangan dari BPK, BPKP dan Inspektorat? 2. Apa perbedaan dari BPK, BPKP dan Inspektorat?

C. PEMBAHASAN 1.

TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN DARI BPK, BPKP DAN INSPEKTORAT a) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 1) Tugas BPK Tugas

dan

wewenang

Badan

Pemeriksa

Keuangan

disebutkan dalam UU Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2006 secara terpisah, yaitu pada BAB III bagian kesatu dan kedua. Tugas BPK menurut UU tersebut masuk dalam bagian kesatu, isisnya antara lain adalah sebagai berikut: •

Pemeriksaan

pengelolaan

dan

tanggung

jawab

keuangan yang dilakukan oleh BPK terbatas pada

Page 2 of 18

Pemerintah

Pusat,

Pemerintah

Daerah,

Bank

Indonesia, Lembaga Negara lainnya, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD, dan semua lembaga lainnya yang mengelola keuangan negara; •

Pelaksanaan pemeriksaan BPK tersebut dilakukan atas dasar undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

•

Pemeriksaan

yang

dilakukan

BPK

mencakup

pemeriksaan kinerja, keuangan, dan pemeriksaan dengan adanya maksud tertentu; •

Hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK harus dibahas sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara yang berlaku;

•

Hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diserahkan kepada DPD, DPR, dan DPRD. Dan juga menyerahkan hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota;

•

Jika terbukti adanya tindakan pidana, maka BPK wajib melapor pada instansi yang berwenang paling lambat 1 bulan sejak diketahui adanya tindakan pidana tersebut.

Page 3 of 18

2) Fungsi BPK Menurut

Moh.

Kusnardi

dan

Bintan

R.

Saragih,

menyimpulkan tugas pokok BPK menjadi 3 macam fungsi yaitu: •

Fungsi operatif merupakan pemeriksaan, pengawasan dan penyelidikan atas penguasaan, pengurusan dan pengelolaan kekayaan Negara;

•

Fungsi

yudikatif

yakni

kewenangan

menuntut

perbendaharaan dan tuntutan gantu rugi terhadap bendaharawan dan pegawai negeri bukan bendahara yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan

kewajibannya

sehingga

merugikan

keuangan negara; •

Fungsi rekomendatif yakni memberikan pertimbangan kepada

pemerintah

mengenai

pengurusan

dan

pengelolaan keuangan Negara.

3) Kewenangan BPK •

Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;

•

Meminta keterangan

dan dokumen yang wajib

diberikan oleh setiap orang, unit organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara; •

Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara

Page 4 of 18

serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggung jawaban dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara; •

Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;

•

Menetapkanm standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan pemerintah pusat/pemerintah daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

•

Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

•

Menggunakan tenaga ahli dan tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

•

Membina jabatan fungsional pemeriksa;

•

Memberi

pertimbangan

atas

standar

akuntansi

pemerintah dan memberi pertimbangan atas rancangan sistem

pengendalian

intern

pemerintah

pusat/pemerintah daerah sebelum ditetapkan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah.

b) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 1) Tugas BPKP Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, atau yang disingkat BPKP, adalah Lembaga pemerintah nonkementerianIndonesia

yang

pemerintahan

pengawasan

di

bidang

melaksanakan keuangan

tugas dan

pembangunan yang berupa Audit, Konsultasi, Asistensi, Evaluasi, Pemberantasan KKN serta Pendidikan dan

Page 5 of 18

Pelatihan Pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil pengawasan keuangan dan pembangunan dilaporkan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakankebijakan dalam menjalankan pemerintahan dan memenuhi kewajiban akuntabilitasnya. Hasil pengawasan BPKP juga diperlukan oleh para penyelenggara pemerintahan lainnya termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pencapaian

dan

peningkatan

kinerja

instansi

yang

dipimpinnya

2) Fungsi BPKP BPKP melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, BPKP menyelenggarakan fungsi: •

Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;

•

Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;

•

Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP;

•

Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap

kegiatan

pengawasan

keuangan

dan

pembangunan; •

Penyelenggaraan

pembinaan

dan

pelayanan

administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan,

Page 6 of 18

organisasi

dan

tatalaksana,

kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

3) Kewenangan BPKP Dalam

menyelenggarakan

fungsi

tersebut,

BPKP

mempunyai kewenangan: •

Penyusunan

rencana

nasional

secara

makro

di

bidangnya; •

Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;

•

Penetapan sistem informasi di bidangnya;

•

Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan,

pelatihan,

arahan,

dan

supervisi

di

bidangnya; •

Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;

•

Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti memasuki semua kantor, bengkel, gudang, bangunan, tempattempat penimbunan, dan sebagainya; meneliti semua catatan, data elektronik, dokumen, buku perhitungan, surat-surat bukti, notulen rapat panitia dan sejenisnya, hasil survei laporan-laporan pengelolaan, dan suratsurat lainnya yang diperlukan dalam pengawasan; pengawasan

kas,

surat-surat

berharga,

gudang

persediaan dan lain-lain; meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan, baik hasil pengawasan BPKP sendiri maupun hasil pengawasan Badan

