Title | AKUNTANSI ASET TETAP KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
---|---|
Author | Nusi Prisaria |
Pages | 38 |
File Size | 224.7 KB |
File Type | |
Total Downloads | 44 |
Total Views | 269 |
MODUL AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL AKUNTANSI ASET TETAP KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH DEFINISI Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerin...
MODUL AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL
AKUNTANSI ASET TETAP
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH
DEFINISI Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
Kriteria yang harus dipenuhi agar suatu aset berwujud dapat diakui sebagai aset tetap, yaitu:
berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap di atas akan diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya. (pilih salah satu)
KLASIFIKASI • Klasifikasi aset tetap menurut PSAP No. 7 adalah sebagai berikut: 1. Tanah 2. Peralatan dan Mesin 3. Gedung dan Bangunan 4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan 5. Aset Tetap Lainnya 6. Konstruksi dalam Pengerjaan
PENGAKUAN AKTIVA TETAP • Pengakuan aset tetap ditandai dengan telah diterimanya atau diserahkannya hak kepemilikan atas aset tetap; dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
PENGUKURAN AKTIVA TETAP • Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan merupakan jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. • Apabila tidak memungkinkan menggunakan biaya perolehan, maka digunakan nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
Contoh: Pada tanggal 8 Juli 2015, dilakukan pembelian 10 unit Air Conditioner (AC) seharga Rp3.000.000,00/unit. Biaya pengiriman dan pemasangan kesepuluh unit AC tersebut adalah Rp500.000,00. Untuk pengadaan AC tersebut, terdapat honorarium panitia pengadaan sebesar Rp300.000,00 dan honorarium pemeriksa barang sebesar Rp200.000,00. Dari transaksi tersebut dapat diketahui bahwa biaya perolehan kesepuluh unit AC tersebut adalah sebesar Rp31.000.000,00 yang terdiri atas harga pembelian Rp30.000.000,00 dan biaya-biaya lainnya sampai AC tersebut siap untuk dipergunakan sebesar Rp1.000.000,00.
CARA-CARA PEROLEHAN AKTIVA TETAP Perolehan aktiva tetap dapat terjadi karena cara:
pembelian (pembayaran sekaligus, pembayaran termin, atau lump-sum), pertukaran aset, donasi, swakelola, dan lain sebagainya.
• Untuk beberapa aset tetap yang diperoleh dengan pembelian lumpsum (gabungan), biaya perolehan dari masing-masing aset tetapnya ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar tiap aset yang bersangkutan.
Ilustrasi 1: Perolehan aset tetap dengan pembayaran sekaligus • Pada tanggal 2 April 2015 Dinas Pendidikan membeli 10 printer dengan bukti Berita Acara Serah Terima Barang atas pembelian 10 unit printer seharga Rp700.000,00/unit. Biaya. Berdasarkan dokumen tersebut fungsi akuntansi mencatat pengakuan aset tetap dengan jurnal sebagai berikut:
Tanggal
Nomor Bukti
02-Apr-15
BAST 05/2015
Kode Rekening
Uraian
1.3.2.16.07 Printer 2.1.5.03.02
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Debit 7.000.000
Kredit 7.000.000
Ilustrasi 2: Perolehan aset tetap dengan pembayaran sekaligus (lanjutan) • Tanggal 10 April 2015, PPKD menerbitkan SP2D LS untuk pembayaran pembelian tersebut terbit. Berdasarkan hal tersebut dicatat pelunasan hutang dan pengakuan belanja modal dengan jurnal: Tanggal
Nomor Bukti
10-Apr-15
SP2D LS 25/2015
Kode Rekening
Uraian
Debit
2.1.5.03.02 Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin
7.000.000
5.2.2.16.07 Belanja Modal Pengadaan Printer
7.000.000
3.1.3.01.01
0.0.0.00.00
RK PPKD
Perubahan SAL
Kredit 7.000.000
7.000.000
Ilustrasi 3: Perolehan aset tetap dengan sistem pembayaran termin
• Pada tanggal 1 Juli 2015, SKPD membayar uang muka kerja Rp25.000.000,00 untuk membangun garasi/pool. Tanggal 1 September 2015 SKPD membayar termin pertama Rp50.000.000,00 dengan tingkat penyelesaian 75%. Tanggal 1 November 2015 SKPD membayar termin kedua sebesar Rp20.000.000,00 sekaligus pelunasan yang disertai dengan dokumen serah terima barang. Tanggal
Nomor Bukti Kode Rekening
1-Jul-15
SP2D LS
1-Sep-15
5-Sep-15
01-Nop-15 05-Nop-15
BAKF
SP2D LS
BAKF SP2D LS
BAST
Uraian
Debit
1.1.4.05.02 3.1.3.01.01 5.2.3.01.14 0.0.0.00.00
Uang Muka Pengadaan Garasi/Pool RK PPKD Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool Perubahan SAL
25.000.000
1.3.6.01.01 1.1.4.05.02 2.1.5.03.03
Konstruksi dalam Pengerjaan Uang Muka Pengadaan Garasi/Pool Utang Belanja Modal
50.000.000
