Agenda Setting PDF

Preview

Summary

PENYUSUNAN AGENDA (AGENDA SETTING) “Elkana Goro Leba” Elkana Goro Leba (Ely) My Link Page:  SlideShare : http://www.slideshare.net/elygoroleba/  Blog : http://elkanagoro.blogspot.com/  Facebook : [email protected]  Tweeter : https://twitter.com/ElyGoroLeba  Yahoo Mail : elkana.goroleba@...

Description

PENYUSUNAN AGENDA (AGENDA SETTING) “Elkana Goro Leba”

Elkana Goro Leba (Ely) My Link Page:          

SlideShare Blog Facebook Tweeter Yahoo Mail Gmail ugm.academia.edu Scribd LinkedIn WordPress

: http://www.slideshare.net/elygoroleba/ : http://elkanagoro.blogspot.com/ : [email protected] : https://twitter.com/ElyGoroLeba : [email protected] : [email protected] : https://ugm.academia.edu/ElyGoroLeba : http://www.scribd.com/Elkana150489 : http://id.linkedin.com/pub/elkana-goro-leba/76/364/50b/ : http://elkanagoroleba.wordpress.com

Jones menyatakan bahwa NOT ALL PROBLEMS BECOME PUBLIC, NOT ALL PUBLIC PROBLEMS BECAME ISSUES, AND NOT ALL ISSUES ARE ACTED ON IN GOVERNMENT AGENDA. ( tidak semua masalah dapat menjadi masalah umum/public, dan tidak semua masalah public dapat menjadi issu, dan tidak semua issu dapat menjadi agenda pemerintah.)







Apabila menginginkan suatu kebijakan publik mampu memecahkan masalah publik (public problem), masalah publik harus dirumuskan menjadi masalah kebijakan (policy problems). Menurut Tomas Dye, tahapan mendefinisikan masalah itu disebut Agenda Setting. Kondisi masyarakat yang tidak didefinisikan sebagai masalah dan alternatif solusi tidak pernah diusulkan, tidak akan pernah menjadi isu kebijakan (policy issues). Kegiatan menjadikan masalah publik (public problems) menjadi masalah kebijakan (policy problems) sering disebut dengan penyusunan (agenda setting).







Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Karena dalam proses inilah ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Penyusunan agenda pemerintah (agenda setting) dimulai dari kegiatan fungsional, meliputi Persepsi, Definisi, Agregasi, Organisasi dan Representasi; yang bermuara pada terusungnya suatu masalah publik dan atau suatu isu publik menjadi suatu masalah yang oleh pemerintah (pembuat kebijakan) dianggap penting untuk dicari jalan keluarnya melalui kebijakan publik. Produk riil dari proses penyusunan agenda pemerintah adalah terakomodasinya kepentingan publik (masalah publik) menjadi opini publik, kemudian menjadi tuntutan publik, untuk selanjutnya menjadi masalah prioritas yang akan dicarikan penyelesaiannya.

Gambar Proses Penyusunan Agenda Pemerintah

Kegiatan Fungsional

-Persepsi/ Definisi -Agregasi -Organisasi -Representasi

Sikap Pemerinta h

Produk

Dikategorikan sebagai masalah oleh pemerintah

-Masalah publik -Opini publik -Tuntutan publik -Prioritas

Apa itu Agenda Kebijakan ….? 



 



Anderson, 1979), menyatakan bahwa Agenda Pemerintah (Governmental Agenda) merupakan pola-pola tindakan pemerintah yang spesifik sifatnya, yang biasanya berada pada tahap awal proses perumusan kebijakan, menyangkut bagaimana suatu masalah publik dikembangkan, didefinisikan, dan diformulasikan makna dan cara pemecahannya. Agenda kebijakan merupakan sebuah daftar permasalahan atau isu yang mendapat perhatian serius karena berbagai sebab untuk ditindaklanjuti atau diproses pihak yang berwenang menjadi kebijakan. (Abidin, 2005) Menurut Jones (1984) bahwa agenda pada umumnya digunakan untuk menggambarkan issues yang dinilai oleh publik perlu diambil suatu tindakan. Muhadjir Darwin (1995) menyatakan bahwa agenda merupakan suatu kesepakatan umum, belum tentu tertulis, tentang adanya suatu masalah publik yang perlu menjadi perhatian bersama, dan menuntut campur tangan pemerintah untuk memecahkannya Agenda kebijakan didefinisikan sebagai tuntutan-tuntutan agar para pembuat kebijakan memilih atau merasa terdorong untuk melakukan tindakan tertentu. Dengan demikian, maka agenda kebijakan dapat dibedakan dari tuntutan-tuntutan politik secara umum serta dengan istilah ‘prioritas’ yang biasanya dimaksudkan untuk merujuk pada susunan pokok-pokok agenda dengan pertimbangan bahwa suatu agenda lebih penting dibandingkan dengan agenda lain









