4. SPESIFIKASI TEKNIS DRAINASE.pdf PDF

Preview

Summary

SPESIFIKASI TEKNIS DAN SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN Pasal 1 URAIAN UMUM 1. LOKASI PEKERJAAN Uraian singkat mengenai lokasi Nama Kegiatan : Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-gorong Nama Pekerjaan : Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase Nama Jalan : Jl. Butung – Sarappo Dsk Kotamadya : Makassar ...

Description

SPESIFIKASI TEKNIS DAN SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN Pasal 1 URAIAN UMUM 1. LOKASI PEKERJAAN Uraian singkat mengenai lokasi Nama Kegiatan

: Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-gorong

Nama Pekerjaan

: Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase

Nama Jalan

: Jl. Butung – Sarappo Dsk

Kotamadya

: Makassar

Provinsi

: Sulawesi Selatan

2. URAIAN UMUM PEKERJAAN a. Rehabilitasi Saluran drainase/gorong-gorong : pembersihan sedimen, pembangunan saluran, pembuatan plat penutup saluran dengan konstruksi beton. b. Termasuk dalam pekerjaan ini adalah : I. Pekerjaan Persiapan - Pengukuran dan Pematokan/Bowplank - Pengaman Lalu Lintas dan Papan Proyek - Administrasi dan Dokumentasi - Mobilisasi dan Demobilisasi Alat dan Material II. Pekerjaan Galian - Kisdam dan Pemompaan - Pekerjaan Bongkaran Beton - Pekerjaan Sedimen - Angkutan Galian Sedimen III. Pekerjaan Saluran Batu - Bongkaran Beton - Galian Tanah Biasa - Angkutan Galian dan Bongkaran Pasangan Batu - Pasangan Batu Kali dengan mortal Jenis PC-PP - Plesteran dengan mortal jenis PC-PP

IV. Pekerjaan Beton - Pembongkaran plat yg rusak - Pembuatan bekisting - Pembesian - Pengecoran dengan beton K225 V. Pekerjaan Penutup - Tutup Saluran dengan beton K.225; VI. Pekerjaan Akhir 1. Pembersihan Lokasi dari sisa Material Bangunan, 2. Pekerjaan tersebut pada ayat 2a dan 2b harus dilaksanakan sesuai dengan : a. Gambar situasi rencana. b. Gambar-gambar konstruksi profil; memanjang, melintang gambar detail, dan gambar-gambar susulan bila ada dari Direksi. c. Uraian kerja dan syarat-syaratnya. d. Risalah rapat penjelasan. e. Petunjuk dari direksi. f. Untuk lancarnya pekerjaan, pelaksana diwajibkan mendatangkan bahan-bahan/ alat-alat yang diperlukan dalam jumlah yang cukup dan memenuhi syarat. Alat-alat perlengkapan disimpan ditempat penyimpanan

material

supaya

disiapkan

di

lapangan.

Menyediakan pompa air lengkap dengan slang isap pembuang. g. Pelaksana harus menyerahkan pekerjaan dengan lengkap dan sempurna, dimana termasuk pula perbaikan-perbaikan dari semua kerusakan-kerusakan akibat pelaksanaan pekerjaan, sisa-sisa pembongkaran, alat-alat pembantu dan segala-galanya sesuai dengan pertimbangan Direksi Pelaksana. h. Hasil galian sedimen dan bongkaran dibuang pada tempat yang ditunjuk oleh Direksi atau pengawas yang ditunjuk olah Direksi Pekerjaan, dalam tempo 1x24 jam.

Pasal 2 GAMBAR-GAMBAR KONSTRUKSI a. Semua pekerjaan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pasal 1 perincian uraian pekerjaan haruslah dilaksanakan sesuai dengan gambar, atau data dari Direksi. b. Bilamana Direksi menganggap perlu dan/atau atas permintaan pemborong, maka Direksi dapat memutuskan untuk menyerahkan tambahan perincian gambar-gambar kepada pemborong. Pasal 3 RKS DAN GAMBAR a. Pelaksana wajib meneliti semua gambar dan RKS termasuk tambahan / perubahannya yang dicantumkan dalam Berita Acara pemberian penjelasan pek. b. Bila gambar tidak sesuai dengan RKS, maka RKS lah yang berlaku. c.