2.1.5.03.03 3.1.3.01.01 5.2.3.01.14 0.0.0.00.00
Utang Belanja Modal RK PPKD Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool Perubahan SAL
25.000.000
1.3.6.01.01 2.1.5.03.03
Konstruksi dalam Pengerjaan Utang Belanja Modal
45.000.000
2.1.5.03.03 3.1.3.01.01 5.2.3.01.14 0.0.0.00.00
Utang Belanja Modal RK PPKD Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool Perubahan SAL
45.000.000
1.3.3.01.14 1.1.4.05.02
Bangunan Gedung Garasi/Pool Konstruksi dalam Pengerjaan
95.000.000
Kredit
25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 95.000.000
Ilustrasi 4: Perolehan Aset Tetap dengan Cara Swakelola • SKPD PU membangun tempat parkir secara swakelola. Biaya tukang adalah sebesar Rp10 juta, biaya bahan bangunan Rp25 juta, dan biaya-biaya penunjang seperti listrik dan sewa peralatan Rp5 juta. • Dengan demikian harga perolehan tempat parkir adalah Rp10 juta + Rp25 juta + Rp5 juta = Rp40 juta.
Ilustrasi 5: Perolehan Aset Tetap Secara Gabungan
• Dinas Pendidikan membeli secara gabungan sebidang tanas seluas 500 m2 beserta gedung dua tingkat yang berada di atas tanah tersebut dengan biaya perolehan sebesar Rp3.200.000.000,00. Berita Acara Serah Terima ditandatangani pada tanggal 7 September 2015. Nilai wajar (harga pasar) tanah di daerah tersebut adalah Rp1.800.000,00/m2. Sementara itu gedung setipe itu memiliki nilai wajar sebesar Rp2.700.000.000,00
• Berdasarkan informasi tersebut, dapat dihitung biaya perolehan dari masing-masing aset, yaitu: (500 m2 x Rp. 1.800.000,00) Tanah = x Rp. 3.200.000.000,00 (500 m2 x Rp. 1.800.000,00) + Rp.2.700.000.000,00 = Rp. 800.000.000,00
Gedung =
Rp. 2.700.000.000,00
(500 m2 x Rp. 1.800.000,00) + Rp.2.700.000.000,00
= Rp. 2.400.000.000,00
x Rp. 3.200.000.000,00
Ilustrasi 3: Perolehan Aset Tetap Secara Gabungan (lanjutan) • Jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi pembelian gabungan tersebut adalah sebagai berikut:
Tanggal
Nomor Bukti
Kode Rekening
Uraian
07-Sep-15
BAST 24/2013
1.3.1.11.04 Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa
1.3.3.01.01 Bangunan Gedung Kantor 2.1.5.03.01 2.1.5.03.03
Utang Belanja Modal Tanah
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Debit
Kredit
800.000.000
2.400.000.000
800.000.000
2.400.000.000
Ilustrasi 3: Perolehan Aset Tetap Secara Gabungan (lanjutan) • Pada tanggal 15 September 2015, diterbitkan SP2D LS untuk pembayaran pembelian gedung dan tanah tersebut. Jurnal yang dibuat untuk mencatat terbitnya SP2D LS ini adalah sebagai berikut: Tanggal 15-Sep-15
Nomor Bukti SP2D LS 57/2015
Kode Rekening
Uraian
2.1.5.03.01
Utang Belanja Modal Tanah
2.1.5.03.03
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan
3.1.3.01.01 5.2.1.11.04 5.2.3.01.01 3.1.2.05.01
RK PPKD
(Jurnal LO/Neraca untuk mencatat pelunasan hutang)
Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Perubahan SAL
(Jurnal LRA untuk mencatat realisasi anggaran)
Debit
Kredit
800.000.000 2.400.000.000
3.200.000.000
800.000.000 2.400.000.000 3.200.000.000
Ilustrasi 3: Perolehan Aset Tetap dengan Pertukaran Aset Pada tanggal 4 Maret 2015 Pemda menukarkan gedung kantor dengan tanah milik Pemdes. Gedung tersebut harga perolehannya adalah Rp1.000.000.000,00 dengan akumulasi depresiasi Rp600.000.000,00. Nilai wajar gedung yang diserahkan Rp500.000.000. Nilai tanah milik Pemdes adalah Rp500.000.000,00. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah:
Tanggal 04-Mar-15
Nomor Bukti
Kode Rekening
Uraian
1.3.1.11.05 Tanah
1.3.7.02.01 Akumulasi Depresiasi 1.3.3.01.01
8.4.1.01.03
Gedung Kantor
Surplus Penjualan Aset dan Bangunan
Debit
Kredit
500.000.000,00
600.000.000,00
1.000.000.000,00
100.000.000,00
Ilustrasi 4: Perolehan Aset Tetap dengan Hibah • Pada tanggal 16 September 2015 perusahaan non pemerintah memberikan bangunan gedung yang dimilikinya dengan nilai wajar Rp60.000.000,00, untuk digunakan oleh Pemda tanpa persyaratan apapun. Jurnal yang dilakukan oleh fungsi akuntansi di PPKD untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut:
Tanggal
Nomor Bukti
16-Sep-15
BAST
Kode Rekening
Uraian
1.3.3.02.01 Gedung
8.3.1.03.01
Pendapatan Hibah Dari Lembaga Swasta
Debit 60.000.000,00
Kredit 60.000.000,00
PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Istilah yang lebih populer untuk menyebut penambahan nilai aset tersebut adalah kapitalisasi. Penerapan kapitalisasi ditetapkan dalam kebijakan akuntansi suatu entitas berupa kriteria dan/atau suatu batasan jumlah biaya (capitalization thresholds) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.