Dalam proses penyusunan Agenda jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. Ada banyak masalah publik yang muncul atau yang dituntut pemecahannya, tetapi tidak semua masalah publik tersebut mendapat perhatian yang seksama dari para pembuat kebijakan. Pilihan atau kecondongan perhatian pembuat kebijakan terhadap sejumlah kecil atau beberapa masalah-masalah publik tersebut menyebabkan timbulnya agenda kebijakan (policy agenda). Islamy menyatakan bahwa suatu agenda pemerintah (governmental agenda) tidak seharusnya dipandang sebagai suatu daftar normal dari berbagai masalah-masalah yang harus diperbicangkan oleh pembuat keputusan, tetapi hanyalah menggambarkan masalah-masalah atau isu-isu, dimana pembuat keputusan merasa harus memberikan perhatian yang aktif dan serius padanya Barbara Nelson, menyatakan bahwa proses agenda kebijakan berlangsung ketika pejabat publik belajar mengenai masalahmasalah baru, memutuskan untuk memberi perhatian secara personal dan memobilisasi organisasi yang mereka miliki untuk merespon masalah tersebut





Proses masuknya isu ke dalam agenda kebijakan tidak sepenuhnya dapat dilakukan secara rasional, tetapi lebih cenderung bersifat politis. Alasan yang rasional biasanya hanya digunakan sebagai sarana pendorong untuk mendapatkan prioritas. Karena itu dapat dikatakan bahwa alasan yang rasional belum tentu berhasil memasukkan kepentingan dalam agenda kebijakan, dan sebaliknya, yang masuk dalam agenda kebijakan belum tentu berdasarkan alasan yang rasional Beberapa faktor yang berpengaruh pada proses penyusunan agenda, antara lain: (1) perkembangan sistem pemerintahan yang demokratis; (2) sikap pemerintah dalam proses penyusunan agenda; (3) bentuk pemerintahan atau realisasi otonomi daerah; dan (4) partisipasi masyarakat

Wahab (2005) mengutip pendapat Kimber, 1974; Salesbury, 1976; Sandbach, 1980; Hogwood dan Gunn, 1986) menyatakan bahwa secara teoritis, suatu isu akan cenderung memperoleh respon dari pembuat kebijakan, untuk dijadikan agenda kebijakan publik, kalau memenuhi beberapa kriteria tertentu. :

 Isu tersebut telah mencapai suatu titik kritis tertentu, sehingga ia praktis tidak lagi bisa diabaikan begitu saja; atau ia telah dipersepsikan sebagai suatu ancaman serius yang jika tak segera diatasi justru akan menimbulkan luapan krisis baru yang jauh lebih hebat di masa datang.  Isu tersebut telah mencapai tingkat partikularitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak (impact) yang bersifat dramatik.

 Isu tersebut menyangkut emosi tertentu dilihat dan sudut kepentingan orang banyak bahkan umat manusia pada umumnya, dan mendapat dukungan berupa liputan media massa yang luas.  Isu tersebut menjangkau dampak yang amat luas.  Isu tersebut mempermasalahkan (legitimasi) dalam masyarakat.

kekuasaan

dan

keabsahan

 Isu tersebut menyangkut suatu persediaan yang fasionable, di mana posisinya sulit untuk dijelaskan tapi mudah dirasakan kehadirannya

Cobb & Elder (Anderson, 1979) mengklasifikasikan agenda kebijakan atas dua jenis Agenda Sistemik (systemic agenda): terdiri atas semua isu yang dipandang secara umum oleh anggota masyarakat sebagai masalah yang patut memperoleh perhatian publik, mencakup masalah-masalah yang berada dalam kewenangan sah setiap jenjang pemerintahan masing-masing

Agenda Pemerintah (governmental agenda): adalah serangkaian masalah yang secara tegas mendapat perhatian aktif dan serius dari pembuat kebijakan, guna mendapatkan penyelesaian melalui kebijakan publik yang otoritatif

KAPAN suatu isu kebijakan MENJADI Systemic Agenda ?  Issue itu memperoleh perhatian yang luas atau setidak-tidaknya dapat menimbulkan kesadaran masyarakat.  Adanya persepsi dan pandangan atau pendapat publik yang luas, bahwa beberapa tindakan perlu dilakukan untuk memecahkan masalah itu.  Adanya persepsi yang sama dari masyarakat, bahwa masalah itu adalah merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab yang syah dari beberapa unit pemerintahan (Cobb dan Elder dalam Jones 1984).