Bila sesuatu gambar tidak cocok dengan gambar yang lain, maka gambar yang berskala lebih besar (lebih mendetail) yang berlaku.

d. Bila tetap masih ada perbedaan/ keragu-raguan sehingga dalam pelaksanaan menimbulkan kesalahan, pelaksanawajib menanyakan pada pengawas teknik dan pelaksana mengikuti keputusannya. e. Bila penyimpangan-penyimpangan dan keragu-raguan bisa menyebabkan kesulitan-kesulitan dalam pelaksann pekerjaan, maka pelaksana diminta untuk mengkonsultasikan dengan Direksi dan mengikuti petunjuk-petunjuknya. Pasal 4 RENCANA KERJA a. Oleh karena pekerjaan ini waktunya terbatas dan tetap harus menjaga mutu kualitas pekerjaan, maka diperlukan rencana dan strategi yang matang dalam hal sebagai berikut : 1. Pekerjaan berlangsung secara kontinyuuntuk mengejar target volume, kuantitas, dan kualitas. 2. Menyusun dan melaksanakan sistem “shift pekerja” untuk kegiatan siang dan malam. 3. Pada kegiatan malam hari, lampu-lampu penerang harus disiapkan secukupnya (menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas). 4. Ketersediaan dan pasokan material tidak boleh terputus sebagaimana target volume pekerjaan.

5. Rencana dan strategi angkutan dan pembuangan sedimen, hasil galian dan hasil bongkaran dalam kurun waktu 1x24 jam (tidak diperkenankan ditumpuk di lapangan). b. Sebelum pekerjaan lapangan dimulai, pelaksanawajib membuat rencana kerja pelaksanaan. c.

Rencana kerja tersebut harus diminta persetujuan terlebih dahulu kepada pengawas, paling lambat dalam satu minggu setelah SPK diterima pemborong,rencana kerja yang disitujui akan dijalankan oleh pengawas.

d. Pelaksanawajib memberikan salinan rencana kerja rangkap 4 (empat) kepada pengawas. Satu salinan rencana kerja harus ditempel pada dinding bangsal (Direksi Keet) yang selalu diikuti dengan gambar kemajuan pekerjaan (progress pekerjaan). e. Pengawas akan menilai prosentase pekerjaan pelaksanaberdasarkan rencana kerja tersebut. Pasal 5 PELAKSANAAN DI LAPANGAN a. Pelaksana wajib memberitahukan kepada Direksi / Pengawas Lapangan bila akan memulai pekerjaan atau sesuatu bagian pekerjaan dengan Request Sheet.Pelaksana dapat memulai pekerjaan apabila Request Sheet telah ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan Direksi. Hal-hal mengenai pekerjaan yang tidak dilengkapi dengan Request Sheet tidak akan diperhitungkan oleh Direksi. b. Pekerjaan pengukuran, penentuan batas dan penempatan bangunan dan sebagainya dikerjakan oleh Konsultan Pengawas dan Direksi. Hal-hal mengenai pekerjaan yang tidak dilengkapi dengan Request Sheet tidak akan diperhitungkan oleh Direksi. c.

Pelaksana tidak diperbolehkan merubah sesuatu yang terdapat dalam RKS sebelum berunding dan mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak proyek.

d. Perbaikan/ penentuan ukuran atau gambar konstruksi yang kurang jelas, hanya dapat dikerjakan oleh pelaksanasetelah mendapat persetujuan tertulis dari pihak proyek. e. Semua bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan harus sesuai dengan contoh yang telah mendapatkan persetujuan dari Direksi/ Pengawas Lapangan. f.

