analisis UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen DOCX

Title	analisis UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen
Author	Dwi Sari
Pages	10
File Size	31.1 KB
File Type	DOCX
Total Downloads	202
Total Views	445

Summary

Sebelum Amandemen Sesudah Amandemen Pasal 19 Pasal 19 a) Ayat 1: susunan DPR ditetapkan dengan UUD, kurang flexible a) Ayat 1: Pemilihan anggota DPR lebih demokratis dan lebih banyak b) Ayat 2: Turun menjadi ayat 3 sesudah amandemen memihak kepada rakyat b) Ayat 2: susunan anggota DPR menjadi lebih ...

Description

Sebelum Amandemen Sesudah Amandemen Pasal 19 a) Ayat 1: susunan DPR ditetapkan dengan UUD, kurang flexible b) Ayat 2: Turun menjadi ayat 3 sesudah amandemen Pasal 19 a) Ayat 1: Pemilihan anggota DPR lebih demokratis dan lebih banyak memihak kepada rakyat b) Ayat 2: susunan anggota DPR menjadi lebih luwes dan flexible agar dapat menyesuaikan antara UUD dan kebutuhan. c) Ayat 3: tetap sama dengan ayat 2 sebelum amandemen Pasal 20 a) Ayat 1: Undang-undang hanya disetujui oleh 1 pihak tidak ada pihak dari eksekutif, kurang flexible karena hanya satu pihak saja yang menyetujui. b) Ayat 2: rancangan undang-undang tidak mendapatkan persetujuan DPR maka tidak boleh dimajukan lagi dalam sidang DPR masa itu. Pasal 20 a) Ayat 1: memperjelas fungsi legislasi pada DPR agar batasan-batasan tugas DPR jelas dan terkontrol b) Ayat 2: memperjelas persetujuan rancangan undang-undang dari 2 pihak yaitu eksekutif dan legislatif dan menjelaskan tindak lanjut rancangan undang-undang yang tidak disetujui c) Ayat 3: memperjelas pengesahan undang-undang di sahkan oleh presiden sebagai kepala negera dan kepala pemerintahan d) Ayat 4: konsekuensi tindak lanjut rancangan undang-undang apabila tidak disahkan oleh presiden. e) Ayat 5: lebih cepat dalam pengesahan, karena tidak menunggu terlalu lama hingga Presiden mengesahkan. Pasal 20A Tidak Ada Pasal Pasal 20A a) Ayat 1: lebih terlihat fungsi DPR yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. b) Ayat 2: DPR memiliki hak yang lebih dari hak yang telah diatur undang-undang yaitu hak interpelasi, hak aangket, dan hak menyatakan pendapat. c) Ayat 3: selain hak yang telah dijelaskan pasal lain, DPR memiliki hak mengajukan pertanyaan, menyeampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. d) Ayat 4: ketentuan dan penjelasan hak DPR diatur undang-undang Page " 1...