 

MENGAPA BEBERAPA PERMASALAHAN DAPAT MENCAPAI AGENDA KEBIJAKAN, SEMENTARA YANG LAIN TIDAK??? Persoalan Kelompok Kepentingan. David Truman menyatakan bahwa kelompok berusaha untuk memelihara dirinya sendiri dalam suatu Negara dengan keseimbangan yang wajar, dan bila sesuatu mengancam kondisi ini, mereka akan bereaksi. Masalah umum/publik dapat menjadi agenda institusional apabila terdapat ancaman terhadap keseimbangan kelompok yang ada sehingga mereka akan mengadakan reaksi dan menuntut tindakan pemerintah untuk mengambil prakarsa guna mengatasi ketidakseimbangan tersebut Kepemimpinan Politik. Para pemimpin politik apakah dilatarbelakangi oleh pertimbangan mendapatkan keuntungan politis atau perhatiannya memang pada kepentingan publik, atau oleh keduaduanya, sangat memungkinkan dan dapat mempengaruhi perubahan isu-isu menjadi agenda kebijakan. Konsekuensi dari beberapa krisis atau kejadian yang besar atau luar biasa, seperti bencana nasional, terorisme, dll. Hal ini dimungkinkan karena setiap persoalan besar akan menyita perhatian luas dari masyarakat dan juga pejabat publik sehingga menimbulkan tanggapan dari mereka untuk menyikapinya. Adanya gerakan pemrotesan yang besar sehingga menggiring tindakan kekerasan didalamnya. Permasalahan atau issu-issu di tingkat masyarakat diliput oleh media secara besar-besaran sehingga mempengaruhi opini publik.

Jones menyatakan bahwa ada 4 (empat) faktor yang perlu diperhatikan agar masalah publik dapat menarik perhatian secara serius dari pembuat kebijakan atau masuk menjadi agenda kebijakan

DI LIHAT DARI PERISTIWA TERSEBUT

ORGANISASI KELOMPOK

Ruang Lingkup / Scope: Berapa banyak orang yang terkena pengaruh atau akibat dari peristiwa yang tengah terjadi? Persepsi: Bagaimana pandangan mereka? Berapa banyak orang yang merasakan konsekuensinya? Apa hasil dari persepsi-persepsi ini? Definisi: Apakah konsekuensi-konsekuensi yang dirasakan dapat disebut sebagai perubahan problem? Apakah problem-problem yang berlainan didefinisikan oleh orangorang yang berlainan? Intensitas: Berapa banyak orang yang terlibat? Apa intensitasnya berbeda di antara mereka yang terlibat? Jumlah (extent): Berapa banyak anggota yang terdapat dalam kelompok yang terlibat? Apakah komitmen kelompok tersebut? Struktur: Apakah hubungan antara anggota dengan pemimpinnya (Hirarkis/Demokratis)? Apakah terdapat staf-staf yang professional? Kepemimpinan : Bagaimana pemimpinnya dipilih? Berapa besar kekuasaan yang mereka miliki? Apakah mereka itu agresif?

KEMUDAHAN AKSES

PROSES KEBIJAKAN

Perwakilan: Apakah mereka yang akan terkena akibat kebijakan telah terwakili dalam posisi pembuatan kebijakan? Empati: Apakah mereka yang ada dalam posisi pembuat kebijakan mau berempati (menaruh perhatian) kepada mereka yang akan terkena dampak kebijakan? Dukungan: Dapatkah mereka yang akan terkena dampak kebijakan memperoleh dukungan? Struktur: Bagaimana hubungan antara pemeran kebijakan dengan mereka yang terlibat/terkena pengaruh kebijakan tersebut (hirarkis-demokratis-berdasarkan bargaining)? Apakah syarat-syarat formal dari pembuatan kebijakan? Daya Tanggap (Responsiveness): Bagimana tanggapan para pemeran kebijakan terhadap mereka yang terlibat atau terkena dampak kebijakan? Bagaimana nilai/tradisi yang ada dalam menanggapi hal seperti ini? Kepemimpinan: Bagaimana pemimpinnya dipilih? Berapa besar kekuasaan yang mereka miliki? Apakah mereka itu agresif

Apabila sejumlah masalah publik telah tampil sebagai agenda pemerintah, langkah selanjutnya adalah kewajiban pembuat kebijakan untuk memprosesnya dalam beberapa fase berikut (Jones, 1996): 1. Problem definition agenda:→ pada fase ini masalah publik dirumuskan dan mendapat perhatian serius dari pembuat kebijakan 2. Proposal agenda:→ pada fase ini masalah publik telah mencapai tingkat diusulkan untuk menjadi kebijakan publik; jadi ada pergeseran dari perumusan masalah menuju pemecahan masalah. 3. Bargaining agenda:→ pada fase ini usulan-usulan kebijakan ditawarkan untuk memperoleh dukungan secara aktif dan serius 4. Continuing agenda:→ pada fase ini suatu masalah didiskusikan dan dinilai secara terus menerus (terikat dengan perubahan sosial yang terjadi secara terus menerus pula) sampai agenda ini dinyatakan gagal atau berhasil menjadi kebijakan publik