Page 7 of 18

Pemeriksa

Keuangan,

dan

lembaga

pengawasan

lainnya.

c) Inspektorat 1) Tugas Inspektorat •

Inspektorat

Daerah

merupakan

unsur

pengawas

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh inspektur

yang

dalam

menjalankan

tugasnya

bertanggungjawab kepada Gubernur untuk Provinsi atau Bupati/Walikota untuk Kabupaten/Kota melalui Sekretaris Daerah; •

Tugas

membantu

membina

dan

gubernur/bupati/walikota

mengawasi

pelaksanaan

dalam Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

2) Fungsi Inspektorat •

Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

•

Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

•

Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur/bupati/walikota;

•

Penyusunan laporan hasil pengawasan;

•

Pelaksanaan

administrasi

Inspektorat

Daerah

provinsi/kabupaten/kota; •

Pelaksanaan

fungsi

lain

yang

diberikan

oleh

gubernur/bupati/walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Page 8 of 18

3) Kewenangan Inspektorat •

Mengakses catatan,

seluruh

informasi,

dokumentasi,

aset,

sistem

dan

informasi,

personil

yang

diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern; •

Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai

lain

yang

diperlukan

dalam

rangka

pelaksanaan pengawasan; •

Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan

konsultasi

dengan

Menteri/Kepala

Lembaga/Gubernur/Walikota/Bupati dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya; •

Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;

•

Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kabupaten serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;

•

Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;

•

Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Inspektorat Kabupaten dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawaan intern.

Page 9 of 18

2.

No

1

Uraian

PERBEDAAN DARI BPK, BPKP DAN INSPEKTORAT Badan

Inspektorat

Badan

Pengawas

Jenderal

Inspektorat

Pemeriksa

Keuangan dan

Kementrian/

Provinsi

Keuangan

Pembangunan

Lembaga

Inspektorat Kabupaten/ Kota

Dasar

UUD 1945

PP No. 60 Tahun PP No. 60

PP No. 60

PP No. 60

Hukum

Pasal 23E

2008

Tahun 2008

Tahun 2008

Tahun 2008

Ditunjuk &

Ditunjuk &

Ditunjuk &

Ditunjuk &

Ditunjuk &

Bertanggung

Bertanggung

Bertanggung

Bertanggung

Bertanggung

jawab kepada

jawab kepada

jawab kepada

jawab kepada

jawab kepada

Presiden

Presiden

Menteri

Gubernur

Bupati/

--------------UU No. 15 Tahun 2014 2

Stakeholder

Walikota

3

Jenis Audit

Audit Kinerja

Audit Kinerja dan

Audit Kinerja

Audit Kinerja

Audit Kinerja

dan audit

audit dengan

dan audit

dan audit

dan audit

dengan tujuan

tujuan tertentu

dengan tujuan

dengan tujuan

dengan tujuan

tertentu

tertentu

tertentu

tertentu

4

Objek

Mengawasi

Mengawasi

Mengawasi

Mengawasi

Mengawasi

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kebendahara

Kebendaharaan

Kementerian

pemerintah

Pemerintah/

an Umum

Umum Negara

tertentu yang

Provinsi yang

Kota yang

Negara yang

yang bersumber

bersumber dari

bersumber

bersumber dari

bersumber

dari APBN dan

APBN di

dari APBD

APBD

dari APBN

Penugasan khusus

Kementerian

Provinsi

Kabupaten/

dan

dari Presiden

tersebut

Penugasan khusus dari Presiden

Page 10 of 18

Kota

5

6

Sifat

Internal

Internal

Internal

Internal

Internal

Pemerintah

Pemerintah

Pemerintah

Pemerintah

Pemerintah

Wewenang

Memberi

Memberi

Memberi

Memberi

Memberi

dan Fungsi

kan

kan peringatan

kan peringatan

kan

kan peringatan

peringatan

dini dan

dini dan

peringatan

dini dan

dini dan

meningkatkan

meningkatkan

dini dan

meningkatkan

meningkatka

efektivitas

efektivitas

meningkatka

efektivitas

n efektivitas

manajemen risiko

manajemen

n efektivitas

manajemen

manajemen

---------------------

risiko

manajemen

risiko

risiko

Memelihara dan

------------------

risiko

------------------

----------------

meningkatkan

Memelihara

----------------

Memelihara

Memelihara

kualitas tata kelola

dan

Memelihara

dan

dan

Instansi

meningkatkan

dan

meningkatkan

meningkatka

Pemerintah

kualitas tata

meningkatka

kualitas tata

n kualitas tata

---------------------

kelola Instansi

n kualitas tata

kelola Instansi

kelola

Memberikan

Pemerintah

kelola

Pemerintah

Instansi

keyakinan yang

------------------

Instansi

------------------