Pelaksana harus mengadakan peralatan kerja sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan dan mendapat persetujuan Direksi.

g. Selama waktu pelaksanaan, pelaksanadiharuskan menetapkan minimal seorang pelaksana/ pengawas pekerjaan tetap (uit voerder) yang cakap dan mampu serta bertanggungjawab atas jalannya pelaksanaan pekerjaan. Pelaksana/ Pengawas yang ditetapkan harus dilaporkan dan mendapat persetujuan Direksi Pasal 6 PENGUKURAN KEMBALI DAN PEMATOKAN 1. PENGUKURAN KEMBALI a. Sebelum memulai pekerjaan pelaksanaharus mengadakan pengukuran kembali

dengan

teliti

elevasi

dasar

saluran,

permukaan

tanah,

ketinggiantanggul dan jalan atau elevasi lainnya sesuai permintaan Direksi. Semua pengukuran kembali harus dikaitkan terhadap titik tetap yang terdekat. b. Alat-alat ukur yang digunakan harus dalam keadaan berfungsi baik dan sebelum pekerjaan dimulai semua alat ukur yang akan dipakai harus mendapat persetujuan Direksi, baik dari jenisnya maupun kondisinya. c. Alat-alat yang dipergunakan adalah waterpass lengkap dengan statif dan rambu-rambunya, theodolite lengkap dengan statif dn rambu-rambunya, meteran, Jalon, prisma, dan alat lainnya sesuai dengan instruksi Direksi. d. Cara pengukuran ketepatan hasil pengukuran toleransi salah tutup, dan pembuatan serta pemasangan patok bantu akan ditentukan oleh Direksi. e. Apabila terdapat perbedaan Antara elevasi yang tercantum dalam gambar dengan hasil pengukuran ulang maka Direksi akan memutuskan hal itu. f. Apabila terdapat perbedaan dalam pengukuran kembali, maka pengukuran ulang menjadi tanggung jawab pemborong. g. Pelaksana bertanggung jawab penuh atas tepatnya pelaksaan pekerjaan menurut peil-peil dan ukuran dalam gambar dan uraian/ syarat-syarat pelaksanaan itu. 2. PEMATOKAN a. Pelaksana megerjakan pematokan untuk menentukan as dan peil saluran sesuai dengan gambar rencana. Pekerjaan ini harus seluruhnya telah disetujui oleh Direksi sebelum memulai pekerjaan selanjutnya. Direksi dapat melakukan revisi pemasangan patok tersebut dan pelaksanaharus mengerjakan revisi tersebut sesuai dengan petunjuk Direksi. Hanya hasil pengukuran yang telah disetujui oleh Direksi dapat digunakan sebagai dasar untuk pelaksanaan pekerjaan.

b. Pelaksana wajib menyediakan alat-alat ukur dan perlengkapannya, juru-juru ukir dan pekerja-pekerja yang diperlukan oleh Direksi untuk melakukan pengawasan/ pengujian hasil pematokan atau pekerjaan lain yang serupa. c. Pembuatan dan pemasangan papan dasar pelaksanaan (bouwplank) termasuk pekerjaan pelaksanadan harus dibuat dari kayu jenis meranti kelas II yang tidak berubah oleh cuaca. Pemasangannya harus kuas dan permukaan atasnya rata dan sifat datar (waterpass). d. Semua tanda-tanda (rambu-rambu lalu lintas) dilapangan harus disediakan dan dipasang sendiri oleh pelaksanadan harus tetap dipelihara dan dijaga dengan baik. Apabila ada tanda-tanda yang rusak harus segera diganti. Disamping rambu-rambu, kontraktor juga harus menyediakan sekurangkurangnya 2 (dua) orang pengatur lalu lintas yang bertugas sepanjang pelaksanaan berlangsung. e. Pada

keadaan

dimana

ada

penyimpangan

dari

gambar rencana,

pelaksanaharus mengajukan 3 (tiga) lembar gambar penampang dari daerah yang dipatok. f. Direksi akan membubuhkan tanda tangan persetujuan atau pendapat/revisi pada satu lembar gambar tersebut dan mengembalikannya kepada pemborong. Setelah diperbaiki, pelaksanaharus mengajukan kembali gambar yang oleh Direksi diminta untuk direvisi. Gambar tersebut harus digambar kembali diatas kertas kalkir dan setelah disetujui oleh Direksi, maka pelaksanaakan menyerahkan kepada Direksi gambar asli dan 3 (tiga) lembar hasil produksinya sebagai SHOP DRAWING. Pasal 7 PEKERJAAN PERSIAPAN DAN PENGAWASAN LALU LINTAS 1. Sebelum