Ilustrasi Kapitalisasi Aset Tetap •
•
Pada tanggal 27 Oktober 2015, Dinas Pendidikan Kota Berkah melakukan renovasi pada gedung kantor sehingga masa manfaat gedung tersebut bertambah dari 10 tahun menjadi 15 tahun. Kegiatan renovasi tersebut menghabiskan biaya Rp50.000.000,00 dengan mekanisme pembayaran LS. Batasan kapitalisasi dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Berkah adalah sebesar 10% dari nilai perolehan Gedung, sedangkan nilai historis gedung yang tercatat di neraca adalah sebesar Rp300.000.000,00. Dengan demikian, kegiatan renovasi tersebut memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut: Tanggal
Nomor Bukti
27-Okt-15
SP2D LS 69/2013
Kode Rekening
Uraian
Debit
1.3.3.01.01 Bangunan Gedung Kantor
50.000.000
5.2.3.01.01 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
50.000.000
3.1.3.01.01
0.0.0.00.00
RK PPKD
Perubahan SAL
Kredit 50.000.000
50.000.000
PENGHENTIAN DAN PELEPASAN ASET TETAP Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada lagi manfaat ekonomi masa yang akan datang. Penghentian dan pelepasan aset dapat disebabkan karena pemusnahan, pemindahtanganan, maupun sebab lain seperti terbakar, dicuri, dan sebagainya. Pencatatan transaksi penghentian dan pelepasan aset tetap dilakukan ketika telah terbit Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan Barang Milik Daerah.
Ilustrasi Penghentian Aset Tetap •
Pada tanggal 30 Desember 2015, berdasarkan SK Penghapusan Barang Milik Daerah, Pemda menghapus satu buah sepeda motor karena rusak parah. Sepeda motor tersebut dibeli pada tanggal 5 Januari 2010 dengan harga Rp15.000.000,00. Akumulasi Penyusutan hingga tanggal 30 Desember 2015 tercatat sebesar Rp12.000.000,00. Jurnal untuk mencatat transaksi penghentian aset tetap ini adalah sebagai berikut:
Tanggal
Nomor Bukti Kode Rekening
Uraian
30-Des-15 SK Bup 12/2015 1.3.7.01.04 Akumulasi Penyusutan Alat Agktn Darat Bermotor 9.3.1.xx.xx Defisit Penghentian Aset Peralatan dan Mesin - LO 1.3.2.04.05
Kendaraan Bermotor Beroda Dua
Debit
Kredit
12.000.000
3.000.000
15.000.000
Penghentian dan Pelepasan Aset: Pemusnahan Tanggal
Nomor Bukti
Kode
Uraian
Rekening
Mencatat perubahan kondisi aset tetap ke kondisi rusak (dicatat oleh SKPD) XXX
XXX
X.X.X.XX.XX
X.X.X.XX.XX X.X.X.XX.XX
Aset Lainnya
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap ...
XXX
X.X.X.XX.XX
X.X.X.XX.XX
RK PPKD
XXX
XXX
X.X.X.XX.XX
X.X.X.XX.XX
Aset Lainnya
XXX
X.X.X.XX.XX
X.X.X.XX.XX
XXX
XXX XXX
XXX
RK SKPD
Mencatat penghapusan aset lainnya (dicatat oleh PPKD) XXX
XXX
Aset Lainnya
Mencatat penerimaan aset lainnya dari SKPD (dicatat oleh PPKD)
Defisit Penghentian Aset Lainnya Aset Lainnya
Kredit
XXX
Aset Tetap ...