Kondisi Nondecision-making 





Peter Bachrach dan Morton Baratz (dalam Islamy, 2005) memberikan pendapat mengenai tindakan untuk tidak membuat keputusan (nondecision-making) yang diambil oleh para pembuat kebijakan merupakan suatu cara dengan mana tuntutan-tuntutan untuk melakukan perubahan terhadap pengalokasian keuntungankeuntungan dan hak-hak istimewa pada masyarakat dapat ditekan atau dihilangkan bahkan sebelum sempat disampaikan, atau dibiarkan tetap tertutup; atau dimatikan sebelum hal tersebut memperoleh kekuatan untuk bisa muncul dalam arena pembuatan kebijakan yang sesuai. Penolakan tersebut mungkin dapat dilakukan dengan cara 1. menggunakan kekuatan (kekuasaan) tertentu, atau dengan kata lain menggunakan tekanan; 2. mungkin juga menggunakan nilai-nilai dalam masyarakat (ataupun para pembuat kebijakan) untuk menolak pembuatan keputusan dan kebijakan tersebut; dan 3. karena untuk mempertahakan status-quo sehingga pembuat keputusan tidak merumuskan kebijakan dengan alasan untuk menghindari atau menghilangkan konflik yang terjadi diantara para pembuat kebijakan. Namun, satu hal yang perlu diperhatikan adalah, bahwa pendapat Thomas Dye mengenai definisi kebijakan publik yaitu bahwa membuat keputusan ataupun tidak membuat keputusan pada dasarnya samasama membawa konsekuensi bagi masyarakat

”Peran apa yang dapat dimainkan oleh Pemerintah dalam proses penyusunan agenda pemerintah (Agenda Setting)?” 1.       

Let it happen (membiarkan hal itu terjadi) Pemerintah cenderung berperan sebagai pihak yang pasif dalam penyusunan agenda pemerintah Pemerintah hanya berusaha untuk menjaga saluran informasi – komunikasi dan penyelesaian masalah publik berjalan secara alami, tanpa intervensi aktif dari policy maker. Kondisi ini terjadi juga karena pembuat kebijakan tak mampu menjangkau individu atau kelompok yang terkena akibat dari suatu masalah karena terlalu kompleks dan luasnya ruang lingkup masalah tersebut. Masalah publik masuk menjadi agenda pemerintah bersifat pluralistik, tergantung bagaimana publik menyampaikan sejumlah tuntutan (atau kuantitas tekanan pada pembuat kebijakan) Kelompok yang diuntungkan adalah yang memiliki akses informasi dan karenanya secar aktif melakukan komunikasi politik dengan pembuat kebijakan Model ini tidak sesuai dengan prinsip pemerataan dan keadilan, karena realitasnya adalah kelompok2 dalam masya. Tidak memiliki akses informasikomunikasi yang sama Model ini tidak akan pernah menjangkau kepentingan kelompok yang lemah (kelompok masya. yang biasanya tidak mampu melakukan akses informasikomunikasi dengan pembuat kebijakan



Encourage it to happen (mendorong supaya hal itu terjadi)

  



Pemerintah mengambil langkah aktif dengan tujuan membantu masyarakat (terutama golongan lemah) untuk dapat menentukan dan mengartikulasikan kepentingan dan masalah yang dihadapi Pemerintah membantu masyarakat (mendampingi secara aktif) dalam melakukan diagnosa terhadap masalah yang dihadapi kelompok masya. tsb dengan bantuan lembaga mediator Contohnya melalui LSM dalam melakukan pendampingan untuk mengartikulasikan kepentingan masyarakat miskin, sebagai bentuk jemput bola dari pem. agar dapat mengakomodasikan maslah yang dihadapi kaum lemah menjadi agenda pem.

Make it happen (membuat suatu hal terjadi)





Pemerintah berperan sangat aktif dalam mendefinisikan mslh publik, memasukkanya menjadi Agenda Pem, merumuskan alternatif pemecahan mslh, sekaligus menentukan tujuan yang hendak dicapai Pem sbg pembuat kebijakan tidak menunggu sistem bekerja secara pasif, namun secara langsung melakukan intervensi thd sistem yang ada atau mengarahkan beroperasinya sistem tsbt dengan menetapkan mekanisme pendefinisian dan menetapkan prioritas mslh dlm pem

Sekian Terima Kasih...