dimulainya

dan

selama

berlangsungnya

pekerjaan

pelaksanadiwajibkan untuk memasang tanda-tanda pengaman lalu lintas dengan ketentuan sbb : a. Papan dan tanda-tanda perhatian harus dibuat dari papan Samarinda tebal minimum 3 cm dengan warna dasar kuning dengan tulisan “Hati-Hati ada Pekerjaan Saluran Drainase” dengan warna hitam, dengan ukuran panjang 2 meter dan lebar 40 cm. b. Pada malam hari di tempat-tempat yang berbahaya harus dipasang lampu merah yang cukup jelas dan terang menurut petunjuk Direksi untuk menghindari terjadinya kecelakaan.

c. Alat-alat dan bahan-bahan yang berada di tepi jalan pada malam hari juga harus diberi lampu merah atau tanda yang jelas seperti tersebut diatas. 2. Penutupan lalu lintas secara total tidak dibenarkan, kecuali setelah ada persetujuan tertulis dari Direksi. 3. Pelaksanaharus menjaga agar lalu lintas tetap berjalan. Pelaksanaharus menyediakan 2 (dua) orang untuk mengatur lalu lintas tersebut. 4. Penempatan alat-alat dan bahan-bahan diusahakan sedapat mungkin tidak mengganggu lalu lintas. Bila karena terpaksa, bahan-bahan harus dituanhkan di tepi jalan ke tempat yang tidak mengganggu lalu lintas,selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam sesudah penurunan bahan-bahan tersebut. 5. Sepenuhnya

setiap

kecelakaan

yang

disebabkan

karena

kelalaian

pemborong, seperti tersebut diatas, sepenuhnya adalah tanggung jawab pemborong. Pasal 8 PEKERJAAN PEMBONGKARAN DAN PERBAIKAN 1. LINGKUP PEKERJAAN Pekerjaan meliputi pembongkaran / penggalian dan perbaikan serta pembuatan bangunan-bangunan, jalan, kebel telepon, pipa-pipa, goronggorong, jembatan, atau hal-hal lain yang merupakan milik instansi/negara dan milik

perorangan

yang

terletak

pada

lokasi

pekerjaan.Pekerjaan

pembongkaran termasuk perbaikan dan pemindahan harus dilaksanakan atas beban pelaksanamenurut petunjuk-petunjuk Direksi dan syarat-syarat teknis dari instansi yang bersangkutan. 2. PELAKSANAAN PEMBONGKARAN DAN PERBAIKAN a. Pelaksanadalam

melaksanakan

pembongkaran/

penggalian

harus

diusahakan tidak merusak bahan-bahan yang masih bisa dipergunakan dan melindungi bagian-bagian bangunan yang berhubungan dengan pekerjaan ini, dan pelaksanaan harus sesuai dengan petunjuk Direksi. b. Pelaksanaan pembongkaran dan perbaikan yang menyangkut fasilitas umum harus dikerjakan sedemikian rupa agar gangguan yang terjadi sekecil mungkin. c. Persyaratan teknis terhadap perbaikan dan pemindahan bangunan yang dimaksud dan belum tercakup dalam spesifikasi akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan informasi dari instansi yang bersangkutan. d. Jalanan umum yang dibongkar akibat pekerjaan ini harus diperbaiki kembali seperti keadaaan semula.