Mencatat penyerahan aset lainnya ke PPKD (dicatat di SKPD) XXX
Debit
XXX
XXX XXX
Penghentian dan Pelepasan Aset: Pemindatanganan Tanggal
Nomor Bukti
Kode Rekening
Uraian
Mencatat penyerahan aset tetap ke PPKD (dicatat di SKPD) XXX
XXX
X.X.X.XX.XX
X.X.X.XX.XX X.X.X.XX.XX
RK PPKD
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap ...
XXX
X.X.X.XX.XX
X.X.X.XX.XX X.X.X.XX.XX
Aset Tetap ... RK SKPD
XXX
XXX
X.X.X.XX.XX
X.X.X.XX.XX X.X.X.XX.XX Mencatat XXX
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap ...
Aset Lainnya
Aset Tetap ...
penyerahan aset lainnya kepada pihak lain (dicatat oleh PPKD) XXX
X.X.X.XX.XX
X.X.X.XX.XX
XXX XXX
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap ...
Mencatat penerbitan SK Penghapuasan aset tetap (dicatat oleh PPKD)
Kas di Kas Daerah/Investasi Jk Panjang Aset Lainnya
Kredit
XXX
Aset Tetap ...
Mencatat penerimaan aset tetap dari SKPD (dicatat oleh PPKD) XXX
Debit
XXX
XXX XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Penghentian dan Pelepasan Aset: Hilang Tanggal
Nomor Bukti
Kode Rekening
Uraian
Mencatat perubahan kondisi aset tetap (dicatat di SKPD) XXX
XXX
Debit
X.X.X.XX.XX
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap ...
XXX
X.X.X.XX.XX
Defisit Pengenhtian Aset Lainnya
XXX
X.X.X.XX.XX
Kredit
Aset Tetap ...
XXX
Mencatat penerbitan SK Penghapuasan aset tetap disertai SK TGR (dicatat oleh PPKD) XXX
XXX
X.X.X.XX.XX
X.X.X.XX.XX
Tagihan Jangka Panjang TGR Pendapatan TGR
XXX
XXX
PROSEDUR AKUNTANSI ASET TETAP DI SKPD No.
PENCATATAN OLEH SKPD Uraian
Transaksi Aset Tetap
.
Utang Belanja Modal
1
Perolehan Aset Tetap dengan mekanisme LS
Utang Belanja Modal
xxx
Belanja Modal
xxx
RK PPKD
Perubahan SAL
Perolehan Aset Tetap 2 dengan mekanisme UP/GU/TU Kapitasilasi Pengeluaran 3 setelah Perolehan
4
Pelepasan Aset Tetap dengan Pemusnahan
Penyerahan Aset Tetap ke 5 PPKD (untuk dijual/dimanfaatkan)
Debit xxx
Aset Tetap
..
.
Kas di Bend Pengeluaran
Belanja Modal
Perubahan SAL
Aset Tetap
..
.
Kas di Bend Pengeluaran
Belanja Modal
Perubahan SAL
..
Akumulasi Penyusutan
xxx xxx xxx xxx xxx
Defisit Penjualan Aset NonLancar
xxx
Akumulasi Penyusutan
xxx
Aset Tetap
.
RK PPKD
Aset Tetap
.
xxx
xxx
xxx
Reklasifikasi Aset Tetap ke pos Aset Lainnya
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
.
RK SKPD
Kas di Kas daerah
xxx
Tidak ada jurnal
xxx
Tidak ada jurnal
xxx
xxx
xxx
Tidak ada jurnal Aset Lainnya
xxx
Kas di Kas Daerah
xxx
RK SKPD
Aset Lainnya Surplus Penjualan Aset NonLancar Perubahan SAL Hasil Penjulan Aset Daerah yg Tdk Dipisahkan atau
Kas di Kas Daerah Defisit Penjualan Aset NonLancar Aset Lainnya
Perubahan SAL Hasil Penjulan Aset Daerah yg Tdk Dipisahkan
xxx
xxx
xxx
xxx
Tidak ada jurnal
7
Kredit
Tidak ada jurnal
xxx
Aset Tetap yang dihapus 6 (dihentikan penggunaannya) telah terjual
.
Debit
xxx
Tidak ada jurnal
Aset Lainnya
PENCATATAN OLEH PPKD Uraian
Kredit
xxx
Tidak ada jurnal
xxx
xxx xxx xxx
xxx
xxx xxx xxx
xxx xxx
KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN (KDP) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika: 1. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan dating berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; 2. biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan 3. aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
PENGAKUAN...