e. Plat-plat

penutup

saluran

yang

ada

tidak

perlu

dibongkar

bila

memungkinkan untuk diangkat/dicungkil untuk dipakai kembali. f. Pembongkaran/ penggalian yang berdasarkan dengan pondasi pagar penduduk, tiang listrik, dll. Terlebih dahulu membuat perkuatan-perkuatan pada kondisi yang aman. Segala kerusakan menjadi tanggungjawab kontraktor. 3. MATERIAL BONGKARAN Material yang dibongkar adalah dinding saluran lama 4. BAHAN DAN BEKAS BONGKARAN a. Bahan-bahan yang masih bisa digunakan seperti batu kali, ubin trotoar dan bahan-bahan lain disusun di lokasi pemilik yang bersangkutan. b. Bahan bekas bongkaran yang tidak dapat dipakai lagi harus disingkirkan dan dibuang sesuai dengan petunjuk Direksi. c. Bekas-bekas bongkaran tidak diperkenankan ditimbun di tempat-tempat yang merusak pemandangan/ mengganggu lalu lintas. Pasal 9 BAHAN-BAHAN UMUM 1. SEMEN PORTLAND a. Kualitas semen Portland yang digunakan adalah yang disetujui Direksi dan telah memenuhi syarat Standar Indonesia (N.I.8) atau memenuhi standar mutu dan cara uji Semen Portland (SII-0013081). b. Banyaknya semen yang dipergunakan disesuaikan dengan jumlah takaran yang diperlukan pada setiap jenis pekerjaan. Pelaksanaharus mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran semen dari gudang penyimpanan yang digunakan untuk tiap jenis pekerjaan pada hari itu. c. Penyimpanan semen harus ditempatkan dalam gudang yang terlindungi dari cuaca dan bebas dari kelembaban udara, mempunyai lantai penyimpanan maksimal 30 cm diatas tanah. Penumpukan dalam zak semen tidak boleh lebih dari 2 m tingginya. 2. AGREGAT HALUS a. Pasir untuk pasangan batu dan beton harus bebas dari gumpalan tanah liat, bahan-bahan organic, asam, garam, alkali, dan bahan-bahan lainnya yang merupakan substansi perusak.

Jumlah prosentase dan segala substansi yang merugikan adalah tanah yang berbutir halus beratnya tidak boleh lebih dari 5%, menurut pemeriksaan laboratorium, atau memenuhi SII-0052-80 tentang “Mutu dan Cara Uji Agregat Beton”. b. Gradasi pasir untuk campuran beton disesuaikan dengan syarat-syarat pada PBI-1971 atau standar “Tata Cara Pembuatan Rencana Campuran Beton Normal” (SK NIT-015-1990-03). 3. AGREGAT KASAR (KERIKIL, BATU PECAH/BELAH) a. Agregat harus bersih dan bebas dari bagian-bagian yang halus, mudah pecah, tipis, mengandung alkali danbahan-bahan organis lainnya sesuai SII-0052-80 tentang Mutu dan Cara Uji Agregat Beton. b. Bian yang aus tidak melebihi 50% berat agregat sesuai dengan pengujian mesin Los Angeles (Abrams Test). c. Bagian agregat yang pipih dan lonjong tidak melebihi 5% berat agregat, dan permukaan agregat harus kasar, massif, solid, dan tidak berpori. d. Ukuran butir Antara 20 mm sampai dengan 50 mm dengan susunan gradasi dan persyaratannya sesuai dengan PBI-1971 atau menurut standar “Tata Cara Pembuatan Rencana Campuran Beton Normal” (SK.SNIT-151990-03). e. Batu yang digunakan untuk pasangan pada dinding saluran dan pondasi terdiri dari batu pecah dari sungai atau batu kali dimana diameter harus lebih kecil dari tebal pasangan, bentuk tidak pipih, diameter minimal 15 cm. 4. A I R Air yang dipakai untuk campuran beton, spesi/mortel, plesteran dan pasangan lainnya harus bebas dari lumpur, minyak asam, bahan organic, garam, dan kotoran lainnya dalam jumlah yang dpat merusak konstruksi. Air got tidak boleh dipakai, sebaiknya dipakai air dari sumur, PAM, atau disesuaikan dengan standar yang berlaku pada PBI-1971. 5. BAHAN-BAHAN LAIN a. Bahan-bahan yang diperlukan dalam pekerjaan proyek, baik yang bersifat bahan dasar maupun bahan yang telah jadi produksi harus terdiri dari bahan yang berkualitas baik, tanpa cacat dan disitujui oleh Direksi. b. Bahan-bahan additive boleh dipakai apabila telah disetujui oleh Direksi.

Pasal 10 PEKERJAAN TANAH 1. LINGKUP PEKERJAAN Semua pekerjaan penting untuk penggalian, timbunan dan pekerjaan tanah lainnya yang diperlukan harus dilaksanakan sesuai dengan kontrak dan petunjuk dari Direksi. 2. PEMBERSIHAN LAPANGAN Lokasi pekerjaan yang telah diserahkan Direksi harus dibersihkan dari pohon, semak, sampah, dan bahan lain yang tidak diperlukan pada daerah sekitar lokasi pekerjaan, kecuali bila diperintahkan lain oleh Direksi. 3. PENGUPASAN AKAR TANAMAN DAN HUMUS a. Bilamana terdapat akar tanaman atau tonggak kayu yang lebih dalam, harus dicabut sampai bersih dan dibuang atau ditimbun di tempat yang telah ditunjuk oleh Direksi. b. Tanah tempat kedudukan bangunan harus bersih dari bahan-bahan organis. c. Tempat dimana ada timbunan tanggul, maka lapisan humus atau permukaan harus distripping ±20 cm. 4. GALIAN TANAH UNTUK SALURAN a. Dasar dan sisi galian, dimana akan didirikan bangunan harus diselesaikan dengan baik, rapih, dan padat menurut dimensi yang ditentukan dalam gambar profil memanjang/ melintang dan potongan. b. Untuk galian saluran dengan pasangan, agar diperhitungkan galian lebih untuk memberikan ruang kerja yang cukup. c. Garis/ketinggian galian harus dilaksanakan sesuai dengan centre line dan ketinggian dasar yang direncanakan penyimpangan dari ketentuan ini, hanya dapat diberikan bila ada persetujuan tertulis dari Direksi. d. Galian pada saluran yang telah ada harus diusahakan agar galian tidak digenangi air dengan cara memompa, menimba atau cara-cara lainnya sesuai petunjuk Direksi. e. Bilamana terdapat ketidaktelitian titik-titik ketinggian dalam kontur atau gambar dengan kenyataan, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perintah kerja dikeluarkan, pelaksanaharus memberitahukan secara tertulis kepada Direksi.

Keterlambatan dari waktu tersebut menyebabkan segala kelebihan pekerjaan merupakan beban pemborong. f. Jika galian lebih dalam dari kedalaman yang dtentukan, maka bagian kelebihan tersebut harus diurug dengan pasir dan dipadatkan dengan beban biaya dari kontraktor. g. Jika pekerjaan galian telah mendapat pesetujuan dari Direksi, maka pelaksanaharus segera memulai pekerjaan selanjutnya dan tidak boleh membiarkan galian terbuka terlalu lama. h. Pada galian yang cukup panjang, dianjurkan secara bertahap, agar terhindar dari bahaya kelongsoran, genangan, kecelakaan lalu lintas, dll. i. Bila ternyata dasar galian merupakan tanah lembek yang diragukan daya dukungnya, pelaksanaharus menggali sampai lapisan tanah keras sesuai petunjuk Direksi. j. Sedimen dan sampah biarkan kering, tidak boleh mengganggu arus lalu lintas yang lewat k. Siapkan karung dengan volume 20-25 kg, masukan galian sedimen kedalamnya, sedimen siap untuk diangkut oleh dump truck ke tempat pembuangan yang telah di tentukan. 5. LERENG GALIAN DAN LONGSORAN a. Kemiringan lereng galian selain yang telah ditentukan, harus dibuat dengan memperhatikan material galian yang kemungkinan terjadi keruntuhan/ longsoran. Kerusakan yang terjadi akibat longsoran harus diperbaiki kembali atas beban pemborong. b. Bilamana diperlukan, pelaksana harus mengadakan penguat dinding galian pada galian dekat rumah-rumah atau bangunan umum lainnya agar tidak terjadi kelongsoran. 6. TANAH URUGAN / TIMBUNAN a. Urugan tanah dilaksanakan untuk pembuatan tanggul talud saluran sesuai dengan ukuran-ukuran yang tercantum pada gambar perencanaan....